Politik Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Rencana kerja dan anggaran tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) K/L, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, Pagu Anggaran K/L, dan standar biaya.

Himpunan RKA-K/L TA 2022 dalam Buku III ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2022 yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR. RKA-K/L masing masing Kementerian/Lembaga digunakan sebagai dokumen pendukung pembahasan RUU APBN TA 2022 dengan Komisi mitra kerja K/L di DPR.

Tahun 2022 merupakan tahun menuju konsolidasi fiskal, sehingga penyusunan RKA-K/L TA 2022 utamanya difokuskan untuk mendukung berbagai agenda reformasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, mendukung agenda pemulihan ekonomi, serta mengantisipasi ketidakpastian terutama dari dampak Pandemi Covid-19 dan kesinambungan fiskal.

Total rencana anggaran belanja K/L yang dituangkan dalam RKA-K/L TA 2022 adalah sebesar Rp940.571,3 miliar, dengan rincian per sumber dana sebagai berikut:
1. Rupiah Murni Rp788.816,8 miliar
2. Rupiah Murni Pendamping Rp6.071,9 miliar
3. PNBP/BLU Rp83.933,3 miliar
4. PHLN/PHDN/SBSN-PBS Rp61.749,4 miliar

Selanjutnya, menurut klasifikasi organisasi, terdapat 15 K/L yang memperoleh pagu anggaran yang cukup besar dengan total anggaran sebesar Rp821.428,1 miliar atau lebih dari 87,3 persen dari seluruh rencana anggaran belanja K/L TA 2022, yaitu:
1. Kementerian Pertahanan Rp133.923,4 miliar
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp111.024,0 miliar
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp100.597,7 miliar
4. Kementerian Kesehatan Rp96.055,6 miliar
5. Kementerian Sosial Rp78.256,3 miliar
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Rp72.994,9 miliar
7. Kementerian Agama Rp66.453,2 miliar
8. Kementerian Keuangan Rp43.020,1 miliar
9. Kementerian Perhubungan Rp32.938,3 miliar
10.Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp21.798,1 miliar
11.Kementerian Hukum dan HAM Rp17.463,5 miliar
12.Kementerian Pertanian Rp14.451,7 miliar
13.Mahkamah Agung Rp11.820,1 miliar
14.Badan Intelijen Negara Rp10.521,0 miliar
15.Kejaksaan Republik Indonesia Rp10.110,0 miliar

Rincian anggaran dalam Himpunan RKA-K/L TA 2022 akan disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah bersama DPR dalam rangka pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2022. Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022, yang akan ditetapkan selambat- lambatnya pada bulan November 2021.

Hingga saat ini pemerintah pusat telah berkomitmen untuk menjalankan amanat konstitusi sebagaimana yang tertera di dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945, UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 (pasca putusan MK  nomor 24/PUU-V/2007), dimana minimal 20% dari APBN dan APBD dialokasikan untuk sektor pendidikan (termasuk gaji guru tetapi tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan).

Namun kenyataan yang terjadi pada pemerintah pusat ini sungguh sangat jauh berbeda dengan yang ada di pemerintah daerah. Data terkait prosentase alokasi anggaran pendidikan di dalam APBD di semua provinsi sebagaimana yang ada dalam gambar 3 di atas sungguh menggambarkan suatu kenyataan yang sangat tidak sesuai dengan harapan bersama. Tanpa disadari hal ini tentunya telah mengingkari konsesnsus bersama sekaligus merupakan konstitusi negara kita terkait prosentase jumlah anggaran pendidikan. Ini merupakan sikap inkonstitusi atau sikap yang bertentangan dengan sikap konstitusi dan harus dilawan!!!

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, hanya DKI Jakarta saja yang telah menjalankan amanat konstitusi. 33 provinsi yang lain masih tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Dari data di atas, diketahui juga, bahwa provinsi Papua merupakan provinsi yang paling kecil mengalokasikan anggaran pendidikannya dalam APBD (murni/di luar transfer daerah), yakni hanya 1,4 %. Lalu menyusul provinsi Jawa Timur sebanyak 1,7 %, Sumatera Selatan 2 %, Kalimantan Utara 2,2 %, Papua Barat 2,3 %, dan seterusnya.

Bayangkan dengan jumlah alokasi anggaran sekecil itu apa saja yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk kemajuan pendidikan di daerahnya? Apalagi besaran anggaran itu sudah termasuk gaji guru!!! Maka, tidak mengherankan jika kemajuan pendidikan di daerah ini sangat lambat. Mungkin saja, anggaran itu hanya untuk membiayai gaji guru??? Hal ini bias saja terjadi. Padahal di daerah-daerah tersebtu kondisi pendidikannya masih sangat disayangkan! Jangankan media pembelajaran atau sarana penunjang pembelajaran, bangunan sekolah saja masih sangat minim dan perlu banyak pembenahan.

