BAHAN PANJA UJI PUBLIK
27 Mei 2022
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat
:
a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional
berdasarkan Pancasila secara terencana dan terpadu,
perlu didukung oleh sumber daya manusia Indonesia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, berkualitas, dan memiliki daya
saing tinggi;
b. bahwa untuk membantu pengembangan sumber daya
manusia Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu melibatkan Psikolog secara profesional
dan bertanggung jawab;
c. bahwa saat ini belum ada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Psikolog yang
dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum
bagi Psikolog, masyarakat, dan Pemerintah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan dan
Layanan Psikologi;
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28H ayat (1) dan
Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
1
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN DAN
LAYANAN PSIKOLOGI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Psikologi adalah ilmu tentang proses mental yang diungkapkan,
diekspresikan, dan ditampilkan dalam bentuk perilaku di berbagai
bidang kehidupan manusia berdasarkan metode ilmiah dengan berbasis
fakta.
2. Pendidikan Psikologi adalah usaha sadar dan terencana dalam
pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan
profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya
terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di
bidang Psikologi.
3. Layanan Psikologi adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktik
Psikologi dalam rangka promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif,
dan/atau paliatif yang bertujuan untuk pengembangan potensi diri dan
peningkatan kesejahteraan psikologis.
4. Standar Layanan adalah kriteria yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan layanan dan acuan penilaian kualitas layanan untuk
mewujudkan Layanan Psikologi secara profesional.
5. Sertifikat Profesi Psikolog yang selanjutnya disebut Sertifikat Profesi
adalah surat tanda pengakuan pemenuhan kompetensi di bidang
Psikologi yang diberikan kepada lulusan pendidikan profesi Psikologi.
6. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh induk organisasi profesi himpunan Psikologi
kepada Psikolog sebagai izin praktik dan registrasi.
7. Psikolog adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan
profesi Psikologi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui secara
sah oleh Pemerintah Pusat.
2
8.
Klien adalah individu, kelompok atau komunitas, dan/atau lembaga atau
organisasi yang menerima Layanan Psikologi.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan
daerah
yang
memimpin
pelaksanaan
urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
BAB II
DASAR, ASAS, DAN TUJUAN
Pendidikan
Pancasila.
dan
Pasal 2
Layanan Psikologi
diselenggarakan
berdasarkan
Pasal 3
(1) Pendidikan Psikologi diselenggarakan berasaskan:
a. kebenaran ilmiah;
b. penalaran;
c. kejujuran;
d. keadilan;
e. manfaat;
f. kebajikan;
g. tanggung jawab;
h. kebhinnekaan; dan
i. keterjangkauan.
(2) Layanan Psikologi diselenggarakan berasaskan :
a. nilai ilmiah;
b. etika;
c. profesionalitas;
d. non-diskriminasi;
e. manfaat;
f. kepedulian;
g. kerahasiaan; dan
h. pemberdayaan.
Pasal 4
Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan dan Layanan Psikologi
bertujuan untuk:
3
a. meningkatkan kualitas Pendidikan dan layanan Psikologi;
b. meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan
psikologis masyarakat.
c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Psikolog,
Klien, dan masyarakat;
BAB III
PENDIDIKAN PSIKOLOGI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
Pendidikan Psikologi terdiri atas:
a. pendidikan akademik; dan
b. pendidikan profesi.
Pasal 6
Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
terdiri atas:
a. program sarjana;
b. program magister; dan
c.
program doktor.
Pasal 7
Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri
atas:
a. program profesi;
b. program spesialis; dan
c.
program subspesialis.
(1)
(2)
Pasal 8
Program magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
dapat diikuti oleh lulusan program sarjana atau sarjana terapan
dari berbagai bidang studi.
Program doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat
diikuti oleh lulusan program magister atau magister terapan dari
berbagai bidang studi.
4
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
Pasal 9
Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan induk
organisasi profesi himpunan Psikologi yang bertanggung jawab atas
mutu layanan profesi.
Program pada pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, huruf b, dan huruf c memiliki bidang keilmuan.
Program profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
merupakan pendidikan keahlian yang diperuntukkan bagi lulusan
Pendidikan Psikologi program sarjana.
