The paper seeks to examine the demand of the Bodos for a separate state and the various developments that followed from the time of swearing in of the interim Executive Council of the Bodoland Territorial Council at Kokrajhar, Assam and... more
The paper seeks to examine the demand of the Bodos for a separate state and the various developments that followed from the time of swearing in of the interim Executive Council of the Bodoland Territorial Council at Kokrajhar, Assam and has analyzed the issues emerging there from and the causes of discontentment of the Bodo community and ABSU, raising the need for a new design of an administrative structure.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) merupakan respons pemerintah dalam meminimalisir dampak COVID-19 bagi masyarakat yang ada di desa, dalam tahap awal pelaksanaannya diketemukan masalah adanya protes masyarakat terhadap... more
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) merupakan respons pemerintah dalam meminimalisir dampak COVID-19 bagi masyarakat yang ada di desa, dalam tahap awal pelaksanaannya diketemukan masalah adanya protes masyarakat terhadap aparat desa yang dianggap tidak mampu melaksanakan kebijakan BLT Dana Desa dengan baik, bahkan di beberapa desa berujung kepada perusakan kantor desa. Atas dasar tersebut artikel ini ditujukan untuk menganalisis masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa guna menemukenali isu dan tantangan agar menjadi bahan perbaikan. Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa isu dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa setidaknya terdiri dari 3 (tiga) faktor yang terdiri dari kapasitas pemerintah, masyarakat sasaran dan mekanisme proses pelaksanaan. Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa yaitu kepada proporsionalitas anggaran desa dalam penanggulangan COVID-19, manfaat dari pemberian BLT Dana Desa serta sistem tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan BLT Dana Desa.
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019... more
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
Menimbang : bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu mengatur mengenai penambahan jangka waktu bantuan langsung tunai Desa sehingga perlu diubah;
Pakistan is a developing country. It is lacking infrastructure almost in every field, like rail and road, water supply, sewage, waste disposal and oil and gas transportation network. Infrastructures projects are usually mega-projects,... more
Pakistan is a developing country. It is lacking infrastructure almost in every field, like rail and road, water supply, sewage, waste disposal and oil and gas transportation network. Infrastructures projects are usually mega-projects, which are normally owned and financed by federal/provincial governments. Due to lack of resources governments are unable to start such infrastructure project on a faster pace to meet the demands. To counter the paucity of funds in public sector, many governments have engaged the private sector to develop their infrastructure. These public-private partnerships have different forms of contracts i.e. Build-Own-Operate (BOO), Build-Operate-Transfer (BOT) and Build-Lease-Transfer (BLT). In developing countries like Pakistan these types of contracts can play important role in infrastructure development. Unfortunately this concept is not very popular in Pakistan. Apart from benefits, BOT contracts may be complicated due to its long term contractual obligation...
Beberapa aspek dari ancaman asimetris adalah bersifat pancagatra atau berasal dari kehidupan sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya) yang secara tidak langsung namun pasti mempengaruhi ancaman pertahanan dan keamanan... more
Beberapa aspek dari ancaman asimetris adalah bersifat pancagatra atau berasal dari kehidupan sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya) yang secara tidak langsung namun pasti mempengaruhi ancaman pertahanan dan keamanan Negara. Oleh karena itu, sudah semestinya pemerintah dalam membuat kebijakannya bukan hanya bersifat taktis jangka pendek namun juga strategis jangka panjang yang menyangkut efek dari kebijakan tersebut terhadar keamanan Nasional, sehingga kesejahteraan rakyat sebaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 diatas tercapai.
