soraya oktarina

Pendidikan politik, upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang politik, mendorong ketertarikan individu untuk terjun kedalam aktivitas politik. Dewasa  ini, politik kadung dikenal dengan diksi  kotor, curang, buruk, dan tidak ramah. Diperlukan suatu pembaharuan iklim dan citra politik yang menyejukan.  Agama merupakan landasan dan pijakan individu dalam bersikap. Memasukan nilai nilai ajaran agama islam dalam kegiatan Pendidikan politik, akan menghasilkan suatu budaya politik yang humanistic. Pendidikan politik ditujukan untuk menanamkan pentingnya demokrasi, keterbukaan dan empati, keadilan, persatuan dan sikap saling menghargai. Sementara islam dan Al-quran, adalah pedoman lengkap yang secara subtansial mengatur kehidupan manusia berdasarkan keadilan. Penanaman Nilai  agama dalam proses Pendidikan politik menjadi harapan baru guna melahirkan suasana politik damai, bermartabat dan beradab.

Emancipation and Gender Equality became a hot issue in the 20s. Women are judged to be entitled to the same rights as men in education, politics, economics, and others. Rohanna Kuddus, a woman from Koto Gadang, West Sumatra, dedicates her life to improving women of origin. In the 19th century, Minangkabau women were still underprivileged and marginalized. Rohana Kuddus believes that women must make a move to change their condition. Various movements were pioneered by Rohanna Kudus, ranging from gender struggle movements to politics. Rohana Kuddus: Gender and Socio-Political Movements uses research methods to collect interview sources, books, journals, and data from the internet that discusses Ruhana Kuddus. The limit of this paper is to look at the movements of Rohanna Kuddus in achieving gender equality and the various political movements that are running.

Tesis ini membahas tentang  peran dan tantangan yang di hadapi Organisasi Bundo Kanduang Dalam Mendorong Representasi  Perempuandi Lembaga Legislatif Sumatera Barat. Penelitian ini adalah penilitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memaparkan bahwa adanya Undang-undang No.22  tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah  berdampak terhadap berlakunya sistem demokrasi lokal  di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang corak kebudayaanya khas, menganut asas matrilineal, perempuan menempati posisi sentral. Peran perempuan Sumatera Barat atau yang dikenal dengan istilah bundo kanduang kemudian diperkuat melalui Peraturan daerah tentang Pemerintahan Nagari. Bundo kanduang tidak hanya sebagai pelestari adat, namun juga memiliki peran politis sebagai penentu kebijakan. Organisasi Bundo Kanduang, sebagai salah satu kelompok perempuan Minangkabau berupaya me...

Every human has the same rights in the political contestation of a country, he has the right to be elected and also to vote. Disability groups as part of Indonesian citizens have the right to be actively involved in political activities. Undang-undang No. 7 tahun 2017 is the basis of reference for groups of persons with disabilities to apply to be elected in general elections, but reality shows low perception and trust towards groups of persons with disabilities, the unavailability of quotas and opportunities from supporting political parties. In West Sumatra, the level of political participation of the disabled group is still low. In Sumatera Barat regional head selection in 2020 , the average political participation rate for persons with disabilities only reached 35 percent. This study used descriptive qualitative method. This paper tries to analyze what political rights and needs of groups of persons with disabilities are in implementing the People's Democratic Party and what...