Program spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
merupakan program lanjutan dari program profesi psikologi.
Program subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
c merupakan program lanjutan dari program spesialis.
Pasal 10
Lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 mendapatkan ijazah dan gelar akademik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Lulusan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
mendapatkan sertifikat profesi psikolog dan gelar profesi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan Psikologi
(1)
(2)
Pasal 11
Pendidikan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
diselenggarakan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan Pendidikan Psikologi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di bawah pengelolaan dan/atau pembinaan kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.
Bagian Ketiga
Kurikulum
Pasal 12
5
(1)
(2)
(3)
Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi
yang menyelenggarakan Pendidikan Psikologi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan asosiasi
penyelenggara pendidikan tinggi Psikologi dan dunia kerja.
Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk menghasilkan lulusan pendidikan Psikologi bagi
pemenuhan kebutuhan Layanan Psikologi, pendidik psikologi,
peneliti psikologi, dan pengembang ilmu.
Bagian Keempat
Uji Kompetensi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 13
pendidikan profesi,
Pada akhir
mahasiswa mengikuti uji
kompetensi.
Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
proses penilaian kompetensi Psikolog mengacu pada standar
kompetensi Psikolog.
Mahasiswa yang lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh
perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan induk organisasi profesi
himpunan Psikologi.
Ketentuan mengenai tata cara perolehan sertifikat profesi dan
pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Penjaminan Mutu
Pasal 14
Perguruan
tinggi
penyelenggara
Pendidikan
Psikologi
wajib
mengembangkan sistem penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
6
BAB III
SURAT TANDA REGISTRASI DAN REGISTRASI ULANG
Bagian Pertama
Surat Tanda Registrasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Pasal 15
Setiap Psikolog yang akan menjalankan praktik Psikologi wajib
memiliki STR.
STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh induk
organisasi profesi himpunan Psikologi.
STR diberikan kepada lulusan pendidikan psikologi program profesi
untuk pertama kali setelah menyelesaikan program profesi.
STR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 2 (dua)
tahun.
STR diberikan kepada lulusan pendidikan psikologi program
spesialis dan program subspesialis untuk pertama kali setelah
menyelesaikan program spesialis dan program subspesialis.
STR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 5 (lima)
tahun.
STR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dapat
diajukan perpanjangan paling lama 6 (enam) bulan sebelum habis
masa berlakunya melalui registrasi ulang.
Bagian Kedua
Registrasi Ulang
(1)
(2)
Pasal 16
Registrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7)
dilakukan melalui asesmen terhadap:
a. layanan profesi psikologi;
b. kepatuhan etik;
c.
pengembangan kompetensi profesi berkelanjutan;
d. pengabdian masyarakat; dan
e.
kesehatan jasmani dan rohani.
Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh
organisasi profesi dengan melibatkan asosiasi penyelenggara
7
(3)
(4)
(5)
pendidikan tinggi psikologi Indonesia, dan asosiasi/ikatan bidang
peminatan.
Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
STR hasil Registrasi Ulang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang kembali.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi ulang dan
pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 17
Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (2) tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan ketentuan
organisasi profesi dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi profesi,
Menteri mengambil alih pemberian izin setelah berkonsultasi dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Pasal 18
Ketentuan registrasi dan registrasi ulang bagi psikolog yang memberikan
layanan psikologi di fasilitas layanan kesehatan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.
BAB IV
LAYANAN PSIKOLOGI
Bagian Kesatu
Umum
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 19
dilaksanakan oleh
Layanan Psikologi
Psikolog sesuai dengan
kewenangannya.
Psikolog dalam memberikan Layanan Psikologi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu atau bekerja sama dengan
lulusan pendidikan akademik Psikologi.
Psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Psikolog umum;
b. Psikolog spesialis; dan
c.
Psikolog subspesialis.
Layanan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan secara tatap muka langsung dan/atau melalui daring.
8
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
Pemberian Layanan Psikologi dapat dilakukan oleh Psikolog secara
perorangan atau kelembagaan.
Layanan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada Klien.
Layanan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada persetujuan Klien dan standar layanan.
