Limbah B3

Pengertian B3 atau Bahan Berbahaya dan Beracun menurut OSHA (Occupational Safety and Health of the United State Government) adalah bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan properti dan atau lingkungan.
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, B3 didefinisikan sebagai bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
Mengingat penting dan dampaknya Bahan Berbahaya dan Beracun bagi manusia, lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, pemerintah melakukan pengaturan ketat. Pengaturan pengelolaan B3 ini meliputi pembuatan, pendistribusian, penyimpanan, penggunaan, hingga pembuangan limbah B3.

PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT NOMOR: 1204/MENKES/SK/X/2004
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat dapat menjadi tempat penularan penyakit serta  memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan Untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud, maka perlu penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2018-2023 memuat mengenai rencana pembangunan dan tata kota/wilayah di provinsi jabar dalam kurun waktu 5 tahun.
File ini juga tersedia dalam website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah salah satu sumber yang menghasilkan volume limbah B3 yang besar dan merata di seluruh Indonesia. Menurut data dari Kemenkes RI tahun 2018, hanya 6,89% Puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai dengan standar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses pengelolaan limbah B3 medis padat di Puskesmas X Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Informan penelitian sebanyak 8 orang, yang ditentukan berdasarkan teknik snowball sampling. Penelitian dilakukan dari bulan juni-juli 2020. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kuantitas SDM cukup, namun kualitas SDM belum sesuai peraturan, sarana prasarana belum lengkap dan sesuai standar, biaya tidak mencukupi,SOP tersedia namun belum diperbaharui, pemilahan belum terlaksana secara optimal, alat angkut tidak tersedia dan waktu angkut tidak sesuai, penyimpanan sementara lebih 2 hari namun tidak menggunakan cold storage danpemusnahan dilakukan dengan metode pembakaran secara manual. Simpulan penelitian ini adalah pengelolaan limbah B3 medis padat di puskesmas X sudah terlaksana, namun belum memenuhi syarat sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.56/Menlhk-Setjen/2015.

Health facility is one of the sources that produce a large volume of B3 waste and is evenly distributed throughout Indonesia. According to data from the Indonesian Ministry of Health in 2018, only 6.89% of Health Centers carry out medical waste management according to standard. The purpose of this study was to analyze the process of managing B3 solid medical waste at the X Health Center, Rokan Hulu Regency in 2020. This research used qualitative research methods through in-depth interview, observation and document review.  The research informants were 8 people who were determined based on the snowball sampling technique. The Study was conducted from june-july 2020. The result obtained is an adequate number of human resources but the quality of human resources was not in accordance with the regulation, the infrastructure was incomplete and according to standard, the cost was insufficient, the standard operational system was available but not updated, the sorting had not been implemented optimally, the transportation means were not available and the transportation time was not suitable, temporary storage is more than 2 days but does not use cold storage and destruction is carried out using the manual combustion method.The conclusion of this study is the management of B3 solid medical waste at the X Health Center has been implemented but has not met the requirements according to the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number:P.56/Menlhk-Setjen/2015

Berbagai jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dibuang langsung ke lingkungan merupakan sumber pencemaran dan perusakan lingkungan. Untuk menghindari terjadinya dampak akibat limbah B3 diperlukan suatu sistem pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Upaya pengelolaan limbah B3 tersebut merupakan salah satu usaha dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Agar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik perlu di buat dan diterapkan suatu sistem manajemen pengelolaan, terutama pada sektor-sektor kegiatan yang sangat berpotensi menghasilkan limbah B3, seperti sektor industri, rumah sakit dan pertambangan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut maka hak, kewajiban dan kewenangan dalam pengelolaan limbah B3 oleh setiap orang/badan usaha maupun organisasi kemasyarakatan dijaga dan dilindungi oleh hukum. Untuk menunjang pelaksanaan program-program tersebut, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai manajemen pengelolaan limbah B3, hak dan kewajiban instansi/badan usaha yang dipimpin dan kesadaran untuk melindungi lingkungan dari bahaya pencemaran dan perusakan. 1.2. Pengertian Definisi limbah B3 berdasarkan BAPEDAL (1995) ialah setiap bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) karena sifat (toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity) serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia Menurut PP No. 18 tahun 1999, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 74 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN



a. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di
berbagai bidang terutama bidang industri dan
perdagangan, terdapat kecenderungan semakin
meningkat pula penggunaan bahan berbahaya dan
beracun; 

b.  Sampai saat ini terdapat beberapa peraturan
perundang-undangan yang mengatur pengelolaan bahan
berbahaya dan beracun, akan tetapi masih belum cukup
memadai terutama untuk mencegah terjadinya
pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; 

c.  Untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat
merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan
makhluk hidup lainnya diperlukan pengelolaan bahan
berbahaya dan beracun secara terpadu sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

d.  Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Bahan
Berbahaya dan Beracun