Apabila kondisi ini tidak segera diatasi, maka tentunya akan menghadirkan maslah yang makin kompleks, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung pastinya, banyak agenda pembangunan pendidikan di daerah yang akan terbengkelai. Secara tidak langsung hal ini akan mempengaruhi pemerataan stnadar kuantitas mapun kualitas pendidikan antar daerah. Hal ini bisa saja mengantarkan bangsa ini ke dalam suatu kondisi ketimpangan atau kesenjangan yang amat terasa. Dan kalau sudah demikian, maka masalah-masalah sosial, ekonomi, bahkan politik dan keamanan akan juga akan banyak bermunculan. Pemerintah harus mengambil langkah tegas menyikapi situasi ini!!!

Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Juklak PPRG), yang disusun dalam rangka mendukung implementasi Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Reponsif Gender (Stranas PPRG) ini dapat diselesaikan. Sebagaimana telah diketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Namun demikian, perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya antara penduduk perempuan dan laki-laki belum setara.
Untuk memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, pada tahun 2000, dikeluarkan Instruksi Presiden (lnpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan, sebagaimana yang terlihat pada sejumlah dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Artikel ini membahas tentang peran penting politik anggaran pada pembangunan dan kemandirian daerah. Adanya konsep agensi dalam penganggaran, proses penyusunan anggaran, anggaran partisipatif dan anggaran sebagai alat politik adalah beberapa hal yang terurai dalam pembahasan. Pada akhirnya disimpulkan bahwa produk dari politik anggaran  sangatlah berpengaruh nantinya terhadap kemajuan dan kemandirian daerah yang pada akhirnya adalah ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan bangsa dan negara.

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan anggaran dan mengevaluasi besarnya alokasi anggaran pengeluaran Pemda Kabupaten Wakatobi yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pelayanan birokrasi tahun anggaran 2012. Data yang diamati adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari BPS, Biro Keuangan dan Instansi terkait di Kabupaten Wakatobi. Alat analisis yang digunakan deskriptif analisis dan Comparative Budget Statement (CBS), baik secara horizontal maupun vertikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Waktobi pada periode penelitian dilakukan dengan pendekatan top down approach dan bottom up approach. Penyusunan anggaran masih dominan arahan pemerintah di atasnya. Peran DPRD dalam proses penyusunan anggaran belum optimal dan belum terlibat sejak awal. Dari sisi pengalokasian anggaran pengeluaran rutin pemerintah daerah sejumlah Rp114,356 milyar, untuk pelayanan birokrasi sebesar Rp59,531 milyar atau 52,06%, sedangkan untuk pelayanan publik sebesar Rp54,825 milyar atau 47,94%. Anggaran pengeluaran pada unit pelayanan umum daerah Rp20,388 milyar (17,83%) lebih kecil dari anggaran pengeluaran pada unit umum pemerintahan Rp47,568 milyar (41,60%). Berarti menunjukkan alokasi anggaran pengeluaran pemerintah daerah masih diarahkan untuk pelayanan birokrasi. Total Realisasi Anggaran belanja daerah tahun 2000 secara horizontal Rp229,565 milyar meningkat secara absolut Rp66,489 milyar atau meningkat secara relatif 41% dengan rasio 1,41. Realisasi Anggaran belanja rutin Rp114,356 secara absolut meningkat Rp27,235 milyar atau secara relatif 31% dengan rasio 1,31, sedangkan realisasi anggaran belanja pembangunan Rp115.209 milyar meningkat secara absolut Rp39,253 milyar atau secara relatif 52% dengan rasio 1,52. Secara vertikal proporsi pengeluaran rutin 49,81% dan pengeluaran pembangunan 50,19%.

The policy of promoting development in the reform era of  human development paradigm that puts people as actors and placing local economic development as a vehicle for community welfare. However, government policy as outlined in the budget form precisely the opposite direction to the proper role of  government welfare for the community. This study used a qualitative paradigm methods and methods vestehen history. Budget management of the state shows the government's role in regulating the sources of revenue and public expenditure. Financial management practices of the country has made since the time of Prophet Muhammad are used for development purposes in the public welfare. Budget management in the reform era kenirja using structure-based budget that aims to improve the performance of government with good governance that requires the effectiveness, efficiency, transparency, and accountability in its management. However, the abuse of the budget of corruption still occurs in the management of this budget.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah peningkatan alokasi dana bantuan sosial oleh pemerintah pada waktu pra-pemilihan presiden berbanding lurus dengan peningkatan elektabilitas calon incumbent. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature) untuk memperoleh data dan informasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan alokasi anggaran bantuan sosial mengalami peningkatan mendekati pemilihan presiden tahun 2019. Peningkatan belanja bansos secara bertahap dari 2016 sebesar 49,06 Triliun menjadi 58,96 Triliun tahun 2017 dan meningkat menjadi 83,91 Triliun pada 2018. Anggaran untuk program sosial juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 10,5 Triliun menjadi 14,09 Triliun pada 2017 dan semakin meningkat lagi pada 2018 dengan besaran 18,67 Triliun. Meningkatnya alokasi anggaran tersebut berbanding lurus dengan tingginya elektabilitas dari Jokowi sebagai kandidat petahana yang mencapai angka 50% lebih, unggul atas Prabowo S...

