Jurnal Wacana Kinerja
Volume 26 | Nomor 2 | November 2023
DOI : 10.31845/jwk.v26i2.844
p-issn : 1411-4917; e-issn : 2620-9063
http://jwk.bandung.lan.go.id
Etika Pemerintahan dalam Optimalisasi Regulasi
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Government Ethics in Optimizing
the Regulation of State Officials Wealth Reports
Shofi Siti Sholihah1, Qothrunnada², Frida Nur Oktaviani3 dan Idil Akbar4
1,2,3,4 Universitas
Padjadjaran
Jalan Raya Bandung-Sumedang Km.21, Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
Telp. 022-84288888 dan Fax. 022-84288898
(Diterima 06/07/23; Direvisi 03/10/23; Disetujui 06/10/23)
Abstract
LHKPN is one form of realization of ideal government ethics. It’s because government ethics sees
that in state administration, regulation is needed so that the duties and functions of the service
can be fulfilled. However, the level of compliance with wealth reporting has only reached the level
of transparency and does not yet indicate the validity of the report. Apart from that, regulations
that are less strict in providing administrative sanctions to violators are something that needs
attention. This research uses a qualitative descriptive research methode, aims to find out how the
ideal conditions compare with the reality of reporting state administrators' assets and to find out
what the government must do so that the LHKPN can be implemented well. Apart from the
implementation of LHKPN which is not running well, this research explains several things that
the government must do to improve state administrators who comply with LHKPN.
Keywords: government, regulation, ethics, LHKPN, corruption.
Abstrak
LHKPN menjadi salah satu bentuk dari perwujudan etika pemerintahan yang bersifat
ideal. Hal ini karena etika pemerintahan melihat bahwa dalam penyelenggaraan negara,
pengaturan diperlukan agar tugas dan fungsi pelayanan dapat terpenuhi. Akan tetapi,
tingkat kepatuhan terhadap pelaporan harta pun baru hanya mencapai tingkat
transparansi, belum memberi petunjuk terhadap validitas laporan. Disamping itu,
peraturan yang kurang tegas dalam memberikan sanksi administrasi kepada pelanggar
menjadi hal yang perlu diperhatikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara
kondisi ideal dengan realita pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara serta
untuk mengetahui apa yang harus dilakukan pemerintah untuk agar LHKPN dapat
diimplementasikan dengan baik. Di samping penyelenggaraan LHKPN yang belum
berjalan dengan baik, penelitian ini menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan
pemerintah untuk meningkatkan penyelenggara negara yang patuh LHKPN.
Kata Kunci: pemerintah, regulasi, etika, LHKPN, korupsi.
1
Email: shofi20005@mail.unpad.ac.id
Jurnal Wacana Kinerja | Volume 26 | Nomor 2 | November 2023 157
Jurnal Wacana Kinerja
1. PENDAHULUAN
Perbincangan mengenai harta kekayaan pejabat publik merupakan isu yang menarik
dan cukup sensitif di kalangan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, harta dapat diartikan
sebagai keseluruhan nilai aset milik individu atau masyarakat, yang didalamnya meliputi
sumber daya keuangan, properti, dan aset lain, baik yang berwujud, maupun tidak berwujud
(Brady, 2015). Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa, “Harta Kekayaan adalah semua benda
bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud”.
Harta kekayaan seorang pejabat publik bisa berasal dari banyak hal, salah satunya
pendapatan atau gaji yang ia dapatkan. Realita bahwa gaji pejabat publik bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mana APBN sendiri bersumber dari
pendapatan pajak dan nonpajak, menjadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertanggung jawab
secara tidak langsung terhadap uang masyarakat pembayar pajak. Selain itu, pekerjaan para
pejabat publik yang melibatkan aktivitas pengelolaan dan penggunaan anggaran negara juga
memerlukan pertanggungjawaban yang tinggi karena sangat berisiko untuk memungkinkan
terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kondisi tersebut menuntut pejabat publik
untuk melakukan pekerjaannya secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan hukum dan
standar operasional yang berlaku. Hal tersebut selaras dengan konsep etika pemerintahan
yang berkaitan dengan isu-isu kejujuran dan transparansi dalam penyelenggaraan
pemerintahan (Ismail, 2017a). Keterkaitan antara etika dengan isu kejujuran dan transparansi
menyebabkan keterlibatan etika pemerintahan dengan isu-isu seperti penyuapan, korupsi,
dan pencucian uang.
Dalam hal ini, prinsip transparansi dapat menjadi upaya pemberantasan korupsi. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan cara mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk
melaporkan harta kekayaannya secara terbuka, agar setiap bentuk penyimpangan dapat
diketahui oleh masyarakat. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi yang tercermin melalui
beban pelaporan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara juga dapat menjadi
bentuk pencegahan terhadap tindak pencucian uang (Darwin, 2012). Maka dari itu, eksistensi
dari sistem pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara merupakan bentuk tindakan
yang tepat sebagai upaya preventif terhadap tindak korupsi dan pencucian uang. Di
Indonesia, kebijakan mengenai pelaporan harta kekayaan ini telah dimulai sejak masa
pemerintahan Presiden BJ Habibie, ketentuannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. Pada masa itu, pelaporan kekayaan penyelenggara negara masih dilakukan
secara konvensional oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau yang
disebut juga sebagai Komisi Pemeriksa. Tujuan utama pelaporan kekayaan adalah untuk
mencegah tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat ini, pelaporan kekayaan dilaksanakan
melalui ketentuan dalam Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dilakukan secara
elektronik melalui e-lhkpn pada laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020, pelaporan LHKPN disampaikan
kepada KPK secara elektronik berdasarkan tahun anggarannya dan pemberitahuan melalui
e-mail akan diberikan kepada Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib LHKPN (WL). Pertama,
para penyelenggara negara atau wajib LHKPN harus melakukan pendaftaran akun pada
lama e-lhkpn. Apabila pihak terkait sudah memiliki akun, dilanjutkan dengan log in. Kedua,
PN dan WL harus mengisi modul e-filling pada laman tersebut. Setelah modul selesai diisi,
158 Jurnal Wacana Kinerja | Volume 26 | Nomor 2 | November 2023
Shofi Siti Sholihah, Qothrunnada, Frida Nur Oktaviani dan Idil Akbar
maka formulir tersebut harus dikirim dan akan melalui proses verifikasi selama maksimal 60
hari kerja. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, PN dan WL akan diberikan tanda terima.