Dalam hal Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat
memberikan persetujuan, persetujuan diberikan oleh:
a. orang tua/wali;
b. pihak lain yang ditunjuk untuk mewakili; atau
c. lembaga pemerintah maupun nonpemerintah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak
diperlukan dalam kondisi darurat kebencanaan, alasan kemanusiaan,
dan/atau penegakan hukum.
Pasal 20
Psikolog umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf
a berwenang melakukan tindakan promotif untuk pengembangan
potensi diri, serta tindakan preventif dan kuratif untuk mengatasi
masalah psikologis dan/atau gangguan psikologis.
Kewenangan Psikolog umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis Klien.
Pasal 21
Psikolog spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)
huruf b berwenang melakukan tindakan promotif untuk
pengembangan potensi diri, serta tindakan preventif, kuratif, dan
rehabilitatif untuk mengatasi masalah psikologis dan gangguan
psikologis khususnya untuk bidang spesialisasinya.
Penjelasan Pasal 21 ayat (1):
Kewenangan Psikolog spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk mengembalikan fungsi psikologis diri Klien dalam
kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan psikologis.
Pasal 22
Psikolog subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)
huruf c berwenang melakukan tindakan promotif untuk
pengembangan potensi diri, serta tindakan preventif, kuratif, dan
9
(2)
(1)
(2)
rehabilitatif, serta paliatif untuk mengatasi gangguan psikologis berat
khususnya untuk bidang subspesialisasinya.
Kewenangan Psikolog subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bertujuan untuk membantu mengembalikan fungsi psikologis diri
Klien dalam kehidupan, memaksimalkan kehidupannya sesuai
dengan kondisi dirinya, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis.
Pasal 23
Kewenangan psikolog umum, psikolog spesialis, dan psikolog
subspesialis disusun oleh Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi
dengan penyelenggara pendidikan tinggi Psikologi dan induk
organisasi profesi himpunan psikologi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan psikolog umum,
psikolog spesialis, dan psikolog subspesialis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Jenis Layanan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 24
Layanan Psikologi terdiri atas:
a. jasa psikologi; dan
b. praktik psikologi.
Layanan jasa psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan dalam bentuk:
a. pengukuran psikologis;
b. psikoedukasi untuk promotif dan preventif;
c.
penelitian; dan
d. intervensi sosial.
Selain layanan jasa psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Psikolog dapat mengembangkan alat ukur psikologi.
Layanan praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b diberikan dalam bentuk:
a. intervensi psikologi;
b. bantuan psikologis awal.
Intervensi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
meliputi kegiatan:
a. konsultasi psikologi;
b. konseling psikologi:
c.
psikoterapi;
10
(6)
(7)
d. psikoedukasi untuk kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif; dan
e.
pelatihan psikologi.
Bantuan psikologis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
b meliputi:
a. tindakan pertama pada masa awal kedaruratan bencana oleh
Psikolog kepada masyarakat yang terdampak dengan tujuan
mencegah dampak psikologis yang lebih buruk;
b. pelatihan layanan dasar yang dilakukan Psikolog kepada
masyarakat relawan untuk melakukan pendampingan pada
masyarakat terdampak;
c.
pelatihan Psikolog kepada nonPsikolog yang melakukan layanan
psikologis untuk menangani gejala psikologis ringan masyarakat
terdampak; dan/atau
d. layanan psikologis untuk menangani gejala psikologis berat
masyarakat terdampak yang dilakukan oleh Psikolog spesialis
dan subspesialis.
Bentuk layanan jasa psikologi dan praktik psikologi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat ditambah sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Psikologi
serta kebutuhan masyarakat, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
setelah berkoordinasi dengan induk organisasi profesi himpunan
Psikologi dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan tinggi
Psikologi di Indonesia.
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Layanan
Psikologi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(1)
(2)
Bagian Ketiga
Standar Layanan
Pasal 26
Layanan Psikologi diselenggarakan sesuai dengan Standar Layanan.
Standar Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. standar sarana dan prasarana;
b. standar pemeriksaan psikologis;
c.
standar penyimpanan laporan hasil layanan dalam bentuk cetak
dan/atau digital; dan
d. standar etika Psikologi Indonesia.
