DPR RI

Peringatan Hari Anak Sedunia dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan anak. Anak termasuk kelompok yang rentan kekerasan. Pandemi Covid-19 membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap anak. Tulisan ini mengkaji faktor penyebab kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 dan upaya pencegahannya. Ketidaksiapan orang tua beradaptasi dengan perubahan rutinitas selama pandemi Covid-19, perubahan skema pembelajaran anak, dan tekanan ekonomi keluarga akibat pandemi Covid-19 semakin memperburuk psikologis orang tua. Sementara pengetahuan orang tua dalam pengasuhan anak minim. Akibatnya anak berada pada posisi rawan kekerasan. Upaya pencegahan dapat dimulai dari penguatan peran dan fungsi keluarga. Kemudian penguatan peran sekolah dalam memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya mendidik anak tanpa kekerasan serta penguatan peran lembaga keagamaan dan lembaga masyarakat di tingkat lokal untuk memberikan edukasi perlindungan anak. Pemberdayaan ekonomi keluarga juga penting untuk dilakukan. Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan berperan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) setiap tiga tahun sekali kembali terjadi pada Januari 2019. Jumlah kasus selama bulan Januari 2019 sebanyak 15.132 kasus, dengan 145 orang meninggal dunia yang tersebar di 34 provinsi. Sejumlah daerah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB). DBD merupakan penyakit yang erat kaitannya dengan perilaku masyarakat dalam memelihara lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga upaya penanggulangan KLB DBD akan efektif jika dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya promosi kesehatan. Tulisan ini mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (Juru Pemantau Jentik) yang sejak tahun 2016 gencar disosialisasikan. Namun gerakan tersebut hanya berlandaskan Surat Edaran Menteri Kesehatan yang tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga gerakan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Proses panjang pemilihan Presiden Republik Indonesia 2019 telah mendekati titik akhir. Harapannya polarisasi yang terjadi dalam rentang waktu setahun terakhir segera berakhir. Namun demikian konflik antara kedua kubu masih terus terjadi. Sindiran dan silang pendapat masih mewarnai laman-laman media massa maupun media sosial. Tulisan ini mengkaji langkah-langkah strategis yang harus dilakukan agar akselerasi rekonsiliasi nasional dapat segera terwujud. Menurut teori psikologi sosial, konflik bisa terjadi karena persepsi keadilan yang tidak terpenuhi, komunikasi yang buruk para politisi, dan adanya mindset in-group out-group. Beberapa hal yang dapat dilakukan DPR RI adalah,
memaksimalkan fungsi pengawasan Komisi II DPR RI kepada ketiga lembaga penyelenggaraan pemilu untuk bekerja profesional dan transparan. Kemudian Komisi I juga perlu mendorong Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers agar pers nasional netral pada saat pilpres. Terakhir cara penanganan konflik terbaik adalah penanaman super ordinate goal dalam benak para elit politik dan masyarakat, yaitu untuk mengutamakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Multikulturalisme memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya bisa mengukuhkan persatuan, sementara dampak negatifnya bisa menyebabkan perpecahan. Salah satu masalah yang ada di masyarakat terkait dengan multikulturalisme adalah konflik yang disebabkan oleh etnosentrisme yang dapat memecah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan semangat multikulturalisme, yaitu bagaimana kelompok-kelompok etnik semestinya memposisikan dirinya ke dalam sebuah kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat nasional yang dikelilingi oleh nilai-nilai universal, seperti: demokrasi, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Salah satu usaha untuk menjaga keharmonisan multikulturalisme adalah melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keserasian antara berbagai suku bangsa. Pembinaan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat umum maupun melalui pendidikan di sekolah, khususnya kepada generasi pemimpin bangsa.

Penyebaran Covid-19 tidak terkendali, pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut serta menjaga agar penyebaran tidak meluas dengan membatasi kontak sosial atau fisik. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Social distancing dan physical distancing diterapkan guna memotong rantai penyebaran virus tersebut. Sebagian masyarakat secara sadar telah mengikuti mekanisme pembatasan sosial ini, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi. Tulisan ini mengakaji partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Penanganan penyebaran virus ini bisa terlaksana dengan baik jika masyarakat turut serta mengikuti imbauan pemerintah untuk selalu menjaga jarak aman satu sama lain, salah satunya adalah dengan tetap tinggal di rumah (stay at home). DPR RI dapat segera mendorong pemerintah untuk bersama-sama melakukan revisi terhadap UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Presiden menginstruksikan Menaker merevisi aturan ini karena maraknya penolakan. Tulisan ini membahas polemik dan dampak sosialnya apabila aturan perubahan pencairan JHT jadi diterapkan. Dari pembahasan diketahui bahwa dampak sosial dari perubahan aturan pencairan JHT menunjukkan dampak positif yang lebih banyak. Hanya saja aturan ini menjadi polemik karena dilakukan pada saat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) marak terjadi dan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) belum terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu, Komisi IX DPR dalam melakukan fungsi pengawasan perlu mendorong Pemerintah untuk segera merevisi Pasal 5 Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 agar lebih mengakomodasi kepentingan pekerja yang terkena PHK. Jika revisi gagal dilakukan maka pasal tersebut harus dicabut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas objek hak angket DPR terhadap KPK menimbulkan permasalahan dan perdebatan hukum, khususnya dapat tidaknya penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga negara independen. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah pertimbangan Hakim Konstitusi dalam putusan a quo telah tepat menempatkan KPK sebagai objek hak angket DPR? Bagaimana implikasi putusan a quo berkaitan penggunaan hak angket DPR kepada KPK terhadap pemberantasan korupsi? Penelitian doctrinal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian menyimpulkan, pertama, pertimbangan Hakim Konstitusi khususnya pertimbangan 5 Hakim Konstitusi yang menjadi dasar putusan a quo tidak tepat menempatkan KPK sebagai objek hak angket DPR dikarenakan pertimbangannya tidak memiliki konsistensi terhadap makna independen yang dimiliki KPK bahwa posisi KPK berada di ranah eksekutif, sehingga tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Pertimbangan yang tidak konsisten dibarengi tidak dibedahnya makna “hal penting, strategis, dan berdampak luas” sebagai kriteria dipergunakannya hak angket DPR. Kedua, implikasi putusan a quo terhadap penggunaan hak angket DPR terhadap KPK adalah dapat terganggunya status independensi KPK. Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK secara eksesif dapat merintangi, mempolitisasi kasus pemberantasan korupsi yang ditangani KPK. Diperlukan penegasan pembatasan penggunaan hak angket DPR khususnya kepada tugas KPK dalam bidang yudisial, serta pengekangan diri panitia angket DPR untuk tidak memasuki batas-batas yang ditentukan hukum.

