Kondisi peradilan Indonesia sekarang mengungkapkan bila sistemperadilan pidana Indonesia lebih condong kebawah dan tumpul keatas serta telah jauh dari keadilan yang ada pada nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini membahas berkenaan dengan... more
Kondisi peradilan Indonesia sekarang mengungkapkan bila sistemperadilan pidana Indonesia lebih condong kebawah dan tumpul keatas serta telah jauh dari keadilan yang ada pada nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini membahas berkenaan dengan kondisi sistemperadilan pidana Indonesia saat ini dan mengkaji bagaimana reformasi sistemperadilan pidan dimasa yang akan datang yang berwawasan Pancasila. Metode penelitian yang diuraikan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kondisi sistemperadilan Indonesia sekarang membuat masyarakat tidak percaya kembali untuk menemukan keadilan didalamnya serta telah jauh dari nilai-nilai Pancasila. Atas hal ini perlu diadakan reformasi terhadap sistemperadilan pidana Indonesia yang berwawasan Pancasila yang dapat dimulai dari sub-sistem substansi, sub-sistem structural, dan sub-sistem budaya.
Investment is one of the first steps in moving the wheels of a country's economy. In the city of Batam itself is strongly identified with the investment climate. With its strategic location, Batam City is located adjacent to its... more
Investment is one of the first steps in moving the wheels of a country's economy. In the city of Batam itself is strongly identified with the investment climate. With its strategic location, Batam City is located adjacent to its neighboring countries, namely Singapore and Malaysia. The OSS (Online Single Submission) system emerged as one of the steps aimed at increasing the competitiveness of the global region and encouraging investment growth. However, in the OSS system there are still many obstacles both in terms of regulations and implementers of regulations that are considered less than optimal in applying electronically integrated business licenses. This is also worsen by the dualism of authority in managing the region. Looking to neighboring countries, Singapore is a favorite destination for global companies wishing to expand their business in Asia. The ease of obtaining a business license has become the main focus for this Lion Country. This study uses a normative legal r...
Banyak sekali kasus plagiarisme yang terjadi di kalangan mahasiswa dan dosen, dan perilaku ini disebabkan oleh banyak faktor. Selain itu, muncul fenomena baru terkait isu plagiarisme, yaitu self-plagiarism, yang telah menimbulkan banyak... more
Banyak sekali kasus plagiarisme yang terjadi di kalangan mahasiswa dan dosen, dan perilaku ini disebabkan oleh banyak faktor. Selain itu, muncul fenomena baru terkait isu plagiarisme, yaitu self-plagiarism, yang telah menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berdasarkan peraturan-peraturan tertulis dan kepustakaan lain yang mengkaji aspek teori, struktur, serta penjelasan hukum terkait penelitian ini. Kasus self-plagiarism yang terjadi di kalangan akademisi telah menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat mengenai apakah self-plagiarism merupakan pelanggaran hak cipta. Self-plagiarism dapat dianggap sebagai pelanggaran terutama apabila hak cipta dari karya sebelumnya telah dialihkan kepada pihak lain. Hal ini mengakibatkan penulis harus tetap mencantumkan sumber atas karya ilmiah ciptaannya sendiri. Hukum positif di Indonesia tidak banyak yang mengatur mengenai self-plagiarism secara spesifi...
The spread “of Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 affects the economic stability of a country. Indonesia is one of the countries whose economic stability is disrupted “due to the spread of COVID-19. The problem currently facing... more
The spread “of Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 affects the economic stability of a country. Indonesia is one of the countries whose economic stability is disrupted “due to the spread of COVID-19. The problem currently facing Indonesia is that the performance and capacity of debtors in carrying out their credit obligations has been disrupted by the spread of COVID-19, which has the potential to disrupt banking performance in credit management. Therefore, the aim of this research is to find out and study the government's efforts in encouraging the banking intermediation function, maintaining financial system stability and supporting economic growth, a policy is needed as a legal strategy in overcoming the impact of the COVID-19 pandemic, particularly the impact on the performance and capacity of debtors in carry out its credit obligations. The research method used is a normative legal research method by utilizing legal materials. The results of this study indicate that the re...
BACKGROUND: Post-coal mine activities must be carried out by considering good management principles, to avoid negative environmental impacts, especially to avoid land surface imbalance, to avoid destruction of flora and fauna, and more... more
BACKGROUND: Post-coal mine activities must be carried out by considering good management principles, to avoid negative environmental impacts, especially to avoid land surface imbalance, to avoid destruction of flora and fauna, and more importantly, to maintain the public health. The post-mining regulations based on the priorities of public health and environmental sustainability are designed to increase the human resource quality for the interests of regional development. AIM: This study aims to describe the post-coal mine policy in East Borneo and to formulate the post-coal mine policy as a form of control over ex-mine land from the aspect of environmental health. METHODS: This study uses the qualitative research design. It is a sociolegal type of research with the case study approach toward the currently developing post-coal mine reclamation. This study uses the fishbone analysis. RESULTS: The results of this research show that the supervision toward the ex-mines is still weak. It...