Tentang limbah merupakan makalah yang berisikan materi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan limbah diantaranya yaitu jenis-jenis limbah beserta cara penanggulangannya. Makalah limbah ini terdiri dari penjelasan dan penjabaran yang dikutip dari artikel/jurnal/paper terkait materi limbah. Setiap sumber tercantum pada footnote yang dapat dilihat dalam setiap halaman makalah. Tidak ada maksud lain dalam pengerjaan makalah ini selain menunjang kebutuhan pembelajaran. Semoga bermanfaat.

Mahasiswa memahami materi yang meliputi, pengertian limbah B3, jenis dan sifat, serta penanganan limbah bahan beracun dan berbahaya 9.1.2. Manfaat Pembelajaran Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan bahaya limbah B3 dan berbagai cara pengelolaannya 9.2. Isi Pelajaran 9.2.1. Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun • Sumber limbah B3 adalah, setiap orang atau Badan Usaha yang menghasilkan Limbah B3 dan menyimpannya untuk sementara waktu di dalam lokasi kegiatan sebelum Limbah B3 tersebut diserahkan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk dikumpulkan dan diolah • Sumber penghasil limbah B3 cukup beragam, diantaranya berasal dari rumah sakit, PLTN, Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Penelitian. • Limbah B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan manusia. • Limbah B3 dapat berbentuk padat, cair dan gas yang dihasilkan baik dari proses produksi maupun proses pemanfaatan produksi industri tersebut yang mempunyai sifat berbahaya dan sifat beracun terhadap ekosistem karena dapat bersifat korosif, eksplosif, toksik, reaktif, mudah terbakar, menghasilkan bau, radioaktif dan bersifat karsinogenik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

This research departs from the toxic waste dumped at Yani dam, Budugsidrejo village, the District of Sumobito, the Regency of Jombang without any consent of related parties, as set forth in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management. This research aims to find out and analyse the implementation of the supervisory function held by the Environment Agency in the Regency of Jombang regarding the supervision over slag polluting environment as toxic waste and describe the underpinning and impeding factors experienced by the Environment Agency in conducting the supervisory measures over the pollution of the slag. The measures taken by the environment agency concerning the toxic waste were also observed and analysed. With the empirical juridical method and socio-juridical approach, this research reveals that the pollution caused by the slag as toxic waste polluting the Yani dam and all over the district of Sumobito and Kesamben violates the legislative provisions. Under the supervision of the Environment Agency, many industries were found to have no legal entities, and environmental problems are still mounting. The environment agency imposes an administrative measure as a sanction on those involved in industrial activities failing to conform to the legislation. The agency also performed the recovery of the land contaminated by the toxic waste in the area.

