164 JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL. 18 OKTOBER 2011: 164 - 186
Hambatan Aksesibilitas Masyarakat
Terhadap Hak Keadilan Perdata*
Fajri Matahati Muhammadin
Rizky Wirastomo
Tata Wijayanta
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Jl. Sosio Justicia Bulaksumur Yogyakarta
fajri.matahati@gmail.com
Abstract
The problems of the research are first, whether accessibility to juridical institution is a human right.
Second, whether society accessibility to juridical institution is enough as consequence of human rights.
This empirical-normative research uses primary and secondary data. The research concludes that the
right of accessibility on private justice is a human right which must be guaranteed by government. This
matter has been clearly regulated in international law and national law of Indonesia. However, society
suffers access obstacle over private justice especially in low-valued dispute.
Key words : Justice, private dispute, accessibilty,
Abstrak
Persoalan yang akan diteliti adalah pertama, apakah aksesibilitas ke lembaga peradilan merupakan
suatu hak asasi. Kedua, apakah aksesibilitas masyarakat ke lembaga peradilan saat ini sudah
mencukupi selayaknya konsekuensi suatu hak asasi. Penelitian berjenis normatif-empiris ini
menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, hak akses
terhadap keadilan perdata merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin pemenuhannya oleh
pemerintah. Ini telah tegas diatur dalam hukum internasional hingga hukum nasional Indonesia.
Tetapi, masyarakat mengalami hambatan akses terhadap keadilan perdata khususnya dalam sengketa
bernilai rendah.
Kata kunci : Keadilan, sengketa perdata, aksesibilitas.
*
Laporan Penelitian yang didanai oleh Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta (2011)
Fajri MM. Hambatan Aksesibilitas... 165
Pendahuluan
Peradilan perdata ditujukan untuk mempertahankan kebenaran hukum formil
atau formele waarheid.1 Dalam hal lapangan hukum perdata, peradilan difungsikan
sebagai forum yang legal untuk mempersengketakan perselisihan antara dua pihak,2
misalnya sengketa wanprestasi. Hal ini merupakan perwujudan dari hak individu
untuk memperjuangkan apa yang menurutnya adalah hak pribadinya 3 dan
merupakan manifestasi pertanggungjawaban pihak yang lain sebagai konsekuensi
asas kebebasan berkontrak. Putusan hakim yang terkandung dalam suatu proses
ajudikasi di pengadilan merupakan salah satu pembentuk peraturan yang konkret
dan mengikat para pihak.4 Namun demikian, saat ini terkadang biaya yang harus
dikeluarkan oleh para pihak demi mendapatkan keadilan terlalu mahal atau tidak
sepadan dengan nilai hak yang ingin dituntutkan pemenuhannya. Biaya-biaya
tersebut antara lain biaya jasa penasihat hukum, ongkos perkara, dan biaya-biaya
lain. Oleh karena itu, dapat diidentifikasi bahwa terdapat masalah aksesibilitas
terhadap keadilan perdata.
Biaya perkara perdata bervariasi antar wilayah hukum dengan hanya ada satu
asas yang mesti dipatuhi dalam menentukan besarnya biaya perkara; yakni
“peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.5 Akan tetapi,
rata-rata biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang akan beperkara di pengadilan
negeri saja sudah mencapai sekitar setengah juta rupiah.6 Ini belum menghitung
hal-hal lainnya yang terkait sita jaminan, eksekusi, persidangan yang berlarut-larut
hingga ke Mahkamah Agung yang dapat mencapai bahkan hingga puluhan juta
rupiah. Inilah kenyataan pahit dari asas-asas tadi.
1
Bambang Sutiyoso, “Relevansi Kebenaran Formil dalam Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia”, dalam
Jurnal Fenomena Vol. 1 No. 2, 2003, DPPM UII, hlm. 143-162.
2
“Law is the process of preventing or resolving conflicts between people. Lawyers and judges do this; professors,
plumbers, and physicians, at least routinely, do not”. Lihat Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995,
hlm. 124, fn. 160
3
Seperti yang dikatakan oleh Ulpianus dan direiterasi dalam Kitab Hukum Justinianus, “keadilan ialah kehendak
yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (iustitia est constants et perpetua voluntas ius
suum cuique tribuendi)”. Lihat: Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 156.
4
Lihat L. J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (terj., Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht), Pradnya
Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 159.
5
UU 48/2009.
6
Misalnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta (lihat: Panjar Biaya Perkara Perdata, diunduh dari http://www.pnyogyakota.go.id/pnyk/component/content/article/10-info-perkara/22-biaya-perkara.html diunduh pada 22 Juni 2011); atau
di Pengadilan Negeri Surakarta (lihat: Biaya Perkara Perdata, diunduh dari http://pn-surakarta.go.id/index
.php?option=com_content&view=article&id=54:biaya-perkara-perdata&catid=16:tentang-kami& Itemid=132 pada 22 Juni 2011.
166 JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL. 18 OKTOBER 2011: 164 - 186
Hubungan keperdataan di antara individu sangat luas dan disertai dengan
berbagai rentang nilai materiil hubungan hukum masing-masing. Tidak semua
hubungan hukum yang dipersengketakan memiliki nilai riil yang besar. Bahkan,
bisa jadi biaya peradilan yang akhirnya harus dikeluarkan oleh para pihak melebihi
nilai objek sengketa. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa aspek kemanfaatan hukum
(Zweckmäßigkeit)7 terancam hilang.
Diagram 1
Alur Sederhana Hukum Acara Perdata di Indonesia8
7
Tiga masalah penting dalam filsafat hukum adalah pertimbangan keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum
(Rechtssicherheit), dan kemanfaatan (Zweckmäßigkeit). Lihat: Darji Darmodihardjo dan Shidarta, Op. Cit., hlm. 154.
8
Diagram alur di atas hanya menggambarkan garis besar prosedur acara peradilan perdata dengan jalur hukum
biasa. Masih cukup banyak detail yang tidak dapat digambarkan di dalam Diagram alur ini (misalnya upaya hukum luar
biasa, prosedur perolehan bantuan hukum, prosedur pencabutan gugatan, dll) karena keterbatasan ruang. Namun,
sudah cukup terlukis betapa kompleksnya aturan main yang berlaku di sidang pemeriksaan perdata. Bahkan, setelah
suatu putusan hakim telah in kracht pun terkadang para pihak masih harus menempuh beberapa prosedur hukum,
misalnya prosedur penyitaan dan eksekusi.