Microfinance Institutions (MFIs) are part of non-bank financial institutions. In organizing, MFIs can be implemented with sharia principles, but not a few people who assume that this Sharia-based MFI is only a label to attract the... more
Microfinance Institutions (MFIs) are part of non-bank financial institutions. In organizing, MFIs can be implemented with sharia principles, but not a few people who assume that this Sharia-based MFI is only a label to attract the sympathy of the Muslim community. Based on this, this study aims to determine the legal policies for the implementation of MFIs in Indonesia and to find out regulatory policies regarding sharia principles in the organization of MFIs as an effort to protect the spiritual rights of consumers. This study uses a normative juridical research method with a conceptual approach and a statutory approach. This study shows the legal basis for the organization of MFIs is Law Number 1 of 2013, POJK Number 14/POJK.05/2014, POJK Number 61/POJK.05/2015, and POJK Number 62/POJK.05/2015. The policy of regulating the application of sharia principles as an effort to protect the spiritual rights of consumers has also been regulated in the MFI Law and the implementing regulatio...
Penanggulangan kejahatan terorisme di masa kini dan masa depan tidak hanya mengandalkan upaya penegakan hukum karena eskalasi ancamannya bukan hanya mengancam keamanan dan ketertiban hukum di masyarakat. Lebih dari itu yaitu, mengancam... more
Penanggulangan kejahatan terorisme di masa kini dan masa depan tidak hanya mengandalkan upaya penegakan hukum karena eskalasi ancamannya bukan hanya mengancam keamanan dan ketertiban hukum di masyarakat. Lebih dari itu yaitu, mengancam keamanan nasional yang terdiri atas pertahanan negara, keamanan negara, keamanan masyarakat dan keamanan insani yang dapat membahayakan eksistensi kedaulatan NKRI. Tulisan ini membahas tentang pentingnya peran Indonesia sebagai negara hukum untuk melanjutkan pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia berdasarkan kerangka legal system yang terdiri atas substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Tujuannya agar di masa depan Indonesia dapat menanggulangi kejahatan terorisme secara komprehensif melalui upaya-upaya yang strategis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekosongan dan/atau kekaburan norma.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis Direksi BUMN yang dikriminalisasi akibat keputusan bisnis tersebut merugikan keuangan negara. Metodologi: Penelitian yang... more
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis Direksi BUMN yang dikriminalisasi akibat keputusan bisnis tersebut merugikan keuangan negara. Metodologi: Penelitian yang bersifat deskriptif ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengedepankan pada data sekunder. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada Direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnisnya dapat berupa hak imunitas, yang mana dengan hak ini seorang Direksi BUMN dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana apabila Direksi tersebut dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang telah diambil dan dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang layak (business judgement rule) sesuai ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.Kegunaan: Hasil penelitian ini dimaksudkan agar d...
The presence of types of financial institutions in Indonesia makes it easy for people to choose which financial services they need. Micro Waqf Bank is one of the Microfinance Institutions that applies sharia principles that are currently... more
The presence of types of financial institutions in Indonesia makes it easy for people to choose which financial services they need. Micro Waqf Bank is one of the Microfinance Institutions that applies sharia principles that are currently growing and developing. However, there are legal issues related to arrangements for organizing a Micro Waqf Bank with a cooperative legal entity, namely, there are two overlapping regulations, namely the Microfinance Institution legislation, and Cooperative regulations. The purpose of this study is necessary to find out whether the legal consequences arising in the process of establishment, implementation, or if there are problems encountered by Mikro Waqf Banks as a Sharia Microfinance Institution incorporated as a cooperative. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and conceptual approach. This study shows that the dualism of Micro Waqf Bank arrangements gives rise to contradictions in the arrangements for the ...
