Inovasi Pelayanan Publik

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta transportasi telah memudahkan orang untuk melakukan perjalanan dari suatu negra ke negra lain. Keadaan tersebut mengakibatkan meningkatnya perjalanan antar negara yang dilakukan penduduk indonesia, sehingga masyrakat memerlukan paspor. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pemohon paspor setiap tahunnya. Dengan peningkatan jumlah permohonan paspor tentu membutuhkan waktu antrian yang lama. Berkenaan dengan ini, Direktorat Jendral imigrasi melakukan inovasi pendaftaran antrian permohonan paspor secara online.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan inovasi pelayanan publik dalam antrian permohonan paspor secara online dikantor imigrasi kelas I tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan antrian permohonan paspor secara online. Data yang di...

PERMENPAN NOMOR 5 TAHUN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH,
BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

*Hanya turut mempublikasikan. Untuk regulasi dari Kemenpan-RB yang lebih lengkap dapat mengakses langsung di https://jdih.menpan.go.id/

Inovasi menjadi “mantra” paling ampuh untuk penyelesaian berbagai permasalahan, baik pada level individu, organisasi, maupun negara, sehingga inovasi menjadi hal yang diimpikan banyak orang dan organisasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan cara baru yang lebih efektif. Namun, harapan dan realitasnya berbeda karena masih banyak dari kita yang mengalami kesulitan untuk memulai, melaksanakan, dan memelihara inovasi. Salah satu penyebabnya karena sering kali sebagian dari kita masih beranggapan bahwa inovasi adalah sesuatu yang luar biasa, membutuhkan teknologi tinggi, rumit dan lain sebagainya. Persepsi tersebut sering kali menjadi “jebakan” dalam tembok labirin yang mengakibatkan kebingungan untuk bertindak bahkan menghentikan seseorang untuk berinovasi. Pada bagian akhir dari buku ini, pembaca akan diajak untuk melihat bahwa inovasi itu sederhana dan mudah dilakukan sehingga setiap orang dapat melakukannya

Innovation is a necessity that must be done in the era of disruption, both private and government organizations. The Government of Central Java Province was the first province to implement an innovative GRMS (Government Resources Management System) system in the government management and public service sectors. The purpose of this study was to analyze the use of the application system, how the development was needed and the obstacles found. This study was a descriptive and used qualitative approach. Primary data was from system users, and secondary data was from the application system used. The presence of the GRMS application system directly forced regional apparatuses to adapt using digital systems, then the old bureaucratic patterns which were conventional and slow are now transforming into digital-based fast, easy, and transparent bureaucracy, so that it is expected to create good public service management.

Kebun Inovasi Kabupaten Banyumas merupakan kebun yang sangat spesial dalam perjalaman fasilitasi dan asistensi Laboratorium Inovasi selama ini. Bukan karena masih satu banyumasan, tapi untuk pertama kalinya, saya mendampingi secara full pelaksanaan leboratorium inovasi dari persiapan, drum up, diagnose, design, deliver dan display. Dan, dalam perjalanan itu, banyak belajar yang menjadi pengalaman yang semoga dapat memperkaya materi Laboratorium Inovasi dimasa yang akan datang.

Pengalaman dan pembelajaran itu tidak hanya terkait dengan subtansi materi 5D Laboratorium inovasi. Tapi juga terkait administratif, faktor-faktor pendukung suksesnya laboratorium inovasi, pola kerja, pola asistensi, dan lainya.

Penulisan buku ini, sejatinya terispirasi diskusi dengan mas Tri Widodo Wahyu Utomo yang memberikan tantangan untuk menulis buku. Ditengah masih minimnya referensi buku inovasi dilingkungan pemerintahan, semoga bisa memberikan sedikit inspirasi untuk lainnya.

Buku ini merupakan penuangan materi paparan Laboratorium Inovasi diperkaya dengan pengalaman pendampingan selama 3 tahun terakhir. Untuk itu, sebagian materi masih mengadopsi materi mas Tri Widodo Wahyu Utomo, tapi pembaca tidak perlu khawatir karena juga masih banyak hal baru dalam buku ini.
Karena ini berangkat dari pengalaman pendampingan, maka
dituliskan dengan bahasa populer yang sederhana dan ringan dan
cenderung bahasa oral. Harapannya adalah untuk dapat dipahami
dengan mudah oleh berbagai kalangan.