Fajri MM. Hambatan Aksesibilitas... 167
Apabila peradilan menjadi forum yang mahal hanya untuk menyelesaikan sengketa
yang nilainya tidak seberapa, maka negara telah gagal memberikan rasa keadilan sebagai
suatu hak asasi manusia. Oleh sebab itu, apabila hal tersebut terjadi, maka satu-satunya
kemungkinan bagi para pihak untuk mendapatkan keadilan adalah dengan berpaling
kepada institusi hukum kebiasaan dan adat setempat, misalnya musyawarah dan
penyelesaian secara ‘kekeluargaan’. Namun demikian, menjadi pertanyaan apakah
alternatif sumber keadilan ini merupakan pilihan yang setara dengan penyelesaian
melalui jalur hukum.
Secara akademis, penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi
perkembangan ilmu hukum, terutama sosiologi hukum. Saat ini, pemikiran sosiologi
hukum adalah metode penelitian hukum yang sangat berkembang di Indonesia sebagai
derivatif dari ilmu sosiologi.9 Oleh karenanya, diperlukan penelitian untuk mencari
yang mampu memberikan keterangan apakah ongkos perkara yang harus ditanggung
masyarakat, baik ongkos materiil maupun immateriil, sebanding dengan esensi keadilan
yang hendak dicari.10 Apabila tidak sebanding, tentu masyarakat akan enggan mencari
keadilan ke lembaga-lembaga yudisial. Mereka mungkin akan mencari sumber keadilan
alternatif, misalnya dengan cara kekeluargaan atau adat.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun
sebagai berikut: (1) Apakah aksesibilitas ke lembaga peradilan merupakan suatu
hak asasi? (2) Apakah aksesibilitas masyarakat ke lembaga peradilan saat ini sudah
mencukupi selayaknya konsekuensi suatu hak asasi?
9
Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2007, hlm. 1.
10
Di sini penulis tidak berkehendak untuk menyampaikan bahwa kewajiban membayar ongkos perkara merupakan
pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan akses ke keadilan. Namun, apabila ongkos perkara menjadi sedemikian
tinggi sehingga akses beberapa lapisan masyarakat tertentu menjadi terblokir, sudah saatnya pemerintah bertindak.
Bandingkan, misalnya Pasal 6 European Convention on Human Rights yang menggariskan bahwa setiap orang berhak
untuk mendapatkan jaminan bahwa hak-haknya dapat diperjuangkan di pengadilan. Yurisprudensi European Court
of Human Rights (ECHR) juga mendukung penegakan pasal ini. Lihat pula: Paykar Yev Haghtanak Ltd. v. Armenia
(ECHR 21638/03), para. 48.
168 JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL. 18 OKTOBER 2011: 164 - 186
Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris di mana dalam penelitian ini akan
diteliti asas-asas hukum yang melingkupi kekuasaan kehakiman dan aspek hak asasi
manusia. Penelitian ini juga membahas efektivitas hukum acara yang saat ini berlaku
dalam memenuhi hak akses ke keadilan bagi masyarakat. Karena penelitian berjenis
normatif-empiris, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.11
Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan survey. Data primer
pertama yang berupa wawancara diambil dengan cara purposive sampling.12 Data
primer kedua (survey) diambil dengan cara quota sampling.13 Adapun pengumpulan
data primer kedua dilaksanakan dengan menyebarkan dua jenis model survey.
Dalam kedua jenis model survey ini masyarakat umum dipilih secara acak untuk
ditanyai persepsi mereka mengenai badan peradilan di Indonesia, berapa besar
nilai perjanjian yang umumnya mereka lakukan, dan apa saja mekanisme yang
pernah/biasa/akan mereka tempuh saat terjadi sengketa.
Survey Model A disebarkan untuk mendapatkan gambaran persepsi masyarakat
mengenai badan peradilan perdata baik sebelum maupun setelah dipapar informasi
mengenai proses acara pengadilan. Survey Model A ini diajukan dalam dua bagian.
Pertanyaan-pertanyaan di halaman pertama dimaksudkan untuk mengukur persepsi
responden berdasarkan prior knowledge mereka.14 Adapun halaman kedua berisi
informasi umum mengenai proses acara peradilan perdata. Setelah responden
membaca informasi umum, responden diminta untuk mengisi kembali persepsi
11
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,
hlm. 100-101. Lihat pula Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Depok, 1984, hlm. 50.
12
Dalam purposive sampling di penelitian ini, responden haruslah orang yang memiliki kemampuan dan
pengetahuan di bidang tertentu. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara ke dua orang nara sumber, yakni Ibu Siti
Aminah, serta Bapak H. Musa Effendy, S.H. Wawancara bersama Ibu Siti Aminah selaku sekretaris Paguyuban Manunggal
Karyo di Pasar Beringharjo Timur dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2011 bertempat di Pasar Beringharjo Timur.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada pokoknya berkisar pada ruang lingkup dan peran paguyuban di komunitas
pedagang, kekerapan sengketa yang terjadi di kehidupan sehari-hari anggota paguyuban, serta metode penyelesaian sengketa
yang biasanya dipilih oleh para anggota.
Wawancara yang dilakukan bersama H. Musa Effendy, seorang advokat senior yang merupakan anggota Asosiasi
Advokat Indonesia, dilaksanakan pada 20 Juni 2011. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh data akurat
mengenai honorarium rata-rata yang diset oleh advokat serta apakah AAI memiliki kebijakan pro deo untuk membantu
masyarakat yang meminta jasa advokat namun tidak dapat membayar honor advokat standar.
13
Disebut quota sampling karena peneliti hanya akan menentukan kriteria yang harus dipenuhi oleh responden
atau subjek penelitian, yakni masyarakat umum yang tidak mengenyam pendidikan hukum. Lihat Amiruddin dan
Zainal Asikin, Loc. Cit.
14
Gambaran ini penting sebab besar kemungkinan bahwa persepsi yang selama ini terbentuk di masyarakat
bukanlah persepsi yang timbul atas dasar pengetahuan yang valid
Fajri MM. Hambatan Aksesibilitas... 169
mereka mengenai badan peradilan. Data kemudian akan diolah untuk mengetahui
apakah setelah dipapar informasi yang akurat persepsi responden akan berubah.
Survey Model B disebarkan kepada responden yang pernah mengalami
sengketa perdata bernilai kecil (di bawah 15 juta rupiah). Survey ini dimaksudkan
untuk mengumpulkan data seberapa banyak responden yang pernah mendaftarkan
gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk sengketa kecil. Selain itu, dari survey
ini juga akan didapatkan data apakah responden yang memilih untuk tidak
mengajukan gugatan ke pengadilan mendapatkan hasil yang memuaskan dari
alternatif penyelesaian sengketa yang mereka pilih.