Corporate Social Responsibility (CSR) is a corporate commitment to contribute to sustainable economic development by focusing on the balance between attention to economic, social, and environmental aspects. This paper argues that... more
Corporate Social Responsibility (CSR) is a corporate commitment to contribute to sustainable economic development by focusing on the balance between attention to economic, social, and environmental aspects. This paper argues that corporations are subject to criminal law, which can be subject to criminal liability if they do not carry out CSR obligations. This study aims to find out the linkage of sanctions arrangements and the urgency of regulations on criminal liability if the corporation does not carry out CSR obligations. In practice, CSR is only based on corporate awareness and commitment. In the meantime, CSR enforcement's most basic weakness is the absence of strict sanctions for corporations that deny CSR, especially in terms of criminal sanctions. Instead, the sanction is limited to administrative as set out in Act No. 25/2007 on Investment, with a lack of legislation governing criminal sanctions against CSR prevention. In so doing, there is a need to introduce sanctions...
In Indonesia doing business with the concept of franchising in various fields is currently very popular among the people. Doing business with the concept of franchising is desirable because in addition to being seen in terms of profits... more
In Indonesia doing business with the concept of franchising in various fields is currently very popular among the people. Doing business with the concept of franchising is desirable because in addition to being seen in terms of profits and various ease of doing business offered by the franchisor to the franchisee. Franchising is based on an agreement called a franchise agreement, but there are not a few legal problems that arise with the existence of the franchise agreement. Based on this, this research aims to find out the form of arrangement of the franchise agreement and legal protection for the parties in the franchise agreement. The normative juridical method is the method used in this study. This method is intended to analyze the legal materials related to the arrangements in the franchise agreement and legal protection for the parties in Indonesia. This study addresses the franchise business agreements including agreements that are not well-known or innocent and legal protect...
Industrial Revolution 4.0 has influenced the development of technology and information. The presence of financial technology (fintech) especially fintech peer to peer lending in Indonesia is proof that the Industrial Revolution 4.0 has... more
Industrial Revolution 4.0 has influenced the development of technology and information. The presence of financial technology (fintech) especially fintech peer to peer lending in Indonesia is proof that the Industrial Revolution 4.0 has had an influence on economic aspects as a fundamental aspect of the country. The implementation of fintech peer to peer lending in providing alternative financing to consumers is currently faced with several problems, especially issues related to consumer protection. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. This research shows that the state has tried to provide preventive protection to consumers through several regulations, namely Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 concerning the Implementation of Financial Technology that regulates the procedures for implementing fintech in Indonesia and also the OJK Regulation Number 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending and Borrowing Services that ...
Research Interests:
The development and progress of electronic transactions has resulted in changes in the activities of human life in various fields which have directly given rise to new forms of legal action that require Indonesia to form arrangements... more
The development and progress of electronic transactions has resulted in changes in the activities of human life in various fields which have directly given rise to new forms of legal action that require Indonesia to form arrangements regarding electronic transaction management. The purpose of this study is to find out the background of the birth of criminal law policies regarding electronic transactions and to find out the formulation of criminal acts regarding electronic transactions in Law Number 19 of 2019 concerning Information and Electronic Transactions. The results of this study indicate that the background of the birth of the criminal law policy in the field of electronic transactions is the development of crime through electronic systems in society. Although crime through an electronic system is virtual, it can be categorized as a real legal act or action. Juridically, legal actions in this cyber space are regulated in the ITE Law. This ITE Law is an absolute legal approach...
The state in its capacity as one of the subjects of international law, has the rights and obligations associated with sovereignty. The state is free and independent to exercise its sovereignty rights in full but also has an obligation to... more
The state in its capacity as one of the subjects of international law, has the rights and obligations associated with sovereignty. The state is free and independent to exercise its sovereignty rights in full but also has an obligation to pay attention to its limits in not exercising its sovereignty in the territory of other countries. Regarding the sovereignty of the territory of the Republic of Indonesia, even though it has clearly established its boundaries and has been recognized by international law, violations of sovereignty territories often occur that are not intentional or intentional to achieve certain goals. One of them is a violation of the sovereignty of Indonesian airspace, namely black flight. The method of research using the normative juridical approach, with descriptive research specifications. The results of this study are that Indonesia's sovereignty over its national airspace boundaries is full, exclusive and fully closed to foreign aircraft or aircraft belong...
Research Interests:
Globalization era requires Indonesia to always use technology and information in improving economy. This also applies to insurance companies that have implemented technology and information. Conventional insurance has developed into... more
Globalization era requires Indonesia to always use technology and information in improving economy. This also applies to insurance companies that have implemented technology and information. Conventional insurance has developed into online one that attracts Indonesian citizen. However, today new issue is about protecting the spiritual rights of consumers as well as the halal or haram of online insurance. Answering this problem, this research will use normative juridical (doctrinal) method that prioritizes primary legal material i.e. insurance laws, consumer protection laws, and other legal materials. This research shows the existence of online insurance in Indonesia which rapidly develops because it offers more conveniences compared to conventional one. In Islamic law, online insurance is allowed as long as it is in line with Islamic law principles in protecting consumers’ spiritual rights. The example of sharia principle is cooperation by paying tabarru’ funds, using tabarru’ and t...
