Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
Suatu gagasan dalam dunia ilmu lahir dalam suatu konteks dan mengalami banyak perkembangan dalam perspektif waktu. Makalah yang membahas mengenai bagaimana kedaulatan rakyat dikonstruksikan dalam peraturan perundang-undangan harus beranjak pertama kali dari konsep kedaulatan rakyat itu sendiri. Secara prinsip, gagasan mengenai kedaulatan sebagai 'kekuasaan tertinggi' seringkali diterima begitu saja Konsep " kedaulatan " sesungguhnya bisa dilacak sampai ke abad pertengahan. Konsep awalnya, kedaulatan diletakkan dalam konteks kedaulatan raja, yang dilahirkan dari kepercayaan akan Tuhan. Kemudian gagasan kedaulatan ini bergerak ke wilayah konsep negara, seiring dengan lahirnya negara-negara modern yang mulai memisahkan antara Tuhan dan penguasa. 1 Lantas, dengan perkembangan negara-bangsa, konsep kedaulatan semakin banyak mengalami interpretasi. Seperti dikatakan Bartelson: " The state becomes conceptualized as a whole, capable of assimilating political and social differences into one form, held together by an array of analogical relationships which mediates between the universal and the particular, and between subject and object " 2 Konsep yang kemudian lahir adalah kedaulatan di tangan rakyat. Gagasan ini menguat terutama setelah adanya kesadaran tentang kesetaraan yang menghilangkan batas antara rakyat jelata dan kaum bangsawan, terutama setelah Revolusi Perancis. Gagasan ini bisa dilihat dari beberapa pemikir negara modern yang terkenal seperti John Locke dan Jean Jacque Rousseau, yang menggunakan 'kedaulatan rakyat' sebagai landasan argumennya. Gagasan kedaulatan rakyat kemudian menguat dan bahkan seringkali dijadikan jargon politik untuk melegitimasi kekuasaan. Dalam praktik, tentu ada berbagai tantangan dalam menerjemahkan konsep 'kedaulatan rakyat' ini, apalagi di tengah negara yang plural dan kompleks. Secara teknis, kedaulatan atau kekuasaan rakyat kerap diturunkan menjadi prosedur-prosedur, seperti pemilihan umum dan struktur kelembagaan dalam pengambilan keputusan politik. Masalahnya, seperti dikatakan oleh Christopher W. Morris, dalam dunia politik kontemporer, gagasan kedaulatan rakyat ini terlalu sering dipahami sebagai satu prosedur yang sederhana mengenai satu lembaga politik yang dianggap mewakili kedaulatan rakyat, yang dapat menggunakan kekuasaannya atas nama rakyat. 3 Disampaikan dalam Simposium Nasional " Kedaulatan Rakyat di Dalam UUD NRI Tahun 1945, " yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan bidang studi tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas
Keadilan, jaksa, hakim, masyarakat
KEADILAN MENURUT PERSPEKTIF JAKSA DAN HAKIM DALAM PENGAWASAN MASYARAKAT2024 •
Keadilan merupakan suatu hal yang bersifat semu, keadilan memiliki jangkauan yang sangat luas tidak terikat dari satu perspektif belaka, namun keadilan memiliki arti kemanfaatan yang begitu mendalam atas apa yang menjadi suatu putusan atau penentu untuk dinyatakan adil, baik secara pandangan ilmu hukum berdasarkan regulasi aturan yang sudah ada atau keadilan yang mengikuti hati nurani dan rasa prikemanusiaan seseorang yang sejatinya terlahir dan ada pada setiap manusia untuk menilai rasa keadilan. Jaksa sebagai institusi negara yang memiliki peran untuk mewujudkan rasa keadilan bagi Masyarakat sudah tentu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak terlepas dari keilmuan hukum sebagai landasan terutama yang telah tertuang dalam regulasi aturan yang sudah ada, akan tetapi disaat bertentangan dengan keadilan yang lahir dari hati nurani Hakim yang juga sebagai lembaga negara yang memiliki peran untuk mewujudkan keadilan, maka persepektif manakah yang lebih diutamakan antara suatu aturan dengan kondisi dan situasi yang semestinya tidak memungkinkan untuk diterapkan dalam suatu putusan demi mewujudkan rasa keadilan yang hakiki. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normative atau dengan analisis pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari aturan perundang-undangan dan juga aturan yang telah ditetapkan dalam intitusi internal Jaksa yang mesti ditaati dan dijalankan, akan tetapi hakim dalam memutus suatu perkara harus melihat daripada tuntutan jaksa untuk menentukan pantas atau tidaknya suatu hukuman terhadap seseorang yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum dan melahirkan rasa keadilan yang menurut keyakinan hakim sudah benar. Karena keadilan tidak saja ada dan terbaca dalam teks perundang-undangan, akan tetapi ada juga keadilan hukum yang diyakini oleh Masyarakat. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa keadilan wajib ditegakkan kendatipun tidak ada dalam ketentuan normative serta bagaimana hakim juga dapat menggali dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada dalam Masyarakat.