Dalam data sekunder digunakan tiga macam bahan hukum. Bahan hukum pertama
adalah bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan Indonesia maupun
luar negeri, konvensi internasional, dan yurisprudensi baik nasional maupun
internasional. Adapun bahan hukum sekunder adalah buku-buku, literatur, dan
jurnal-jurnal. Bahan hukum tersier adalah kamus-kamus hukum yang umumnya
digunakan untuk mengartikan terminologi-terminologi hukum.
Setelah seluruh data terkumpul, maka selanjutnya data akan dianalisis. Metode
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Data yang
diperoleh dikategorikan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dikaji berdasarkan
pemikiran yang logis, baik secara induktif ataupun deduktif untuk menjawab
permasalahan. Hasil pengkajian ini adalah suatu uraian yang bersifat deskriptif-kualitatif.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hak Akses ke Keadilan Merupakan Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak
lahir.15 Hak asasi ini menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban bagi orang lain,
sebagaimana diungkapkan juga dalam United Nations Declarations of Human Rights
(selanjutnya, UNDHR)16 dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.17
15
Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 156.
16
UNDHR, Pasal 1: “All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and
conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”
17
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak asasi manusia telah diatur di UUD NRI 1945 Pasal
28A hingga 28J. Enumerasi lebih detail dipaparkan dalam UU 35 Tahun 1999 yang dalam mukadimahnya menggunakan
UNDHR sebagai salah satu pertimbangan.
170 JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL. 18 OKTOBER 2011: 164 - 186
Demi memenuhi tuntutan hak asasi masyarakatnya, pemerintah Indonesia telah
memastikan sebisanya agar masyarakat tidak terhambat aksesnya terhadap hakhak yang dianggap asasi, misalnya dengan cara memberikan subsidi bahan bakar,
kesehatan, dan sembilan bahan pokok. Dari perspektif lain, kehadiran tentara dan
polisi untuk menjaga keamanan dan perdamaian baik di dalam maupun luar negeri
juga merupakan bentuk perwujudan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat.
Dalam prosedur beracara di Indonesia, prinsip peradilan cepat dan biaya ringan
serta jaminan bantuan hukum sedikit-banyak telah dilindungi.18 Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengatur hak untuk mendapatkan
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D
ayat (1). Di level statutory regulation, Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 mengatur
bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan
hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan
hukum”,19 “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan
memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat
kemanusiaannya di depan hukum”,20 serta “setiap orang berhak mendapat bantuan
dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”.21
Dalam peraturan hukum pidana, akses terhadap perlindungan hukum sudah
tampak terbuka. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.
8 Tahun 1981) telah mengatur dengan rinci bagaimana pengadilan perkara pidana
dilakukan, dan biayanya pun murah.22 Akses terhadap pembelaan secara hukum
juga terbuka, misalnya hak didampingi penasihat hukum23 bahkan juga secara
cuma-cuma.24
Dalam ranah perdata, terdapat Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang
Advokat yang menjamin pembebasan biaya bagi para pencari keadilan yang tidak
18
Misalnya oleh H.I.R., Stb. 227 Tahun 1927, UU 8 Tahun 1981, UU 35 Tahun 1999, UU 48 Tahun 2009, PP 83
Tahun 2008, dan beberapa undang-undang tentang peradilan dan kekuasaan kehakiman lainnya serta peraturan-peraturan
dan surat edaran Mahkamah Agung.
19
Pasal 3 ayat (2) UU 35 Tahun 1999.
20
Pasal 5 ayat (1) UU 35 Tahun 1999.
21
Pasal 5 ayat (2) UU 35 Tahun 1999.
22
SEMA 17/1983 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/155/X/1981 tertanggal 19 Oktober 1981
memandatkan agar biaya perkara pidana berkisar antara Rp500,- hingga Rp10.000,- saja. Baca: Guse Prayudi, tnp. th.,
“Kajian tentang Biaya dalam Perkara Pidana”, diunduh dari http://www.scribd.com/doc/ 35081367/Kajian-Tentang-BiayaDalam-Perkara-Pidana, pada 27 Juni 2011.
23
Pasal 54 dan 55 UU 8 Tahun 1981.
24
Jika terdakwa diancam dengan pidana mati atau limabelas tahun penjara atau lebih, atau terdakwa tidak
mampu diancam pidana penjara lima tahun ke atas. Lihat Pasal 56 UU 8 Tahun 1981.
Fajri MM. Hambatan Aksesibilitas... 171
mampu. Undang-undang ini juga ditunjang oleh PP 83 Tahun 2008 yang mengatur
tentang tatacara pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Ada pula surat edaran
Mahkamah Agung yang menetapkan pembentukan Pos Bantuan Hukum di tiap
pengadilan.25
Seluruh instrumen hukum ini menunjukkan bahwa di Indonesia, hak
memperoleh bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia.
Perlindungan yang nyata-nyata diberikan secara eksplisit dalam berbagai peraturan
mulai dari UUD NRI 1945 sampai SEMA merupakan bukti tidak terbantahkan bahwa
setiap warganegara Indonesia dijamin haknya untuk mengakses lembaga peradilan
dan mendapatkan keadilan.
Hak akses kepada keadilan merupakan salah satu dari beberapa unsur hak untuk
mendapatkan peradilan yang fair. Walaupun demikian, dalam Kreuz v. Poland,26 ECHR
memutuskan bahwa hak aksesibilitas ini bukanlah hak yang absolut dan negara dapat
membuat beberapa batasan hanya apabila ada tujuan yang pantas dan proporsional.
Akan tetapi, salah satu pembatasan riil yang mungkin dapat memengaruhi hak
aksesibilitas ke pengadilan adalah ongkos perkara yang berlebihan.27
Hambatan-hambatan dalam Pemenuhan Hak Akses ke Keadilan
Beberapa hambatan diindikasikan terdapat dalam upaya pemenuhan hak akses
ke keadilan. Sebagai contoh, tampaknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 seolah
menganggap bahwa terdakwa yang tidak mampu tapi diancam pidana ‘hanya’ di
bawah lima tahun tidak membutuhkan bantuan dari penasihat hukum. Juga, terjadi
ketimpangan hukum di dalam aturan Pos Bantuan Hukum yang terkandung dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010, di mana Mahkamah Agung secara
ultra vires telah mengatur perihal Advokat Piket padahal Mahkamah tidak memiliki
yurisdiksi untuk mengatur advokat karena advokat adalah profesi yang independen
dan tidak tunduk di bawah Mahkamah Agung.28 Selain itu, Surat Edaran Mahkamah
25
SEMA 10 Tahun 2010.
Kreuz v. Poland (ECHR 28249/95). “the Court observes that the requirement to pay court fees cannot be
regarded as a restriction on the right of access to a court which is incompatible per se with Article 6 §1 of the Convention.”