Research Interests:
Perdebatan mengenai pidana mati dari zaman klasik hingga zaman modern masih menjadi perdebatan yang belum menemukan titik dialogisnya. Dari zaman Beccaria yang menyatakan bahwa pidana mati tidak efektif dalam menanggulangi kejahatan,... more
Perdebatan mengenai pidana mati dari zaman klasik hingga zaman modern masih menjadi perdebatan yang belum menemukan titik dialogisnya. Dari zaman Beccaria yang menyatakan bahwa pidana mati tidak efektif dalam menanggulangi kejahatan, pembunuhan banyak terjadi dan masih akan terus terjadi hingga dewasa ini pihak pro dan kontra pidana mati masih mempertahankan argumennya masing-masing. Dalam menjawab permasalahan mengenai pro-kontra pidana mati terhadap palaku kejahatan narkotika, maka penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan jenis penlitian hukum normatif. Data yang digunakan pada penelitian hukum normatif tentunya adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Di Indonesia perdebatan mengenai pidana mati terhadap pelaku kejahatan Narkotika kembali mencuat ke publik ketika ketentuan ancaman pidana mati dalam UU Narkotika diajukan uji materil atau judicial review kepada Mahkamah Konstitusi yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia paling d...
Corporations are organized groups of people and / or properties, both in the form of legal entities or non-legal entities. In relation to the corporation as a legal subject in environmental crime, it is formulated in Article 1 number 32... more
Corporations are organized groups of people and / or properties, both in the form of legal entities or non-legal entities. In relation to the corporation as a legal subject in environmental crime, it is formulated in Article 1 number 32 of the Law Number 31 Year 2009 about Environmental Protection and Management, each person is an individual or business entity, both legal entities and non-legal entities. The context of corporate crime in the environment is still not solid enough to ensure corporations in criminal sanctions because there is no legal basis regarding the procedures for handling environmental crimes committed by corporations. The Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Corporate Crime provides a basis for enforcement of criminal law, then the purpose of writing this article is to find out the form of criminal liability for corporations for environmental crimes and legal consequences after the Supreme Court Regulation Number 13 of 20...
Tujuan artikel ini untuk mengetahui reformasi kebijakan pengaturan perkawinan dan perubahan batasan minimal umur perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan doktrinal, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum... more
Tujuan artikel ini untuk mengetahui reformasi kebijakan pengaturan perkawinan dan perubahan batasan minimal umur perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan doktrinal, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan analisis deskritif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan adanya reformasi atau perubahan terkait pengaturan perkawinan di Indonesia, melalui perubahan UU Perkawinan tahun 1974 menjadi UU Perkawinan tahunn 2019. Subtansi perubahan UU Perkawinan ini berfokus pada perubahan batasan minimal umur perkawinan umur untuk perempuan menjadi 19 tahun. Karena pengaturan batasan umur sebelumnya (16 tahun) tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam UU Perlindungan Anak yang menyatakan anak adalah seseorang yang berusia belum 18 tahun. Selain itu adanya fakta bahwa perempuan yang menikah diusia 16 tahun lebih rentan mengalamin gaguan kesehatan sert...
In Indonesia, the spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) affects economic stability. The problem faced by Indonesia today is that the performance and capacity of debtors in carrying out their credit obligations have been disrupted... more
In Indonesia, the spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) affects economic stability. The problem faced by Indonesia today is that the performance and capacity of debtors in carrying out their credit obligations have been disrupted by the spread of COVID-19, which has the potential to disrupt banking performance in credit management. Encouraging the optimization of the banking intermediary function a policy is needed in tackling the impact of the spread of COVID-19. The research method used is a normative legal research method using secondary data. The results of this study indicate that policy settings in overcoming economic instability due to the spread of COVID-19 are the issuance of policies to provide national economic stimulus through the application of Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020. This policy regulates the existence of credit restructuring, namely the quality of restructured loans can be determined smoothly if given to debtors identified ...