11
(3)
Standar Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh
induk organisasi profesi himpunan Psikologi dan ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
Bagian Keempat
Psikolog Lulusan Luar Negeri dan Psikolog Warga Negara Asing
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
Pasal 27
Psikolog lulusan luar negeri dan/atau yang memiliki izin melakukan
Layanan Psikologi dari negara asing dapat menjalankan Layanan
Psikologi di Indonesia setelah memiliki Surat Tanda Registrasi yang
diterbitkan oleh induk organisasi profesi himpunan Psikologi.
Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
setelah Psikolog mengikuti prosedur penyesuaian kompetensi Psikolog
yang ditetapkan oleh induk organisasi profesi himpunan Psikologi.
Prosedur penyesuaian kompetensi Psikolog sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bukan merupakan pendidikan akademik atau profesi.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi
Psikolog warga negara asing yang melakukan Layanan Psikologi di
Indonesia berdasarkan permintaan perwakilan pemerintah asing,
lembaga internasional, perusahaan multinasional, dan satuan
pendidikan internasional.
Psikolog warga negara asing yang melaksanakan Layanan Psikologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib memenuhi
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
ketenagakerjaan.
Pasal 28
Pemberian Layanan Psikologi dalam penanganan bencana oleh
Psikolog lulusan luar negeri dan/atau yang memiliki izin melakukan
Layanan Psikologi oleh Psikolog warga negara asing dikecualikan dari
ketentuan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1).
Pemberian Layanan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada di bawah koordinasi organisasi bantuan kemanusiaan
dan/atau organisasi profesi Psikolog serta telah mendapatkan
persetujuan tertulis dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Pemberian Layanan Psikologi dalam penanganan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai
12
dengan ketentuan peraturan
penanggulangan bencana.
perundang-undangan
di
bidang
Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban
Pasal 29
Psikolog yang memberikan Layanan Psikologi berhak:
a. menerima informasi yang didukung oleh data dan dokumen yang
lengkap dan benar yang diperlukan dalam proses pemeriksaan dan
penanganan psikologis Klien;
b. memperoleh perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya
sesuai dengan Standar Layanan;
c.
menentukan proses Layanan Psikologi, termasuk pemeriksaan dan
penanganan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang
dituangkan dalam persetujuan tindakan psikologis (informed consent)
dan/atau perjanjian kerja; dan
d. memperoleh imbalan atas Layanan Psikologi yang telah diberikan.
Pasal 30
Psikolog dalam memberikan Layanan Psikologi berkewajiban:
a. bersikap profesional sesuai dengan Standar Layanan;
b. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
c.
memberikan penjelasan kepada Klien tentang fungsi lembaga, peran
Psikolog, prosedur pemeriksaan sejak awal hingga akhir dalam bentuk
lisan dan/atau tertulis;
d. melakukan Layanan Psikologi termasuk pemeriksaan dan
penanganan psikologis sesuai dengan persetujuan tindakan psikologis
dan/atau perjanjian kerja;
e.
merujuk Klien kepada Psikolog lain yang memiliki keahlian atau
kemampuan yang lebih kompeten apabila tidak mampu melakukan
pemeriksaan atau penanganan psikologis;
f.
menjaga kerahasiaan dan menghormati hak Klien;
g.
memberikan Layanan Psikologi yang bersifat pengabdian kepada
masyarakat dan sukarela, baik secara berkala maupun insidentil
sesuai kebutuhan; dan
h. mengembangkan diri secara terus menerus, memutakhirkan ilmu
pengetahuan dan keterampilan Layanan Psikologi, serta mengikuti
pengembangan kompetensi berkelanjutan.
13
Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Klien
Pasal 31
Klien yang menerima Layanan Psikologi berhak:
a. memperoleh penjelasan dari Psikolog tentang fungsi lembaga, peran
Psikolog, prosedur pemeriksaan sejak awal hingga akhir dalam bentuk
lisan dan/atau tertulis;
b. mendapatkan Layanan Psikologi yang dilakukan secara profesional
dan berdasarkan Standar Layanan;
c.
mendapatkan persetujuan tindakan psikologis dan/atau perjanjian
kerja terkait Layanan Psikologi termasuk pemeriksaan dan
penanganan psikologis yang akan dilakukan oleh Psikolog;
d. memperoleh jaminan kerahasiaan kondisi dan data pribadi Klien;
e.
menyampaikan keluhan atas Layanan Psikologi dan memperoleh
tanggapan dengan penuh tanggung jawab; dan
f.
mendapatkan penjelasan yang benar dan jelas terkait hasil Layanan
Psikologi.