27
perlindungan kesetaraan hak askesibilitas ke keadilan dijunjung di Amerika Serikat dengan keluarnya undangundang Equal Access to Justice Act (EAJA) (5 U.S.C. §504; 28 U.S.C. §2412) yang memberikan potongan biaya jasa advokat
dan ongkos-ongkos lain bagi orang-orang dan usaha kecil menengah yang menjadi pihak dalam perkara tatausaha negara.
28
Semua peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung tidak pernah
menunjukkan adanya kewenangan Mahkamah Agung atas profesi advokat. Lebih dari itu, dalam UU 18/2003 diatur
bahwa advokat berada di bawah asosiasi advokat secara independen dan bukan di bawah Mahkamah Agung.
26
172 JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL. 18 OKTOBER 2011: 164 - 186
Agung No. 10 Tahun 2010 hanya menyediakan pos bantuan hukum di dalam
pengadilan, bukan di luar pengadilan.
Hambatan-hambatan yang bersifat normatif29 ini juga disertai oleh berbagai
hambatan yang bersifat praktis seperti tingginya biaya perkara dan ketidakpahaman
masyarakat awam akan prosedur acara pengadilan. Berikut ini akan ditunjukkan
hasil penelitian yang membuktikan bahwa hambatan-hambatan praktis juga terdapat
dalam sistem peradilan perdata Indonesia.
Rendahnya Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Badan Peradilan untuk
Menyelesaikan Perkara Perdata Bernilai Kecil
Untuk memperoleh data kepercayaan responden digunakan pertanyaan
hipotetis, yakni “Untuk perkara senilai satu sampai limabelas juta rupiah, apakah
Anda mau maju ke pengadilan?” (pertanyaan kode S-1). Sengketa hipotesis senilai
limabelas juta rupiah ditentukan setelah Penulis membandingkan ongkos rata-rata
yang harus dikeluarkan para pencari keadilan di pengadilan agama di Indonesia,
yakni 2 juta rupiah tanpa pengacara dan 10 juta rupiah dengan pengacara.30 Angka
ini merupakan angka kisaran biaya perkara. Pertanyaan ini diajukan dua kali. Pada
kesempatan pertama, responden dipersilahkan menjawab pertanyaan berdasarkan
prior knowledge mereka. Setelahnya, responden dipaparkan informasi mengenai
prosedur standar acara perdata di Indonesia. Setelah memahami alur acara perdata,
responden kembali ditanyai pertanyaan yang sama untuk mengukur perubahan
sikap yang mungkin terjadi.
Diagram di bawah ini menunjukkan berapa persen perubahan sikap yang
terjadi. Diagram ini tidak memfokuskan pada perubahan sikap per responden, tetapi
perubahan sikap secara keseluruhan.
29
namun penulis tidak menafikan kemungkinan hambatan normatif ini dapat berkembang dan
termanifestasikan menjadi hambatan praktis. Penekanan terutama dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hambatanhambatan tersebut berasal dari lingkaran akademisi alih-alih secara nyata terdapat di masyarakat.
30
Mahkamah Agung dan AusAID, “Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan: Sebuah Laporan Penelitian
tentang Akses dan Kesetaraan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia Tahun 2007-2009”, Laporan
Penelitian, 2010, hlm. 58.
Fajri MM. Hambatan Aksesibilitas... 173
Diagram 2
Kesediaan Responden Mengajukan Sengketa ke Pengadilan (%)
Sumber: Data dianalisis 2011
Dari diagram di atas, terlihat bahwa setelah dipaparkan informasi, jumlah
responden yang menolak untuk pergi ke pengadilan untuk melitigasi perkara senilai
maksimal limabelas juta rupiah naik 13%. Adapun yang bersedia memperjuangkan
perkara ke pengadilan turun 15%. Ini sepertinya diakibatkan oleh kompleksitas dan
mahalnya biaya perkara yang harus dikeluarkan. Di bawah ini merupakan Diagram
yang secara mendalam memperlihatkan rincian perubahan sikap responden secara
individual.
Diagram 3
Perubahan Kesediaan Responden Mengajukan Sengketa ke Pengadilan (%)
Sumber: Data dianalisis 2011
Terlihat bahwa sejumlah 18% responden memutuskan untuk berubah pendapat.
Mereka yang pada awalnya bersedia mengajukan perkara ke pengadilan berubah
menjadi tidak bersedia. Apabila ditelaah lebih teliti, Diagram di atas juga
174 JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL. 18 OKTOBER 2011: 164 - 186
menunjukkan bahwa 66% dari responden yang pada awalnya bersedia pergi ke
pengadilan berubah pikiran menjadi tidak bersedia setelah dipaparkan prosedur
dan rincian biaya pelaksanaan perkara.31 Adapun responden yang secara konsisten
mau mengajukan perkara ke pengadilan hanya sejumlah 9% dan yang berubah
pikiran menjadi bersedia mengajukan perkara adalah sebanyak 4% saja.
Diagram tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menginginkan
jalur pengadilan atas ketidaktahuannya, dan paparan informasi membuat mereka
cenderung tidak menginginkannya lagi karena biaya dan upaya yang tidak sepadan
dengan hasil.32
Data dari survey Model A di atas disuplemenkan dengan data yang berasal
dari hasil wawancara dengan narasumber Ibu Siti Aminah, Sekretaris Paguyuban
Manunggal Karyo di Pasar Beringharjo yang menjelaskan bahwa dalam praktiknya,
walaupun tidak pernah terjadi perselisihan yang cukup berarti sehingga menjadi
perhatian paguyuban,33 beliau sebagai sekretaris paguyuban akan bersedia untuk
mencoba menengahi atau melerai perselisihan. Pihak paguyuban akan melakukan
personal approach terhadap pihak yang berselisih atau bersengketa sehingga
kompromi dapat tercapai.34 Narasumber menolak usulan untuk membawa sengketa
antarpedagang ke pengadilan dengan alasan rumitnya prosedur beracara yang ia
sendiri tidak begitu paham.
Buruknya Persepsi Responden terhadap Kinerja Pengadilan dan Rendahnya
Pengetahuan Responden Mengenai Fasilitas Bantuan Hukum
Data yang diolah untuk menganalisis persepsi responden adalah pertanyaan
nomor S-4 dan S-4a dalam Lembar Survey Lapangan Model A. Dari ke-68 responden
yang disurvey, didapatkan hasil sebagai berikut (data disajikan dalam persentase).
31
Total responden yang pada awalnya menjawab bersedia mengajukan perkara ke pengadilan adalah 28% dari
keseluruhan responden (lihat Diagram 1). Dari 28% ini, 66 persennya berubah pikiran menjadi tidak bersedia.
