Andhika Ajie Baskoro

Policy paper ini merupakan salah satu luaran dari penelitian prioritas nasional 2019 tentang kondisi sosial demografi, layanan pendidikan dan kesejatan bagi orang asli papua. Policy Paper ini berisi tentang identifikasi persoalan pendidikan di Provinsi Papua Barat dan memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan bagi beberapa pihak untuk penyelesaiannya. Pihakpihak yang menjadi sasaran dari Policy Paper ini adalah: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Terdapat dua masalah mendasar yang membuat percepatan pembangunan pendidikan di Tanah Papua tidak dapat terlaksana secara optimal. Pertama, persoalan struktural yang terkait dengan regulasi, tata kelola kelembagaan, anggaran, dan program-program pendidikan yang belum responsif terhadap kondisi geografis, demografi, sosial, dan budaya Orang Asli Papua (OAP). Kedua, tantangan sosial kultural meliputi identitas budaya yang beragam; pemenuhan hak yang terkendala oleh situasi geografis; keterbatasan anak-anak untuk belajar; dan pendidikan bagi OAP yang tidak relevan karena tidak membangun imajinasi, berbasis kearifan lokal, dan pengembangan diri. Terhadap kondisi tersebut direkomendasikan desain pendidikan dan peta jalan yang responsif terhadap kondisi geografis, demografi, sosial, dan budaya OAP untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Tanah Papua.