IPMHI Law Journal Vol. 1 No. 1 Sept. 2018
EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA2018 •
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, indonesia tentunya memiliki masyarakat dan adat budaya yang beragam, bahkan jauh sebelum kemerdekaan sudah ada masyarakat adat beserta aturan yang mengatur hidup masyarakat adat tersebut. Aturan itu mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat adat, bahkan juga mengatur hak atas tanah, salah satunya ada yang dinamakan dengan tanah ulayat, yaitu tanah yang terletak dalam lingkungan wilayah adat dan menjadi pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat. Setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang peraturan pokok agraria. UndangUndang tersebut dibuat dengan berlandaskan hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada era modern sekarang ini undang-undang tersebut pada pelaksanaannya justru tidak dapat melindungi Hak Ulayat. Disadari juga bahwa pengakuan hak ulayat dalam UUPA masih ambigu karena terlampau banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh Hak Ulayat itu sendiri. Penulis mencoba menganilisis apakah UUPA yang merupakan produk hukum lama dapat menjamin perlindungan Hak Ulayat masyarakat adat. Bukan hanya UUPA, penulis juga menganalisis peraturan perundang-undangan sumber daya agraria lainnya yang melindungi Hak Ulayat.
Pengantar Kawasan perbatasan negara merupakan kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain menurut uraian Pasal 361 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Kawasan perbatasan negara lantas ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis nasional karena corak geopolitik dan geografisnya yang strategis. Dikatakan strategis karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara lain sehingga berpotensi membuka akses pintu kerjasama di bidang perekonomian. Pintu kerjasama yang dimaksud dapat berupa kegiatan perdagangan, investasi di bidang perikanan, kelautan, pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata sehingga dapat menambah pundi-pundi pendapatan negara dan daerah. Kendati demikian, realita prospek pengembangan kawasan perbatasan negara yang berbasis pada kerjasama di bidang perekonomian tidak berjalan optimal. Hal ini dikarenakan sentralisasi kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan negara oleh pemerintah pusat. Keberadaan sentralisasi kewenangan justru membuat tidak jelasnya arah dan alur pengelolaan kawasan perbatasan negara mengingat luasnya cakupan kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, mayoritas kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat tidak tepat sasaran. Pun dalam praktek seringkali ditemukan adanya tumpang tindih kewenangan antar level pemerintahan karena yang bersangkutan merasa berwenang atas pengelolaan kawasan perbatasan. Pada akhirnya, title strategis yang disematkan pada kawasan perbatasan negara tidak dapat memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya. Alhasil bukan suatu hal yang mengejutkan jika kehidupan masyarakat perbatasan jauh dari kata sejahtera. Masyarakat di kawasan perbatasan negara yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus justru harus merasakan hidup dalam keterbatasan sarana prasarana. Keberadaan fasilitas jalan, kesehatan, pendidikan, ketersediaan listrik, dan komunikasi 1 masih dirasa mahal oleh 1
HIMPUNAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Yang disusun oleh : Deden Riki Hayatul Firman Priyambudi Heru Kamarullah Andhy Hermawan Bolifaar Fajar Nurhesdi Ibnu Sahal Julianto