Dewasa kini muncul konflik-konflik serupa di sekitar politik diferensiasi (perbedaan). Dimana gengsi politik universal berjuang demi bentuk-bentuk non-diskriminasi sebagai kewajiban yang dengan tenang, tidak mampu melihat cara-cara mana... more
Dewasa kini muncul konflik-konflik serupa di sekitar politik diferensiasi (perbedaan). Dimana gengsi politik universal berjuang demi bentuk-bentuk non-diskriminasi sebagai kewajiban yang dengan tenang, tidak mampu melihat cara-cara mana yang para warga negara tersebut berbeda politik diferensiasi sering mendefenisikan asas non-diskriminasi sebagai kewajiban bahwa kita membuat distingsi distingsi ini. Suatu dasar perlakuan diferensial. Sehingga kelompok-kelompok anggota suku asli (pribumi) akan mendapat hak-hak dan kekuatan-kekuatan tertentu yang tidak dinikmati oleh orang-orang kanada lainnya, jika tuntutan-tuntutan otonomi pemerintahan penduduk asli (pribumi) secara final disepakati, dan kelompok-kelompok minoritas tertentu akan mendapatkan hak untuk melarang masuk orang lain dengan maksud agar dapat memelihara integritas kultural mereka dan lain sebagainya. Namun isu diferensiasi agama akhir-akhir ini mencuat dalam diskursus bangsa ini. Agama di frame jadi instrumen politk, bahkan...
Youth is an important figure of the national movement because youth are the pillars of national development and the future State of Indonesia. However, one of the problems facing Indonesia today is the involvement of youth in radicalism... more
Youth is an important figure of the national movement because youth are the pillars of national development and the future State of Indonesia. However, one of the problems facing Indonesia today is the involvement of youth in radicalism and terrorism. Answering this problem, this research uses normative juridical research methods with a statutory and conceptual approach. This research shows the need for the role and responsibility of youth in tackling radicalism and terrorism. The active role of youth is a reflection of moral strength, social control and agents of change in the development of the nation and the State of Indonesia, while the responsibility of youth can be carried out with masohi militancy efforts. Masohi militancy is a youth attitude that reflects resilience, enthusiasm and passion to cooperate with each other in tackling radicalism and terrorism in Indonesia which is realized through “Panca-P” namely Pembangunan kepemudaan, Pelayanan kepemudaan, Penyadaran pemuda, P...
Asuransi merupakan suatu perjanjian khusus dan tidak terlepas dari aspek hukum, karena dalam suatu pengajuan klaim asuransi oleh tertanggung bisa menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana yaitu kecurangan (Fraud), dalam kancah asuransi... more
Asuransi merupakan suatu perjanjian khusus dan tidak terlepas dari aspek hukum, karena dalam suatu pengajuan klaim asuransi oleh tertanggung bisa menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana yaitu kecurangan (Fraud), dalam kancah asuransi dikenal dengan istilah Insurance Fraud. Artikel ini bertujuan untuk menggali hal-hal yang berkaitan dengan pola atau modus operandi fraud pada klaim asuransidan merumuskan kebijakan strategi pencegahan fraud pada klaim asuransi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, analisis dan perbandingan dalam membantu pemecahan rumusan masalah. Kebijakan pencegahan fraud dalam klaim asuransi diperlukan suatu lingkungan kerja yang kondusif. Para pihak, baik penanggung dan tertanggung asuransi harus mempunyai komitmen serta iktikad baik yang sa...
Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, untuk itu perlu adanya perlindungan hukum ha katas merek. Fenomena saat ini, banyak terjadi pemalsuan atau pembajakan atas merek yang tentu saja telah melanggar hukum yang dilakukan... more
Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, untuk itu perlu adanya perlindungan hukum ha katas merek. Fenomena saat ini, banyak terjadi pemalsuan atau pembajakan atas merek yang tentu saja telah melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen barang dan/atau jasa yang tidak memiliki itikad baik. Berdasarkan hal tesebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum terkait merek dalam tatanan hukum kekayaan intelektual di Indonesia dan untuk mengetahui akibat pembajakan merek terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengutamakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier seperti peraturan yang mengikat, buku, serta Jurnal penelitian hukum terkait merek. Penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan terkait merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Ge...
Indonesia has the potential to manage natural resources in such a way that social justice, public welfare, and the prosperity of the people is also realized. Contract law is the primary legal umbrella used in efforts to protect natural... more
Indonesia has the potential to manage natural resources in such a way that social justice, public welfare, and the prosperity of the people is also realized. Contract law is the primary legal umbrella used in efforts to protect natural resources from exploitation. This study uses normative juridical methods that prioritize secondary data as the primary sources. This study shows the form of the legal protection of state assets related to oil and gas management including the government has the right of immunity, the existence of provisions regarding state revenue, state levies, and bonuses and the existence of provisions for contractors to distribute a portion of the production share. Thus, the government uses Production Sharing Contracts (PSC) to enter into oil and gas management agreements with contractors, specifically regarding upstream business activities. The Oil and Gas Law does not elaborate on the meaning of the PSC. Rather, it only states that the PSC is one form of the cont...