32
Cukup banyak responden yang mengemukakan keterkejutannya bahwa putusan peradilan tidak serta-merta
dapat direalisasikan. Terkadang dibutuhkan tindakan eksekusi untuk melaksanakan putusan hakim. Padahal, biaya
eksekusi di beberapa pengadilan negeri mencapai angka belasan juta rupiah. Beberapa responden lain berkata bahwa
upaya-upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali membawa masalah menjadi berlarut-larut sehingga
tentunya akan memakan waktu sangat lama bahkan hingga bertahun-tahun.
33
Rata-rata nilai transaksi anggota Paguyuban Manunggal Karyo bisa mencapai lima hingga sepuluh juta
rupiah. Transaksi senilai 15 juta rupiah sudah dianggap sebagai transaksi yang besar.
34
Akan tetapi, pada asasnya Paguyuban Manunggal Karyo menganggap bahwa perselisihan atau sengketa
merupakan urusan privat masing-masing pedagang sehingga tidak perlu dicampuri oleh pihak paguyuban. Selain itu,
sengketa yang umum terjadi adalah perselisihan harga jual yang secara mudah dapat diselesaikan dengan cara negosiasi
antara para pihak itu sendiri.
Fajri MM. Hambatan Aksesibilitas... 175
Diagram 4
Persepsi Responden Mengenai Acara Peradilan Perdata
Sumber: Data dianalisis 2011
Dari kelima kelompok persepsi yang diajukan, terlihat bahwa mayoritas
signifikan dari para responden menganggap bahwa peradilan perdata mahal, rumit,
dan lama.35 Adapun kualitas output yang didapatkan dari pengadilan menurut
persepsi responden, walau perbandingan dengan yang mengatakan ‘adil’ dan
‘solutif’ tidak terlampau curam dibandingkan tiga kelompok sebelumnya, tetapi
tetap cenderung kurang adil dan tidak solutif. Menariknya, persepsi sebelum dan
setelah dipapar informasi tidak terlalu jauh berbeda.
Persepsi responden mengenai output dari penyelesaian sengketa di pengadilan
juga masih menunjukkan kecenderungan negatif, walaupun jauh lebih sedikit.
Sekitar 55% responden tidak mempercayai hasil ajudikasi sengketa di pengadilan.
Namun demikian, hampir 40% responden memberikan respon yang positif terhadap
kemampuan pengadilan memberikan putusan yang adil dan solutif. Angka yang
hampir berimbang ini memperlihatkan bahwa badan peradilan masih memiliki citra
yang cukup positif di mata masyarakat sebagai lembaga yang mampu memutus
secara adil sehingga menyelesaikan masalah.36
35
Ironis, mengingat kembali asas murah, cepat dan sederhana
Kecenderungan ini juga dideteksi oleh penelitian Indonesia-Australia Legal Development dan AusAID pada
2010 yang mengukur bahwa sebanyak 70% masyarakat yang disurvey mengaku puas dengan pelayanan pengadilan yang
mereka terima. Baca: Mahkamah Agung RI, 2011, “Sekapur Sirih Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia”,
dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010, diunduh dari http://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI2010.pdf pada pukul 17:22 tanggal 27 Juni 2011.
36
176 JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL. 18 OKTOBER 2011: 164 - 186
Dari diagram 4 di atas, terlihat bahwa sebenarnya pengadilan dipandang oleh
sebagian responden sebagai badan yang kompeten dan kapabel untuk
menyelesaikan sengketa secara adil, namun sayangnya citra ini dihalangi oleh
persepsi lebih dari 80% responden yang menilai acara pengadilan rumit, memakan
waktu lama, dan mahal. Akhirnya dari ketiga pilar penegakan hukum (keadilan,
kepastian, dan kemanfaatan),37 tampak bahwa aspek kemanfaatan ternyata sangat
terkompromikan sehingga akses kepada keadilan untuk sengketa bernilai rendah
menjadi sangat terhalang.
Dari hasil penelitian kepustakaan, didapatkan bahwa memang benar prosedur
acara perdata dapat memakan biaya yang cukup besar. Akses ke pengadilan perdata
ternyata sangat jauh dari mudah. Biaya untuk proses pengadilannya saja sudah besar,
terlebih lagi masalah-masalah lain misalnya biaya-biaya eksekusi dan honorarium
advokat. Memang di satu sisi sudah terdapat berbagai ketentuan hukum positif yang
sedikit-banyak memberikan bantuan hukum cuma-cuma, akan tetapi ketentuanketentuan tersebut masih belum dapat menyentuh masalah di mana masyarakat
menghadapi sengketa perdata yang bernilai kecil sehingga tidak sebanding dengan
biaya perkara yang harus dikeluarkan. Ketidakmampuan undang-undang dalam
mengakomodasi kondisi seperti ini menyebabkan jaminan pemenuhan hak atas
persamaan di hadapan hukum belum terlaksana secara holistik.
Metode penghitungan biaya atau honorarium advokat sangat bervariasi.
Pertama kali, advokat menghitung honorarium dasar, lalu kemudian ditambah
dengan operational fee, lalu apabila perkara dapat dimenangkan, maka advokat
biasanya meminta tambahan honor berupa success fee yang nilainya bisa sampai
tidak terhingga.38 Walaupun UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah mengatur
untuk membebaskan biaya bagi para pencari keadilan yang tidak mampu — yang
mana UU ini juga didukung dan ditunjang oleh PP 83 Tahun 2008 yang mengatur
tentang tatacara pemberian bantuan hukum cuma-cuma — akan tetapi dalam
pelaksanaannya aturan ini menjumpai beberapa masalah. PP 83 Tahun 2008 hanya
membebani kewajiban menyediakan bantuan hukum pro bono publico seratus persen
kepada organisasi profesi advokat. Padahal, kewajiban melindungi hak aksesibilitas
ke keadilan merupakan kewajiban bersama, terutama negara. Tidak layak apabila
mendadak advokat menjadi satu-satunya pihak yang dibebani kewajiban
37
38
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.
Hasil wawancara dengan H. Musa Effendy.
Fajri MM. Hambatan Aksesibilitas... 177
menyediakan bantuan hukum cuma-cuma, padahal kewajiban ini merupakan
kewajiban pemerintah pada awalnya.39 Permasalahan teknis lain dalam pelaksanaan
PP 83 tahun 2008 tersebut antara lain adalah kurangnya pengetahuan masyarakat
akan adanya kebijakan ini,40 dan pembebanan berlebihan kepada profesi advokat
padahal tidak ada kompensasi dari negara untuk kerja mereka.41
Untuk biaya perkara, permasalahannya lain lagi. Biaya perkara yang mahal
dapat dibebankan kepada pihak yang kalah, tetapi bagaimana apabila putusan tidak
dipatuhi oleh pihak yang kalah? Untuk eksekusi lelang, biayanya adalah ditanggung
oleh pemohon eksekusi bernilai hingga belasan juta rupiah. Dengan asumsi nilai
objek sengketa tidak jauh berbeda atau bahkan lebih rendah dari biaya eksekusi
lelang, maka victory bagi pihak yang menang tidak akan semanis yang seharusnya.