Pembuatan  artikel  ini  disusun  secara  deskriptif  oleh  penulis menggunakan  metode  secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Metode  langsung dilakukan  dengan  cara  wawancara  kepada  beberapa  penduduk  sekitar  wilayah pabrik PT. Jaya Kertas Kertosono.  Pemilihan sampel untuk wawancara dilakukan dengan salah satu teknik sampling non-probabilitas, teknik convenience sampling, yaitu  suatu  proses  pengambilan  sampel  berdasarkan  kemudahan  memperoleh sampel, misalnya unit-unit yang mudah dicapai dijadikan sebagai sampel. Sedangkan  metode  secara  tidak  langsung,  penulis  melakukan  kajian pustaka  pada beberapa artikel  dan sumber pustaka lainnya  guna memperkuat data yang diperoleh untuk melengkapi artikel ini.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.  Salah satu kegiatan yang menghasilkan limbah adalah kegiatan yang dilakukan oleh rumah sakit. Rumah sakit sebagai institusi yang mempunyai fungsi dan tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kegiatannya tidak saja memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya, tetapi juga dampak negatif berupa cemaran yang dibuang akibat proses kegiatannya, salah satunya adalah limbah medis. Limbah medis rumah sakit dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti disebutkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
World Health Organization (WHO, 2010) melaporkan limbah yang dihasilkan layanan kesehatan (rumah sakit) hampir 80% berupa limbah umum dan 20% berupa limbah bahan berbahaya yang mungkin menular, beracun atau radioaktif. Sebesar 15% dari limbah yang dihasilkan layanan kesehatan merupakan limbah infeksius atau limbah jaringan tubuh, limbah benda tajam sebesar 1%, limbah kimia dan farmasi 3%, dan limbah genotoksik dan radioaktif sebesar 1%. Negara maju menghasilkan 0,5 kg limbah berbahaya per tempat tidur rumah sakit per hari (WHO, 2010).  Berdasarkan hal tersebut dapat dibayangkan bahwa begitu besar potensi pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan rumah sakit. Oleh karena limbah medis termasuk ke dalam limbah B3, maka dumping  atau pembuangannya pun tidak boleh di sembarang tempat dan harus melalui pengelolaan terlebih dahulu oleh rumah sakit terkait agar lingkungan tidak tercemar dan menyebabkan penyakit kepada masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya masih saja ada oknum yang melakukan dumping ke sembarang tempat dengan tanpa izin tersebut.
Menurut Undang-Undang U No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Mengenai hal tersebut, telah ditemukan tumpukan sampah yang pada saat salah satu  kantong plastik dirobek, di dalamnya terlihat sampah kertas bertuliskan RS Lira Medika di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Tumpukan sampah itu dibuang terpisah dari sampah lainnya yang di tampung dalam bak penampungan. Tumpukan sampah itu berada di tepi sawah yang terpaut sekitar 5 meter dari bak penampungan.
Sampah milik RS Lira Medika tersebut merupakan limbah bekas medis seperti obat, infusan, alat suntik, dan limbah medis lainnya. Bahkan ternyata limbah medis tersebut bersatu dalam kantong plastik yang isinya juga terdapat limbah non medis yang seharusnya dipisahkan. Sementara di dalam plastik lainnya ditemukan potongan tulang, tapi belum diketahui apakah itu tulang manusia atau hewan. RS Lira Medika belum memenuhi SOP dalam pengelolahan limbah seperti TPS yang harus ditambahkan, evaluasi, dan belum adanya tim RS Lira Medika untuk menangani secara khusus dalam pengelolaan limbah, serta tim untuk dipastikannya ke perusahaan pemusnah limbah. Berdasarkan hal tersebut, untuk pengelolaan limbah medis harus memperhatikan isi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan supaya dumping limbah medis ini tidak menimbulkan pencemaran dan penularan penyakit. Oleh karena begitu bahayanya limbah medis tersebut, maka pelaku dumping limbah medis tanpa izin harus ditindak dengan tegas berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Limbah tahu yang dibuang kelingkungan tanpa ada proses pengolahan terlebih dahulu berbahaya bagi kondisi lingkungan perairan dan dapat menyebabkan perubahan lingkungan, terutama bagi ekosistem perairan termasuk juga biota air di dalamnya. Limbah cair industri tahu mengandung zat-zat organik yaitu protein 40% - 60 %, karbohidrat 25%–50%, lemak 10% dan padatan tersuspensi lainnya yang di alam dapat mengalami perubahan fisika, kimia dan hayati yang akan menghasilkan zat toksik atau menciptakan media tumbuh bagi mikroorganisme patogen. Untuk mengukur limbah tah di perairan digunakan uji toksisitas akut. Uji Toksisitas akut adalah uji yang dilakukan untuk mengevaluasi konsentrasi bahan kimia atau durasi pemaparan (Limbah Tahu) yang dibutuhkan terhadap satu sampel uji (Ikan Nila) yang diamati dalam kurun waktu 24 jam dengan kondisi yang disesuaikan.

Definisi limbah B3 berdasarkan BAPEDAL (1995) ialah setiap bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) karena sifat (toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity) serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia.
Menurut PP No. 18 tahun 1999, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.
Jadi, limbah B3 adalah setiap materi yang karena konsentrasi dan atau sifat dan atau jumlahnya mengandung B3 dan membahayakan manusia, mahluk hidup dan lingkungan, apapun jenis sisa bahannya.

Industri farmasi adalah industri yang bergerak di bidang kesehatan dan memiliki izin dari MenKes untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Namun, jika industri tersebut tidak memperhatikan standar-standar yang ada, industri farmasi tersebut akan berdampak negatif bagi lingkungan yang biasa disebut dengan limbah farmasi. Limbah farmasi termasuk dengan limbah B3 karena limbah farmasi termasuk dengan limbah jenis bahan berbahaya dan beracun. Jenis-jenis limbah yang dihasilkan dari limbah industry farmasi yaitu limbah padat, limbah cair, limbah gas. Namun, terdapat cara penanggulangannyaa yaitu dengan cara mengelola dengan jumlah besar dan mengelola dengan jumlah kecil.