Sedangkan dokumen yang belum lengkap akan diberikan kembali untuk perbaikan selama
maksimal 30 hari kalender yang kemudian dikirim dan diverifikasi kembali. Apabila PN atau
WL tidak memperbaiki dokumen tersebut, maka dokumen akan dikembalikan ke draft
dengan status belum lapor atau tidak patuh.
Dalam tujuan idealnya, seharusnya LHKPN dapat menjadi suatu bentuk upaya
preventif terhadap pencegahan kasus korupsi. Namun, dalam realitanya, alih-alih menjadi
upaya pencegahan, LHKPN justru lebih sering menjadi bukti untuk mengungkap kasus
korupsi yang telah terjadi. Data dari KPK menunjukkan bahwa pada periode tahun 2019 –
2022, tercatat terdapat 1.635 LHKPN yang diperiksa. Dari data tersebut, terdapat sekitar 25%
dari jumlah keseluruhannya atau sebanyak 411 laporan hasil pemeriksaan atas dasar
permintaan dan inisiatif yang dilanjutkan ke area penindakan, yang mencakup penyelidikan,
penyidikan, dan pelacakan aset (Sulistyo et al., 2023). Selain itu, tercatat bahwa terdapat
13.885 pejabat dan pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belum
menyampaikan LHKPN dari jumlah keseluruhan sebanyak 32.191 orang (CNN Indonesia,
2023a). Terungkapnya data pejabat dan pegawai di Kemenkeu yang belum menyampaikan
LHKPN berawal dari kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun mantan
pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Menurut keterangan yang diberikan oleh KPK, Rafael
Alun diduga belum melaporkan sejumlah aset yang dimilikinya dalam LHKPN, termasuk
kendaraan dan rumah mewah (CNN Indonesia, 2023b). Berbagai kasus yang telah terjadi
tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak celah dalam implementasi LHKPN
dan rendahnya tingkat kepatuhan pejabat publik terhadap aturan yang berlaku. Kepatuhan
terjadi saat semua aktivitas dilaksanakan dengan taat sesuai dengan kebijakan, peraturan,
ketentuan, dan undang-undang yang berlaku (Ingnuan & Lutfi, 2018). Dengan kata lain, para
pejabat publik yang terjerat kasus korupsi, pencucian uang, dan tidak melaporkan LHKPN
merupakan pejabat publik yang tidak taat pada kebijakan atau peraturan saat melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut tentu saja telah mengabaikan eksistensi dari etika
pemerintahan dan dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Selain masalah yang timbul dari faktor internal pejabat publik, aturan mengenai
kewajiban LHKPN juga belum berjalan dengan maksimal. Implementasi LHKPN belum
berhasil mencapai tujuan awalnya dalam mencegah korupsi yang dilakukan oleh
penyelenggara publik karena sanksi yang kurang jelas dan lemahnya penegakan sanksi. Oleh
karena itu, baik kesadaran moralitas ASN, maupun penguatan aturan dan penegakan sanksi
mengenai LHKPN perlu mendapatkan perbaikan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat
perbandingan antara kondisi ideal dengan realita di lapangan terkait sistem pelaporan harta
kekayaan penyelenggara negara, supaya dapat diketahui perbaikan-perbaikan apa saja yang
harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan LHKPN. Dengan demikian, apabila LHKPN
dapat diimplementasikan secara ideal, maka diharapkan kepatuhan pejabat publik terhadap
penyampaian LHKPN dan pencegahan terhadap kasus korupsi menjadi optimal.
2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA
Etika pemerintahan adalah sebuah etika terapan yang mengkaji mengenai manajemen
tata kelola pemerintah (Ismail, 2017a). Etika pemerintahan juga dapat diartikan sebagai ajaran
moral yang mendorong pemerintah beserta aparaturnya supaya bertingkah laku baik dan
benar berdasarkan nilai-nilai keutamaan yang berkaitan dengan hakikat manusia (Sutmasa,
2020). Eksistensi dari etika dan moral ini sangat diperlukan dalam pemerintahan. Dengan
Jurnal Wacana Kinerja | Volume 26 | Nomor 2 | November 2023 159
Jurnal Wacana Kinerja
adanya etika dan kesadaran moral pada diri pejabat publik, maka kejujuran, kebenaran, dan
keadilan dapat terwujud. Sehingga tata kelola pemerintahan akan berjalan lebih baik. Salah
satu wujud dari etika pemerintahan tertuang dalam bentuk kode etik Aparatur Sipil Negara
(ASN), adanya kode etik ini dapat menjadi rambu-rambu atau pedoman bagi ASN dalam
melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa etika pemerintahan ini berkaitan juga dengan hak dan kewajiban ASN. Salah satu
kewajiban ASN yang berkaitan dengan harta kekayaan adalah kewajiban ASN untuk
melaporkan harta kekayaannya, yang selanjutnya disebut dengan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LKHPN). Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara, laporan LHKPN merupakan laporan yang berbentuk
dokumen, baik berbentuk konvensional maupun elektronik yang berisi informasi mengenai
harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya yang berkaitan
dengan harta kekayaan penyelenggara negara.
Kebijakan LHKPN dapat mendorong para pejabat publik untuk taat pada hukum,
berperilaku jujur, dan bertanggung jawab. Selain itu, LHKPN juga dapat menjadi sebuah
bentuk upaya preventif terhadap tindakan pelanggaran hukum seperti korupsi di lingkungan
pemerintahan, meskipun termasuk ke dalam bentuk upaya yang memiliki level paling rendah
karena hanya berakhir pada sanksi administratif (Suryono, 2017). Seluruh penyelenggara
negara, yang di dalamnya termasuk pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
pejabat publik yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
wajib memberikan LHKPN. Kewajiban tersebut dilaksanakan pada saat diangkat menjadi
pejabat publik, pada saat masih menjabat, hingga pada saat berakhirnya masa jabatan. Ketika
seorang ASN atau pejabat publik masih menjabat, LHKPN wajib disampaikan setiap satu
tahun sekali, dengan batas maksimal pada tanggal 31 Maret. Terhitung sejak tahun 2017
sampai saat ini, pengisian LHKPN telah dilakukan dengan metode pengisian formulir atau
dokumen elektronik secara daring melalui laman resmi elhkpn.kpk.go.id. atau melalui
aplikasi e-LHKPN. Tindak lanjut dari upaya pencegahan kasus korupsi juga diperkuat
dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut, bagian dari tugas pencegahan yang dilakukan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melaksanakan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap
LHKPN. Sehingga KPK dapat melakukan tindak lanjut apabila terdapat dugaan
ketidaksesuaian antara harta kekayaan yang tercatat dalam LHKPN dengan harta yang
sebenarnya.
Sebagai seorang pejabat publik yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan roda
pemerintahan, sudah semestinya ASN dapat menegakkan prinsip-prinsip integritas dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga tidak mudah untuk lalai dan melakukan
tindakan yang melanggar hukum atau peraturan, seperti korupsi (M & Kandar, 2022). Salah
satu penelitian yang relevan dengan kajian etika pemerintahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan adalah penelitian yang dilakukan oleh Y. Gede Sumatsa pada tahun 2019,
penelitian ini mengkaji mengenai kedudukan fungsi, peran ASN dalam penyelenggaraan
negara, faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pada perilaku ASN, dan
tindakan yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan perilaku etis pada ASN. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa ASN memiliki peranan yang sangat penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan. ASN berperan dalam membantu menjalankan roda
pemerintahan. Mulai dari melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan, hingga menjadi
160 Jurnal Wacana Kinerja | Volume 26 | Nomor 2 | November 2023
Shofi Siti Sholihah, Qothrunnada, Frida Nur Oktaviani dan Idil Akbar
perekat dan pemersatu bangsa. Lebih lanjut, diketahui bahwa elemen-elemen pokok yang
memengaruhi keberhasilan dari etika dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah etos
kerja, moralitas pribadi, mutu kepemimpinan, dan situasi-situasi sistemik. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut, salah satu tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk
menegakkan etika ASN adalah menerapkan disiplin dan memberlakukan sanksi yang tegas
serta jelas terhadap pelanggaran kode etik oleh ASN. Kode etik ASN melarang praktikpraktik yang bertujuan hanya untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok, dengan
ancaman berupa sanksi mulai dari pemberhentian tidak dengan hormat hingga bentuk
hukuman lainnya (Maheswara, 2022). Korupsi merupakan salah satu bentuk perilaku yang
bertujuan untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau kelompok, sehingga
dalam hal ini, kode etik juga dapat berperan untuk mencegah kasus korupsi. Oleh karenanya,
diperlukan disiplin dan sanksi yang tegas supaya dapat mencegah korupsi serta memberikan
efek jera bagi ASN yang melakukan pelanggaran kode etik.
Selain itu, penelitian lainnya yang relevan dengan batasan masalah dalam penelitian
ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Harmono, dkk., pada tahun 2020 mengenai
kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara beserta kendala dan solusi terhadap
permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban tersebut. Hasil dari penelitian tersebut
menunjukkan bahwa terdapat perkembangan dalam sistem penyampaian LHKPN dari yang
sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis elektronik (Harmono et al., 2020).
Kendala yang timbul dari pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara adalah
minimnya sosialisasi terhadap instansi-instansi, padahal pemahaman mengenai kewajiban
LHKPN ini sangat penting bagi ASN yang berada di instansi-instansi tersebut. Selain itu,
jumlah pegawai yang mengurus perihal administrasi terkait LHKPN tidak sebanding dengan
tugas dan beban kerja yang diterima. Menurut Harmono, solusi yang perlu dilakukan dari
permasalahan yang timbul tersebut adalah melakukan sosialisasi mengenai kewajiban
penyampaian LHKPN secara terstruktur dan berkelanjutan. Solusi lainnya adalah menambah
jumlah pegawai yang mengurus urusan administrasi terkait LHKPN. Kedua penelitian yang
telah dijelaskan sebelumnya memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam
penelitian ini, tetapi dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada tiga hal, yaitu kondisi
ideal dari LHKPN dari perspektif etika pemerintahan dan regulasi yang berlaku,
implementasi LHKPN di Indonesia, dan tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki
kendala atau permasalahan berkaitan dengan LHKPN.
3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini
dilakukan agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh tentang Etika Pemerintahan
dalam Rangka Optimalisasi Regulasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Selain
itu, pendekatan kualitatif dipakai agar data yang dikumpulkan dapat dianalisis secara detail
dan mendalam.
Penelitian kualitatif merupakan tahapan kegiatan penelitian dengan hasil akhir
penelitian berupa data deskriptif (Abdussamad, 2021). Penelitian kualiatif memiliki sifat
deskriptif. Hal tersebut mengandung arti bahwa dalam penelitian ini fenomena yang dilihat
ataupun diamati oleh peneliti dideskripsikan dengan memperlihatkan juga bukti. Dalam
mendeskripsikan fenomena atau memaknai data, kemampuan serta ketajaman peneliti dalam
menganalisis hal tersebut sangat ketergantungan (Abdussamad, 2021). Jadi, metode
penelitian kualitatif-deskriptif ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan
menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. I Made Winartha (2006) dalam
Jurnal Wacana Kinerja | Volume 26 | Nomor 2 | November 2023 161
Jurnal Wacana Kinerja
(Lindawati & Hendri, 2016) menyebutkan mengenai metode deskriptif-kualitatif sebagai
metode untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari
berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai
masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.
Metode penelitian kualitatif berarti cenderung menghasilkan data berupa kata-kata.
Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif-deskriptif didapatkan baik melalui data
primer maupun data sekunder. Selain itu, teknik pengumpulan data sebagaimana menurut
Cresswell (2009) dalam (Supratiknya, 2015) bahwa dalam penelitian kualitatif umumnya
menggunakan observasi, wawancara, dokumen, dan materi. Berdasarkan hal tersebut,
sumber data dalam penelitian yang dilakukan ini berdasarkan dengan data sekunder. Data
sekunder ini berupa baik dokumen peraturan perundang-undangan maupun dokumen
seperti artikel yang diambil terkait dengan fenomena atau kasus yang dipilih (Abdussamad,
2021). Dapat dikatakan bahwa pengumpulan data sekunder ini melalui studi pustaka. Studi
pustaka dilakukan dengan cara melakukan pehamanan dan melakukan pembelajaran melalui
teori dari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan penelitian (Adlini et al., 2022).
Dalam penelitian, diperlukan teknik analisis data agar data yang didapatkan tersusun
sistematis. Analisis data merupakan suatu kegiatan pencarian dan penyusunan data secara
sistematis yang telah diperoleh dari pengumpulan data yang ditentukan dengan cara
mengelompokkan data, menerangkan, dan membuat kesimpulan (Abdussamad, 2021).
Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dalam (Hardani, 2020) terbagi dalam tiga
kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Kondisi Ideal Sistem Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan sebuah daftar
yang meliputi keseluruhan harta kekayaan yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta
pasangan dan anak yang menjadi tanggungannya untuk kemudian dilaporkan dalam bentuk
berkas LKHPN kepada KPK (Gabriela et al., 2023). Adapun regulasi yang mengatur mengenai
LKHPN ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan KPK
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Filosofi dari LHKPN ini yaitu berperan
sebagai pencegahan tindak pidana korupsi dalam proses pelaporan oleh para pejabat publik
dengan memunculkan perasaan diawasi. Terlebih lagi, LHKPN digunakan untuk mendeteksi
sumber-sumber kekayaan para pejabat publik. Dalam implementasinya, LHKPN
membutuhkan kesadaran diri dan moral dari para pejabat yang disertai oleh lingkungan yang
tegas akan sikap anti korupsi (KPK, 2015). Adapun bentuk kesadaran diri dan panggilan
moral tersebut dalam hal ini berhubungan erat dengan etika pemerintahan. Berdasarkan hal
tersebut, etika pemerintahan menjadi elemen yang penting agar tujuan dari LHKPN ini dapat
terpenuhi.
Etika pemerintahan merupakan sebuah ajaran atau pedoman agar bertindak sesuai
dengan norma dan nilai yang baik menurut hakikat manusia yang berbentuk etika terapan
dalam urusan tata kelola pemerintah. Dengan demikian, etika pemerintahan merupakan
bagian dari practical jurisprudence atau philosophy of law yang mengikat dan mengatur
162 Jurnal Wacana Kinerja | Volume 26 | Nomor 2 | November 2023
Shofi Siti Sholihah, Qothrunnada, Frida Nur Oktaviani dan Idil Akbar
pengelolaan lembaga pemerintahan terutama orang-orang didalamnya. Etika Pemerintahan
mencakup kajian isu seperti penyuapan, korupsi, etika legislatif, etika hukum dan
pemerintahan yang terbuka. Dimana, etika pemerintahan ini diwujudkan dalam peraturan,
misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila maupun teks proklamasi sehingga
bertujuan untuk menciptakan pejabat publik yang amanah, siap melayani, berjiwa besar dan
menjadi teladan bagi masyarakat (Ismail, 2017b). Pejabat negara secara alamiah terikat
dengan nilai-nilai yang berada di masyarakat yang dituangkan kedalam norma hukum
sehingga dalam menetapkan kebijakan seorang pejabat publik diharuskan menerapkan etika
(Djamil & Djafar, 2016). Di samping itu, etika pemerintahan merupakan salah satu aspek yang
harus dipenuhi demi kepentingan umum, karena pejabat publik harus bertanggungjawab
atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat (Widiaswari, 2022). Dengan demikian,
untuk memenuhi tugasnya dalam LHKPN, penyelenggara negara atau wajib LHKPN perlu
mengimplementasikan etika pemerintahan dengan menunjukkan tindakan yang sesuai
dengan norma hukum yang ada. Sebagai pejabat publik, pelaporan harta kekayaan terikat
secara hukum karena beberapa peraturan yang ada di Indonesia. Sementara itu, kesadaran
diri untuk mengikuti peraturan tersebut dan tidak melakukan tindak kecurangan terikat
dengan etika sebagai aparat pemerintahan. Di sisi lainnya, regulasi yang mengatur mengenai
LHKPN ini harus dirancang sebaik mungkin agar dapat mendukung penyelenggara negara
untuk patuh LHKPN.
Dalam konteks etika pemerintahan, terdapat pengaturan terhadap perilaku
penyelenggara negara sehingga dalam penerapannya dapat memenuhi tugas dan fungsi
pelayanan kepada masyarakat (Endah, 2018). Pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara
negara sebagai bentuk pemenuhan tugas yang berlandaskan moral adalah bentuk
implementasi etika pemerintahan yang ideal. Dengan demikian, secara teoretis, etika
pemerintahan merupakan aspek dasar bagi para penyelenggara negara dan wajib LHKPN
untuk melakukan pelaporan harta kekayaan mereka. Dengan demikian, harapan masyarakat
akan transparansi para pejabat publik tersebut dapat terpenuhi.
Pihak-pihak yang perlu melaporkan kekayaannya melalui LHKPN ini adalah para
penyelenggara negara yang diatur oleh Undang-Undang No. 28 tahun 1999 yang diubah
dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Dimana penyelenggara negara tersebut meliputi pejabat negara yang bekerja di
lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, serta pejabat publik lainnya yang memiliki
peran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan peraturan tersebut, diatur bahwa
sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang untuk
melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan para penyelenggara negara, mendapatkan
laporan dan menetapkan apabila kemudian ditemukan aktivitas gratifikasi.
Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi para wajib LHKPN dalam melaporkan
harta kekayaannya dengan jujur dan menghindari tindak pidana korupsi. Pertama,
kurangnya akuntabilitas para penyelenggara negara atau wajib LHKPN sehingga banyak
menimbulkan kritik (Widiaswari, 2022). Kedua, rendahnya kualitas penyelenggaraan
pelayanan oleh penyelenggara negara yang menyebabkan ketidakselarasan dengan aturan
(Zega, 2018). Lebih jauh lagi, hal tersebut dapat memengaruhi kesenjangan terhadap etika
pemerintahan. Ketiga, lingkungan yang tidak mendukung untuk mengimplmentasikan etika
pemerintahan yang ideal karena rendahnya penerapan etika pegawai sehingga menghambat
zona integritas (Sucipto et al., 2020). Di samping itu, rendahnya penerapan etika pemerintahan
yang memengaruhi pelaporan LHKPN ini dapat pula disebabkan oleh lemahnya sinergitas
antara pemerintah dengan kepentingan masyarakat terutama dalam menyusun regulasi atau
kebijakan yang adaptif dan responsif (Berlinda Ayu Adeti & Charis Christiani, 2022).
Jurnal Wacana Kinerja | Volume 26 | Nomor 2 | November 2023 163
Jurnal Wacana Kinerja
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat diidentifikasi bahwa sebagian dari faktor
penghambat penerapan etika pemerintahan berasal dari internal individu yang
bersangkutan. Dengan demikian, para wajib LHKPN dalam hal memenuhi panggilan moral
berbentuk etika pemerintahan berfokus pada aspek internalisasi prinsip akuntabilitas dan
keterbukaan. Ditambah lagi, diperlukan lingkungan yang suportif untuk mempraktikkan
etika pemerintahan salah satunya dengan keberadaan role model, misalnya seorang pemimpin
yang berkarisma dan bertanggung jawab (Nazhiri, 2019a).
Dalam pelaporan LHKPN, terdapat beberapa kategori penerimaan yang wajib
dilaporkan. Pertama, dalam kategori penerimaan dari pekerjaanya sebagai seorang
penyelenggara negara. Dalam kategori ini meliputi penerimaan gaji dan tunjangan,
honorarium, bonus, penghasilan dari profesi serta penerimaan dari pekerjaan lainnya sebagai
penyelenggara negara. Kedua, dalam kategori penerimaan dari kekayaan yang telah
dimilikinya. Kategori ini meliputi beberapa sumber kekayaan seperti surat berharga maupun
hasil investasi, hasil usaha, hasil penjualan harta, bunga tabungan dan pendapatan kekayaan
lainnya. Ketiga, kategori pendapatan diluar dari kategori penghasilan pekerjaan maupun
penghasilan passive income yaitu penerimaan lainnya. Kategori ini meliputi sumber kekayaan
seperti penerimaan warisan, penerimaan hutang, penerimaan hibah, dan lain sebagainya.
Perlu dicatat bahwa apabila seorang penyelenggara negara atau wajib LHKPN memiliki
kekayaan yang bersumber dari kategori-kategori penerimaan tersebut, maka dalam LHKPN
yang bersangkutan perlu disertakan semua sumber penerimaan serta bukti atas kekayaannya
tersebut. Adapun aset yang dimaksud ternyata telah digadaikan, tetap harus dilaporkan
karena masih berupa aset wajib LHKPN (KPK, 2018).
Sehubungan dengan pelaporan penerimaan, penyelenggara negara dan wajib LHKPN
pun wajib melaporkan pengeluarannya. Adapun jenis pengeluaran yang dimaksud
digolongkan menjadi 3 kategori. Pertama, pengeluaran yang dikeluarkan secara rutin.
Kategori ini meliputi pengeluaran berupa biaya rumah tangga, biaya sosial (seperti zakat dan
sumbangan lainnya), pembayaran pajak dan lain sebagainya. Kedua, pengeluaran berupa
investasi dan passive income. Kategori pengeluaran ini dapat berupa transaksi pembelian aset
serta pemeliharaannya. Ketiga, pengeluaran lainnya seperti pengurusan waris, hibah, hutang
dan sebagainya. Adapun dokumen LHKPN ini harus dilaporkan secara berkala dalam
periode 1 tahun. Dimana, laporan tersebut meliputi harta kekayaan (serta transaksi
pengeluarannya) per tanggal 31 Desember tiap tahunnya dan dilaporkan kepada KPK paling
lambat 31 Maret di tahun berikutnya (KPK, 2018).
4.2 Pelaksanaan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Indonesia
Pelaporan harta kekayaan oleh para penyelenggara pemerintahan di Indonesia pada
dasarnya ditujukan agar dapat menghindari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, akhir-akhir
ini mengundang banyak kritik dari masyarakat. Salah satu contoh kasusnya adalah Anggota
DPRD Kalimantan Timur yang berdasarkan data tahun 2022 menjadi 10 besar yang tak patuh
LHKPN (Jawapos, 2023). Dengan adanya fenomena tersebut, DPRD Kalimantan Timur
sebagai sosok figur di masyarakat telah gagal memberikan contoh dan teladan. Berdasarkan
data tingkat kepatuhan dari 34 kementerian pada tahun 2022 pada Gambar 1, terdapat
beberapa kementerian memiliki tingkat kepatuhan yang rendah (Ahdiat, 2023). Berdasarkan
data tersebut, terdapat tiga kementerian yang tingkat kepatuhannya berada di bawah 50%
yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Luar Negeri dan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI. Artinya, ketiga
kementerian memiliki mayoritas ASN yang kurang mematuhi pelaporan LHKPN. Lebih jauh
164 Jurnal Wacana Kinerja | Volume 26 | Nomor 2 | November 2023
Shofi Siti Sholihah, Qothrunnada, Frida Nur Oktaviani dan Idil Akbar
lagi, pemerintah pusat harus memberikan perhatian lebih kepada ketiga kementerian tersebut
agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi-instansi tersebut. Di lain sisi,
Kementerian Kesehatan memiliki tingkat kepatuhan LHKPN paling tinggi di antara
kementerian lainnya , walaupun angka capaiannya tidak menyentuh 90 persen.
Gambar 1. Data Tingkat Kepatuhan LHKPN di 34 Kementerian Tahun 2023
Sumber: Goodstats Tingkat Kepatuhan LHKPN di Kementerian yang Ada di Indonesia (Ahdiat, 2023).
Data yang diperoleh dari KPK pada Tabel 1 terlihat bahwa tingkat kepatuhan LHKPN
per tanggal 31 Desember 2022 secara umum mencapai angka 98.36% dengan rincian sebagai
berikut.
Jurnal Wacana Kinerja | Volume 26 | Nomor 2 | November 2023 165
Jurnal Wacana Kinerja
Tabel 1. Data Kepatuhan LHKN Berdasarkan Lembaga di Tahun 2022
Bidang
Wajib
Lapor
Sudah
Lapor
Belum
Lapor
Pelaporan
(%)
Eksekutif
303,660
Yudikatif
Sudah
Belum
Lengkap Lengkap
Kepatuhan
(%)
298,897
4,763
98.43%
289,407
9,490
95.31%
19,273
19,023
250
98.70%
18,685
338
96.95%
Legislatif
20,004
19,032
972
95.14%
18,381
651
91.89%
BUMN/
BUMD
39,083
28,808
275
99.30%
38,240
568
97.84%
Total
382,020
375,760
6,260
98.36%
364,713
11,047
95.47%
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023.
Berdasarkan Tabel 1, pejabat negara yang bekerja di lembaga eksekutif memiliki
tingkat kepatuhan LHKPN sebanyak 95.31%. Dimana, sisa dari keseluruhan aparat di
lembaga eksekutif tersebut masih belum melaporkan dokumen LHKPN secara lengkap.
Capaian aparat di lembaga eksekutif tersebut berada di bawah lembaga yudikatif yang
mencapai 96.95%. Sementara itu, sektor BUMN dan BUMD memiliki capaian paling tinggi
dengan angka kepatuhan LHKPN 97.84%. Lembaga legislatif menjadi lembaga dengan
tingkat kepatuhan aparat terhadap LHKPN paling rendah, yakni 91.89%.
Data kepatuhan tersebut belum tentu mengindikasikan validitas laporan. Berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Dalilah dan Juwono (2022), bahwa capaian kepatuhan
LHKPN tersebut baru mencapai tingkatan transparansi. Kondisi idealnya adalah LHKPN ini
dapat mencapai tingkatan akuntabilitas. Dimana, untuk mencapai tingkatan tersebut
dibutuhkan proses verifikasi berkas oleh KPK. Sayangnya, upaya KPK tersebut belum
dibarengi dengan keseriusan pimpinan lembaga dan regulasi yang jelas (Dalilah & Juwono,
2022). Kurang tegasnya regulasi mengenai vonis dan hukuman bagi para pelanggar (bahkan
melakukan tindak pidana korupsi), membuat vonis tersebut tidak memberikan efek jera.
Dalam sudut pandang penerapan etika dan moral, kerentanan tersebut dapat dipahami
dengan terjadinya dilema moral, idealitas dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesi,
hingga relasi antara idealitas dengan profesi itu sendiri (Betresia et al., 2021).
Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPK No. 2 tahun 2020 telah mengatur sanksi bagi
penyelenggara negara yang tidak pelaporkan LHKPN. Berdasarkan peraturan tersebut, KPK
akan memberikan rekomendasi kepada atasan pihak terkait untuk memberikan sanksi
administrasi. Akan tetapi, peraturan tersebut dinilai kurang tegas karena atasan tersebut
hanya diberikan rekomendasi tanpa aturan lebih lanjut mengenai atasan yang tidak
menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Implementasi sanksi administrasi ini telah
diupayakan KPK dengan memberikan teguran kepada Kepala Instansi lembaga yang
memiliki tingkat patuh LHKPN yang rendah, serta pemberitaan publik bagi instansi yang
lalai dalam LHKPN agar publik dapat secara langsung mengawasinya. Berdasarkan hal
tersebut, implementasi sanksi administrasi ini masih bersifat filosofis karena tindakan sanksi
yang kurang tegas (Nazhiri, 2019b). Ketidaktegasan regulasi yang mengatur mengenai
LHKPN ini memengaruhi kepatuhan dan validitas dari LHKPN yang diberikan oleh para
penyelenggara negara dan wajib LHKPN. Lebih jauh lagi, lemahnya regulasi ini akan
166 Jurnal Wacana Kinerja | Volume 26 | Nomor 2 | November 2023
Shofi Siti Sholihah, Qothrunnada, Frida Nur Oktaviani dan Idil Akbar
berdampak pada illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah (Mahardhika,
2021). Dengan adanya peningkatan harta kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
sumbernya dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana (Sianturi, 2016).
4.3 Hal-hal yang Perlu Diperbaiki
Penyelenggara Negara
dalam
Sistem
Pelaporan Harta Kekayaan
Beberapa penelitian dilakukan untuk mengkaji hal-hal untuk memperbaiki sistem
pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara di Indonesia. Adapun hasil
pengamatan terhadap kasus yang beredar pun beragam. Montana dan Firmansyah (2022)
dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa dalam keberhasilan implementasi LHKPN,
peraturan penal (yang menitikberatkan pada tindakan represif) lebih harus dibebankan
kepada KPK. Hal tersebut dimaksudkan agar KPK dapat menanggulangi kasus-kasus korupsi
walaupun selama ini peraturan yang diarahkan secara represif itu masih berupa peraturan
non-penal. Bentuk-bentuk peraturan non-penal yang dimaksud berupa kampanya anti
korupsi, sosialisasi, dan bentuk-bentuk edukasi. Akan tetapi pendekatan tersebut dinilai tidak
begitu efektif. Sementara itu, LHKPN yang menjadi bagian adminstratif lebih memerlukan
peraturan non-penal (bersifat preventif). Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah
tindak pidana korupsi dalam hal ini berupa pengawasan yang ketat dalam sisi administratif
(Montana & Firmansyah, 2022).
Di sisi lain, meskipun Montana dan Firmansyah menilai bahwa upaya preventif
berupa sosialisasi dan kampanya anti korupsi telah dilakukan dengan baik, Harmono dkk
dalam penelitiannya menilai bahwa sosialisasi masih perlu dilakukan. Adapun sosialisasi
yang dimaksud yaitu teknis pelaporan yang saat ini menggunakan teknologi digital hingga
hal teknis seperti apa saja yang perlu dilaporkan menjadi konten utama yang perlu
disampaikan dalam sosialisasi LHKPN. Hal tersebut disebabkan oleh cara pengisian formulir
pelaporan harta kekayaan yang dinilai sebagai kendala (Harmono et al., 2020).
Menurut Palma dkk terdapat setidaknya dua hal yang perlu diperhatikan dalam
merevitalisasi LHKPN. Pertama, diberlakukannya aturan mengenai periodisasi pelaporan
LHKPN oleh wajib LHKPN. Adanya urgensi untuk mendeteksi perkembangan kekayaan
para pejabat publik agar dapat terdeteksi apabila ada kejanggalan. Dokumentasi
perkembangan kekayaan tersebut dapat dilakukan secara berkala yaitu pada saat
penyelenggara awal menjabat, dalam waktu menjabat dan akhir masa jabatan. Kedua, upaya
revitalisasi LHKPN pun dapat dilakukan dengan perbaikan fungsi komisi yang awalnya
hanya memeriksa, kemudian dapat pula melakukan verifikasi berkas pendamping LHKPN
(Palma et al., 2014). Hal ini diperkuat dengan temuan Harmono dkk dalam penelitiannya
bahwa dalam UU No. 28 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara eksplisit lembaga mana yang
melakukan pemeriksaan dan pengecekan akan pengumuman LHKPN hingga pemberian
sanksi kepada penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran LHKPN. Ditambah lagi,
UU No. 30 Tahun 2002 tidak memberikan kepastian bagi KPK dalam penegakkan sanksi bagi
penyelenggara negara yang melanggar dalam pelaporan harta kekayaannya (Harmono et al.,
2020).
Berdasarkan hasil diskusi sebelumnya, dapat dilihat bahwa permasalahan kepatuhan
LHKPN dapat pula berawal dari sisi etika pemerintahan para penyelenggara negara atau
wajib LHKPN maupun regulasi yang masih lemah. Untuk meningkatkan kesadaran beretika
oleh para penyelenggara negara dapat dilakukan melalui penekanan kode dan nilai-nilai
mengenai aturan yang telah ditetapkan. Dalam upaya ini juga bersinggungan dengan
tahapan untuk mempertegas konsekuensi dalam melanggar peraturan yang ada. Harapannya
Jurnal Wacana Kinerja | Volume 26 | Nomor 2 | November 2023 167
Jurnal Wacana Kinerja
dengan tegasnya hukuman atas pelanggaran LHKPN ini secara etis akan menimbulkan
pertimbangan yang panjang dan mendalam untuk melakukan tindak kejahatan (Pope, 2015).
Hal tersebut menjawab permasalahan mengenai ketegasan dan kepastian hukum. Dengan
mempertegas dan memperjelas kepastian hukum terutama yang berkenaan dengan sanksi
administratif, berdasarkan teori ini maka dapat diupayakan untuk mencapai kepatuhan
LHKPN yang dibarengi dengan data yang valid oleh seluruh wajib LHKPN.
Pendekatan etika pemerintahan yang dapat membantu memperbaiki sistem
pelaporan harta kekayaan penyelenggara pemerintahan yaitu dengan melakukan audit
terhadap pelaksanaan etika pemerintahan oleh para pejabat publik. Langkah ini merupakan
upaya mitigasi terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap etika. Lebih jauh lagi, melalui
upaya ini dapat berpotensi menciptakan konsep good governance di berbagai instansi
pemerintahan (Setiawaty, 2019). Hal ini sejalan dengan yang telah didiskusikan sebelumnya
bahwa untuk menciptakan kondisi dimana para wajib LHKPN mematuhi peraturan dan
melaporkan data harta kekayaan yang valid, diperlukan kondisi yang mendukung dan
membuat pejabat publik merasa diawasi.
Terakhir, dalam teori etika pemerintahan, untuk mendukung implementasinya
dibutuhkan lingkungan yang mendukung seperti adanya role model hingga sesama
penyelenggara negara yang menunjukkan sikap patuh. Upaya yang dapat dilakukan yaitu
dengan melakukan reformasi birokrasi. Dimana, di dalamnya meliputi optimalisasi dalam
monitoring para pejabat publik (Wildan et al., 2023). Dengan demikian, upaya peningkatan
etika pemerintahan untuk menciptakan kepatuhan dalam LHKPN dapat dicapai. Dengan
adanya lingkungan yang mendukung pelaksanaan monitoring dengan penyediaan zona
integrasi dan patuh hukum akan berpotensi untuk meningkatkan implementasi etika
pemerintahan dalam hal pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.
5. PENUTUP
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN merupakan bentuk
pelaporan bagi penyelenggara negara terkait harta kekayaan. LHKPN menjadi bagian dari
kewajiban penyelenggara negara. Kewajiban tersebut tentu harus dipatuhi oleh
penyelenggara negara sebagai bentuk menegakkan kode etik. Penegakkan kode etik dalam
lingkup penyelenggaraan pemerintahan merupakan perwujudan dari etika dan moral dalam
pemerintahan. Dengan begitu, akan mewujudkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan,
sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan berlangsung lebih baik.
Akan tetapi, pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara pemerintahan
dikategorikan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya
akuntabilitas dari para penyelenggara negara, kualitas etika penyelenggara yang rendah,
lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan etika pemerintahan yang baik, dan lemahnya
regulasi atau kebijakan. Padahal, jika etika pemerintahan dijunjung tinggi oleh penyelenggara
negara, maka pejabat publik akan merasa bertanggung jawab atas kepercayaan yang
didapatkan olehnya melalui masyarkat. Eksistensi dari pelaporan harta kekayaan
penyelenggara negara itu sendiri adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi
oleh pejabat publik.
Pelaksanaan pelaporan LHKPN belum berjalan dengan baik terlihat dari capaian
kepatuhan penyelenggara negara dalam memberikan LHKPN. Kepatuhan LHKPN di
Indonesia masih pada tingkat transparansi, yang mana seharusnya mencapai tingkat
akuntabilitas. Peningkatan capaian menjadi akuntabilitas membutuhkan verifikasi oleh KPK,
tetapi upaya KPK dalam melakukan hal tersebut tidak dijalankan dengan regulasi yang jelas.
168 Jurnal Wacana Kinerja | Volume 26 | Nomor 2 | November 2023
Shofi Siti Sholihah, Qothrunnada, Frida Nur Oktaviani dan Idil Akbar
Regulasi yang mengatur mengenai LHKPN yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan
Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan
Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Dalam regulasi tersebut,
penyelenggara yang tidak melaporkan LHKPN hanya sebatas diberi sanksi administratif.
Lebih lanjut, Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020 mengatur bahwa sanksi administrasi akan
diberikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh KPK kepada Kepala Instansi terkait.
Akan tetapi, implementasi aturan tersebut masih bersifat filosofis. Hal tersebut menunjukkan
bahwa regulasi yang mengatur mengenai LHKPN masih belum tegas. Meskipun jika
dinyatakan bahwa adanya indikasi peningkatan kekayaan secara tidak sah yang
menjadikannya sebagai tindak pidana korupsi oleh KPK tidak memberikan efek jera karena
lemahnya ketegasan terhadap vonis dan hukuman bagi yang melanggar.
Terdapat beberapa hal yang seharusnya dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem
pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Antara lain untuk menguatkan tugas KPK
karena keberhasilan implementasi dari LHKPN dalam tindakan represif berupa peraturan
penah harus dititikberatkan kepada KPK. Diperlukan pula sistem pengawasan LHKPN yang
lebih ketat dari sisi administratif untuk memilah dokumen LHKPN yang belum lengkap serta
tindak lanjut kepada penyelenggara negara terkait secara tegas. Pemerintah harus
mempertegas serta memperjelas regulasi yang berlaku, sehingga sanksi bagi penyelenggara
negara yang melanggar terkait laporan harta kekayaannya dapat ditindak dengan tegas. Etika
dalam pemerintahan pun perlu dijunjung tinggi agar membantu dalam memperbaiki sistem
pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara. Selain itu, diperlukan sosialisasi
mengenai teknik pelaporan LHKPN khususnya saat ini yang sudah menggunakan teknologi
digital.
DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna, Ed.). Syakir Media Press.
Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode
Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Jurnal Edumaspul, 6(1), 974–980.
Ahdiat, A. (2023). Ini Kementerian yang Paling Patuh LHKPN. Databoks.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/03/ini-kementerian-yangpaling-patuh-lhkpn
Berlinda Ayu Adeti, & Charis Christiani. (2022). Reformasi Administrasi dan Birokrasi
Pemerintahan Daerah Dalam Menigkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. Jurnal
Media Administrasi, 7(1), 40–48. https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.62
Betresia, A., Situmeang, S. W., Verdina, P., Jannah, L. M., & Oktafia, E. (2021). Korupsi
Bantuan Sosial COVID-19: Analisis Implementasi Etika Normatif Pejabat Publik di
Indonesia COVID-19. Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(2), 138–154.
https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i2.13126
Brady, M. E. (2015). Adam Smith’s Definition of Uncertainty and His Application of His Uncertainty
Concept in Part I, Chapter XI of the Wealth of Nations. 1–23.
CNN Indonesia. (2023a). Data LHKPN: 13 Ribu Pegawai Kemenkeu Belum Lapor Harta Kekayaan.
CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230223091738-12916768/data-lhkpn-13-ribu-pegawai-kemenkeu-belum-lapor-harta-kekayaan
Jurnal Wacana Kinerja | Volume 26 | Nomor 2 | November 2023 169
Jurnal Wacana Kinerja
CNN Indonesia. (2023b). Rafael Alun Tersangka Pencucian Uang, KPK Dalami LHKPN. CNN
Indonesia.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230510144816-12947801/rafael-alun-tersangka-pencucian-uang-kpk-dalami-lhkpn
Dalilah, E., & Juwono, V. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi
Integritas :
Jurnal
Antikorupsi,
7(2),
Program.
311–324.
https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.861
Darwin, P. (2012). Money laundering: cara memahami dengan tepat dan benar soal pencucian uang.
Sinar Ilmu.
Djamil, M. N., & Djafar, T. M. (2016). Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Bersih. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, 12(01), 1757–
1768.
Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu
Pemerintahan, 4(1), 141–151.
Gabriela, Antow, D. T., & Bawole, H. Y. A. (2023). Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi. Lex Administratum, 11(04), 1–12.
Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kualitatif. In CV. Pustaka Ilmu.
Harmono, D., Sukarna, K., Sulistyani, D., & Junaidi, M. (2020). Kewajiban Pelaporan Harta
Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara. Jurnal Usm Law Review, 3(2), 296.
https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2823
Ingnuan, Y. V., & Lutfi, M. (2018). Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (
Lhkpn ). 8, 131–144.
Ismail. (2017a). Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara
Pemerintahan. Sosiohumanitas, XIV(2), 168.
Ismail. (2017b). Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara
Pemerintahan. Sosiohumanitas, XIV(2), 168.
Jawapos. (2023). Masuk 10 Besar Tak Patuh Lapor LHKPN, Anggota DPRD Kaltim Gagal Memberi
Teladan. Jawapos. https://kaltimpost.jawapos.com/utama/17/04/2023/masuk-10besar-tak-patuh-lapor-lhkpn-anggota-dprd-kaltim-gagal-memberi-teladan
KPK. (2015). Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (1st ed.).
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan
Komisi Pemberantasan Korupsi.
KPK. (2018). Frequently Asked Questions ( FAQ ) Frequently Asked Questions ( FAQ ).
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi
Pemberantasan Korupsi.
KPK. (2023). Kepatuhan LHKPN. https://www.kpk.go.id/id/statistik/lhkpn/menukepatuhan-lhkpn
Lindawati, S., & Hendri, M. (2016). Penggunaan Metode Kualitatif untuk Analisis Strategi
Pengembangan Kepariwisataan Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Seminar
Nasional APTIKOM (SEMNASTIKOM, 833–837.
M, F., & Kandar, I. (2022). Praktik Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Indonesia Dan
Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Penegak Hukum Di Indonesia. Khazanah
Multidisiplin, 3(1), 64–81. https://doi.org/10.15575/kl.v3i1.17170
Mahardhika, V. (2021). Strengthening Lhkpn: Prevention of Illicit Enrichment in Efforts To
Eradicate Corruption. Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 2(2), 66–73.
https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16429
Maheswara, M. Y. H. (2022). Tinjauan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Dalam Kaitannya
dengan Korupsi di Instansi Pemerintahan. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(1), 826–840.
170 Jurnal Wacana Kinerja | Volume 26 | Nomor 2 | November 2023
Shofi Siti Sholihah, Qothrunnada, Frida Nur Oktaviani dan Idil Akbar
Montana, B., & Firmansyah, H. (2022). Kebijakan Preventif Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Melalui Pendekatan Non-Penal. Jurnal Hukum Adigama, 5, 106–112.
Nazhiri, A. F. (2019a). Implementasi Sanksi Administrasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara
Negara Terhadap Terciptanya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Nazhiri, A. F. (2019b). Implementasi Sanksi Administrasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan
Negara terhadap Terciptanya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. UIN Syarif Hidayatullah.
Palma, A. K., Abid, L., Martini, S., Alim, H., & Diansyah, F. (2014). Implementasi dan Pengaturan
Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia.
Pope, K. S. (2015). Steps to Strengthen Ethics in Organizations: Research Findings, Ethics
Placebos, and What Works. Journal of Trauma and Dissociation, 16(2), 139–152.
https://doi.org/10.1080/15299732.2015.995021
Setiawaty, A. (2019). The Urgency of Guarding Ethical Climate in Government Through Ethics
Audit. 1–8. https://doi.org/10.4108/eai.27-4-2019.2286785
Sianturi, R. H. (2016). Kriminalisasi Illicit Enrichment dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi di Indonesia. Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Inovasi oleh Perguruan
Tinggi dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN, 33–43.
Sucipto, A., Remmang, H., & Saleh, H. (2020). Pengaruh Etika Pegawai, Pelayanan Publik dan
Reformasi Birokrasi Terhadap Penerapan Zona Integritas pada Lapas Makassar.
Indonesian Journal of Business and Management, 2(1), 13–15.
Sulistyo, P. D., Wulan, M. K., & Saptowalyono, C. A. (2023). LHKPN Jadi Pintu Masuk Ungkap
Korupsi. Kompas. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/15/lhkpn-jadipintu-masuk-ungkap-korupsi
Supratiknya, A. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dalam Psikologi. Universitas
Sanata Dharma.
Suryono, A. (2017). Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Progresif
sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi. Prosiding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama
Majelis Hukum Dan HAM PWM Jateng), 297–308.
Sutmasa, Y. G. (2020). Etika ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Jurnal Ilmiah
Cakrawarti, 2(1), 19–29. https://doi.org/10.47532/jic.v2i1.116
Widiaswari, R. R. (2022). Etika Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di
Indonesia. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 16(2), 600.
https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.922
Wildan, A. S., Firdausijah, R. T., & Alamsyah, K. (2023). Strategy for Improving the
Performance of Government Apparatuses in the National Unity and Politics Agency of
West Java Province. Central European Management Journal, 31, 182–189.
https://doi.org/10.57030/23364890.cemj.31.1.18
Zega, Y. (2018). Analisis Penerapan Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli. Jesya (Jurnal Ekonomi &
Ekonomi Syariah), 1(2), 99–104. https://doi.org/10.36778/jesya.v1i2.24
Jurnal Wacana Kinerja | Volume 26 | Nomor 2 | November 2023 171
Jurnal Wacana Kinerja
172 Jurnal Wacana Kinerja | Volume 26 | Nomor 2 | November 2023