JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 1 No.1 JANUARI 2016
ISSN : 2502-0900
DINAMIKA REPRESENTASI PERAN POLITIK BUNDO KANDUANG
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI MODEREN DARI
REPRESENTASI SUBSTANTIF MENUJU REPRESENTASI
FORMAL DESKRIFTIF
Amaliatulwalidain1)
1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri
Jl Jend. Sudirman No. 629 KM. 4 Palembang
Email : amaliatulwalidain@yahoo.co.id 1)
ABSTRACT
This study focuses on the representation and political role Bundo Kanduang in Nagari government system. Post back to
the village government, through the Regional Regulation No. 9 of 2000 on the Principles of system of village government,
in accordance with the policy, which instructed about the representation Bundo Kanduang as part of the political system
in the village, bahwasannya provide opportunities for role Bundo Kanduang to sit in formal government institutions in
villages namely Bamus institutions and BMAS. Formal representation Bundo Kanduang today, experienced a shift in the
role, as the two major constraints, among others, the non-functioning (vacuum) Institutional Bundo Kanduang as the
basis of empowerment and increase political awareness Bundo Kanduang in Nagari, due to the dilemma of culture shock,
to changing circumstances politics come to give effect to the erosion of the locality indigenous Minangkabau, and also
very minimal attention from Sthokeholder the sustainability Institutional Bundo Kanduang, because of political
understanding and sruktur politics in Nagari, generally is still held and dominated by men, so it is still difficult to
providing a fitting representation space for Bundo Kanduang, and it makes sense to representation and the role of Bundo
Kanduang until now have only been in the formal level descriptive.
Keywords : Political Representation, Role Bundo Kanduang, Government Nagari
anak perempuan sebagai penerus generasi. Dahulu
perempuan Minang yang menyandang predikat sebagai
Bundo kanduang banyak mempunyai kelebihan, tidak
hanya berperan sebagai ibu di sebuah Rumah Gadang,
selain mempunyai tanggung jawab penuh terhadap
kepemilikan harta pusaka serta kaumnya, Bundo
kanduang juga dituntut harus paham terhadap adat
istiadat didalam Nagarinya. Dengan posisinya yang
demikian wajar saja apabila Bundo kanduang secara tidak
langsung mempunyai peranan signifikan di dalam Nagari
dan kaumnya.
Diantara peranan-peranan penting tersebut, Bundo
Kanduang juga turut memainkan peran dalam
menentukan sukses dan gagalnya pelaksanaan
keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam
posisi mereka sebagai mamak (paman dari pihak ibu), dan
penghulu (kepala suku). Walaupun kekuasaan dipegang
oleh Penghulu, karena adat tidak membolehkan
perempuan untuk memimpin, tetapi saja segala keputusan
dan kebijakan menyangkut Nagari harus mendapat
legitimasi dari Bundo kanduang, karena sebagian
masyarakat Minang percaya, segala keputusan
menyangkut Nagari akan menjadi sah dan bijaksana
apabila mendapat izin terlebih dahulu dari Bundo
kanduang. (Mina Elfira, 2002). Pada kondisi-kondisi
tertentu,
perempuan
di
Minangkabau
dapat
mempergunakan hak vetonya terhadap suatu keputusan
kaum. Terutama bila penghulu atau kepala kaum mereka
tidak menjalankan fungsinya dengan baik .Pada masa
sebelum masuknya intervensi baik dari pemerintah
1. Pendahuluan
Nagari sebagai wilayah pemukiman penduduk yang
mempunyai pemerintahan sendiri, sudah ada jauh
sebelum masuknya bangsa Belanda atau bangsa Eropa
lainnya ke Indonesia. Pemerintahan Nagari pada mulanya
merupakan pemerintahan adat. Tiap-tiap Nagari memiliki
suku dan pemimpin-pemimpin kelompok Matrilineal
lainnya yang mengatur ketentuan adat. Jumlah dan
komposisi pemerintahannya disesuaikan dengan tradisi
adat masing-masing Nagari. Pemerintahan Nagari dahulu,
prakteknya berjalan sesuai dengan demokratis yang
berdasar dan berakar pada tradisi adat yang mendapat
dukungan oleh masyarakatnya. (Asmawi 2006 : 76-77)
Hingga kini Nagari, tetap ada, walaupun sudah
banyak mengalami perubahan dan tidak sama lagi dengan
keadaan Nagari sebelumnya, Nagari dan dengan segala
macam kompleksitas yang ada. Salah satu unsur budaya
lokal tidak bisa dilepaskan dari kultur adat Minangkabau
yang berpijak pada sistem Martilinealnya adalah
keberadaan Bundo kanduang. Dapat dikatakan bahwa
‘sistem Matrilineal’ merupakan salah satu aspek utama
dalam mendifinisikan identitas Minangkabau. Dampak
dari aplikasi prinsip-prinsip matrilineal ini (garis
keturunan dan harta warisan diturunkan melalui garis
ibu), makanya, kaum perempuan Minangkabau memiliki
status istimewa dan dapat memainkan peranan yang
cukup signifikan di dalam komunitas mereka. Istilah
Bundo kanduang dalam masyarakat Minang adalah
panggilan kepada ibu sebagai penarik garis keturunan
Matrilineal yang diwariskan secara turun temurun kepada
1
JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 1 No.1 JANUARI 2016
ISSN : 2502-0900
dibentuk pada masa Orde Baru, adalah karakter
perempuan sebagai stateibuism (Indrasari, 2006 : 283),
dimana kaum perempuan, diwajibkan hanya berada di
dalam tataran domestik saja dengan menjadi ibu yang baik
serta istri yang mendukung penuh karier suami.