Limbah tahu yang dibuang kelingkungan tanpa ada proses pengolahan terlebih dahulu berbahaya bagi kondisi lingkungan perairan dan dapat menyebabkan perubahan lingkungan, terutama bagi ekosistem perairan termasuk juga biota air di dalamnya. Limbah cair industri tahu mengandung zat-zat organik yaitu protein 40% - 60 %, karbohidrat 25%–50%, lemak 10% dan padatan tersuspensi lainnya yang di alam dapat mengalami perubahan fisika, kimia dan hayati yang akan menghasilkan zat toksik atau menciptakan media tumbuh bagi mikroorganisme patogen. Untuk mengukur limbah tah di perairan digunakan uji toksisitas akut. Uji Toksisitas akut adalah uji yang dilakukan untuk mengevaluasi konsentrasi bahan kimia atau durasi pemaparan (Limbah Tahu) yang dibutuhkan terhadap satu sampel uji (Ikan Nila) yang diamati dalam kurun waktu 24 jam dengan kondisi yang disesuaikan.

ARTIKEL PERIZINAN NEWMON TENTANG PEMBUANGAN TAILING
KE LAUT (PALUNG)

Tailing adalah limbah industri pertambangan, baik tambang tembaga, emas, perak maupun mineral lainnya. Batuan tambang tersebut diproses sehingga menjadi partikel yang halus dan kemudian dipisahkan antara mineral yang berharga dan sisanya merupakan limbah. Limbah padatan tersebut mau tidak mau akan mempengaruhi
kondisi lingkungan baik lingkungan fisik maupun biotanya. Pada umumnya tailing bersifat porositas tinggi sehingga kapasitas memegang air (holding capacity) rendah, struktur tidak stabil, sangat miskin bahan organik, bahkan dapat dikatakan tidak ada bahan organik, miskin unsur hara mikro dan makro, aktivitas mikroba juga tidak ada sama sekali.

Abstrak-Fasilitas kesehatan menghasilkan limbah padat dimana pengelolaannya yang tidak tepat dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah keterbatasan biaya operasional. Untuk itu diperlukan kajian mengenai besarnya kemampuan dan kemauan membayar (ATP dan WTP) fasilitas kesehatan terhadap pengelolaan limbah padat fasilitas kesehatan. Kajian ATP dan WTP ini dilakukan dengan metode Contingent Valuation sebagai upaya perbaikan tarif pengelolaan. Penelitian ini dilakukan pada fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit, puskesmas dan laboratorium kesehatan di Kota Ponorogo. Secara umum fasilitas kesehatan ini belum melakukan pengelolaan limbah padat secara tepat. Berdasarkan kajian diperoleh besarnya ATP rata-rata untuk pengolahan limbah padat medis adalah Rp. 8.975/Kg. Sedangkan WTP rata-rata untuk pengolahan limbah padat medis adalah Rp. 4.875/Kg. Nilai ATP dan WTP ini di atas tarif pengolahan limbah padat medis yang berlaku yaitu Rp. 4.000/Kg. Untuk itu masih memungkinkan dilakukan kenaikan tarif sesuai dengan biaya insinerasi ideal yaitu Rp. 5.833/Kg dan diiringi perbaikan pengelolaan. Selain itu besarnya ATP rata-rata untuk retribusi pengelolaan limbah padat non medis rumah sakit adalah Rp. 204.150/bulan dengan WTP rata-rata sebesar Rp. 120.000/bulan. Keduanya berada di bawah retribusi kebersihan (biaya pengelolaan limbah padat non medis) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu Rp. 450.000/bulan sehingga perlu dilakukan penyesuaian retribusi dan pemberian subsidi pemerintah. Besarnya ATP rata-rata untuk retribusi pengelolaan limbah padat non medis puskesmas dan laboratorium kesehatan adalah Rp. 5.200/bulan dengan WTP rata-rata sebesar Rp. 2.500/bulan. Keduanya berada di atas retribusi kebersihan (biaya pengelolaan limbah padat non medis) yang ditetapkan pemerintah daerah yaitu Rp. 1.000/bulan sehingga masih memungkinkan dilakukan kenaikan tarif retribusi kebersihan. Kata kunci : biaya insinerasi, kemampuan membayar, kemauan membayar, limbah padat fasilitas kesehatan, retribusi kebersihan I. PENDAHULUAN Kota Ponorogo adalah ibukota Kabupaten Ponorogo dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 139.916 jiwa (Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2010). Seiring meningkatnya jumlah penduduk maka akan diiringi pula dengan meningkatnya kebutuhan penduduk di bidang kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengguna fasilitas kesehatan dari tahun ke tahun. Dampak lain dari peningkatan jumlah pengguna fasilitas kesehatan adalah meningkatnya timbulan limbah padat dari fasilitas kesehatan. Secara umum pengelolaan limbah padat dari fasilitas kesehatan Kota Ponorogo belum dilakukan dengan baik mulai dari sumber hingga pengolahan terakhir. Limbah padat dari fasilitas kesehatan dibagi menjadi limbah padat medis dan non medis. Kegiatan pengelolaan limbah padat dari fasilitas kesehatan yang kurang baik dapat memicu resiko kesehatan seperti penularan penyakit (hepatitis, diare, campak, AIDS), bahaya radiasi, bahaya kimia serta resiko kecelakaan kerja (Nurtarikasmalini, 2010). Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan biaya operasional dalam pengelolaan limbah padat dari fasilitas kesehatan. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan kajian yang bertujuan mengetahui tingkat kemampuan (Ability To Pay-ATP) dan tingkat kemauan fasilitas kesehatan untuk membayar (Willingness To Pay-WTP) biaya operasional atas upaya pengelolaan limbah padat dari fasilitas kesehatan. 203

