Agraria

Dalam perkembangannya penggunaan tanah asset Pemerintah Kota Surabaya oleh pihak ketiga melalui pemberian IPT menimbulkan permasalahan antara pemegang IPT dan Pemerintah Kota Surabaya. Pemegang IPT yang sudah memanfaatkan tanah secara bertahun-tahun ingin mengajukan permohonan hak milik kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya, sedangkan Pemerintah Kota Surabaya tetap menegaskan bahwa tanah-tanah tersebut merupakan tanah Pemerintah Kota Surabaya.

Tulisan ini dibagi ke dalam tiga sub pokok bahasan.
Pertama, memaparkan kegagalan pembangunan di bidang agraria baik ditingkat lokal maupun nasional.

Kedua, menawarkan paradigma pembangunan alternatif di mana pembaharuan di bidang agraria (agrian reform) sebagai salah satu pilar sitem sosial-ekonomi masyarakat pedesaan.

Dan ketiga, bagaimana menempatkan pembaharuan agraria dalam konteks otonomi daerah. Kemudian menyimpulkan bahwa dalam penyusunan peraturan tentang tanah harus memiliki yuridiksi yang jelas, menyentuh sisi sosiologis masyarakat, sesuai dengan filosofis dan adat istiadat, realistis, adil, dan mengikat semua pihak.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
CIPTA KERJA

a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;

b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;

c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;

d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;

e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu UndangUndang secara komprehensif;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Cipta Kerja;

Kebijakan Satu Peta bertujuan menyediakan satu peta akurat dan akuntabel yang digunakan sebagai salah satu kebijakan dalam merencanakan pembangunan ke depan. Berdasarkan pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa hasil dari kegiatan PTSL disampaikan juga kepada Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta guna memperkuat basis data Kebijakan Satu Peta. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran PTSL dalam mendukung Kebijakan Satu Peta dan bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL mendukung Kebijakan Satu Peta. Pelaksanaan pengukuran PTSL di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan mencapai target peta bidang tanah, meskipun bidang tanah di loka...

The article presents an Emerging Farmer Classification model and its
typologies, revealing the dominance of medium-scale farmers,
consisting of smallholder and medium-sized farms, in Hwedza
district. The article argues that the Emerging Farmer Classificatio
reflects ongoing reconfiguration in Hwedza district and is a result
of the changing workings of capital after the Fast Track Land
Reform era. The analysis is based on a case study involving 230
household interviews across five settlement models, and 20 in
depth interviews. The article identifies capital as a key driver
shaping agrariantypologies, revealing the dominance of medium-scale farmers, consisting of smallholder and medium-sized farms, in Hwedza
district. The article argues that the Emerging Farmer Classificatio
reflects ongoing reconfiguration in Hwedza district and is a result
of the changing workings of capital after the Fast Track Land
Reform era. The analysis is based on a case study involving 230
household interviews across five settlement models, and 20 in
depth interviews. The article identifies capital as a key driver
shaping agrarian relations following land redistribution in Zimbabwe.

ABSTRAK Dengan adanya ketentuan konversi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka status tanah hak-hak barat hanya berlaku sampai tanggal 24 September 1980. Namun kenyataannya, banyak kasus sengketa tanah bekas hak barat yang belum dikonversi setelah lewat dua puluh tahun Undang-Undang Pokok Agraria berlaku. Salah satu kasus yang terjadi adalah sengketa tanah bekas barat Eigendom Verponding Nomor 775a di Kabupaten Pekalongan. Upaya penyelesaian telah dilakukan secara litigasi dan non-litigasi, namun belum juga dapat diselesaikan. Pokok permasalahan yang dikaji adalah bagaimana status hukum tanah bekas hak barat Eigendom Verponding Nomor 775a pasca putusan inkracht van gewijsde? Siapakah yang paling memiliki hak prioritas bekas hak barat tersebut? Permasalahan ini dikaji dengan metode normatif, dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan kajian ini adalah tanah objek sengketa telah ditetapkan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara tidak serta merta hapus hak atas tanahnya, karena hak keperdataan (kepemilikan) masih melekat pada pemegang hak. Cara menghapus hak keperdataan itu adalah dengan memberi ganti kerugian kepada pemegang hak. Kata kunci: hak eigendom; tanah negara; tanah bekas hak barat; konversi tanah.

Jawa Timur merupakan provinsi terluas di pulau jawa dengan luasan 4.796.300 hektar. Merujuk pada data BPS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017, luasan lahan yang dimanfaatkan sebagai area pertanian terutama untuk tegal/kebun sebesar 1.115.801,0 hektar, lalu untuk peruntukannya sebagai sawah sebesar 1.174.586,4 hektar. Komoditas utama yang dihasilkan berupa padi yang tingkat produktivitasnya dapat mencapai 12.432.703 ton untuk luasan lahan 2.136.412 hektar, sementara untuk jagung dapat mencapai 6.335.252 ton dalam satu tahun. Berbeda dengan data Kementerian Pertanian, luas  pada 2017 lahan panen padi mengalami peningkatan sebesar 4,17% menjadi 15,79 juta hektar.  Jawa Timur sendiri menurut Kementan merupakan provinsi dengan luasan lahan panen padi terbesar, dengan luas sekitar 2,29 juta hektar.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah amanat yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Ironinya, dalam implementasi penekanan lebih dititikberatkan pada aspek penguasaan negara, dan tak jarang ungkapan demi kemakmuran rakyat hanya menjadi pembenaran atas penguasaan tersebut.