Begitu banyak hal baru dalam buku ini yang memicu inspirasi penulis antara lain instruksi dan arahan Jokowi untuk berinovasi, instruksi bupati banyumas “Banyumas harus berani berinovasi, tetapi tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku”, berinovasi tanpa APBD, Sinergi level bawah menentukan kesuksesan besar, dan lainnya.

Tulisan ini mencoba mendeskripsikan secara nyata bagaimana penerapan maupun pengembangan e-Government semestinya menjadi agenda penting pemerintah untuk mereformasi mind set birokrasi, yang selama ini terkesan kaku, lamban dan korup. Selanjutnya e-Government dapat dijadikan alat yang ampuh dalam mewujudkan  inovasi  pelayanan  publik,  dikarena  e-Government  merupakan konsep yang logis untuk menghasilkan produk layanan yang bernilai efisien, efektif, ekonomis dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Baiknya penerapan e-Government di daerah perlu mendapatkan perhatian yang besar bagi pemerintah pusat untuk menyelaraskan dan menerapkannya secara menasional, sehingga  e-Government  tidak  hanya  dipahami  oleh  segelintir  kelompok  yang ingin  perubahan,  tapi  perubahan  itu  harus  dirumuskan  menjadi  agenda  besar negara dalam menghadapi tantangan global. Maka kunci keberhasilan  ada pada pimpinan yang visioner untuk berkomitmen melakukan perubahan birokrasinya melalui penerapan e-Government untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat (welfare state).

This research is about governmental reform done by city government by using innovation. This research is motivated by the existence of local government of South Tangerang City and Magelang City in improving public service, governance and regulation. The purpose of this study is to explain the innovation of governance and public services at the city level. This research uses qualitative approach. Researchers use triangulation of data sources as a way to check the validity of data. Techniques of data retrieval, conducted by participant obervation, written documents, archives, official records, personal notes or notes and drawings to produce different evidence or data. While data processing researcher do data reduction. The results obtained in this study is the City of South Tangerang improve public services to facilitate the notary official of the land in the process behind the name. In addition, governance also becomes porgam priority in South Tangerang City is free treatment. As in the city of Magelang government reform is done innovation in the transportation service. This innovation brings online KIR checks with the intention of providing effective and efficient public services. The city of Magelang reforms governance by providing data in an integrated manner. Data in any regional device organization can be accessed via DataGo. An application to collect data and information in the government of Magelang City. Abstrak Penelitian ini adalah tentang reformasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan kota dengan menggunakan inovasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan dan Kota Magelang dalam memperbaiki layanan publik, tata kelola pemerintahan dan regulasi. Permasalahan dalam kajian ini adalah meningkatnya permintaan layanan publik, namun masih sangat sedikitnya didukung sumber daya manusia yang terbatas. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan triangulasi sumber data sebagai cara untuk mengecek keabsahan data. Teknik pengambilan data, dilakukan dengan cara observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar untuk menghasilkan bukti atau data yang berbeda. Sedangkan pengolahan data peneliti melakukan reduksi data. Hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah Kota Tangerang Selatan memperbaiki layanan publik untuk MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan Matra Pembaruan Vol 2 No 1

Izin usaha terutama di wilayah kawasan industri menjadi kewajiban bagi setiap pengusaha yang memiliki asset di kawasan tersebut. Maka fokus penelitian ini pada implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap percepatan perijinan usaha di Kabupaten Bekasi tahun 2018. Berdasarkan hasil identifikasi yang didapatkan oleh peneliti, OSS merupakan kebijakan baru pemerintah yang memanfaatkan teknologi internet. DPM-PTSP Kabupaten Bekasi menjadi pilot project pemerintah dalam menerapkan Online Single Submission (OSS). Maka diperlukan kajian mendalam bagaimana DPM-PTSP Kabupaten Bekasi akan menjalankan Online Single Submission (OSS) tersebut. Metode penelelitian yang dipilih adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang mengukur variable keberhasilan implementasi kebijakan dengan 4 hal yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap percepatan perijinan berusaha di Kabupaten Bekasi sudah baik, namun memang upaya-upaya tersebut belum berjalan dengan optimal, hambatan-hambatan masih sering dihadapi oleh DPM-PTSP terutama soal sarana penunjang.