This research aims to determine and analyze the implementation of the concept of profit-sharing in Islamic banking credit agreements based on regulations in force in Indonesia and also to find out and analyze defaults undertaken by... more
This research aims to determine and analyze the implementation of the concept of profit-sharing in Islamic banking credit agreements based on regulations in force in Indonesia and also to find out and analyze defaults undertaken by customers in Islamic banking credit agreements. The method used in this research is normative juridical, which is a method that puts forward secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The secondary data in question such as Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, related books, and legal research journals. This research is based on the high community needs for capital to achieve the objectives of a business into a separate phenomenon. The concept of muamalah on the teachings of Islam that Muslims want to adhere to is one of the reasons for the birth of the concept of Islamic banking in Indonesia. The concept of profit sharing is one of the concepts known in Islamic banking. The risk of breach of contract by the ...
The integrality of the criminal justice system must be realized in every aspect of sub-systems, in substance, structure, and legal culture. In this respect, in the process of criminal justice, the three sub-systems’ integrality are... more
The integrality of the criminal justice system must be realized in every aspect of sub-systems, in substance, structure, and legal culture. In this respect, in the process of criminal justice, the three sub-systems’ integrality are required so that the criminal justice system is capable to produce fair legal decisions in the process of law enforcement in Indonesia. Until such a policy is undertaken, the law will always be harsh against the poor and weak against the rich. This paper discusses criminal objectives integrality in Indonesian criminal justice system and its influence in the integrated criminal justice system. Using a normative juridical method, this paper demonstrates that each sub-system of criminal justice (the Police, Prosecutors, Courts, and the prison) is in line with the main objectives of criminal law enforcement as found in various laws that govern the institutions.
The bank is a financial institution that has an intermediary function that bridges the interests of parties who are excess funds (creditors) and those who need funds (debtors). Banks in channeling funds, among others, through the... more
The bank is a financial institution that has an intermediary function that bridges the interests of parties who are excess funds (creditors) and those who need funds (debtors). Banks in channeling funds, among others, through the provision of credit to the public. However, loans issued by banks contain a lot of risk, one of them is People's Business Credit (KUR). Issues regarding the risks of granting credit above will be discussed in this study, which this study uses a normative juridical method using the statutory approach. This study shows the arrangements regarding risk management are regulated in PBI Number 11/25/PBI/2009 concerning the Application of Risk Management in Commercial Banks and in Regulation of the Financial Services Authority Number 18 / POJK.03 / 2016 Regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks. The implementation of the prudential principle internally for a bank's Human Resources (HR) is to apply the Banking Risk Management Princ...
In Indonesia, the Commission for the Supervision of Business Competition or Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) is granted the power according to Law Number 5 of 1999 but such a power cannot be optimally implemented. KPPU often... more
In Indonesia, the Commission for the Supervision of Business Competition or Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) is granted the power according to Law Number 5 of 1999 but such a power cannot be optimally implemented. KPPU often experiences difficulties and obstacles in the process of enforcing business competition law due to a large number of business actors and uncooperative witnesses so that this hinders the process of examining cases. In particular, KPPU has lack of cooperation of involved parties during the inspection process. However, the KPPU in carrying out its authority can include the role of the Indonesian police to assist in the process of enforcing business competition law. This paper shows that the role of the Indonesian police in the enforcement of business competition law can be initiated during the investigation process if the KPPU requests assistance to present the reported party, witnesses, and expert witnesses. Until the decision is issued by the KPPU, investi...
Problems regarding the status of children born outside of legal marital relations are still interesting discussions. In the community the status of children is often questioned, because not a few children are born without marriage. So... more
Problems regarding the status of children born outside of legal marital relations are still interesting discussions. In the community the status of children is often questioned, because not a few children are born without marriage. So from this this study will focus on the status of illegitimate children in Islamic law and in the Civil Code. The research method used is a normative juridical research method based on secondary data, namely primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. This research shows that in Islamic law and Civil Code the legitimate denial of children can result in the breakup of marriage making the child an illegitimate child and not having an inheritance relationship with his parents, but his mother according to Islamic law. If the child of adultery is associated with obligations and responsibilities regarding survival, then the parents or fathers are still charged with the obligation to provide a living. As the cost of living and...