Pasal 32
Klien dalam menerima Layanan Psikologi berkewajiban:
a. memberikan data dan dokumen yang diperlukan sebagai pendukung
informasi yang disampaikan oleh Klien;
b. mematuhi proses Layanan Psikologi termasuk pemeriksaan dan
penanganan sebagaimana dituangkan dalam persetujuan tindakan
psikologis dan/atau perjanjian kerja; dan
c.
memberikan imbalan atas Layanan Psikologi yang telah diterima.
BAB V
ORGANISASI PROFESI
Pasal 33
(1) Psikolog dapat membentuk organisasi profesi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan induk
organisasi profesi himpunan Psikologi yang berbadan hukum.
14
(3) Induk organisasi profesi himpunan Psikologi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat terdiri dari perkumpulan berbadan hukum atau tidak
berbadan hukum sesuai rumpun bidang keilmuan atau rumpun layanan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34
(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada induk
organisasi profesi himpunan Psikologi sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemerintah Pusat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan secara
langsung kepada Psikolog berkoordinasi dengan induk organisasi profesi
himpunan Psikologi.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk:
a. peningkatan kualitas layanan Psikologi kepada Klien;
b. pelindungan Klien dari layanan Psikolog yang tidak sesuai standar
layanan;
c. peningkatan dan pengembangan kompetensi Psikolog;
d. pelindungan bagi Psikolog dalam melakukan tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan
Layanan Psikologi.
Pasal 35
(1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34, Pemerintah dapat membentuk tim independen dalam
hal terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh induk
organisasi profesi himpunan Psikologi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
15
Pasal 35
Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan
Psikologi dan Layanan Psikologi.
Pasal 36
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat
berupa:
a. pendanaan;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan;
d. dukungan dalam upaya pencegahan masalah psikologi di bawah
koordinasi Psikolog; dan/atau
e. peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 37
(1)
Psikolog yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
(3)
a.
teguran lisan;
b.
peringatan tertulis;
c.
denda administratif; dan/atau
d.
pencabutan izin.
Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
16
Pasal 38
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.
setiap orang yang telah mendapatkan gelar Psikolog sebelum UndangUndang ini berlaku, tetap berhak menggunakan gelarnya;
b.
STR yang telah dimiliki oleh Psikolog sebelum Undang-Undang ini berlaku,
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu STR
dimaksud berakhir; dan
c.
Psikolog yang belum memiliki STR wajib menyesuaikan dengan ketentuan
Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
Pasal 39
(1) Lulusan Program Magister Psikologi Profesi yang lulus paling lambat 6
(enam) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan sebagai
Psikolog dan tetap harus memiliki STR berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Lulusan
Program Magister Psikologi Profesi pada perguruan tinggi yang telah
menyelenggarakan program profesi, program spesialis, dan program
subspesialis maka Lulusan Program Magister Psikologi Profesi yang lulus
paling lambat 3 (tiga) tahun.
Pasal 40
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi profesi himpunan
Psikologi dan organisasi profesi harus disesuaikan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak UndangUndang ini diundangkan.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama
2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
17
Pasal 42
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR...
18
RANCANGAN
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI
I. Umum
Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu,
dan berkelanjutan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan
pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Pembangunan nasional perlu didukung oleh sumber daya manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
profesional, dan bertangung jawab agar pelaksanaan pembangunan nasional
tersebut dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.
Untuk menempatkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas
dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dengan berbagai
karakteristik sebagaimana telah disebutkan di atas, peranan Psikolog sangat
penting untuk menentukan seseorang sesuai dengan bakat, kemampuan,
dan kepribadiannya.
Seiring dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan
nasional dan dalam rangka menghadapi tantangan global, Pendidikan dan
Layanan Psikologi terus berkembang dan meningkat sehingga memerlukan
pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan setingkat UndangUndang. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian dan perlindungan hukum
kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan dan
Layanan Psikologi. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai
penyelenggaraan Pendidikan dan Layanan Psikologi, kelembagaan yang
menyelenggarakan Layanan Psikologi, hingga ketentuan sanski administrasi
dan penutup.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas kebenaran ilmiah" adalah
pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
kebenarannya diverifikasi secara ilmiah.
