PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keluarga... more
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN KELOMPOK
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR
Menimbang :
a. bahwa untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang mandiri secara ekonomi diperlukan upaya meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui usaha mikro keluarga, khususnya Keluarga Akseptor melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor;
b. bahwa untuk mendorong Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana perlu mengelola dan mengembangkan kelompok usaha peningkatan pendapatan Keluarga Akseptor sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas;
c. bahwa Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 236/ PER/F3/2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera sudah tidak sesuai dengan perkembangan Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 236/ PER/F3/2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2020
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
HASTO WARDOYO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1208
Critical Journal Review merupakan hasil kritik dari suatu topik jurnal, di dalam critical journal review penulisan jurnal dianalisis apa saja kelemahan dan kelebihannya. Setiap jurnal yang dibuat oleh penulis tertentu, pasti mempunyai... more
Critical Journal Review merupakan hasil kritik dari suatu topik jurnal, di dalam critical journal review penulisan jurnal dianalisis apa saja kelemahan dan kelebihannya. Setiap jurnal yang dibuat oleh penulis tertentu, pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sebagai seorang mahasiswa minat belajar dalam dirinya harus tinggi untuk bisa mendapatkan wawasan yang luas, dan salah satu yang paling utama dalam memperoleh wawasan yang luas ialah dengan cara banyak membaca. Dengan adanya tugas Critical Journal Review ini maka akan melatih serta mendorong minat belajar dalam bidang membaca.
Produk Unggulan Daerah (PUD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi,... more
Produk Unggulan Daerah (PUD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
UPPKS merupakan salah satu program dari BKKBN ( Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dalam mengentaskan kemiskinan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukkan dan Pembangunan... more
UPPKS merupakan salah satu program dari BKKBN ( Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dalam mengentaskan kemiskinan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukkan dan Pembangunan Keluarga Pasal 48 Ayat 1 bagian (f) yang menyatakan bahwa " Salah satu cara melakukan kebijakan pembengunan keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga adalah dengan meningkatkan peluang dan akses sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga".