The new paradigm in the banking business is a change in corporate goals from profit-oriented to stakeholder-oriented. Efforts to synergize the matter can bank do Corporate Social Responsibility or CSR. The implementation of CSR by banks... more
The new paradigm in the banking business is a change in corporate goals from profit-oriented to stakeholder-oriented. Efforts to synergize the matter can bank do Corporate Social Responsibility or CSR. The implementation of CSR by banks is intended to develop the economy in increasing the quality of people's lives and the environment that involves community participation because the community is the party that feels the most impact obtained from the implementation of CSR. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory approach and conceptual approach. This study shows that the legality of implementing CSR for banks is contained in Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking and other regulations relating to CSR. The implementation of CSR by banks can benefit the banks themselves. For example, being able to create a "brand image" in the midst of a competitive market so that it will be able to create customer loyalty and build or maintain a business reputation, which in turn will increase the bank's Inclusive Business (IB).
Research Interests:
Renewal in the field of criminal law provides various breakthroughs including the recognition of the law that lives during society as a source of law. Therefore, the principle of legality experiences a shift in meaning from what was... more
Renewal in the field of criminal law provides various breakthroughs
including the recognition of the law that lives during society as a
source of law. Therefore, the principle of legality experiences a shift in
meaning from what was originally only a formal legal principle and is
now coupled with the material legal principle. This normative research
aims to examine the principle of material legality from the perspective
of Islamic criminal law. Therefore, this study uses normative juridical
methods that prioritise secondary data, namely primary legal materials,
secondary legal materials, and tertiary legal materials. Secondary data
were collected by library techniques and analysed by an analytical
descriptive method. The results of this study indicate that the duality of
the principle of legality is compatible with the concept of the principle
of legality in Islamic criminal law. This suitability lies in the balance
between two interests, namely, individual interests and public
interests.
including the recognition of the law that lives during society as a
source of law. Therefore, the principle of legality experiences a shift in
meaning from what was originally only a formal legal principle and is
now coupled with the material legal principle. This normative research
aims to examine the principle of material legality from the perspective
of Islamic criminal law. Therefore, this study uses normative juridical
methods that prioritise secondary data, namely primary legal materials,
secondary legal materials, and tertiary legal materials. Secondary data
were collected by library techniques and analysed by an analytical
descriptive method. The results of this study indicate that the duality of
the principle of legality is compatible with the concept of the principle
of legality in Islamic criminal law. This suitability lies in the balance
between two interests, namely, individual interests and public
interests.
Research Interests:
The development of the corporate function as a means of organizing socially oriented societies towards profit-seeking activities not least triggers negative impacts. One of the negative impacts is the emergence of criminal acts committed... more
The development of the corporate function as a means of organizing socially oriented societies towards profit-seeking activities not least triggers negative impacts. One of the negative impacts is the emergence of criminal acts committed by corporations. In order to get as much profit as possible, corporations take actions that can cause losses to consumers, one of which is by mixing non-halal content into products labeled as halal. The purpose of this article are, First, to provide an overview of corporate legal policy as a criminal law subject and Second, to be able to know the corporate responsibility for non-halal content in halal-certified food products as an effort to protect consumers. The results of this study are policies regarding corporations as subjects of criminal law in which their actions can be prosecuted and held criminal liability are contained in special legislation outside the criminal code. Corporate liability regarding non-halal content in halal-certified food products follows a direct accountability system. This means that criminal liability for violations of the halal label can be addressed either to individuals or corporations where corporate responsibility is imposed on its management as stipulated in Article 61 of The Consumer Protection Laws. ©2020 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas 1. Pendahuluan Meningkatnya peran korporasi dalam berbagai bidang kehidupan ekonomi, sosial dan politik di Era Global ditandai dengan adanya multi national corporation (MNC) yang merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Globalisasi ditandai oleh pergerakan yang cepat dari manusia, informasi, perdagangan, modal yang bersifat lintas negara dan universal. 1 Seluruh komponen di dunia ini termasuk salahsatunya Indonesia, sedang mengalami era globalisasi yang membuat semakin kuatnya peran korporasi. Korporasi memiliki kedudukan sebagai subjek ekonomi global yang kuat serta daya tekan lebih kuat dibandingkan perseorangan, karena korporasi berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar daripada perseorangan. 2 Korporasi yang kita kenal sekarang ini pada awal kemunculannya lebih ditekankan sebagai instrumen kerjasama (asosiasi) daripada tujuan untuk pemanfaatan penyediaan modal. Kehadirannya hanya 1
Research Interests:
Introduction to The Problem: The rapid technological progress at this time has greatly influenced the development of the payment system in Indonesia. Innovations in electronic payment instruments have developed into more usable forms.... more
Introduction to The Problem: The rapid technological progress at this time has greatly influenced the development of the payment system in Indonesia. Innovations in electronic payment instruments have developed into more usable forms. Currently, like the other country, Indonesia is developing an electronic payment instrument known this day as e-money. Bank Rakyat Indonesia is one of the e-money issuer institutions, which issues Brizzi as an alternative non-cash payment instrument. The problem faced is that there are still many people who do not want to use e-money, especially Brizzi because they do not know the validity of using Brizzi e-money.