People want a public service which is fast, easy and inexpensive. It requires the Department of Human Settlements and Spatial Planning Surabaya to give priority for service quality through increased accountability, professionalism, effectiveness and efficiency. Balanced by a lean organizational structure, decentralized, and dynamic. Decision making becomes the most crucial step in determining each organization in addressing issues of public service. This study aims to describe how the decision making process in Department of Human Settlements and Spatial Planning Surabaya overcomes the licensing service issue. The methods of this study used qualitative methods with descriptive type. The results of this study indicate that the decision making process has been better than ever, it is characterized by the effort of the Department of Human Settlements and Spatial Planning Surabaya in correcting a previous decision by finding the root of the problems in licensing service so it gets the best alternative solution.

this article telling about how some institution (in this case we studied at Goverment institution) give the development priority for public services to get information and feedback about the system, performance, KPI infuence.

Persoalan mendasar yang dihadapi adalah kemudahan akses untuk masyarakat sebagai pengguna aplikasi TIK belum maksimal. Aplikasi mekanisme pengaduan perlu mengarah pada pembangunan integrasi aplikasi berbasis TIK . Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat agar tercipta kemudahan akses bagi masyarakat secara berkesinambungan terutama  pada aplikasi mobile. Membangun peran serta masyarakat berbasis TIK perlu direncanakan dengan baik. Fasilitas tersebut direkomendasikan berbentuk tombol digital. Tombol tersebut diberi nama Tombol “Lapor BSN”. Fasilitas ini juga dapat dapat menjadi jawaban terhadap banyaknya kejadian dan temuan di masyarakat tentang kecurangan dan ketidaksesuaian produk dengan SNI yang telah ditetapkan

Pelayanan publik menjadi bagian penting dari peran birokrasi sebagai pelayan masyarakat. Namun yang sudah kita ketahui bahwa keadaan  birokrasi di semua tingkat pemerintahan di Indonesia panjang, membengkak, dan berliku-liku. Akibatnya, urusan penyelenggara layanan publik menjadi rumit, memakan waktu lebih lama dan biaya lebih tinggi. Sehingga sangat dibutuhkan adanya perubahan yang terarah dan terencana sebagaimana modernisasi didefinisikan .Penulis menggunakan Teori Modernisasi kajian modernisasi pembangunan dengan pemikiran Neil Smelser yaitu diferensiasi struktural untuk membahas Fenomena tersebut. Salah satu bentuk inovasi dan modernisasi  yang sudah ada yaitu E-Government yang berbasis digital, menggunakan  teknologi informasi  dan  komunikasi  yang diharapkan mampu menciptakan praktik pemerintahan  yang  lebih  efisien  dan  efektif  dalam  proses  pelaksanaan  pelayanan  publik, agar lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi, sehingga terciptanya  asas  akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipasi  publik  yang  tinggi  terhadap pemerintahan .

Pada dasarnya pelayanan publik merupakan sebuah tanggung jawab dari sebuah birokrasi untuk menyelenggarakan pelayanan tersebut, khususnya daam hal pemerintahan banyak birokrasi yang memiliki problematika mengenai penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, sehingga pembaruan atau inovasi inovasi baru terus dilakukan demi tercapainya pelayanan publik yang efektif tersebut, pembaruan berupa adanya pelayanan terpadu satu pintu dan adanya teknologi digital merupakan sebuah inovasi baru yang dapat diterapkan dalam hal pelayanan publik di dalam pemerintah, seperti halnya yang terjadi di dalam pemerintah Kota Probolinggo dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Tujuan dari penerlitian ini ialah untuk mendeskripsikan pelayanan publik yang ada di Kota Probolinggo. Penelitian ini meggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa efektifitas pelayanan publik terjadi dengan adanya Mal Pelayanan Publik tersebut.

Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada perekonomian dunia praktis memaksa seluruh negara di dunia untuk mundur. Dengan rencana strategis yang semula ditetapkan kemudian diganti dengan kebijakan tanggap darurat dengan mengerahkan seluruh sumber daya untuk menghadapi wabah Covid-19.
Covid-19, setelah ditetapkan sebagai pandemi tidak terkecuali indonesia memberikan sebuah tantangan yang bagi pelaksanaan pelayanan publik. Kebijakan ASN bekerja dari rumah (WFH) nampaknya perlu ditopang oleh budaya kerja dan kreativitas aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan dari rumah.
Kebijakan tersebut tidak dapat berjalan efektif apabila didukung kultur birokrasi yang lambat, karna hanya birokrasi tangkas (agile bureaucracy) yang mampu beradaptasi dan menjaga kelangsungan pelayanan publik kepada warga masyarakat selama pandemi.
Tidak hanya dalam pelayanan publik, optimalisasi penggunaan teknologi juga dilakukan dalam rapat kantor, pengisian kinerja pegawai dan kegiatan lainnya. Kondisi seperti ini sudah di depan mata dan membutuhkan perubahan menuju kehidupan normal baru, termasuk bagaimana birokrasi memberikan pelayanan publik.

Izin usaha terutama di wilayah kawasan industri menjadi kewajiban bagi setiap pengusaha yang memiliki asset di kawasan tersebut. Maka fokus penelitian ini pada implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap percepatan perijinan usaha di Kabupaten Bekasi tahun 2018. Berdasarkan hasil identifikasi yang didapatkan oleh peneliti, OSS merupakan kebijakan baru pemerintah yang memanfaatkan teknologi internet. DPM-PTSP Kabupaten Bekasi menjadi pilot project pemerintah dalam menerapkan Online Single Submission (OSS). Maka diperlukan kajian mendalam bagaimana DPM-PTSP Kabupaten Bekasi akan menjalankan Online Single Submission (OSS) tersebut. Metode penelelitian yang dipilih adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang mengukur variable keberhasilan implementasi kebijakan dengan 4 hal yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan perizinan berusaha terinte...

Ease of investing supports the competitiveness of the region. Currently the licensing process in Boyolali Distric has a number of problems, among others, not all head of regions/head of Departments agree to delegate their authority to the head of Department of the One Stop Integrated Service (DPM-PTSP), insufficient human resources, and conflict between the licensing agency in the region with the technical unit (formed by the decision of the District Head that consists of elements of the related Regional Work Unit in charge of carrying out the field examination, technical discussion and provide recommendations/considerations regarding a license). The purpose of this study is to describe the efforts of the regional government in solving problems in the delegation of authority to the DPM-PTSP, overcoming the limitation of human resources and the conflict between the technical unit of the licensing services, transparency, accountability and certainty for the applicant. This study is using the qualitative case study approach. Data collection methods were conducted through in-depth interviews, secondary data and field observations. For the validity of the data, the researchers perform data triangulation. The sources of this study are the Head of Boyolali District, the Head of DPMPTSP and its officers. For data processing, the researchers perform open coding, axial coding and selective coding. The findings of this research are that some of the problem are solved by issuing the Boyolali Head of District Regulation Number 10 of 2013 Regarding Implementation Guideline of the Head of District Regulation Number 4 of 2012 (on the Integrated Licensing and Non-Licensing of Boyolali District) to delegate the District Head authority and synchronize the OPD. To overcome the limitations of their human resources, an online licensing application was created to provide an effective and efficient licensing process in Boyolali District.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta transportasi telah memudahkan orang untuk melakukan perjalanan dari suatu negra ke negra lain. Keadaan tersebut mengakibatkan meningkatnya perjalanan antar negara yang dilakukan penduduk indonesia, sehingga masyrakat memerlukan paspor. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pemohon paspor setiap tahunnya. Dengan peningkatan jumlah permohonan paspor tentu membutuhkan waktu antrian yang lama. Menyikapi hal tersebut, Direktorat Jendral imigrasi melakukan inovasi pelayanan pendaftaran paspor melalui aplikasi antrian permohonan paspor secara online (Apapo). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan inovasi pelayanan dengan menggunakan aplikasi APAPO pada kantor imigrasi kelas I tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan antrian permohonan paspor secara online. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunkan teori keberhasilan Inovasi menurut Rogers yang mengemukakan keberhaslan suatu inovasi dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu; karakteristik inovasi, saluran komunikasi, upaya perubahan dari agen, dan sistem sosial. Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan, bahwa inovasi pelayanan melalui aplikasi Apapo pada kantor kelas imigrasi kelas I Tanjungpinang sudah cukup berhasil, namun dari empat faktor keberhasilan inovasi sebagaimana yang dikemukakn oleh Rogers Terdapat dua indikator yang belum maksimal yaitu saluran komunikasi dan upaya dari agen.
Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan, Paspor