Abstraks Politik anggaran pro poor di daerah dalam konteks keniscayaan otonomi daerah dianggap solusi inkre-mental yang feasibel dan solusi afirmatif untuk mengatasi marginalisasi kaum miskin dalam kebijakan sosial dan distribusi anggaran. Tetapi sekaligus menjadi solusi parsial jangka pendek ketika harus berhadapan dengan realitas lokal yang lebih merupakan hambatan politik anggaran (budget constraint) yakni pragmatisme masyarakat dan pemerintah daerah dalam mempersepsi politik anggaran pro-poor. Kepentingan pemerintah yang cenderung bercorak hegemonistik untuk mempertahankan eksistensinya sebagai 'pemerintah peduli' dihadapan masyarakat, berpadu dengan kepentingan masyarakat yang mempersepsi pemerintah yang peduli dengan ukuran kedermawanan social. Muncullah politik anggaran pro-poor dalam wajah penuh kosmetik pro-poor semu (pseudo pro poor budgeting). Politik anggaran di daerah berada di simpang jalan yang dilematis: sebagai instrument penanggulangan kemiskinan ataukah pelestari ideologi hegemoni. Politics of pro-poor budget in an autonomy discourse mostly an incrementally feasible affirmative solution to solve the problem of marginalization of the poor in a context of social policy and budget distribution. Frankly, this will be a partial and short-term solution when it facing the real politics that conduct budget constraint that is played by both communities with their short-term expectation to the government and local government with their hegemonistic policy constructed. They will always on the same track when with each perceived presumption on budget policy they run together. Local government will play their 'careful look-alike superbody" within a hegemonistic policy to maintain their mission vis-à-vis communities when the people are in their desire of instantly basic need fulled compliment by the government. Hence, politics of pro-poor budget will show its face beyond cosmetic politic and dragged into dilemmas of taking place of poverty alleviation instrument or a hegemonistic ideology complimentary. Implikasi pemberlakuan otonomi daerah sejak Januari 2001 silam pada perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralistis birokratis menjadi desentralistis partisipatoris, disamping meletakkan dasar otonomi penuh, luas dan bertanggungjawab pada pemerintah daerah, juga membuka jalan bagi pemeranan dan semakin pentingnya posisi masyarakat (civil society) dalam sistem kepemerintahan (governance) lokal. Di aras lokal, penyelenggara pemerintahan daerah pun berusaha sekeras mungkin untuk mendekatkan kebijakan dan pelayanan publiknya kepada masyarakat, membawa negara lebih dekat kepada rakyat, bringing the state closer to the people. Revisi Undang Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 sebagai UU pembawa berkah 1 Artikel ini telah dimuat di jurnal

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio alokasi anggaran belanja hibah dan balanja bantuan sosial pada saat pemilukada dan sebelum pelaksanaan pemilukada, menganalisis rasio alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada daerah pelaksana pemilukada dengan calon Incumbent dibanding rasio belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada daerah yang tidak melaksanakan pemilukada dan analisis rasio nilai belanja hibah dan belanja bantuan sosial dengan kondisi keuangan daerah tahun 2015 di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil peneltian menunjukan bahwa alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial daerah incumbent pada saat Pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum Pemilukada yang artinya terdapat pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh incumbent untuk kepentingan politisnya. Ditambah lagi dengan temuan alokasi belanja barang yang disalurkan lewat 100 SKPD sebesar Rp. 504.938.020.140,34 kepada masyarakat pada saat kondisi keuangan daerah sedang defisit. Alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial daerah Incumbent pada saat Pemilukada lebih besar dibandingkan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial daerah yang tidak melaksanakan Pemilukada yang artinya terdapat pemanfaatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial oleh Incumbent untuk kepentingan program-program propulisnya, sehingga dapat menguntungkan Incumbent dalam pemilukada tahun 2015. Selanjutnya, peningkatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, tetap terjadi walaupun kondisi keuangan daerah tidak sehat/ defisit hal ini menjadi indiskasi bahwa Incumbent berusaha tetap memberikan bantuan agar menarik minat pemilih dalam pemilukada 2015.

Kemiskinan masih menjadi salah satu problem utama pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pengangguran masih menjadi salah satu penyebab utamanya. Tingginya sektor informal di Indonesia menunjukkan ketidaksinkronan antara struktur ekonomi dan struktur pasar kerja. Pergeseran struktur ekonomi nasional tidak diikuti dengan reorientasi pasar tenaga kerja. Bahkan, pemerintah terkesan gamang dalam menyikapi perubahan ini. Pemerintah perlu melakukan upaya lebih sistematis penyiapan tenaga kerja dan penciptaan tenaga kerja yang selaras dengan struktur ekonomi yang berjalan.