Research Interests:
Research Interests:
viii, 471p. : ills. ; 23 c
Research Interests:
Rukun Tetangga (RT) and Rukun Warga (RW) which functions to serve residents at the policy of the Village or Sub-District Government based on the Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 49 of 2001 concerning Structuring... more
Rukun Tetangga (RT) and Rukun Warga (RW) which functions to serve residents at the policy of the Village or Sub-District Government based on the Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 49 of 2001 concerning Structuring Village Community Resilience Institutions or Rukun Tetangga. This policy is to assist the Village/ Kelurahan in providing services and population administration directly to residents. The purpose of this study was to determine and evaluate the duties of the Head of RT/RW in the Campago Guguk Bulek Village, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, related to social problems of residents (children with disabilities and their families), which were pushed to the court to become a criminal matter. This research uses qualitative and descriptive methods. The results showed that the Head of RT/RW in the Campago Guguk Bulek Village, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi provided assistance to two children with disabilities who were suspected of having experienced dome...
Research Interests:
Research Interests:
... fungsi perencanaan nasional dan fungsi penganggaran sangat diperlukan demi terwujudnya visi, misi, dan program-program pemerintah untuk mewujud-kan tujuan dan cita-cita nasional seperti diamanatkan dalam 1 Sri Mulyani Indrawati... more
... fungsi perencanaan nasional dan fungsi penganggaran sangat diperlukan demi terwujudnya visi, misi, dan program-program pemerintah untuk mewujud-kan tujuan dan cita-cita nasional seperti diamanatkan dalam 1 Sri Mulyani Indrawati sebelumnya adalah Menteri Negara ...
Research Interests: Manajemen and Pembangunan
Pemahaman dasar tentang kebijakan sosial adalah menyangkut kesejahteraan sosial. Pemahaman dasar berhubungan dengan pendidikan publik, perawatan kesehatan, perumahan, dan keamanan sosial. Namun demikian, pembangunan sosial di... more
Pemahaman dasar tentang kebijakan sosial adalah menyangkut kesejahteraan sosial. Pemahaman dasar berhubungan dengan pendidikan publik, perawatan kesehatan, perumahan, dan keamanan sosial. Namun demikian, pembangunan sosial di negara-negara berkembang menuntut lebih dari sekedar kesejahteraan sosial. Pembangunan di negara berkembang mana pun akan selalu menciptakan warga negara marginal, yaitu mereka yang tidak emiliki akses ke proses perkembangan dan oleh karena itu tertinggal dalam proses pembangunan. Buku ini bertujuan untuk menutup kesenjangan antara pemahaman dan praktik serta ketiadaan buku mengenai kebijakan publik di negara berkembang
Research Interests:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pemerintah tentang sekolah ramah anak di KB-TK Islam Plus Insan kamil. Penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan, berlokasi di KB-TK Islam Plus Insan... more
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pemerintah tentang sekolah ramah anak di KB-TK Islam Plus Insan kamil. Penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan, berlokasi di KB-TK Islam Plus Insan Kamil Tuban, dan dengan metode kualitatif serta in-dept-interview, pengamatan langsung dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Dengan informan Kepala Sekolah KB-TK Islam Plus Insan Kamil Tuban dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif tentang implementasi kebijakan sekolah ramah anak di KB-TK Islam Plus Insan Kamil Tuban. Hasil akhirnya adalah critical review dan input terhadap kebijakan sekolah ramah anak di KB-TK Islam Plus Insan Kamil Tuban. Sehingga bisa menjadi input kebijakan bagi pemerintah daerah dalam menata sekolah ramah anak di kabupaten Tuban
Research Interests:
Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Cibuah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran... more
Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Cibuah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai implementasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 di Desa Cibuah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak di tengah Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Pilkades di tengah Pandemi Covid-19 di Desa Cibuah berhasil diimplementasikan sesuai dengan perubahan-perubahan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak. Meskipun demikian Pilkades diwarnai oleh pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat, dan terjadinya politik uang yang dilakukan oleh calon Kepala Desa. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi karena tidak adanya lembaga independen yang me...
Research Interests:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya studi yang mengulas tentang kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai, terutama di Provinsi Riau kajian tentang kebijakan pengelolaan DAS sangat minim. Dalam menyikapi persoalan DAS di... more
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya studi yang mengulas tentang kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai, terutama di Provinsi Riau kajian tentang kebijakan pengelolaan DAS sangat minim. Dalam menyikapi persoalan DAS di Provinsi Riau muncul inisiatif kebijakan pengelolaan DAS. Stakeholder yang mengajukan Kebijakan pengelolaan DAS pertama oleh Forum DAS Siak tentang kebijakan pengelolaan DAS Siak, dan selanjutnya hadir kebijakan inisiatif Komisi B DPRD Provinsi Riau tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Perumusan kebijakan Pengelolaan DAS melibatkan beberapa stakeholder terkait Pengelolaan DAS, yaitu Komisi B DPRD Provinsi Riau, SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Swasta dan Forum Pengelolaan DAS. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan stakeholder analysis dalam perumusan kebijakan pengelolaan DAS di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif guna memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Data peneliti diperoleh mela...
Research Interests:
xiv, 201 hlm.:ilus.: 21 c
Research Interests:
ix, 259 p. : ill.; 21 c
Research Interests:
Research Interests:
Forms of non-formal religious education that are mostly carried out by the community are diniyah education and Al-Quran education. The purpose of holding this non-formal education is to complement Islamic religious education lessons... more
Forms of non-formal religious education that are mostly carried out by the community are diniyah education and Al-Quran education. The purpose of holding this non-formal education is to complement Islamic religious education lessons taught in formal education units. The government and local governments have a role in fostering and empowering this non-formal education. Cianjur Regency is one area that has more attention on empowering diniyah takmiliyah education and Al-Quran education. The author is interested in further researching this non-formal education empowerment policy. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Based on the research results, it is known that this policy has succeeded in increasing student participation in attending diniyah takmiliyah education and Al-Quran education. In addition, based on research, the provisions for the application of the requirements for the diniyah takmiliyah diploma and Al-Quran education are only implemented at...
Research Interests:
xi, 134 hal; 21 c
Research Interests:
Research Interests:
Research Interests:
Page 1. ELEX штШЙШ /шелл ШШШ KOMPUTINDO Регепсапаап. otrategis in Action Dr. RiantNugroho Page 2. Page 3. Perencanaan. otrategis in Action Dr. Riant Nugroho Page 4. Page 5. PERENCANAAN STRATEGIS IN ACTION This On© K0F8-AS1-L5YP Page 6. ...
Research Interests:
Research Interests:
Paradigma tentang difabel saat ini telah mengalami perkembangan. Dimulai dari terminologi difabel yang telah berevolusi dan kebijakan yang mengaturnya. Perkembangan lainnya diwujudkan dengan semakin berkembang pula komunitas, lembaga,... more
Paradigma tentang difabel saat ini telah mengalami perkembangan. Dimulai dari terminologi difabel yang telah berevolusi dan kebijakan yang mengaturnya. Perkembangan lainnya diwujudkan dengan semakin berkembang pula komunitas, lembaga, studi, riset kebijakan dan unsur lainnya yang konsen dengan peningkatan harkat martabat difabel. Tujuan penelitian ini adalah melihat tren penelitian kebijakan yang dilihat dari model penelitian kebijakan dan tema penelitian berdasarkan hak-hak difabel yang diatur di dalam kebijakan. Teknik Sistematic Literature Review digunakan untuk menjaring literature terkait penelitian kebijakan difabel di Indonesia pada database scopus. Diperoleh 36 artikel yang relevan dengan penelitian kebijakan difabel di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa setelah adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mempengaruhi perkembangan penelitian kebijakan difabel di Indonesia. Model penelitian isi dan lingkungan kebijakan adalah model yang paling banyak ...
Yogyakartaxxvi, 349 p.: bibl., indeks; 21 c
Research Interests:
Research Interests:
Research Interests:
Research Interests:
Research Interests:
The high youth unemployment rate in Indonesia (16.28%). Encouraging the Government to issue MBKM policies, with the aim of equipping university graduates to be able to compete in the world of work. The purpose of this study was to find... more
The high youth unemployment rate in Indonesia (16.28%). Encouraging the Government to issue MBKM policies, with the aim of equipping university graduates to be able to compete in the world of work. The purpose of this study was to find out the implementation of the MBKM policy at FISIP UPNVJT and what were the obstacles. UPNVJT has implemented the MBKM policy since the beginning of the 2020 semester, as a PT that has just changed its status to a state, it is not easy for UPNVJT to implement the MBKM policy. This study uses a qualitative method with data sources from the Dean of the Faculty of Social Sciences, 4 coordinators of study programs, 1 guardian lecturer, 4 lecturers and 22 students of the Faculty of Social Sciences UPNVJT and literature review from several sources. The results of the research: MBKM policies are less effective and have not been implemented properly because: 1) It is difficult to convert courses 2) It is not easy to get partners 3) The collaboration process b...
Research Interests:
The inequality of digital skills is an organizational challenge experienced by public and private organizations to ensure work productivity in work-from-home arrangements during Covid-19. This article aims to elaborate on digital skill... more
The inequality of digital skills is an organizational challenge experienced by public and private organizations to ensure work productivity in work-from-home arrangements during Covid-19. This article aims to elaborate on digital skill development and examine the effects of digital leadership and digital collaboration on digital skill development. This article is based on a cross-sectional study involved 824 office workers from 32 provinces in Indonesia. The combined convenience and snowballing approach were used as the sampling methods. The collected data were structured in the first-order constructs by PLS Structural Equation Modeling. The results revealed that digital skills are significantly influenced directly by digital collaboration and indirectly by digital leadership. For accelerating digital skill development, the superior of office workers should facilitate their team members to collaborate intensively by using digital technology. Further study is recommended to examine t...
Research Interests:
The research results in 1. Organizational culture transformation that occurred seen from background for transformation is driven by extraordinary technological developments, this situation initiated the creation of a new business model... more
The research results in 1. Organizational culture transformation that occurred seen from background for transformation is driven by extraordinary technological developments, this situation initiated the creation of a new business model that requires financial service products to be more efficient, fast, easy, and customer-friendly; the process and form of transformation includes business and the operational transformation that focuses on the customer and the HR transformation and the form of digital transformation; Standard provisions and SOPs; socialization, the process of transforming organizational culture should be communicated and assured by the leader to all employees as clearly as possible; the facilities and infrastructure owned in general are quite adequate, but for the need for digital transformation, these facilities and infrastructure still needs to be revitalized and modernized; the condition of human resources still have to be improved for the competence; and the impac...
Research Interests:
Keunggulan suatu negara semakin ditentukan oleh fakta, apakah ia memiliki kebijakan-kebijakan publik yang unggul atau sebaliknya. Masalahnya, tidak cukup banyak para Pimpinan Pemerintahan dan Negara yang mahfum bahwa kebijakan publik... more
Keunggulan suatu negara semakin ditentukan oleh fakta, apakah ia memiliki kebijakan-kebijakan publik yang unggul atau sebaliknya. Masalahnya, tidak cukup banyak para Pimpinan Pemerintahan dan Negara yang mahfum bahwa kebijakan publik menjadi penentu kelangsungan hidup bangsanya. Kebijakan publik ibarat tuangan di hulu sungai. Jika para pemimpin negara menuang warna biru, birulah seluruh aliran sungai. Jika yang dituang merah, merahlah seluruh sungai. Jika dituang madu, manislah semuanya.
Research Interests:
Penurunan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia ditandai dengan peningkatan tanah longsor, erosi dan sedimentasi, banjir, dan kekeringan. Setiap DAS memiliki permasalahannya sendiri sehingga dalam pengelolaan DAS di perlukan... more
Penurunan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia ditandai dengan peningkatan tanah longsor, erosi dan sedimentasi, banjir, dan kekeringan. Setiap DAS memiliki permasalahannya sendiri sehingga dalam pengelolaan DAS di perlukan aturan yang khusus mengatur permasalah di DAS tersebut. Pengelolaan DAS Provinsi Riau diperlukan peraturan atau payung hukum yang khusus mengatur tentang DAS Provinsi Riau yang sesuai dengan klarifikasi dari DAS tersebut. Dalam hal ini muncul Ranperda inisiatif komisi DPRD Provinsi Riau Komisi B dalam Pengelolaan DAS di Provinsi Riau. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, obsrvasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dalam perumusan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan DAS terdapat beberapa proses dan tahapan yaitu Perumusan masalah (defining problem), Agenda kebijakan, Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan ter...
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu sejauhmana dan bagaimana perjalanan Regulasi Pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang... more
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu sejauhmana dan bagaimana perjalanan Regulasi Pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (kajian literatur) dan observasi online. Di dalam penelitian ini tidak hanya membahas Pendidikan Islam sebagai sebuah mata pelajaran saja, tetapi juga sebagai sebuah lembaga pendidikan. Penelitian ini mendapatkan hasil mulai dari Pesantren atau Padepokan sebagai cikal bakal pendidikan islam pada masa sebelum kemerdekaan dulu hingga Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur Pendidikan Islam hingga hari ini. Meski pergerakan regulasi Pendidikan Islam di Indonesia sangat dinamis, seiring dengan dinamika sosial dan politik di Indonesia, namun kehadiran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan sebuah angin segar bagi kemaj...
Research Interests:
Yogyakartaxxv, 265 p.: bibl., indeks; 21 c
Research Interests:
xii, 320 hlm, 14 x 21 c
Research Interests:
Page 1. MANAJEMEN PRIVATISASI BUMN DR. RIANT NUGRDHO R. Page 2. Page 3. MANAJEMEN PRIVATISASI BUMN This On 6ZRS-DCL-3JN0 Page 4. Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ...
Research Interests:
xiv, 201 p. ; 21 cm
Research Interests:
ABSTRAK Masyarakat dewasa ini membutuhkan pelayanan publik yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Penerapan praktek good governance pada pelayanan publik penting diterapkan dengan didukung model pengembangan yang relevan.... more
ABSTRAK Masyarakat dewasa ini membutuhkan pelayanan publik yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Penerapan praktek good governance pada pelayanan publik penting diterapkan dengan didukung model pengembangan yang relevan. Artikel ini mengusulkan model pengembangan pelayanan publik dengan pendekatan positive reinforcement theory. Sebuah pendekatan yang berbasis perilaku yang memetakan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh baik pada level individu, kelompok, maupun organisasi terhadap perilaku transfaransi, akuntabilitas, responsible, integritas, dan fair dari petugas pelayanan. Perilaku tersebut yang didukung oleh budaya pelayanan, manajemen kinerja, ketangkasan belajar, serta kepemimpinan berbasis transformational, otentik, dan melayani. Kata Kunci : pelayanan publik, tata kelola yang baik, positive reinforcement theory ABSTRACT Today's society needs public services that can help solve their problems. The application of good governance practices in public ser...
Research Interests:
Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan momentum sejarah bagi perwujudan berdemokrasi di Indonesia, sejarah panjang di Indonesia menunjukkan bahwa periode sebelum reformasi tahun 1998... more
Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan momentum sejarah bagi perwujudan berdemokrasi di Indonesia, sejarah panjang di Indonesia menunjukkan bahwa periode sebelum reformasi tahun 1998 untuk mengakses informasi publik merupakan suatu barang yang mewah untuk mendapatkannya. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi keterbukaan publik di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang merupakan lembaga yang dilahirkan di era reformasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Lembaga KPPU merupakan jawaban dari tuntutan demokrasi ekonomi tahun 1989. Sebagai Badan Publik (BP), KPPU mempunyai kewajiban menjalankan Undang-Undang KIP. Sepanjang perjalanan KPPU RI selama 20 tahun, banyak informa...
Kegagalan kebijakan publik bukan saja menjadi ancaman bagi suatu pemerintahan, namun bagi suatu negara dan bangsa, karena kesinambungan pemerintahan semakin tergantung kepada kemampuan pemerintahan itu membangun kebijakan unggul.... more
Kegagalan kebijakan publik bukan saja menjadi ancaman bagi suatu pemerintahan, namun bagi suatu negara dan bangsa, karena kesinambungan pemerintahan semakin tergantung kepada kemampuan pemerintahan itu membangun kebijakan unggul. Keunggulan negara bangsa semakin tergantung kepada kemampuan negara bangsa tersebut untuk membangun kebijakan unggul. Sebagian besar dari kegagalan kebijakan ditengari bermula dari model pikir dari kebijakan publik yang hanya politik, administrasi negara, pemerintahan, dan hukum. Untuk itu, diperkenalkan komunikasi sebagai model pikir untuk kebijakan publik. Model pikir komunikasi ditawarkan dalam bentuk komposit komunikasi manusiawi, massa, pembangunan, dan digital. Diharapkan, pengayaan disiplin kebijakan publik dengan injeksi disiplin komunikasi akan meningkatkan pengembangan kebijakan publik yang unggul, yang baik, bermutu, dan berhasil.
Indonesia was the most severe country that hit by Asian economic crises in 1998. The country`s welfare has jumped down. The Regency of Jembrana was the poorest region in Province of Bali, Indonesia. In 2002, the regency acknowledged as... more
Indonesia was the most severe country that hit by Asian economic crises in 1998. The country`s welfare has jumped down. The Regency of Jembrana was the poorest region in Province of Bali, Indonesia. In 2002, the regency acknowledged as the best performance in the education development in Indonesia. The achievement based on excellence education policy which actually a innovative policy in term of content and process. The policy was originated by the leader of Jembrana, Regent I Gede Winasa, a professor in dentistry who dedicated his carrier to become politician. The research finding endorses prior finding in Latin America that the success of the local development is determined by“leader`s factor”.
Research Interests:
Tidak dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apa pun dengan seijin tertulis dari penerbit.