Tulisan ini membahas pola perilaku masyarakat yang tinggal di kawasan tercemar limbah B3, bagaimana warga Rancaekek bertahan dengan kondisi tanah, air dan udara tercemar limbah produksi dari pabrik tekstil. Faktor ekonomi selalu menjadi tolok-ukur kesejahteraan masyarakat, dan tanpa disadari, kerusakan lingkungan terjadi sehingga berpengaruh kepada kesehatan masyarakat. Berbagai penyakit yang diakibatkan limbah B3 bermunculan namun hal itu tidak menjadi perhatian utama pihak perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pemetaan untuk melihat daerah tercemar limbah, observasi dan wawancara mendalam kepada sejumlah informan yang berada di tiga titik yang berbeda di Desa Linggar yang dekat dengan aliran sungai dan persawahan. Data dianalisis dengan triangulasi data berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan dan mengkonfirmasi hasil wawancara kepada informan yang dianggap sebagai informan kunci. Hasil dari penelitian ini adalah munculnya berbagai dampak pada lingkungan disamping kesejahteraan secara ekonomi. Dampak lingkungan berpengaruh pada kesehatan manusia.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kemasan plastik membuat plastik menjadi salah satu alat yang banyak dicari-cari oleh masyarakat baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Sifat plastik yang ringan, mudah dibentuk serta harganya yang terjangkau, semakin menguatkan perannya dalam menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari. Namun, kebanyakan kemasan plastik yang digunakan masyarakat bersifat non-degradable sehingga

Baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan sehari-hari yang kita lakukan akan menimbulkan limbah, salah satunya adalah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Limbah B3 dapat dihasilkan dari kegiatan sektor industri, pariwisata, pelayanan kesehatan, serta dari kegiatan domestik rumah tangga. Dalam menangani limbah B3, terdapat perlakuan-perlakuan dan tahapan-tahapan khusus sehingga limbah
B3 tersebut tidak memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar. Penanganan limbah B3 sendiri dibantu dengan simbol yang menunjukkan karakteristik limbah tersebut sehingga perlakuan yang diberikan saat menangani limbah tersebut sesuai dan tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan maupun bagi kesehatan masyarakat sekitar.
Pemberian simbol dan label pada limbah B3 tentu saja tidak boleh sembarangan karena akan berefek pada penanganan limbah tersebut. Simbol dan label pada limbah B3 memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Simbol dan label dari limbah B3 ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2013. Penanganan dan pengelompokkan limbah B3 ini sangatlah penting karena bersadarkan penyataan Direktur Jendral Pengelolaan Sampah Limbah dan B3, Rosa Vivien Ratnawati, terdapat lebih dari 35 kasus kejadian kedaruratan limbah B3 setiap tahunnya akibat kegagalan dan kelalaian dalam mengloha limbah B3 tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai simbol dan label limbah B3 perlu diketahui agar tidak terjadi kasus-kasus
akibat limbah B3 yang meresahkan masyarakat.