Huruf b
19
Yang dimaksud dengan “asas penalaran” adalah
pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
mengutamakan kegiatan berpikir.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kejujuran” adalah
pendidikan Psikologi yang mengutamakan moral
akademik dosen dan mahasiswa untuk senantiasa
mengemukakan data dan informasi dalam ilmu
pengetahuan dan teknologi sebagaimana adanya.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pendidikan
Psikologi menyediakan kesempatan yang sama kepada
semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku,
agama, ras dan antargolongan, serta latar belakang sosial
dan ekonomi.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Pendidikan
Psikologi selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban
dan kesejahteraan umat manusia.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas kebajikan" adalah
Pendidikan Psikologi harus mendatangkan kebaikan,
keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan sivitas
akademika, masyarakat, bangsa, dan negara.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah
sivitas akademika melaksanakan tridharma serta
mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik,
dan/atau
otonomi
keilmuan,
dengan
menjunjung tinggi nilia-nilai agama dan persatuan bangsa
serta peraturan perundang-undangan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas kebhinnekaan" adalah
Pendidikan Psikologi diselenggarakan dalam berbagai
cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan
memperhatikan
dan
menghormati
kemajemukan
Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Huruf i
20
Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan” adalah
bahwa Pendidikan Psikologi diselenggarakan dengan
biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai
dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak
yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang
memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh
Pendidikan Psikologi tanpa hambatan ekonomi.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas “nilai ilmiah” adalah bahwa
penyelenggaraan Layanan Psikologi mengutamakan
layanan berbasis sikap dan penelitian ilmiah dengan
mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya pihak-pihak
yang terlibat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas etika” adalah prinsip
pelaksanaan Layanan Psikologi yang berdasarkan norma,
nilai moral, dan kaidah profesi Psikologi.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah
prinsip pelaksanaan Layanan Psikologi yang didasari pada
perilaku yang menuju ideal, meningkatkan dan
memelihara citra profesi, mengejar kualitas dan cita-cita
profesi, serta mengembangkan diri secara berkelanjutan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan asas “non-diskriminasi” adalah
penyelenggaraan Layanan Psikologi dilaksanakan tanpa
membedakan suku, agama/kepercayaan, ras, gender,
kelas sosial ekonomi, adat istiadat, dan/atau sikap
diskriminasi lainnya yang merendahkan harkat dan
martabat manusia yang bertentangan dengan hak asasi
manusia.
Huruf e
Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah hasil
Layanan Psikologi yang dirasakan membawa dampak
positif bagi Klien.
Huruf f
Yang dimaksud dengan asas “kepedulian” adalah sikap
dan pendekatan yang diberikan sehingga menciptakan
rasa aman dan rasa nyaman kepada Klien.
21
Huruf g
Yang dimaksud dengan asas ”kerahasiaan“ adalah
penyelenggaraan Layanan Psikologi dalam menyimpan
data dan dokumen Klien secara aman dari penggunaan
yang tidak bertanggung jawab.
Huruf h
Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah
memberdayakan secara seimbang dan sehat kondisi
mental emosional kehidupan internal Klien dengan
kondisi situasi sosial interpersonal.
Pasal 3
Cukup
Pasal 4
Cukup
Pasal 5
Cukup
Pasal 6
Cukup
Pasal 7
Cukup
Pasal 8
Cukup
Pasal 9
Cukup
Pasal 10
Cukup
Pasal 11
Cukup
Pasal 12
Cukup
Pasal 13
Cukup
Pasal 14
Cukup
Pasal 15
Cukup
Pasal 16
Cukup
Pasal 17
Cukup
Pasal 18
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
22
Yang dimaksud “psikolog yang memberikan layanan psikologi di
fasilitas layanan kesehatan” adalah tenaga psikologi klinis dalam UU
Tenaga Kesehatan.
Pasal 19
Yang dimaksud dengan “tidak dapat memberikan persetujuan”
adalah termasuk Klien tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tindakan promotif” adalah suatu
kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan
pelayanan psikologis untuk pengembangan optimalisasi
potensi Klien.