Perempuan sengaja mindset pada urusan rumah tangga
dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya.
Kemudian ketika pemerintahan Orde baru runtuh, dan
digantikan dengan pemerintahan Reformasi, semangat
menggantikan sruktur kekuasaan politik warisan Orde
baru menjadi tuntutan sentral dalam memaknai pergantian
kepempimpinan tersebut. Tuntutan reformasi disegala
bidang dan sektor kehidupan sosial politik menjadi
tuntutan paling krusial yang diinginkan segenap rakyat
Indonesia, termasuk juga tuntutan desentralisasi dan
otonomi daerah, sebagai bentuk pembebasan belenggu
orde baru , kemudian dengan lahirnya UU No 22 Tahun
1999 tentang otonomi daerah, yang memberikan
kesempatan setiap daerah di Indonesia untuk
mengembangkan potensi daerahnya masing-masing
dengan kewenangan untuk mengatur
sendiri
pemerintahan, dengan landasan dari undang-undang
tersebut, akhirnya pemerintahan daerah Sumatera Barat,
sepakat untuk kembali kepada sistem pemerintahan
Nagari seperti dahulu, dengan menghidupan lagi identitas
lokal yang pernah dimiliki dan mengkontruksikan lagi
konsep Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Salah satu pilar penting yang melatarbelakangi
lahirnya kaedah-kaedah dalam UU No 22 Tahun 1999,
terkandung asumsi pokok, bahwa peran serta masyarakat
dari semua lapisan merupakan tiang penyangga bagi
terselenggaranya pemerintahan otonomi yang sesuai
dengan demokrasi, pemerataan dan keadilan (Sari Murti
W, 2001 : 42). Termasuk juga peran yang diberikan untuk
perempuan dalam keterlibatan dan partisipasi terhadap
kehidupan politik. Dalam Perda No 9 tahun 2000, sebagai
landasan hukum yang mengatur secara penuh unsur-unsur
pendukung kehidupan sistem politik di Nagari, termasuk
juga mengatur tentang keterlibatan dari keterwakilan dari
institusi-institusi adat lokal yang ada di Nagari, pada
pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan formal di
Nagari, dengan tujuan untuk membangun lagi citra
pemerintahan Nagari sesuai dengan rumusan Adat
Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Dengan didasarkan Perda tersebut, pokok-pokok
pemerintahan Nagari, mulai direspon dan dilaksanakan
oleh setiap Kabupaten yang ada di Minangkabau, format
Nagari tidak lagi berdasarkan watak pola pemerintahan
tradisional
Nagari
yang
lama,
akan
tetapi
menggabungkan pada corak the local state yang
menyatukan antara negara, agama, dan adat. Bentuk
kepemimpinan juga mengalami perubahan, pemimpin
Nagari bukan lagi terletak pada bentuk kekuasaan adat
oleh Penghulu, akan tetapi pemimpin Nagari (Wali
Nagari) dipilih secara langsung (direct election) oleh
masyarakat Nagari, tujuannya agar pemerintahan bisa
langsung dikontrol oleh masyarakatnya. (Erwin, 2006 :
233)
Semenjak Reformasi bergulir, corak demokrasi dan
adat begitu kental menggiringi proses kehidupan
Kolonial ataupun pemerintahan Orde Baru, peran Bundo
kanduang di Nagari masih bersifat otonom dan mandiri,
Bundo Kanduang tidak hanya berpengaruh dan menjadi
rujukan dalam setiap pengambilan keputusan dan
kebijakan adat, tetapi juga Bundo kanduang memiliki
fungsi kontrol yang kuat untuk menjaga nilai-nilai adat di
nagari agar
tetap sesuai dengan tatanan alam
Minangkabau
Setelah terjadi perubahan dari Nagari ke desa sesuai
dengan UU No 5 Tahun 1979, yang menyebabkan
penamaan, sistem, orientasi dan filosofi, bergeser dari
kemandirian
(indepedensi)
ke
ketergantungan
(dependensi), dari demokrasi ke birokrasi, dari populis ke
etatisme dan dari sistem tribal ke sistem nasional. Dengan
hilangnya Nagari sebagai unit pemerintahan terendah,
hilang pula prinsip keterpaduan unit pemerintahan adat
dan formal seperti yang menjadi ciri khas dari
pemerintahan Nagari selama ini (Suryanef & Rafni, 2005:
352). Dengan menghilangkan peran-peran tertentu dari
perangkat adat yang dulunya menjadi basis pemimpinan
dalam sruktur adat di Nagari.
Akibatnya unsur-unsur perangkat adat, termasuk juga
Bundo kandung Kesemuanya dilembagakan dalam satu
kesatuan, yaitu pada Lembaga Kerapatan Adat Alam
Minangkabau ( LKAAM ) pada tahun 1983 yang dibentuk
oleh pemerintah Orde Baru, sebagai organisasi yang
bertujuan untuk mengakomodir nilai-nilai adat selaras
dengan ideologi Pancasila, dan pada akhirnya
menyebabkan nilai-nilai adat sama sekali tidak berfungsi
sebagaimana mestinya, karena itu peranan dan fungsi
Bundo kanduang tiba-tiba juga ikut terhenti, selain di alih
fungsikan ke dalam bendera LKAAM, keberadaan Bundo
kanduang yang mengalami peminggiran orientasi peran,
akibat diinstitusikannya Bundo Kanduang menjadi
sebuah lembaga perkumpulan perempuan Minang yang
digerakkan hanya demi kepentingan pemerintah.
