Desa Adat

Pemberian kuliah bagi para mahasiswa tidak hanya dalam bentuk materi semata dan dalam lingkup kampus tetapi juga perlu adanya kegiatan yang mengajak para mahasiswa terjun langsung  di lapangan sesuai dengan disiplin studi yang tengah ditempuh. Selain sebagai upaya peningkatan kompetensi mahasiswa, kegiatan tersebut juga sebagai kegiatan untuk merefreshkan fikiran, sehingga mahasiswa tidak merasa jenuh dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Oleh karena itu, universitas mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang disebut dengan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Kuliah Kerja Lapangan dilaksanakan oleh mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Slamet Riyadi Surakarta dari tanggal 19 November hingga 23 November 2017 di Desa Adat Penglipuran, Bali .Pemilihan Desa Adat Panglipuran sebagai objek studi dikarenakan tempat tersebut memiliki budaya yang khas dan unik serta memiliki keterkaitan dengan mata kuliah Konseling Lintas Budaya.Dengan demikian mahasiswa diharapkan mampu mengkaji, mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai informasi yang diperoleh sesuai dengan program studi Bimbingan dan Konseling serta tuntutan perkembangan zaman.

•Judul: Policy Paper: Pokok-Pokok Pikiran Untuk Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Desa Adat •Penulis: Noer Fauzi Rachman, Yesua YDK Pellokia, & Nani Saptariani •Penyunting: R. Yando Zakaria •Penata letak: Candra Coret •Desain sampul: Candra & Erni •Penerbit: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta •Edisi: Pertama,Februari 2014•Tebal: 15,5 x 23 cm; vi + 124 halaman.

Policy paper ini merupakan sumbangan Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) untuk menyelaraskan, menyebarluaskan, dan melakukan tinjauan ulang terhadap berbagai kebijakan terkait dengan Desa Adat seperti yang tercantum dalam UU No. 6/2014 tentang Desa. Tidak mudah memang ketika UU Desa ingin diturunkan dalam bentuk yang lebih operasional mengingat kondisi desa-desa adat nusantara dan juga pembacaan masyarakat di berbagai tingkatan ternyata telah melekat sedemikian rupa akibat sistem pengaturan serta tata kelola masyarakat desa selama ini.

Teknologi informasi merupakan hasil olah pikir manusia untuk mengembangkan tata cara atau sistem tertentu dan menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan dalam hidupnya(Angga & Eko Budi, 2017), salah satu permasalahan yang muncul adalah permasalahan sampah, sampah yang ada dalam lingkungan memerlukan perhatian khusus oleh semua elemen masyarakat, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan selain itu juga akan mengambil banyak ruangan yang sebenarnya dapat digunakan untuk keperluan lain.
Data riset oleh Bali partnership yang dikeluarkan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa produksi sampah di Bali mencapai 4281 ton per hari, dimana 11 persen diantara jumlah tersebut mengalir ke laut. Dalam rangka mengurangi volume sampah yang ada, terdapat beberapa alternatif yang telah dilakukan, diantaranya adalah dengan penerapan bank sampah, Bank sampah merupakan tempat pemilahan serta pengumpulan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif di dalamnya, sistem ini melakukan penampungan, pemilahan serta penyaluran sampah daur ulang yang memiliki nilai ekonomi dalam pasar sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari menabung sampah (Utami, 2013),
masalah ini menjadi salah satu alasan mengapa sebuah sistem administrasi pengelolaan bank sampah sangatlah penting untuk dikembangkan serta di implementasikan ke dalam lingkungan masyarakat. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering terpilah yang alur manajemennya mirip seperti sistem perbankan, hanya saja bukan uang yang di tabung melainkan sampah, sebenarnya sudah banyak perusahaan maupun organisasi membuat konsep yang sama, tetapi perbedaanya adalah sistem tersebut tidak secara langsung di implementasikan ke dalam organisasi masyarakat, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat langsung di implementasikan ke dalam lingkungan masyarakat terutama dalam organisasi masyarakat/desa adat yang ada di Bali, sehingga masyarakat tidak perlu jauh untuk mengantarkan sampah, hanya cukup untuk mendaftarkan diri dan pekerja bank sampah dalam tiap banjar dapat dengan mudah mengumpulkan sampah yang telah dipilah dan di bungkus oleh masyarakat sendiri di depan rumah/titik pengambilan sampah. Perlu diperhatikan juga bahwa Kesesuaian antara penggunaan sistem informasi dengan modul yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas, sesuai dengan model TTF, berpengaruh signifikan terhadap kinerja end-user. (Wanti et al., 2020)

Pada 24 Oktober 2014, Bupati Jayapura, Mathius Awoitaus, SE, MSi, mengeluarkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 320 Tahun 2014 tentang Pembentukan 36 (Tiga Puluh Enam) Kampung Adat di Kabupaten Jayapura.

Ketiga puluh enam kampung adat tersebut tersebar di sembilan wilayah masyarakat hukum adat, yakni: Bhuyaka, Oktim, Jouw Warry, Yokari, Tepera/Yewena Yosu, Moi, Imbhi/Ormu, Dumutru, dan Elseng.

Keputusan Bupati ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu diantaranya mengatur tentang Desa Adat. Sedangkan proses identifikasi Desa (Kampung) Adat menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.