O artigo analisa as tendências mais recentes no setor canavieiro e avalia o crescente processo de formação de monopólios, principalmente com participação de empresas multinacionais. O estudo observa que a maior concentração de capitais é acompanhada pelo aumento da expansão territorial do monocultivo da cana, principalmente em áreas com acesso a infraestrutura, como a região Sudeste, e em regiões com vastas bacias hidrográficas, como o Cerrado. Este processo de crescimento contraditório tem como determinação a crise econômica mundial, no momento de preponderância de capitais financeiros. Neste contexto, o estudo mostra a constante dependência da indústria da cana de créditos estatais e subsídios, além da permanência da superexploração do trabalho.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, dalam luas keupulauannya tanah menjadi salah satu SDA yang penting untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagaimana termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Bedasarkan pada Pasal 2 ayat (3) UUPA yang menjelaskan Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. Maka dalam hal ini penulis tertarik terhadap pertimbangan hukum dan perlindungan terhadap hak dengan melihat apakah Land Clearing Fasilitas Masyarakat sesuai dengan asas keadilan dalam pengadaan pada kepentingan umum, lalu bagaimana dalam memberikan pedahulan asas keadilan pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengenyampingkan kepetingan setempat, dalam tinjauan yuridis ini dari bahan hukum dan cotoh keadaan yang terjadi dapat memunculkan langkah kongret yang dapat berkeadilan di masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Maka dalam Hal ini melihat dari aspek keadilan yang dapat di capai dalam pengadaan tanah, jika dalam pandangan Hans Kelsen tentang Hukum dan Keadilan, keadilan merupakan pemenuhan dalam kebutuhan untuk mencapainya kebahagian sosial maka dalam rangka kepenting umum pula menjadi salah aspek tujuan negara untuk mencapai kebahgian dan pemenuhan kebutuhan masayarakat dimana kepentingan tersebut di akomodir salah satunya dengan usaha dalam pengadan tanah untuk kepentingan umum.  adanya PP 19/2021 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123, Pasal 173, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Proses Land Clearing pada pengadaan tanah telah sesuai dengan aspek keadilan dalam penetuan kepentingan yang didahulukan adalah kepentingan Umum yang sesuai dengan Pasal 2 PP 19/2021, yang lebih menjalaskan dilaksanakan Pengadaan tanah dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil, maka menciptakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemenuhan dalam aspek-aspek terdampak
Kata Kunci: Peraturan, Hak atas tanah, Land clearing.

The article presents an Emerging Farmer Classification model and its typologies, revealing the dominance of medium-scale farmers, consisting of smallholder and medium-sized farms, in Hwedza district. The article argues that the Emerging Farmer Classificatio reflects ongoing reconfiguration in Hwedza district and is a result of the changing workings of capital after the Fast Track Land Reform era. The analysis is based on a case study involving 230 household interviews across five settlement models, and 20 in depth interviews. The article identifies capital as a key driver shaping agrariantypologies, revealing the dominance of medium-scale farmers, consisting of smallholder and medium-sized farms, in Hwedza district. The article argues that the Emerging Farmer Classificatio reflects ongoing reconfiguration in Hwedza district and is a result of the changing workings of capital after the Fast Track Land Reform era. The analysis is based on a case study involving 230 household interview...

Considering changes in rural contemporary space at Ribeira Valley, state of Sao Paulo, and the role that certain current practices of replacement of small properties play in it, this paper discusses Antonio Candido’s proposal for understanding traditional “caipira” world and its transformations.

One of the obstacles in achieving the target of PTSL is the difficulty in integrating physical and juridical data, as effect of inefficiency of data collection. This research aims to explain the benefit of using SMART PTSL as an instrument to collect, process and integrate physical and juridical data and to test relative accuracy of area, shape and position of land parcels mapped using SMART PTSL, compared to land parcels download from Geo-KKP. Mixed method by combining quantitative and qualitative methods was implemented. The sample was determined using purposive sampling method. The results show that SMART PTSL give benefit in (a) simplify the process of physical and juridical data integration; (b) shorten the process of physical and juridical data verification; (c) simplify data entry to KKP PTSL. The result of relative accuracy comparison of area, shape and location show that from 34 land parcels, 11 parcels were meet the tolerance, while 23 parcels were not. The tolerance was c...

Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Program PTSL yang dilaksanakan di Kabupaten Cirebon sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan observasi dilokasi obyek penelitian serta wawancara mendalam dengan narasumber yang terkait yang dikuatkan dengan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kalimukti, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Teknik pengambilan informan dengan purposive sampling. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif model Milles dan Habberman.
Hasil penelitian mengatakan bahwa PTSL Tahun 2018 terbilang belum maksimal karena tidak tercapai target yang telah ditentukan. Masyarakat masih rendah kesadaran pentingnya melegalisasikan aset miliknya yang berupa bidang tanah tanah. Hal ini ditunjukan dengan sedikitnya peserta yang mengajukan pendaftaran sertipikat, padaha linformasi mengenai program pensertipikatan itu sendiri sudah dilakukan oleh pemerintah Desa dari tahun 2017. Faktor pendukung PTSL, antara lain faktor internal, faktor eksternal dan PTSL berbasis teknologi geospasial, sedangkan faktor penghambatnya adalah Kurangnya SDM, Keterbatasan Jangka Waktu, Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam melengkapi persayaratan administrasi, Sosialisasi dan penyuluhandan Penyerahan sertipikat.
Implikasi dari penelitian ini adalah kepada setiap unsur baik Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Masyarakat maupun Pemerintah harus lebih meningkatkan kinerja tugas maupun tanggung jawabnya agar terjalin koordinasi yang baik antara pelaksana, pemohon dan pemerintah setempat, sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi.