Business Law

Reksa dana sebagai salah satu instrumen pasar modal yang ditawarkan di pasar modal Indonesia, merupakan instrumen yang relatif baru. Bentuk reksa dana yang baru muncul adalah reksa dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif terbuka. Reksa dana ini memberikan alternatif investasi baru yang menarik (khususnya yang bersifat financial assets) karena selain bisa di akses dengan dana yang relatif kecil dan tingkat risiko yang didapat relatif rendah. Selain itu investor dapat menikmati investasi di pasar modal walau tidak secara langsung.
Industri reksa dana mengalami perkembangan pesat pada periode tahun 2002 hingga 2005 awal sehingga dapat meraup dana hingga Rp.110,77 Triliun pada Februari 2005. Karena reksa dana merupakan industri yang mengumpulkan dana masyarakat yang sangat besar, maka diperlukan pengawasan yang ketat baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat. Mengingat bahwa fungsi pasar modal dan reksa dana sangat efektif untuk memperkuat pondasi ekonomi dan sektor makro ekonomi dan kemudian mendorong perkembangan sektor riil ekonomi Indonesia.
Maka dengan pertimbangan diatas ini, Penulis menyusun Penulisan Hukum dengan maksud dan tujuan memberikan masukan dan informasi yang berguna dari aspek legal. Sehingga Masyarakat dapat memahami investasi pasar modal khususnya reksa dana dari aspek legal sebelum menanamkan dananya di reksa dana dan bagaimana risiko yang akan dialami jika berinvestasi di reksa dana.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan prinsip right of external self determination yang pada dasarnya merupakan hak setiap orang yang tinggal dalam suatu wilayah untuk menentukan status kenegaraan, hukum dan politik wilayah itu sendiri. Dimana keberadaan prinsip tersebut bertolak belakang dalam hal menjaga kedaulatan teritorial sebuah negara. Metode penelitian yang digunakan  berupa pendekatan yuridis-normatif, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah, norma dan prinsip dalam hukum internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni melalui bahan hukum sekunder dan studi informasi yang bersumber dari internet. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan intinya negara induk tersebut tetap berdaulat, hanya saja untuk tindakan tertentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang ada. Negara yang...

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, kawasan perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Semakin bertambahnya tahun, kawasan perkotaan semakin padat penduduk dikarenakan banyaknya masyarakat yang bermigrasi dari kawasan pedesaan menuju ke kawasan perkotaan guna memperbaiki perekonomian. Pemerintah melalui penataan ruang dan rencana tata ruang diharap dapat mengatasi hal tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui kajian secara deskriptif analitis terhadap sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara terencana, komprehensif, bertahap, terarah dan berkelanjutan dengan mengembangka...

Rice blast caused by Pyricularia oryzae (P. oryzae) is one of the most serious diseases infecting rice worldwide. In the present study, virulence pattern of six P. oryzae pathotypes (P0.0, P0.2, P1.0, P3.0, P7.0 and P9.0) identified from the blast pathogen collected in Peninsular Malaysia, were evaluated using a set of 22 IRRI-bred blast resistance lines (IRBL) as well as to determine the resistance genes involved. The information on the virulence of the blast pathotypes and the resistance genes involved is important for breeding of new rice variety for durable resistance against blast disease. The IRBL was established from 22 monogenic lines, harbouring 22 resistance genes [Pia, Pib, Pii, Pit, Pi3, Pi5(t), Pish, Pi1, Pik, Pik-s, Pik-m, Pik-h, Pik-p, Pi7(t), Pi9, Piz, Piz-5, Piz-t, Pi19, Pi20(t), Pita-2, and Pita=Pi4(t)]. Based on the disease severity patterns, the tested pathotypes were avirulence towards seven IRBLs [IRBLi-F5, IRBLk-Ka, IRBLkh-K3, IRBLz-Fu, IRBLsh-S, IRBLPi7 (t) a...

The Supreme Court sentenced PT Dongwoo Enviromental Indonesia (PT DEI) for disposing of hazardous and toxic wastes polluting the environment. Meanwhile, PT Adei Plantation & Industry (PT API) was charged with crime for the destruction of land damaging the environment. The research method used is normative legal research, which focuses on two approaches: case approach and conceptual approach. The results show that, first, PT DEI and PT API are charged criminally represented by the board as functioneel daderschap or directing mind and will. Second, PT DEI is charged with subsidized charges, while PT API is charged to alternative charges. Third, PT DEI and PT API are said to have committed a criminal act because management either the directors or regular employees commits a criminal offense for and on behalf of the corporation or in favor of the corporation. Fourth, to prove a corporation fault is through the aggregation of management mistakes or controlling personnel or regular employ...

The trial of Imam Samudera cs uses Perppu No 1 2002 on Combating Criminal Acts ofTerrorism. This regulation was made after Bali bombing 1. So the criminal provisions weremade retroactively. Similarly, in cases of serious human rights violations in East Timor, theperpetrators use retroactive laws. Enforcement of the criminal provisions retroactively alsomade by the ad hoc international criminal court through Nurenberg Trial and Tokyo Trial in1945. Enforcement of the criminal provisions aimed at fulfilling the principle of justice, thatthe convict by violating the principle of legality is not fair but not punishing guilty of seriouscrimes which did not fare much better. Strictly speaking, the principle of legality can crisis. DOI: 10.15408/jch.v5i2.4959

Corruption is one form of systematic organized crimes performed with complicated modus operandi. Disclosing of this crime, in addition to requiring special equipment, also needs a certain method. One of the methods is using actors who collaborate or justice collaborator. The provisions on justice collaboratororiginally referred to Article 10 paragraph (2) of Law No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims –but there are indications that these provisions do not provide protection to the justice collaborator. Because even though he plays as a collaborating actor,   it does not result in a loss of authority of the state to prosecute the concerned. This provision is considered violating the principle of lex certain criminal law, for  its ambiguity and multiple interpretations. Constitutional Court in its decision No. 42/PUU-VIII/2010states that Article 10 paragraph (2) regarding a quoprovision is not contrary to the 1945 Constitution. Without realizing it, Constitutional Court...

Abstrak Tindak pidana korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan terorganisasi (organized crime) yang dilakukan dengan sistematis dan modus operandi yang sulit. Pengungkapan kejahatan ini selain membutuhkan peralatan khusus, juga dibutuhkan metode tertentu. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator. Ketentuan tentang justice collaborator awalnya merujuk pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban-namun ada indikasi bahwa ketentuan ini belum memberikan perlindungan kepada justice collaborator. Sebab mekipun ia berposisi sebagai pelaku yang bekerjasama tetapi tidak mengakibatkan hilangnya kewenangan negara menuntut yang bersangkutan. Ketentuan ini dianggap melanggar prinsip lex certa dalam hukum pidana, karena ambigu dan multitafsir. MK kemudian dalam putusannya No. 42/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2) ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tanpa sadar MK ...

ABSTRAK Dalam Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018, majelis hakim memperluas makna kerugian keuangan negara dengan menambahkan kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan melalui scientific or expert evidence . Permasalahan yang akan dijawab adalah bagaimanakah konteks kerugian keuangan negara yang maknanya diperluas menjadi kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan dalam putusan a quo . Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis yuridis kualitatif. Untuk menemukan jawaban permasalahan, penulis menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) agar kerusakan lingkungan dan biaya pemulihannya dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, maka perbuatan mesti dimaknai sebagai tindakan yang melanggar Undang-Undang Anti Korupsi. Kemudian menempatkan lingkungan hidup, kekayaan negara, dan keuangan negara sebagai satu kesatuan; (2) perluasan makna kerugian keuangan negara tersebut ...

Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman memiliki potensi kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Di setiap pulau-pulaunya menyimpan berbagai keanekaragaman hayati maupun nabati yang unik dan memiliki nilai ekonomi potensial bagi setiap masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi " bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ". Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa segala bentuk kekayaan alam Indonesa menjadi hak dan tanggungjawab negara untuk menguasai serta mengelola dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

The research aimed at (1) determining the efforts of state in providing legal protection and preservation of traditional cultural expressions of the East Java Community, (2) analyzing the Regional Government of East Java in providing legal protection and preservation of traditional cultural expressions in East Java and (3) analyzing the actualization of cultural rights for providing the legal protection and preservation of traditional culture expressions optimally in East Java is related to cultural advancement.
The character of the research is descriptive. This research is empirical-normative research. Empirical-normative research is carried out in two ways, first: library research examines secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Second, field research is examining primary data sourced from interviews with informants and respondents. After the library data and field data are obtained, then preparation and analysis are carried out using qualitative analysis methods.
The results indicate that: the efforts of the state in providing legal protection and preservation of the traditional cultural expressions of the East Java based on the mandate in the Copyright Act and the Cultural Advancement Act have not been effective, deficiencies and obstacles are still found in its implementation and the application of repressive legal protection has not been implemented. (2) The implementation of legal protection and preservation of the traditional cultural expressions of the East Java by the regional government has not run optimally in its application and (3) actualization of cultural rights for providing legal protection and preservation of East Java traditional cultural expressions related to cultural advancement by forming regional regulations. the application of the concept of recognition of inclusive rights in defensive law protection in the form of informed consent and benefit sharing as well as building synergy between institutions coordinately and subordinately.

Hadirnya media jejaring sosial di dunia maya tentu memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat. Namun fenomena ini menjadi lebih kompleks dengan semakin besarnya ketergantungan masyarakat, terutama kaum remaja siswa SMK Negeri 3 Pontianak. Opini-opini begitu mudah disampaikan untuk mempengaruhi publik tanpa memperhatikan norma dan fakta yang ada sehingga menjurus kepada propaganda negatif, tindak pidana perundungan, bahkan pornografi. Maka dari itu, berangkat dari alasan di atas mengantarkan pada logika yang logis bahwa dirasa perlu untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang etika dan aspek hukum bermedia sosial terutama bagi kalangan remaja berupa penyuluhan hukum. Metode yang diambil dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan kegiatan sosialisasi secara daring. Hasil dari kegiatan ini yaitu: 1) perubahan pengetahuan dan perilaku siswa SMK Negeri 3 Pontianak terkait etika dalam memanfaatkan sosial media; 2) penambahan wawasan siswa SMK Negeri 3 Pontianak tentang aspek hukum sosial media; 3) siswa SMK Negeri 3 Pontianak memperoleh bekal pengalaman tentang pemanfaatan sosial media yang bijak dan berdampak positif.

Intellectual property (IP) protection is an important thing in protecting and utilizing the creations of human ideas. Creations can take many forms including inventions, arts and literary, industrial designs, and others. IP not only regulates individual ownership but also concerns communal ownership based on local culture. Nowadays, globalization affects the protection and utilization of IP including local culture. As one of the important factors in global business, recognition of IP based on local culture has the opportunity to become a new advantage for the tourism sector in the globalization era, especially for tourism managed by local communities. For example, the utilization of digital technology for tourism business based on local cultural IP which is useful for improving community welfare in terms of economic and moral benefits. the business will be globalized and opportunities for equitable use of local cultural IP will be widely opened. Digitalization will also facilitate t...