Ini semua belum menghitung rumitnya prosedur pengadilan perdata yang dapat
memakan waktu yang lama, apalagi bila melibatkan berbagai macam upaya hukum.
Padahal, menurut hasil wawancara dengan H. Musa Effendy, terungkap bahwa
terkadang beberapa advokat melakukan praktik ‘nakal’ dengan membuat proses
sidang lama serta berlarut-larut. Salah satu contoh praktik ini adalah dengan sengaja
tidak hadir di persidangan pertama sehingga hakim harus menunda sidang. Bahkan,
advokat juga sering membujuk klien mereka untuk mengajukan banding atau kasasi
padahal si advokat tersebut sadar bahwa kasus si klien sudah hampir tidak mungkin
lagi diperjuangkan. Pada akhirnya, klien terpaksa membayar biaya operasional serta
honor advokat yang menjulang tinggi.
Walaupun di Indonesia saat ini acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan
singkat memang telah dikenal dalam hukum acara pidana, sebagaimana diatur
dalam Pasal 205 dan 211 UU 8 tahun 1981, akan tetapi belum ada yang serupa itu di
dalam ranah hukum acara perdata (seperti summary court di Jepang atau small claims
court di Singapura).42 Padahal banyak masyarakat yang terlibat dengan sengketa
perdata yang melibatkan nilai kerugian yang tidak terlampau besar.43 Mahkamah
39
Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga
Negara, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 150.
40
hasil wawancara dengan H. Musa Effendy mengungkapkan bahwa banyak pencari keadilan yang kurang
mampu yang hanya berkerumun di lembaga-lembaga bantuan hukum setempat (LBH), dan tidak pernah mencoba
pergi secara langsung ke kantor-kantor advokat untuk mendapatkan perhatian langsung secara individu dan personal.
41
Frans Hendra Winarta, Ibid.
42
Jepang memiliki summary court yang khusus menangani sengketa perdata dengan nilai sengketa kecil serta
memiliki prosedur pengadilan yang lebih sederhana. Lihat Supreme Court of Japan, 2006, “Outline of Civil Litigation
in Japan”, diunduh dari http://www.courts.go.jp/english/proceedings/civil_suit.html pada 24 Juni 2011.
43
Bernilai terlalu rendah untuk dibawa ke pengadilan, tapi cukup berat untuk kehilangan sejumlah tersebut.
178 JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL. 18 OKTOBER 2011: 164 - 186
Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 telah mengemukakan usulan
bahwa Peradilan Acara Cepat akan diadakan untuk memeriksa dan memutus
gugatan-gugatan kecil dengan hakim tunggal.44
Ditemukan pula bahwa sampai saat ini masih banyak responden yang belum
mengetahui bahwa dalam situasi tertentu, misalnya ketika seorang pihak merupakan
orang yang kurang mampu, sebenarnya terdapat bantuan yang dapat dipergunakan.
Dari hasil survey yang telah diolah, didapatkan hasil dalam Diagram berikut ini:
Diagram 5
Pengetahuan Responden Mengenai Fasilitas Bantuan Hukum
Sumber: Data dianalisis 2011
Dari diagram di atas, terlihat jelas bahwa hampir setengah jumlah responden
(42%) tidak mengetahui adanya fasilitas pembebasan biaya perkara dan Pos Bantuan
Hukum bagi masyarakat kurang mampu. Adapun PKBH dan LBH yang
mengadvokasi rakyat miskin merupakan fasilitas bantuan hukum yang lebih dikenal
responden (42%).
Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar responden kurang paham hukum
acara pengadilan. Menurut keterangan dari narasumber Bapak H. Musa Effendy,
umumnya orang kurang mampu hanya mengetahui LBH sebagai lembaga penyedia
bantuan hukum cuma-cuma. Selain itu, mereka kurang mengetahui opsi-opsi
keringanan biaya baik perkara maupun bantuan hukum serta peraturan perundangundangan yang melindungi mereka dalam akses tersebut. Bahkan, menurut
narasumber, Kode Etik Advokat melarang advokat untuk ‘jemput bola’ mencari
44
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI,
Jakarta, 2010, hlm. 3, diunduh dari <http://www.pembaruanperadilan.net/images/ stories/2. isi cetak biru.pdf> pada 18:26
tanggal 21 Juni 2011.
Fajri MM. Hambatan Aksesibilitas... 179
klien, termasuk dalam bentuk mengiklankan diri. Oleh sebab itu, maka para advokat
sebenarnya juga tidak dapat secara langsung turun ke lapangan dan mencari orangorang yang membutuhkan jasa bantuan hukum.
Masyarakat Cenderung Lebih Memilih Penyelesaian Non-litigasi Walaupun Hasil
Penyelesaiannya Tidak Memuaskan
Setelah didapatkan data bahwa mayoritas responden yang pernah mengalami
sengketa perdata tidak memilih untuk pergi ke pengadilan (Diagram 2 dan 3) untuk
mendapatkan hak mereka dan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi yang
buruk terhadap pengadilan (lihat kembali Diagram 4), perlu diketahui lebih lanjut
penyelesaian sengketa seperti apakah yang disukai responden selain pengadilan.
Data ini perlu didapatkan untuk mengetahui apakah alternatif penyelesaian sengketa
pilihan responden ini dapat memenuhi hak akses responden ke keadilan, dengan
kata lain apakah alternatif tersebut dapat berperan sebagai substitusi pengadilan
yang cukup.
Pertama kali akan dipelajari pilihan lembaga penyelesaian sengketa yang
dipilih oleh responden yang pernah mengalami sengketa perdata. Hal ini penting
untuk mengetahui apakah responden yang pernah mengalami sengketa perdata
juga menolak untuk mengajukan sengketa yang mereka alami ke pengadilan. Oleh
karena itu, Penulis menggunakan alat pengumpul data berupa survey Model B.
