Keamanan Nasional

Wilayah perairan Indonesia mencapai lebih dari 5,887,879 km, namun nilai ekspor sub sector perikanan hanya Rp 3,34 Milyar per tahun. Salah satu penyebabnya adalah illegal fishing, hal ini selain berdampak pada berkurangnya asset sumber kekayaan laut juga berdampak pada timbulnya kemiskinan di wilayah-wilayah pesisir. Data BPS pada 2011, kantong-kantong kemiskinan tersebar di 10,640 desa pesisir dimana 7,78 juta jiwa digolongkan sebagai penduduk miskin atau lebih dari seperrempat bagian (25,14 persen) dari total kemiskinan nasional mencapai 31,02 juta jiwa.

Artikel ini menjelaskan isu keamanan dalam negeri Mesir pasca mundurnya Presiden Muhamad Mursi pada tahun 2013. Setelah mundurnya presiden Mursi, kondisi keamanan Mesir masih juge belum stabil. Masih banyak terjadi konflik kepentingan antara rezim militer dan kelompok pro demokrasi. Ketidaktabilan kondisi keamanan mesir berpotensi memunculkan kegiatan spionasi dari negara diluar mesir. Sehingga Mesir menerapkan kebijakan imigrasi yang ketat berupa pencabutan layanan visa on arrival kepada negara diluar Mesir. Kebijakan Mesir tersebut akan dikomparasikan dengan kebijakan bebas visa yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. Kebijakan bebas visa yang diambil oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan jumlah turis mancanegara yang datang ke Indonesia. Sehingga nantinya dapat menambah devsa negara melalui sektor pariwisata.

Gagasan tentang Keamanan Nasional di dalam RUU Kamnas yang dipenuhi sesat penalaran (fallacy) ini mencerminkan keinginan untuk menghidupkan kembali konsep serupa Kopkamtib dan Bakorstanas/da pada masa orde baru, sekaligus memberikan kembali peranan dwi fungsi sebagai kekuatan sosial dan kekuatan politik dengan penambahan kekuatan pada sektor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kemungkinan terburuk dari Purpossive Fallacy yang terjadi sebagai akibat misnomer nomenklatur dan penalaran Keamanan Nasional adalah terjadinya coup de etat terlegitimasi sebagai akibat luasnya bidang tugas dan aspek Kemananan Nasional yang justru mencakup seluruh fungsi dan tujuan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu security  dan prosperity.

The Government of the Republic of Indonesia had released a new map 2017. There are some changes in the new map that were different from the old map. The new map made following several new maritime boundary agreements with neighboring countries and the jurisprudence consequences of the decision of Arbitration Court in case of dispute between Tiongkok-Philippines in the South China Sea. One of the crucial in the new map 2017 is naming the North Natuna Seapart of South China Sea according to China's claim-in the waters north of Natuna Island. The new map has been protested by China that reject the naming of the North Natuna Sea. By using the security study approach, this study aims to see the dynamics of Indonesian maritime security challenges after the issuance of new map 2017, particularly in the North Natuna Sea, the waters directly adjacent to the South China Sea. Considering the new map was published amid China's aggressiveness in Southeast Asia, including in the South China Sea.

Abstrak Barry Buzan menyoroti khusus mengenai keamanan individu dilihat dari dua sudut pandang yakni ketertiban sosial (internal social order) dan keamanan eksternal (group defence). Barry Buzan juga menyoroti bahwa keamanan dilihat bahwa Negara merupakan pusat atau sumber. Kehadiran RUU ini menjadi Polemik pembahasan yang berlarut-larut sejak lima tahun terakhir Oleh karenaya dengan beberapa pertimbangan hal tersebut perlu adanya analisis konsepsional urgensi RUU Kamnas dalam melihat dinamika ancaman keamanan dan ketahanan suatu negara. Urgensi Dinamika ancaman ketahanan dan Pertahanan di Indonesia secara garis besar adalah membahas tentang definisi mengenai Keamanan Nasional dirasakan ini tidak jelas, absurd, dan tak terukur. RUU Kamnas seperti memberi perhatian pada penghormatan dan perlindungan HAM, namun tidak ada penjelasan yang memuaskan tentang mekanisme penciptaan kondisi yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, substansi RUU Kamnas masih didominasi peran TNI sebagai unsur Keamanan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pertahanan masih menjadi paradigma penciptaan Keamanan Nasional, substansi RUU Kamnas menyebutkan jenis dan bentuk ancaman adalah ancaman militer, ancaman bersenjata, dan ancaman tidak bersenjata, dan Kelima,Duplikasi dan tumpang tindih aturan. 1 Mahasiswa Aktif Ilmu pemerintahan FISIP UNPAD 2012.