Dilembagakannya Bundo Kanduang, malah semakin
membatasi partisipasi dan sikap kritis perempuan dalam
mengelolah dan memperhatikan aspek kehidupan adat di
Minangkabau. Di bawah kendali dan kontrol pemerintah
orde baru, setiap keputusan menyangkut adat tidak lagi
bisa dimusyawarahkan seperti dahulu, karena setiap
keputusan harus disesuaikan dengan keputusan
pemerintah pusat. Ditambah hirarkis kepemimpinan serta
kebijakan juga tidak memberi ruang lagi kepada Bundo
Kanduang, Sehingga Bundo kanduang tidak lagi menjadi
sumber kebijakan, justru sasaran kebijakan (Jurnal
Perempuan, 2005). Apabila dulunya, Bundo Kanduang
mempunyai akses dan kontrol aktif di tengah kaumnya
secara nyata dalam memperjuangkan berbagai
kepentingan,
terutama
menyangkut
kepentingan
perempuan sesuai dengan fungsi dan hak nya di dalam
Nagari, maka ketika Orde Baru, semua hal menyangkut
itu, tidak ada lagi.
Pemerintah Orde baru,tidak memberikan peluang
sama sekali terhadap hak politik perempuan, karena
seolah politik bukanlah kegiatan yang mudah dilakukan,
terutama oleh kaum perempuan, karena politik memiliki
citra yang diasosiasikan penuh dengan intrik, keras, dan
lebih bersifat maskulin. Citra perempuan,yang sengaja
2
JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 1 No.1 JANUARI 2016
ISSN : 2502-0900
terhadap keberadaan penting dari Bundo Kanduang
sebagai identifikasi bagi keberadaan seorang Ibu yang
mempunyai kekuasaan tiada tanding, seorang Ibu yang
bijaksana dan mengayomi, yang tidak dapat dipisahkan
dari kehidupan masyarakat Minangkabau baik dalam
ranah publik maupun privat. Kaba ini menampilkan sosok
Bundo Kanduang sebagai seorang perempuan yang
dipercaya oleh masyarakat Minangkabau sebagai raja
pertama kerajaan Pagaruyung dan diakui sebagai figur
yang meletakkan dasar-dasar sistem pemerintahan
Minangkabau yang berlandaskan agama Islam dan adat
matrilineal. (Mina Elfira, 2011)
Seperti yang dikatakan Evelyn Blackwood (1995 :
26), bahwa kemudian Bundo Kanduang menjadi figur
yang memiliki kekuatan bahasa tersendiri di
Minangkabau, yang tercermin melalui ’Kaba’ dan cerita
sastra lainnya, yang berpengaruh terhadap sruktur
masyarakat matrilinealnya, kepada pencitraan turun
temurun kepada perempuan Minang yang bersamaan
diidentikkan dengan Bundo Kanduang, yang mempunyai
sifat, kuat, nurture dan bijaksana.
Begitu pula yang terjadi dalam masyarakat
Minangkabau, sosok Bundo Kanduang yang dari awal
sudah dipahami memegang peranan penting dalam
sruktur matrilineal, kemudian ikut berpengaruh terhadap
beberapa fungsi dan peranan umum kaum perempuan
yang diatur sedemikian rupa dalam adat istiadat
Minangkabau.. Adapun Peran dari Bundo Kanduang
berdasarkan pada sifatnya, adalah sebagai berikut :
a. Penentu Garis Keturunan
b. Limpapeh Rumah Gadang ( Penjaga dalam rumah
gadang )
c. Sumarak Dalam Nagari, Hiasan Dalam Kampung (
Penyemarak dalam Nagari)
masyarakat di Nagari yang sesuai pada landasan Adat
Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sebagai
upaya menghidupkan kembali identitas kultural yang
sudah lama terpendam, termasuk juga memberi peluang
lagi keterlibatan Bundo Kanduang, untuk berkontribusi
pada upaya pembangunan Nagari, di dalam Perda No 9
Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari, dinyatakan
bahwa peranan Bundo Kanduang sebagai mitra
pemerintahan Nagari, merupakan faktor penting yang
tidak dapat dipisahkan dari unsur pemerintahan Nagari
sekarang, melalui Perda
tersebut, secara normatif
memberi pengaruh kepada keberadaan kembali Institusi
Bundo Kanduang yang identik sebagai representasi kaum
perempuan di Minangkabau. Maka berdasarkan latar
belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini,
adalah ’Bagaimana representasi serta peranan dari
Institusi Bundo Kanduang dalam Sistem Pemerintahan
Nagari Moderen’.
2. Pembahasan
1. Representasi Bundo Kanduang Dalam Tinjauan
Historis
Secara umum, Perempuan adalah bagian dari civil
society yang merupakan unsur pokok dalam setiap
perubahan baik sosial dan politik, Dalam tataran sistem
Matrilineal di Minangkabau, secara normatif, keberadaan
kaum perempuan atau biasa yang disebut dengan Bundo
Kanduang, tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial,
ekonomi, budaya maupun politik, karena aspek tersebut
telah memberikan kedudukan dan ruang tersendiri bagi
perempuan Minang untuk berperan dalam setiap dimensi
kehidupan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana
representasi Bundo Kanduang di Ranah Minang dan
bagaimana perannya dalam setiap perubahan sosial dan
politik di Minangkabau, maka selanjutnya akan
dipaparkan dalam Pembahasan ini.
Sampai dengan hari ini, penamaan atau panggilang
Bundo kanduang terhadap perempuan di Minangkabau,
masih dipakai hingga sekarang. Menurut catatan sejarah,
baik yang dilustrasikan dan diekspresikan lewat pepatah
adat atau tradisi sejarah (Kaba) (Sjahmunir, 2006 : 201)
serta cerita kepahlawanan (Tambo), panggilan Bundo
Kanduang,
berawal
dari
legenda
masyarakat
Minangkabau tentang keberadaan seorang Raja
perempuan di istana Pagaruyung kala itu, yang sangat
berpengaruh, yang ceritanya berkembang dari mulut ke
mulut, atau ada versi lain yang mengatakan bahwa dahulu
Minangkabau Bundo Kanduang adalah ibu dari seorang
Raja yang bernama Dang Tuangku, untuk urusan
kekuasaanya,
Dang
Tuangku
bersandar
pada
kebijaksanaan ibunya ( Bundo Kanduang) sehingga Dang
Tuangku sangat segan dan menghormati ’Ibu’ nya,
sebagai perwujudan kendali sistem matrilineal yang
menempatkan ’Ibu’ sebagai Bundo Kanduang yang lebih
berkuasa ’Ambun Puro Aluang Bunian’ (pemegang,
pemelihara kunci harta kekayaan kaumnya, sehingga
diibaratkan sebagai Limpapeh Rumah Nan Gadang).
Dalam’Kaba Cinduo Mato’, cerita tentang Bundo
Kanduang, begitu melegenda di dalam budaya matrilineal
masyarakat Minang sampai dengan hari ini, kepercayaan
2. Representasi Substantif Bundo Kanduang Sebelu
Kemerdekaan
Di awali pada masa sebelum kemerdekaan, kehidupan
Nagari di Minangkabau sangat kental sekali dengan corak
adat. Di masa itu, dikenal dengan pemerintahan adat
tradisional, dengan konsep Adat Basandi Syarak, Syarak
Basandi Kitabullau, unsur pimpinan pemerintahan
menjalankan adat sebagai undang-undang yang mengatur
tatanan kehidupan masyarakat secara adat, yang berlaku
hanya kententuan adat sebagai undang-undang yang
merupakan hukum dalam kehidupan masyarakat Minang
waktu itu.
Dalam membuat produk hukum adat tersebut, sesuai
dengan iklim sistem pemerintahan Nagari tradisional kala
itu.Segala kebijakan di Nagari, terutama yang terkait
dalam proses perumusan kebijakan terlebih dahulu harus
dikonsultasikan kepada para Bundo Kanduang dari
masing-masing persukuan yang ada, melalui suatu
musyawarah adat untuk menentukan baik dan tidaknya
kebijakan tersebut apabila diterapkan di Nagari, karena
kehidupan di Nagari menyangkut kehidupan dari masingmasing suku dan kaum, maka segala kebijakan yang
menyangkut setiap kaum, muaranya ada pada kebijakan
Bundo Kanduang yang mewakili suku
Fungsi dan peranan Bundo kanduang ketika itu, secara
ideal telah dijelaskan sebelumnya diatas, dimana terkait
3
JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 1 No.1 JANUARI 2016
ISSN : 2502-0900
sebagai salah satu pelaku dalam sistem pemerintahan
Nagari.
Akibatnya menyebabkan kepentingan-kepentingan
adat menjadi terpinggirkan. Melembagakan semua
perangkat adat termasuk juga Bundo Kanduang menjadi
sebuah institusi, tentu ketika itu hadirnya Institusi tidak
terlepas sebagai alternatif kepentingan di tengah solusi
yang ditimbulkan oleh pemerintahan Orde Baru. Bundo
Kanduang kemudian secara resmi, tergabung dalam
Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)
pada tahun 1983. LKAAM sendiri dibentuk sebagai
lembaga yang mengakomodir semua institusi-institusi
adat dalam satu kesatuan, dan secara hirarkies jenjangnya
berada pada tingkat propinsi hingga kecamatan, yang
diorganisir dibawah pengawasan pemerintah Orde baru.
Payung LKAAM dijadikan sebagai sarana yang bertujuan
untuk menggabungkan prinsip-prinsip adat menjadi
selaras dengan ideologi Pancasila (Renske Biezeveld,
2005: 224). Pada perjalanan selanjutnya justru ideologi
negara sangat dominan berperan dalam pemerintahan di
Minangkabau, sebaliknya pemerintah Orde Baru lebih
mengakaomodir dan mengarahkan
perangkat adat
sebagai basis kekuatan politik Orde Baru di Ranah
Minang.
Eksistensi institusi Bundo kanduang setelah
dilembagakan, juga menjadi bidikan politik Orde Baru
sebagai sarana dalam memobilisasi kaum perempuan
Minang untuk mendukung program pemerintah, karena
dengan dilembagakannya Bundo kanduang menjadi
sebuah institusi dalam satu bendera yang sama dengan
perangkat adat lainnya, didalam naungan LKAAM tentu
tidak bisa dielakkan bahwa tujuannya untuk memuluskan
kepentingan pemerintahan.
Peranan dari Institusi Bundo Kanduang secara garis
besar tidak jauh berbeda peranannya dengan lembagalembaga kewanitaan bentukan Orde Baru, seperti
contohnya Dharma Wanita, PKK, dan sebagainya. Basis
program yang lebih menitikberatkan pada seputar urusan
domestik kewanitaan. Institusi Bundo Kanduang, hanya
disimbolkan sebagai basis matrilineal yang seolah tetap
kokoh berdiri dan tidak luntur dalam perubahan zaman,
padahal nyatakanya keberadaan Institusi Bundo
Kanduang hanya dikooptasi dan menjadi alat legitimasi
politik pemerintahan Orde Baru, sehingga berpengaruh
dalam memarjinalkan peran dan fungsi Bundo Kanduang
yang membuat sebagian besar peranan Bundo kanduang
yang selama ini diyakini menjadi kehilangan esensi
sesungguhnya.
Proses kooptasi pemerintah ini benar-benar efektif,
terbukti peran institusi Bundo Kanduang dominan hanya
menjadi simbol dalam upacara-upacara adat dan
seremonial tertentu yang seringkali diadakan oleh
pemerintahan Orde Baru.Tindakan dan sikap kritis Bundo
kanduang terutama dalam mengarahkan adat istiadat tidak
dibutuhkan lagi mengingat semua elemen masyarakat
harus tunduk dibawah kekuasaan Orde baru.
dengan representasi mereka, pada setiap kegiatan proses
politik di Nagari tradisional, Bundo Kanduang tidak dapat
dipisahkan dengan unsur adat yang lainnya, karena semua
akan saling terhubung satu sama lain, sehingga dikenal
dengan istilah urang empat jinih ( orang empat jenis) yang
terdiri dari ( Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai
dan Bundo kanduang ).
Bisa dikatakan peranan Bundo Kanduang di ranah
publik dan politik di Nagari pada masa itu, sangat besar
sekali, seperti yang diungkapkan Tenner dan AA Navis
(AA Navis, 1986 : 21), yang mengatakan bahwa,
perempuan Minangkabau ditengah keluarga besar
Matrilineal sangat berperan dan bertindak penting dalam
proses pengambilan keputusan, suara perempuan sama
dengan suara laki-laki dan setiap masalah wajib
dibicarakan dan dimusyawarahkan secara bersama-sama.
Dari hal tersebut sudah menjelaskan, bahwa kedudukan
antara perempuan dan laki-laki di Minangkabau, terkait
dalam proses politik di Nagari berada dalam posisi yang
setara.
Dapat diasumsikaan, representasi Bundo Kanduang
pada masa pemerintahan Nagari tradisional, dapat dilihat
dari dua fungsi peranan yang sifatnya internal dan
eksternal, berikut ini :
a. Peranan Eksternal
a. Sebagai Transformasi Dalam Mengembangkan
Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah.
b. Mempunyai Hak Suara Dan Hak Veto Dalam
Musyawarah.
c. Sumber Rujukan Dalam Adat Istiadat
b. Peranan Internal
1. Memegang Harta Pusaka Dalam
Keberlangsungan Dan Kesejateraan Kaumnya.
3. Representasi Simbolik Bundo Kanduang di Masa
Orde Baru : Proses Menjadi ’Institusi’
Ketika Orde baru berkuasa, dengan merubah tatanan
nagari menjadi pemerintahan desa di Minangkabau
melalui kebijakan UU No 5 tahun 1979, yang secara
menyolok menghendaki modernisasi dan birokratisasi
pemerintahan desa, negaranisasi (negara masuk ke desa)
dan marginalisasi terhadap keragaman kesatuan
masyarakat hukum adat. Banyak pihak menilai bahwa UU
No. 5/1979 merupakan bentuk Jawanisasi atau
menerapkan model desa Jawa untuk kesatuan masyarakat
adat di Luar Jawa. Dengan sendirinya UU ini tidak
mengakui lagi keberadaan Nagari, Huta, Sosor, Marga,
Negeri, Binua dan yang lain-lain yang umumnya berada
di luar Jawa .(Sutoro Eko, 2005 : 26)
Semua kearifan lokal yang dipertahankan dan
menjadi kultur adat di banyak daerah dan Minangkabau
dari turun temurun berubah drastis sama sekali. Sruktur
pemerintahan masyarakat yang awalnya berbasis pada
komunitas adat lokal (self governing community)
kemudian hilang dengan di gantikan pada sruktur
pemerintahan yang lebih birokratis. Nilai-nilai adat, dan
fungsi-fungsi dasar dari kepemimpinan masyarakat adat,
menjadi hilang termasuk juga peran Bundo Kanduang
4. Representasi Formal Bundo Kanduang di Era
Reformasi
4
JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 1 No.1 JANUARI 2016
Latar belakang kembali ke Nagari, berawal dari
momentum otonomi daerah yang diawali dengan
keluarnya UU No 22 Tahun 1999, dianggap merupakan
kesempatan strategis untuk mewujudkan kembali
keinginan tersebut, yang kemudian terealisasi melalui
Perda Propinsi No 9 Tahun 2000 yang mengatur tentang
pemerintahan Nagari sebagai landasan hukum dalam
memperbaharui sistem pemerintahan politik lokal di
Sumatera Barat yang bersandar kepada ideologi rumusan
Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Dengan adanya otonomi tersebut, berbagai peluang
diciptakan dan dimunculkan, terutama untuk kembali
memperkuat posisi partisipasi rakyat yang selama ini
telah termarginalkan oleh politik Orde baru, termasuk
juga proses penguatan partisipasi kaum perempuan dalam
ranah politik, terkait dengan hal itu, apabila ruang
otonomi dimaknai dalam kacamata gender, maka hal
tersebut dapat dikatakan bahwa ’peluang otonomi’
merupakan sebentuk bangunan politik dimana posisi
partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam
pengambilan keputusan di tingkat lokal menjadi setara
(Pambudi, 2001:165).Termasuk juga peluang bagi kaum
perempuan untuk ikut andil dalam proses tersebut.
Dalam bingkai dan ruang otonomi tersebut, semakin
memperluas tuntuntan peran Bundo kanduang di dalam
pemerintahan Nagari dalam konteks era sekarang ini,
Bundo Kanduang tidak hanya didaulat sebagai Institusi
yang hanya bergelut pada pelestarian adat istiadat saja,
tetapi secara langsung juga merambah pada bidang
politik, khususnya sebagai mitra pemerintah Nagari
dalam mengawasi jalannya pemerintahannya, serta
bertujuan untuk melakukan berbagai konsolidasi dengan
aparat pemerintahan serta masyarakat, terutama yang
terkait dengan peningkatan pada program pemberdayaan
kaum perempuan yang basisnya berada di Nagari, sesuai
dengan tugas dan peranan dari karakteristik dari peran
Bundo Kanduang seperti terdahulu.
Pembaharuan dan perubahan sruktur politik di
Minangkabau pasca Reformasi, merupakan salah satu
bentuk proses menuju arah pembentukan karakter
ideologi politik dan ideologi budaya tersebut, tujuannya
selain memberikan jalan bagi keterlibatan dan partisipasi
Bundo Kanduang dalam pemerintahan Nagari, tetapi bisa
jadi sebagai upaya untuk mempertegas kembali
bargaining position perempuan Minang, yang dinyatakan
melalui peraturan formal dari PERDA Propinsi No 9
Tahun 2000, tentang peran Bundo Kanduang sebagai
mitra pemerintahan Nagari dalam
mengontrol
terbentuknya pemerintahan Nagari yang efektif sesuai
dengan rumusan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah.
Peran dari Bundo Kanduang dalam kebijakan PERDA
tersebut, diatur dan disesuaikan sebagai bagian yang tidak
dapat dipisahkan begitu saja dalam proses pembangunan.
Apabila dilihat, implementasi dari peraturan PERDA
tersebut, dinyatakan melalui peran yang tercipta lewat
keterwakilan Bundo Kanduang di BAMUS (badan
musyawarah Nagari) dan di BMAS (badan musyawarah
adat dan syarak) sebagai Lembaga-lembaga yang
berwenang dalam menentukan setiap peraturan dan
ISSN : 2502-0900
kebijakan di Nagari. Keterwakilan Bundo Kanduang di
dalam lembaga tersebut disesuaikan dengan pasal yang
telah diamanatkan, dan di harapkan dapat turut sehingga
pada proses pengambilan keputusan. Adapun peranan dari
Bundo Kanduang, yang diatur secara formal menurut
PERDA No 9 Tahun 2000, dapat disorot melalui tugas
dan wewenang dari representasi Bundo Kanduang melalu
dua lembaga penting yang ada di Nagari, yaitu :
a. BAMUS Nagari ( Badan Musyawarah )
Bundo Kanduang sebagai representasi dari kaum
perempuan didalam sistem pemerintahan Nagari,
mendapatkan kembali status dan berperan sebagai bagian
dari masyarakat adat untuk menempatkan perwakilannya
dalam lembaga politik pada pemerintahan di Nagari.
Representasi Bundo Kanduang pada lembaga politik di
Nagari, merupakan salah satu contoh konkrit untuk
menyampaikan
gagasan
bahwa
sesungguhnya
pemerintahan Nagari memiliki peran besar untuk
menciptakan politik kesetaraan dan meningkatkan
partisipasi politik perempuan sebagai salah satu alternatif
untuk pemberdayaan politik para Bundo Kanduang.
Posisi yang setara tersebut dapat tercapai apabila ada
keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan,
ketika keseimbangan itu telah terjadi, maka peluang untuk
saling menindas akan menjadi lebih kecil, maka
kepentingan perempuan tidak akan banyak dipinggirkan
demikian juga laki-laki (Ratnawati, 2004:297).
Adapun peranan dari Institusi Bundo Kanduang secara
formal, melalui representasinya yang berkedudukan di
BAMUS sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari,
yang diatur dapat dilihat pada PERDA pada Pasal 19
tentang Peranan dari Bundo, adalah sebagai berikut:
a. Memproses pengangkatan dan pemberhentian Wali
Nagari
b. Mengusulkan pengukuhan, pengangkatan
dan
pemberhentian Wali Nagari
c. Bersama Wali Nagari menetapkan atau membentuk
Peraturan Nagari ;
d. Bersama Wali Nagari menetapkan anggaran
pendapatan belanja Nagari ;
e. Bersama dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari
mengayomi adat istiadat yang berlaku dalam Nagari ;
f. Melaksanakan Pengawasan terhadap :
1. Pelaksanaan Peraturan Nagari (PERNA) dan
Peraturan perundang-undangan lainnya
2. Pelaksanaan Keputusan Wali Nagari.
3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari
4. Kebijakan Pemerintahan Nagari
5. Melaksanakan Kerja sama yang dilakukan oleh
Nagari
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
Pemerintahan Daerah terhadaprencana perjanjian
yang akan dilaksanakan apabila menyangkut
kepentingan di Nagari
7. Bersama Lembaga Kerapatan Adat Nagari
menetapkan fungsi, dan pemanfaatan harta
kekayaan Nagari untuk sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan anak Nagari.
8. Menerima pertanggunga jawaban Wali Nagari
5
JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 1 No.1 JANUARI 2016
ISSN : 2502-0900
yaitu: yang terdiri dari Ninik Mamak, Cerdik Pandai,
Bundo Kanduang, Alim Ulama, dan Pemuda.
9.
Tugas-tugas dan wewenang lainnya di atur
dengan keputusan Bupati
10. Dalam situasi dan kondisi yang mendesak. Maka
Bundo Kanduang dapat menunjuk dan
menetapkan pejabat sementara Wali Nagari
dengan masa jabatan selama 6 bulan.
5. Pergeseran Representasi Bundo Kanduang : Dari
Representasi Substantif ke Representasi Formal
Deskriptif.
Representasi dalam bentuk perwakilan atau parlemen
merupakan institusi minimal dalam demokrasi, terutama
dalam konteks masyarakat yang berskala besar. Lembaga
perwakilan memungkinkan keterwakilan dan akses
masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat
yang sangat beragam dalam proses politik, untuk
mengakomodasi kepentingan menjadi kebijakan publik.
Institusi perwakilan sekecil apapun mempunyai fungsi
sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat (Sutoro
Eko, 2006 : 216). Dalam logika adat Matrilineal,
sangatlah mungkin perempuan dan laki-laki sama
pentingnya dalam struktur sosial dan politik
Minangkabau. Karena beberapa kewenangan yang
diberikan kepada perempuan, merupakan dasar
keterwakilan bagi perempuan untuk berperan dalam
struktur politik di Nagari, serta berpartisipasi dalam
pengelolaan aset di Nagari, karena peranan aktif
perempuan di dalam formasi politik Minangkabau,
idealnya harus bersifat integral dalam setiap proses
pengambilan keputusan dan kebijaksanaan di dalam
Nagari.
Dari awal diaktifkanya kembali Institusi Bundo
Kanduang, tidak terlepas dari program pemerintahan
Sumatera Barat untuk membangun lagi corak
kepemimpinan
lokal
dengan
kearifan
tradisionalnya.Perubahan sruktur pemerintahan, memang
telah membawa perubahan yang sangat besar sekali
terhadap kedudukan dan peran Bundo Kanduang di
Minangkabau. Dalam skala luas, kehadiran dari institusi
Bundo Kanduang, tidak hanya mewakili keberadaan dari
kaum perempuan yang ada di Nagari secara keseluruhan
tetapi juga dapat menjadi pintu masuk sebagai basis
penyadaran dan peningkatan potensi yang dimiliki oleh
kaum perempuan. Spirit kembali ke Nagari, memang
telah membuka ruang bagi kaum perempuan
Minangkabau untuk ikut terlibat dalam mengelola asetaset nagari, termasuk keikutsertaan kaum perempuan
dalam proses politik, Walaupun secara normatif,
partisipasi Bundo Kanduang di Nagari, terlihat tidak dari
representasi mereka, di BAMUS dan BMAS Nagari
Keterwakilan Bundo Kanduang yang duduk di dalam
pemerintahan di Nagari, sejauh ini, peran yang mereka
lakukan bisa dikatakan sebatas aktivitas sosial dan hanya
menunggu perintah, kenyataannya, ketika ingin
memfungsikan kembali peran Bundo Kanduang, masih
sedikit sekali Bundo Kanduang yang benar-benar sangat
memahami kualitas
mereka di Nagari, sedangkan
sebagian besar Bundo Kanduang lainnya ketika ditanya,
mengaku masih belum memahami secara penuh peran dan
tugas mereka semenjak kembali Nagari. Hadirya Institusi
Bundo Kanduang, belum bisa memberikan banyak
kontribusi ditengah-tengah hambatan yang menyebabkan
kevakuman Institusi selama ini, termasuk juga
keterwakilan dari Bundo Kanduang yang duduk di
b. BMAS Nagari ( Badan Musyawarah Adat
Basandi Syarak )
BMAS adalah salah satu lembaga Nagari yang paling
urgent mengurusi masalah pertimbangan adat dan syarak,
lewat berbagai pertimbangan dan kebijakan kepada Wali
Nagari dan BAMUS supaya tetap konsisten menjaga dan
memelihara penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak
Basandi Kitabullah di Nagari dalam menerapkan
peraturan adat di Nagari. Sebagai Badan Pertimbangan
Adat dan Syarak Nagari, lembaga BMAS juga berhak
untuk menyusun dan mengusulkan pendapat atau
peraturan kepada Wali Nagari dan BAMUS, terhadap
masalah atau seputar kebijakan yang tidak terlepas dari
nilai-nilai Adat dan Syarak untuk di terapkan di Nagari
Adapun peranan dari Institusi Bundo Kanduang, juga
melalui keterwakilan mereka di BMAS, adalah sebagai
berikut :
1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada
pemerintahan
Nagari
mengenai
pelaksanaan
pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan
syarak.
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada
pemerintahan kabupaten terhadap rencana perjanjian
yang akan dilaksanakan apabila menyangkut dengan
kepentingan Nagari.
3. Bersama Lembaga Adat Nagari menetapkan
kedudukan, fungsi dan pemanfaatan harta kekayaan
Nagari, untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
anak Nagari (penduduk Nagari).
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada
pemerintahan Nagari terhadap penyelesaian kasuskasus adat dan syarak Nagari.
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada BAMUS
Nagari agar dapat meminta pertanggung jawaban Wali
Nagari dalam hal pelaksanaan, perlindungan dan
pengayoman terhadap peletarian nilai-nilai adat dan
syara’.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada
pemerintahan Nagari yang sesuai menurut pandangan
adat dan ‘syara’.
Berbeda dengan BAMUS, yang anggotanya dipilih
melalui semacam jalur pemilu yang dilakukan melalui
jorong-jorong Nagari, pengurus dan anggota dari BMAS,
justru dipilih melalui tahap rekomendasi adat melalui
jalur KAN (Kerapatan Adat Nagari), sebagai pihak yang
berwenang. Dalam menetapkan anggota dari BMAS,
pihak KAN bersama unsur-unsur adat yang ada di Nagari,
kemudian mengadakan musyawarah secara mufakat
menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menjadi
anggota dari BMAS yang dipilih berdasarkan
keterwakilan dari masing-masing suku induk di Nagari
6
JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 1 No.1 JANUARI 2016
BAMUS atau pun BMAS Nagari, sepertinya indikasi
untuk mengikutsertakan Bundo Kanduang dalam
kepengurusan kelembagaan tersebut, hanya sebagai
upaya bentuk perwakilan deskriptif semata.
3. Kesimpulan
Representasi Formal Institusi Bundo Kanduang di
Nagari yang bertujuan sebagai basis pemberdayaan adat
bagi Bundo Kanduang, dalam dinamikanya semenjak
kembali pada era pemerintahan Nagari bisa dikatakan
mengalami kemunduran peran dan fungsinya, selain
kevakuman dan kurangnya perhatian dari stokeholder
setempat, dilema culture shock yang dialami sebagian
besar kepengurusan
ISSN : 2502-0900
[7] Rafni Al & Suryanef. 2005.”Kembali ke Nagari
Kembali ke Identitas dan Demokrasi Lokal’.dalam
(ed) Jamil Gunawan dkk. Desentralisasi Globalisasi
dan Demokrasi Lokal; Jakarta: LP3ES.
[8] Salim, Agus . 2006. Teori dan Paradigma Penelitian
Sosial, Yogyakarta : Tiara Wacana.
[9] Sjahmunir.
2006.”Kedudukan
Wanita Dalam
Kepemilikan Tanah Ulayat Di Minangkabau”, (ed)
Alfan Miko. Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat
. Padang : Andalas University Press.
[10] Tjandraningsih , Indrasari. 2006.”Buruh Perempuan
Menguak Mitos”, dalam Dr. Irwan Abdullah (ed),
Sangkan Paran Gender, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
& Pusat Penelitian Kependudukan. UGM.
Bisa dikatakan representasi Bundo Kanduang sebagai
mitra pemerintahan nagari, mutlak berada dalam tataran
deskriptif, Perda Nomor 9 Tahun 2000 yang menjamin
dan mengatur representasi dan peran Bundo Kanduang,
dalam struktur formal pemerintahan Nagari, oleh banyak
pihak hanya dijadikan sebagai syarat saja untuk
memunculkan representasi dan peran Bundo Kanduang
secara kelembagaan, sehingga pada perjalanan
selanjutnya representasi formal Bundo Kanduang pada
era sekarang bisa disimpulkan masih sangat jauh untuk
menyentuh ranah representasi Bundo Kanduang secara
substansial Bundo Kanduang kenagarian hingga saat ini
masih belum bisa teratasi dengan baik. sehingga membuat
penguatan kualitas kepemimpinan dari Bundo Kanduang
sebagai mitra pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan
yang diharapkan.
Daftar Pustaka
[1] Asmawi.
2006.’Strategi
Peningkatan
Mutu
Pelayanan Pemerintahan Nagari’.(ed) Alfan Miko.
Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat. Padang:
Andalas University Press..
[2] Blackwaood, Evelyn,. 1995. Senior, women, Model
mothers, And dutiful wives, Managing gender
contradictions in a Minangkabau Village. Dalam
Bewitching Women In Pious Men, Gender Body
Politics In Southeast Asia. (ed ) Aiwang Ong and
Micheal G. Peletz. California : Universitity california
Press.
[3] Biezeveld, Renske. 2005. ’Ragam Peran Adat di
Sumatera Barat’. Dalam (ed) James. S. Davidson dkk.
Adat Dalam Politik Indonesia ; Jakarta : Obor.
[4] Elfira, Mina, 2006. Minangkabau “yang lain”:
Negosiasi Matrilineal, Islam dan Identitas
Minangkabau. Dalam Penelitian Tahun 20022005Ulayat . Padang : Andalas University Press.
[5] Murti W, Sari . 2001.”Perempuan Dan Politik Dalam
Otonomi Di Era Otonomi Daerah ( Kajian Akademis
Terhadap Peran Politik Perempuan). Yogyakarta :
Tim IP4
[6] Pambudi. S, Hiraman, 2001.“Otonomi Desa : Pintu
Keadilan Gender Atau Dominasi Baru Rezim
Patriarki”, Yogyakarta :Tim : IP4-LAPPERA & Asia
Foundation.
7