Didapatkan 22 responden yang setelah datanya dikumpulkan dan diolah, diperoleh
ilustrasi sebagai berikut:
Diagram 6
Metode Penyelesaian Sengketa yang Dipilih Responden
Sumber: Data dianalisis 2011
180 JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL. 18 OKTOBER 2011: 164 - 186
Diagram di atas menunjukkan bahwa litigasi merupakan metode penyelesaian
sengketa yang paling less favorable bagi responden (14%) bila dibandingkan dengan
metode nonlitigasi (68%). Bahkan, jumlah responden yang memilih untuk
mengikhlaskan perkaranya lebih banyak (18%) dari jumlah responden yang
menempuh jalur litigasi. Fakta ini mengindikasikan ketidakpercayaan responden
terhadap pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa. Ketika responden
menghadapi suatu sengketa perdata, maka otomatis pikiran mereka tertuju ke
penyelesaian dengan jalur kekeluargaan atau musyawarah. Hal ini memang tidak
salah, akan tetapi penyelesaian secara kekeluargaan sangat tergantung pada itikad
baik para pihak.
Setelah didapatkan data responden yang memilih jalur litigasi/nonlitigasi, maka
untuk memperoleh informasi apakah responden mendapatkan output yang
memuaskan dari jalur yang mereka pilih, survey kemudian meminta ukuran
kepuasan responden.45 Jawaban atas pertanyaan PB-3a dan PB-3b diilustrasikan
dalam diagram berikut:
Diagram 7
Korelasi Metode Penyelesaian Sengketa terhadap Kepuasan Responden (%)
Sumber: Data dianalisis 2011
45
Empat kualitas kepuasan diberikan, yakni ‘Sangat Puas’, ‘Puas’, ‘Cukup Puas’, dan ‘Tidak Puas’. Dalam
pengolahan data, jawaban ‘Sangat Puas’ dan ‘Puas’ dikategorikan sebagai ‘Puas’, adapun ‘Cukup Puas’ dan ‘Tidak Puas’
dikategorikan sebagai ‘Tidak Puas’.
Fajri MM. Hambatan Aksesibilitas... 181
Data di atas merupakan kombinasi dari pertanyaan berkode PB-3a dan PB-3b
dalam survey Model B. Total responden yang berjumlah 22 orang direpresentasikan
dalam Diagram di atas sehingga dapat diperoleh data bahwa jumlah responden
yang menggunakan metode non-litigasi46 dan kemudian merasa tidak puas dengan
hasilnya mencapai 54,5% dari total responden. Adapun mereka yang memilih untuk
membiarkan perkaranya pun juga tidak puas dengan output yang diperoleh (13,6%).
Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa data di atas mungkin kurang cukup
merepresentasikan orang-orang yang melitigasi perkaranya ke pengadilan. Dari ke22 responden, hanya 3 orang (13%) yang pernah melakukan upaya hukum ke
pengadilan perdata, yakni responden kode SB-03, SB-15, dan SB-18.47 Tampak
kecenderungan bahwa orang yang memilih jalur nonlitigasi lebih banyak tidak puas
dengan hasil akhir penyelesaian sengketa.
Musyawarah adalah Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif Pilihan Masyarakat
Untuk memperoleh data alternatif lembaga penyelesaian sengketa selain
pengadilan, responden dalam survey Model A diminta untuk menyebutkan pilihanpilihan lembaga penyelesaian perkara mereka. Data yang masuk dikategorikan ke
dalam lima jenis penyelesaian sengketa sebagai berikut: musyawarah (penyelesaian
kekeluargaan); negosiasi; mediasi (termasuk penyelesaian dengan penengah kepala
desa dan warga sekitar); serta diikhlaskan, yakni perkara yang digantungkan saja
tanpa penyelesaian lebih lanjut. Setelah diolah, data yang didapatkan
direpresentasikan dalam diagram 8 berikut.
46
Mayoritas responden menggunakan istilah ‘musyawarah’, ‘kekeluargaan’, dan ‘perundingan’ untuk
menggambarkan cara mereka menyelesaikan sengketa perdata. Karena beragamnya variasi jawaban yang diperoleh,
maka kami mengategorikan metode-metode penyelesaian ke dalam tiga cara; yakni cara litigasi, nonlitigasi, dan dibiarkan
saja alias perkara tidak diteruskan.
47
Bbandingkan dengan jumlah responden yang menempuh jalur nonlitigasi: 15 orang (68%).
182 JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL. 18 OKTOBER 2011: 164 - 186
Diagram 8
Alternatif Penyelesaian Sengketa Pilihan Responden
Sumber: Data dianalisis 2011
Dari diagram di atas terlihat bahwa musyawarah merupakan alternatif pilihan
mayoritas responden (69%). Responden sepertinya lebih menyukai cara
penyelesaian sengketa di mana para pihak duduk sama rendah dan berdiri sama
tinggi. Pendapat yang sama dikemukakan oleh narasumber Ibu Siti Aminah. Beliau
mengungkapkan bahwa dalam kegiatan perpasaran sehari-hari, rasa kekeluargaan
antara pedagang pasar dan pemasok sangat penting. Oleh karena itu, segala
perselisihan yang timbul sedapat mungkin diselesaikan secara kekeluargaan. Hal
ini menurut Ibu Aminah sangat vital demi menjaga kenyamanan belanja pelanggan.48
Memang orientasi dari pengadilan perdata adalah sebagai alternatif terakhir untuk
mengutamakan perdamaian antar pihak yang bertikai.49
Konsistensi dengan ‘The Framework of Courts Excellence’ dalam Cetak Biru
Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035
Mahkamah Agung Republik Indonesia sadar bahwa akses ke keadilan merupakan
suatu hal yang sangat krusial untuk dijamin pemenuhannya. Sejak 2005 sampai 2009,
48
Wawancara dengan Ibu Siti Aminah di Pasar Beringharjo Timur lantai 3 pada tanggal 23 Juni 2011.
Sikap ini tampak dengan harusnya sidang dimulai dengan mediasi, dan bahwa perdamaian selalu ditawarkan
di setiap awal sidang. Lihat SEMA 3 Tahun 1998 dan Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Perdata, PT
Gramedia, Jakarta, 1991.
49
Fajri MM. Hambatan Aksesibilitas... 183
MA melaksanakan berbagai program dengan salah satu capaiannya adalah
pembentukan Kelompok-kelompok Kerja Pembaruan Peradilan untuk mempercepat
implementasi agenda prioritas pembaruan peradilan.50 Program prioritas Pokja pada
tahun 2011 adalah peningkatan standar pelayanan publik dan keterbukaan;
peningkatan akses masyarakat miskin dan marjinal kepada layanan pengadilan; serta
implementasi kebijakan keterbukaan lainnya.