Paper ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang hidup di dalam sistem perkebunan kelapa sawit. Penguasaan atas tanah yang awalnya secara adat dan bersifat kolektif serta tidak tertulis kemudian mengalami pergeseran seiring menguatnya peran negara dalam pengelolaan pertanahan dan setelah masuknya investor dengan tujuan menebang dan membuka hutan yang selanjutnya membangun perkebunan kelapa sawit dalam skala luas. Permasalahan yang diangkat di sini adalah bagaimana pergeseran pengelolaan pertanahan bisa berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan di lapangan pada tahun 2011. Lokasi penelitian di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya perkebunan kelapa sawit dalam skala luas telah menimbulkan konflik pertanahan antara perusahaan yang berhadapan dengan masyarakat lokal, dan konflik antara masyarakat pendatang yang bekerja di perkebunan kelapa sawit melawan masyarakat lokal. Kesejahteraan atau kemakmuran memang bisa diwujudkan pada sebagian masyarakat, namun sebagian masyarakat yang lain terpinggirkan bahkan harus bermigrasi keluar dari Meliau karena tidak mampu beradaptasi di dalam sistem masyarakat perkebunan kelapa sawit. Kata kunci: perkebunan, kelapa sawit, kesejahteraan, masyarakat pendatang, dan masyarakat lokal.
2019 •
Makalah disampaikan dalam ceramah di hadapan perkumpulan tokoh-tokoh masyarakat hukum adat mengenai kedudukan konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) di masa depan.
2019 •
Institusi Imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing, tidak saja menimbulkan konsekwensi tuntutan peranan yang optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian menyangkut orang asing, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam penerapanya menolak dan mendeportasi orang asing, Imigrasi menggunakan tiga jenis sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 yaitu Tindak Administrasi Keimigrasian atau deportasi, pasal 13, dan selective policy atau kebijakan selektif. Dengan demikian adanya perbedaan – perbedaan penerapan tindakan dalam ketiga jenis tersebut.
2017 •
2023 •
Responses to 7 October: Universities
Murder and Moral Responsibility: Thinking with and against Sartre about Reactions to the October 7th Pogrom2024 •
2023 •
Journal of Nationalism, Memory & Language Politics
The Ukrainian Refugee "Crisis" and the (Re)production of Whiteness in Austrian and Czech Public Politics2022 •
J. Koulagna (dir.), Minorités religieuses en Afrique méditerranéenne et subsaharienne. Le défi, la force et la grâce d'être minoritaires, Actes du colloque des 16-17 mars 2023, Al Mowafaqa, Rabat, 2023, p. 45-56
2023. Minorité et construction identitaire dans le Premier Testament2023 •
Українсько-польські відносини в умовах гібридних загроз безпеці: Монографія / [В. Балюк, М. Дорошко, В. Копійка та ін.]; наук. ред. В. Балюк, М. Дорошко.
Американський чинник у політиці України / An American Factor in Ukraine’s Policy (in Ukrainian)2019 •
Akuntansi dan Humaniora
PKM Pondok Pesantren Riyadhussholihiin Rocek Cimanuk – Pandeglang Dalam Penerapan Mesin Pengolahan Sampah2023 •
Marsa : Soċjetà Mużikali Trinità Qaddisa
Ġrajja Ta' Parroċċa, Ġrajja Ta' Lokalità2012 •
Le Verger - Bouquet XXVIII : Comment aborder l'étude des minores ? dir. Anne-Gaëlle Leterrier Gagliano et Lionel Piettre avec la collaboration d’Adeline Lionetto
Des minores au sein d’un (plus) grand genre : le rôle des occasionnels dans quelques Mémoires du XVIe siècle2024 •
La Movilidad Urbana
CHEPECLETAS UN COLECTIVO A FAVOR DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE2021 •
Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas
E. Higueras Castañeda, La pluma roja de la prensa federal: Pablo Correa y Zafrilla (1842-1888), Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria, 2023, 317 pp.2024 •