Alfiah Kusumaningrum

Era digital dan globalisasi memberikan banyak celah bagi pebisnis untuk kreatif dan berinisiatif mengembangkan bisnisnya. Salah satunya adalah bisnis ecommerce crowdsourcing yang mulai marak merambah tanah air. Ide dari crowdsourcing mulai muncul pada tahun 2006, yakni dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Jeff Howe berjudul “The Rise of Crowdsourcing”. Secara sederhana, crowdsourcing didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang memperkerjakan karyawan baru dari masyarakat tanpa adanya masalah birokrasi, dan memperkerjakan karyawan secara parsial dan temporal sesuai dengan kebutuhan baik dalam bentuk kerumunan langsung atau disederhakan dalam bentuk kelompok yang lebih kecil (peer) (Andriansyah, et al., 2009)

RUU Tax Amnesty segara akan digulirkan. Dalam draf RUU Pengampunan Pajak tidak ada pengecualian bagi pidana korupsi. Pasal 10 menyebutkan hanya ada tiga sanksi pidana yang tidak bisa mendapat insentif pengampunan pajak, yakni tindak pidana terorisme, narkotika dan perdagangan manusia

” #PajakMilikBersama @DitjenPajakRI : Menkeu Bambang Brodjonegoro menyambut baik dukungan Kapolri untuk menyokong tugas DJP di bidang hukum. #live “ (19 Januari 2016)
Salah satu kicauan akun Twitter resmi milik Direktorat Jenderal Pajak yang dikelola oleh Subdit Humas DJP. Follower akun ini tercatat telah mencapai 17.000-an followers.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.08/2014 tentang Strategi
Pengelolaan Utang Negara Tahun 2014-2017 juga menyebutkan tentang penerapan
kebijakan hedging sebagai salah satu strategi pengelolaan utang.
Istilah hedging memang tidak asing bagi dunia usaha swasta tetapi untuk
implementasi di kepemerintahan khususnya keuangan negara, hedging adalah konsep
yang baru. Isu kerugian atas kebijakan hedging serta belum memadainya pencatatan atas
pelaporan keuangan transaksi hedging adalah pertimbangan utama penerapan kebijakan
ini. Namun di sisi lain, ada manfaat besar yang dapat diperoleh Pemerintah jika kebijakan
hedging dilaksanakan secara tepat dan akurat

Komisi 11 mengadakan Rapat Kerja pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwi, dan Direktur Jenderal Bea Cukai.
Agenda rapat adalah untuk membahas putusan Penyertaan Modal Negara pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan kondisi realisasi penerimaan negara 2015.
Raker dipimpin oleh Jon Erizal dari Fraksi Partai Amanat Nasional dapil Riau 1. Rapat dihadiri 18 anggota dari 8 fraksi.

Enforcement, service, dan trust adalah trio strategi yang disebut sebagai “Full House Strategies”  oleh James Alm dan Torgler dalam risetnya yang berjudul “Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality” pada tahun 2011. Ketiga dimensi strategi ini seolah menjadi satu kesatuan strategi dari riset-riset sebelumnya tentang Tax Compliance yang dikemukakan oleh Kirchler dkk. Kirchler dalam penelitiannya mengenai aspek Trust and Power kepatuhan pajak di dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terdapat satu pendekatan gabungan yang mampu menyatukan dua aspek trust dan power, yakni Responsive Regulation Approach. Strategi ini ditemukan oleh Ayres & Braithwaite, yang ditulis ulang oleh Kirchler dalam riset Slippery Slope Framework-nya.

External debt management has some serious risk such as exchange rate risk. Because of changing in ecxhange rate, outstanding external debt of our government is increase year by year. It was because the Indonesian rupiah exchange rate been depreciating lately. The government spent their budget for something we shouldn’t pay for that incerases. There’s one policy which can save our outstanding debt. Government must take hedging policy.
This paper made to analyze hedging policy as one of external debt risk management and its impact in total outstanding debt,
Keywords: hedging, debt management, exchange rate risk

Abstrak – Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur terpenting dalam berjalannya proses pemerintahan di
segala bidang. Salah satu hal yang mengindikasikan pentingnya hal tersebut adalah kualitas PNS dapat menjadi
salah satu tolak ukur nyata bagi citra suatu instansi pemerintah secara keseluruhan di mata masyarakat. Hal ini
sangat disadari oleh berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia, terutama Kementerian Keuangan.
Mengingat pentingnya peranan PNS tersebut, Kementerian Keuangan memiliki tugas pokok dan fungsi yang tidak
hanya ada bagi Kementerian Keuangan itu sendiri, tetapi juga untuk setiap unit eselon I yang berada dalam
naungan Kementerian Keuangan. Namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, pada
kenyataannya tidak semua PNS mampu menerapkannya dengan benar dan tanpa gangguan. Banyak hambatan
dan risiko yang harus dihadapi oleh setiap PNS di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengingat hal tersebut,
penulis kali ini akan memberikan uraian mengenai tugas pokok dan fungsi PNS di Kementerian Keuangan berikut
risiko dan hambatan yang terjadi dalam penerapan tugas pokok dan fungsi tersebut.
Kata Kunci: Tugas dan Fungsi, Risiko, Hambatan, Anti Korupsi

Inflation is a rise in the general level prices of goods and services in an economic in certain period of time. Inflation is calculated based on Consumer Price Index (CPI) based on seven expenditure groups. Fuel consumed most of subsidy budget on APBN 2014. Our government is trying to reduce the subsidy expense and reallocate it into other expense by change the cost of fuel. But, increasing tariff of fuel has significant impact into inflation rate itself.
This paper is made to analyze how much  increasing in tariff of fuel impact  to inflation rate.

Keywords: inflation, fuel, inflation rate, consumer of index

As monetary subject, Bank Indonesia published BI-Rate every month.. Changing in monetary policy brought to riil sector by a unique mechanism called Monetary Policy Transmission Mechanism. This mechanism has several channel to deliver “the message” from Central Bank to the economic environment. One of the channel is bank lending channel of monetary policy transmission. Fluctuation of BI-Rate gives effect on commercial bank in deciding their interest credit rate.
This paper made to analyze the the relationship between changing in BI-Rate as one of moneter policy and its impact on the credit interest rate policy made by commercial bank as the lending channel of monetary transmission.
Keywords: moneter policy, central bank, BI-Rate, credit interest rate

Deficit budgeting is one of Indonesia’s budgeting policy since years ago. There are many theories saying about deficit budgeting and its impact to macroeconomic indicators. Three of theories are the pump-priming theory, ricardian equivalence theory, and the clasic economy theory. The study indicate that deficit budgeting has significant impact to economic growt and inflation while the other study said there are no significant impact between deficit budget, economic growth, and inflation.
This paper made to analyze wheter it has serious impact or not based on macroeconomic indicator such as economic growt, inflation, and money supply

Government expenditure on infrastructure is the largest expenditure our country spent in. So, we need a certain methode to indicate whether the budgeting system is right to the result or not. Performance indicator is the methode which can relate between performance and budgeting. But also, there are another indicator we can use to analyze performance budgeting.
This paper made to analyze incators which can relate performae budgeting and the result.
Keywords: performance budgeting, infrastructure expenditure, government expenditure