Dalam pendekatan tersebut, MA sudah menyadari bahwa kebutuhan dan
kepuasan pengguna pengadilan, pelayanan pengadilan yang terjangkau, serta
kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan merupakan tiga aspek yang
sangat penting dalam menyokong kerangka pengadilan yang unggul. Akan tetapi,
ternyata secara umum lembaga pengadilan di Indonesia baru dapat mencapai 50%
kinerja yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah court of excellence.51 Cetak Biru
Pembaruan Peradilan MA juga mencatat bahwa dari hasil penilaian Organizational
Diagnostic Assessment pada 2009, kinerja MA yang paling disorot adalah mengenai
informasi proses peradilan yang tertutup, biaya beperkara yang tinggi, sulitnya
akses masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta proses penyelesaian perkara yang
masih sangat lama.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya MA telah melihat bahwa
isu-isu utama yang perlu diberi perhatian lebih dalam proses penyelesaian perkara
adalah output yang dirasakan oleh para pencari keadilan, terutama dalam hal biaya
perkara, aksesibilitas, dan lamanya jangka waktu penyelesaian perkara.
Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya sebuah masalah yang besar. Dapat
di lihat bagaimana aksesibilitas masyarakat ke lembaga peradilan untuk
menyelesaikan sengketa mereka adalah suatu hak asasi. Telah diuraikan bagaimana
bagi masyarakat yang bersengketa dengan nilai yang rendah, forum pengadilan
tidak membawa kemanfaatan. Metode alternatif nonlitigasi tidak membawa keadilan
dan kepuasan bagi masyarakat yang berkepentingan, sehingga pada akhirnya semua
jalur keadilan bagi masyarakat menjadi semakin tertutup.
50
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI,
Jakarta, 2010, hlm. 3, diunduh dari <http://www.pembaruanperadilan.net /images/stories/2. isi cetak biru.pdf> pada 18:26
tanggal 21 Juni 2011.
51
Ibid., hlm. 7.
184 JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL. 18 OKTOBER 2011: 164 - 186
Penutup
Hak akses terhadap keadilan perdata merupakan hak asasi manusia yang wajib
dijamin pemenuhannya oleh pemerintah. Ini telah tegas diatur dalam hukum
internasional hingga hukum nasional Indonesia. Sayangnya masyarakat mengalami
hambatan akses terhadap keadilan perdata khususnya dalam sengketa bernilai rendah.
Hambatan-hambatan tersebut bervariasi mulai dari biaya yang mahal, prosedur
rumit, lamanya proses yang tidak sepadan dengan nilai perkara, kurang singkronnya
perangkat hukumnya hingga kurangnya informasi di masyarakat. Padahal alternatif
penyelesaian sengketa yang ada juga kurang memuaskan.
Diperlukan gerakan pembaruan peradilan yang fokus kepada sengketa-sengketa
bernilai kecil, misalnya pendirian pengadilan khusus serupa summary court di
Jepang. Revitalisasi lembaga zittingplaatz dan sidang keliling untuk mendekatkan
forum peradilan ke masyarakat juga disarankan. MA mesti mereformasi dengan
lebih efektif.
Harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral yang relevan dengan
masalah bantuan hukum cuma-cuma juga penting dilakukan agar kompak dan tidak
saling tabrak. Sangat diharapkan agar RUU Bantuan Hukum yang sekarang sedang
digodog oleh DPR dapat membantu sinkronisasi tersebut.
Masyarakat banyak yang tidak mengetahui berbagai fasilitas bantuan hukum
yang ada saat ini sehingga menjadi hambatan pula ada akses mereka terhadap
fasilitas tersebut, maka diseminasi pengetahuan hukum juga diperlukan.
Daftar Pustaka
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004.
van Apeldoorn, L. J., Pengantar Ilmu Hukum (terj., Inleiding tot de Studie van het
Nederlandse Recht), Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
Fuady, Munir, Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Harahap, Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Perdata, PT Gramedia, Jakarta,
1991.
Fajri MM. Hambatan Aksesibilitas... 185
Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.
Prayudi, Guse, Kajian tentang Biaya dalam Perkara Pidana, tnp. th., diunduh dari http:/
/www.scribd.com/doc/35081367/Kajian-Tentang-Biaya-Dalam-Perkara-Pidana
pada 27 Juni 2011.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Depok, 1984.
Supreme Court of Japan, “Outline of Civil Litigation in Japan”, 2006, diunduh dari
http://www.courts.go.jp/english/proceedings/civil_suit.html pada 24 Juni 2011.
Sutiyoso, Bambang, “Relevansi Kebenaran Formil dalam Pembuktian Perkara
Perdata di Indonesia”, dalam Jurnal Fenomena Vo. 1 No. 2, DPPM UII, 2003.
Winarta, Frans Hendra, Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat
Hukum bagi Semua Warga Negara, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.
Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 23/1847 diumumkan pada 1847.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Memberi Keadilan Bagi Para Pencari
Keadilan: Sebuah Laporan Penelitian tentang Akses dan Kesetaraan pada
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia Tahun 2007-2009”,
Laporan Penelitian, 2010.
______, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010,
diunduh dari http://www.pembaruanperadilan.net /images/stories/2. isi cetak
biru.pdf pada 21 Juni 2011.
______, “Sekapur Sirih Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia”, dalam Laporan
Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010, diunduh dari http://
www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2010.pdf pada 27 Juni 2011.
Pengadilan Negeri Surakarta, Biaya Perkara Perdata, diunduh dari http://pnsurakarta.go.id/index .php?option=com_content&view=article&id=54:biaya-perkaraperdata&catid=16:tentang-kami& Itemid=132 pada 22 Juni 2011.
Pengadilan Negeri Yogyakarta, Panjar Biaya Perkara Perdata, diunduh dari http://
www.pn-yogyakota.go.id/pnyk/component/content/article/10-info-perkara/22-biayaperkara.html pada 22 Juni 2011.
PERMA Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
1980 Yang Disempurnakan, ditetapkan pada 11 Maret 1982.
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditetapkan
pada 31 Juli 2008.
PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum Secara Cuma-Cuma, LNRI 2008/214, TLNRI 4955, ditetapkan pada
30 Desember 2008.
Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 52/1847 jo. 63/1849.
SEMA Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, ditetapkan pada 10
September 1998.
186 JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL. 18 OKTOBER 2011: 164 - 186
SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum,
dikeluarkan pada 30 Agustus 2010.
SEMA Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, dikeluarkan pada 8
Desember 1983.
UU Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan
Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan dan Acara
Pengadilan-pengadilan Sipil, diundangkan pada 14 Januari 1950.
UUD NRI Tahun 1945.
UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang MA, LNRI 2009/3, TLNRI 4958, diundangkan pada 12 Januari 2009.
UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LNRI 1999/165, TLNRI 3886,
diundangkan pada 23 September 1999.
UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LNRI 2009/157, TLNRI
5076, diundangkan pada 29 Oktober 2009.
UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, LNRI
1981/76, TLNRI 3209, diundangkan pada 31 Desember 1981.