Yang dimaksud dengan “tindakan preventif” adalah suatu
kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan untuk mencegah dan
mengurangi potensi terjadinya masalah psikologis sehingga
tidak berkembang menjadi gangguan psikologis Klien.
Yang dimaksud dengan “tindakan kuratif” adalah suatu
kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pemberian layanan
psikologis untuk mengatasi masalah psikologis dan/atau
gangguan psikologis Klien.
Yang dimaksud dengan “masalah psikologis” adalah kondisi
psikologis Klien yang berpotensi menghambat pertumbuhan
atau perkembangan fungsi optimal Klien.
Yang dimaksud dengan “gangguan psikologis” adalah kondisi
psikologis yang menampilkan gejala penyimpangan dari
fungsi normal Klien yang mengganggu performansi dan
efisiensi kehidupan sosialnya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kesejahteraan psikologis” adalah
kondisi hidup yang ditandai dengan memiliki pandangan
hidup yang positif, memiliki resiliensi dan kemampuan
adaptasi diri, memiliki kualitas hidup yang baik, dan mampu
mengaktualisasikan diri secara bermakna.
Yang dimaksud dengan “tindakan rehabilitatif” adalah suatu
kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pemberian layanan
23
psikologi untuk mengatasi gangguan psikologis serta
mengembalikan dan mempertahankan fungsi psikologis Klien
agar dapat beraktivitas dan berpartisipasi dalam aspek
kehidupan sosial secara mandiri.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tindakan paliatif” adalah suatu kegiatan
dan/atau rangkaian kegiatan untuk memberikan Layanan
Psikologi sesuai bidangnya kepada Klien yang mengalami penyakit
kronis dan/atau terminal untuk memaksimalkan kualitas hidup
yang tenang dan nyaman secara psikis, sosial, dan spiritual
dengan memfasilitasi perancangan lingkungan fisik dan
pemberdayaan lingkungan sosialnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “jasa psikologi” adalah Layanan Psikologi
kepada Klien yang mencakup berbagai ranah aktivitas kehidupan
individual, sosial, dan institusional Klien.
Yang dimaksud dengan “praktik psikologi” adalah Layanan
Psikologi kepada Klien yang mengalami masalah psikologis
dan/atau gangguan psikologis dalam berbagai ranah aktivitas
kehidupan individual, sosial, dan institusional Klien.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pengukuran psikologis” adalah
pemeriksaan psikologis dengan menggunakan alat ukur
psikologis yang sahih dan andal.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “psikoedukasi” adalah suatu model
atau pendekatan Layanan Psikologi dengan menggunakan
konsep-konsep
Psikologi
serta
prinsip
dan
elemen
pembelajaran yang menjadi landasan dalam merancang,
memfasilitasi, dan mengevaluasi program.
24
Huruf c
Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah penerapan metode
ilmiah untuk mengidentifikasi potensi atau masalah psikologis
sehingga ditemukan rancangan intervensi/solusi psikologis
yang efektif bagi Klien.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “intervensi sosial” adalah proses
menciptakan perubahan pada suatu kelompok dan/atau
komunitas dengan memberikan tindakan psikologis untuk
meningkatkan kesejahteraan psikologis.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “intervensi psikologi” adalah kegiatan
yang ditujukan untuk menstabilkan kondisi psikologis Klien.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “bantuan psikologis awal” adalah
kegiatan praktik Psikologi yang dilakukan oleh Psikolog
sebagai pertolongan pertama dalam situasi darurat atau
khusus dan bekerja sama dengan berbagai pihak.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “persetujuan tindakan psikologis (informed
consent)” adalah suatu persetujuan formal oleh Klien setelah diberi
informasi mengenai manfaat dan/atau risiko terkait pemeriksaan
dan penanganan psikologis.
Huruf d
Cukup jelas.
25
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Nama induk organisasi profesi himpunan Psikologi pada saat
Undang-Undang ini diundangkan yakni Himpunan Psikologi
Indonesia, dengan nama singkat HIMPSI dan sebagai perkumpulan
berbadan hukum yang terdaftar di kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
TAMBAHAN
NOMOR…
LEMBARAN
NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA
TAHUN…
26
27