The development of the corporate function as a means of organizing socially oriented societies towards profit-seeking activities not least triggers negative impacts. One of the negative impacts is the emergence of criminal acts committed... more
The development of the corporate function as a means of organizing socially oriented societies towards profit-seeking activities not least triggers negative impacts. One of the negative impacts is the emergence of criminal acts committed by corporations. In order to get as much profit as possible, corporations take actions that can cause losses to consumers, one of which is by mixing non-halal content into products labeled as halal. The purpose of this article are, First, to provide an overview of corporate legal policy as a criminal law subject and Second, to be able to know the corporate responsibility for non-halal content in halal-certified food products as an effort to protect consumers. The results of this study are policies regarding corporations as subjects of criminal law in which their actions can be prosecuted and held criminal liability are contained in special legislation outside the criminal code. Corporate liability regarding non-halal content in halal-certified food products follows a direct accountability system. This means that criminal liability for violations of the halal label can be addressed either to individuals or corporations where corporate responsibility is imposed on its management as stipulated in Article 61 of The Consumer Protection Laws. ©2020 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas 1. Pendahuluan Meningkatnya peran korporasi dalam berbagai bidang kehidupan ekonomi, sosial dan politik di Era Global ditandai dengan adanya multi national corporation (MNC) yang merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Globalisasi ditandai oleh pergerakan yang cepat dari manusia, informasi, perdagangan, modal yang bersifat lintas negara dan universal. 1 Seluruh komponen di dunia ini termasuk salahsatunya Indonesia, sedang mengalami era globalisasi yang membuat semakin kuatnya peran korporasi. Korporasi memiliki kedudukan sebagai subjek ekonomi global yang kuat serta daya tekan lebih kuat dibandingkan perseorangan, karena korporasi berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar daripada perseorangan. 2 Korporasi yang kita kenal sekarang ini pada awal kemunculannya lebih ditekankan sebagai instrumen kerjasama (asosiasi) daripada tujuan untuk pemanfaatan penyediaan modal. Kehadirannya hanya 1
Research Interests:
Introduction to The Problem: In Indonesia, there are specialized and independent institutions in enforcing business competition law. The institution is the Business Competition Supervisory Commission or KPPU. It is because the suspected... more
Introduction to The Problem: In Indonesia, there are specialized and independent institutions in enforcing business competition law. The institution is the Business Competition Supervisory Commission or KPPU. It is because the suspected of business actors who violate Act No. 5 of 1999 are often uncooperative. In assisting KPPU, the Anti-Monopoly Law mandates the police to enforce business competition
law in Indonesia. But, the extent the police’s role in helping the KPPU’s duty became the arising problem that should be discussed.
Purpose/Objective Study: This research wants to discuss the role of the police in enforcing business competition law.
Design/Methodology/Approach: This research is doctrinal research (normative juridical); an investigation that uses a statutory approach. The legal material referred to in this study focuses on the primary legal content, namely Act No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition, or it often called Anti-Monopoly Law, and the Indonesian Criminal Law Code (KUHP).
Findings: This research shows that the police have the authority to uphold business competition law. The Anti-Monopoly Law gives power to the police in assisting KPPU. The provisions for the role of the police are contained in Article 36, Article 41 paragraph (3), and Article 44 paragraph (5) of the Anti-Monopoly Act. The role of the police to enforce business competition law begins at the time of the investigation or inspection process if the KPPU requests assistance to present reported parties, witnesses, expert witnesses, and other parties involved in business competition cases.
law in Indonesia. But, the extent the police’s role in helping the KPPU’s duty became the arising problem that should be discussed.
Purpose/Objective Study: This research wants to discuss the role of the police in enforcing business competition law.
Design/Methodology/Approach: This research is doctrinal research (normative juridical); an investigation that uses a statutory approach. The legal material referred to in this study focuses on the primary legal content, namely Act No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition, or it often called Anti-Monopoly Law, and the Indonesian Criminal Law Code (KUHP).
Findings: This research shows that the police have the authority to uphold business competition law. The Anti-Monopoly Law gives power to the police in assisting KPPU. The provisions for the role of the police are contained in Article 36, Article 41 paragraph (3), and Article 44 paragraph (5) of the Anti-Monopoly Act. The role of the police to enforce business competition law begins at the time of the investigation or inspection process if the KPPU requests assistance to present reported parties, witnesses, expert witnesses, and other parties involved in business competition cases.