Tenaga kesehatan dihadapkan pada tantangan kerja yang lebih serius dua minggu terakhir ini, menjadikan burn out (kelelahan fisik, emosi, dan mental) sebagai isu kritis yang tidak bisa dikesampingkan. Tulisan ini menggambarkan burn out tenaga kesehatan selama pandemi, faktor pemicunya, dan upaya yang telah dilakukan pemerintah. Sebelum lonjakan terjadi, tercatat 83% tenaga kesehatan mengalami burn out kategori sedang dan berat. Saat ini, tenaga kesehatan dihadapkan pada permasalahan lonjakan kasus, ketersediaan sumber daya, dan situasi fasilitas kesehatan yang melebihi kapasitas. Permasalahan ini membawa tenaga kesehatan pada risiko burn out yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan sebelumnya. Komisi IX DPR RI perlu mengawasi pemerintah dalam melaksanakan dukungan psikososial dan intervensi kesehatan mental bagi tenaga kesehatan yang bertugas selama pandemi.

Banyak pihak yang meragukan kesanggupan Indonesia dalam menangani limbah medis yang jumlahnya meningkat drastis di tengah pandemi Covid-19. Kapasitas olah fasilitas pelayanan kesehatan dan jasa pengolah limbah medis saat ini masih berada di bawah timbulan. Bila tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan limbah medis tersebut akan menjadi sumber penularan baru Covid-19. Tulisan ini mengulas permasalahan kapasitas pengelolaan limbah medis dan respons pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut. Selain dengan mengoptimalkan kapasitas dasar yang telah dimiliki, pemerintah juga mengupayakan kapasitas cadangan dengan melibatkan jasa pengolah limbah B3 bukan medis dan industri yang memiliki insinerator, seperti klin semen. Wabah Covid-19 harusnya dapat menjadi momentum bagi Indonesia, termasuk DPR RI sebagai pembuat kebijakan, untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah dan limbah B3 agar lebih siap menghadapi bencana sejenis di masa yang akan datang.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka pemulihan pembelajaran selama tahun 2022–2024. Kurikulum Merdeka diimplementasikan pada satuan pendidikan yang siap dan telah mendaftar. Selanjutnya kebijakan Kemendikbudristek terkait kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran tersebut. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi terutama berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) pelaksana IKM. Tulisan ini mengkaji tentang IKM dan tantangannya. IKM sebagai opsi tambahan dalam pemulihan pendidikan pascapandemi COVID-19 memerlukan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat memberikan dampak yang signifikan. Beberapa tantangan IKM mencakup kesiapan kompetensi, keterampilan, mindset pendidik sebagai pelaksana pendidikan, kesiapan infrastruktur, serta sarana dan prasarana. Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Kemendikbudristek agar IKM dapat terlaksana secara efektif guna percepatan pemulihan pendidikan.

Didalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa " Negara indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik " dimana didalam negara unitaris (kesatuan) tidak ada satupun negara lain didalam negara, yang berarti tidak ada kedaulatan lain dalam wilayah negara indonesia selain daripada kedaulatan NKRI itu sendiri. Indonesia merupakan " union state " yang warganya cenderung bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin seluruh warga negaranya sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, dengan tidak memendang suku, kultur, ras, agama, ataupun mendiskriminasikan masyarakat dalam wilayah tertentu, hal ini tercermin dalam semboyan " bineka tunggal ika " (berbeda-beda tetapi tetap satu jua). Dalam bingkai negara unitaris juga diakui corak kemjemukan bangsa, sebagai sesuatu yang tetap dipertahankan tanpa menimbulkan " sparatis " atau keretakan bagi persatuan dan kesatuan negara indonesia, kemudian untuk mewujudkan hal itu sangat dibutuhkan suatu instrumen demokrasi yaitu lembaga perwakilan salah satunya ialah DPR (dewan perwakilan rakyat), sebagai perwujudan kehendak rakyat dalam menentukan kebijakan-kebijakan negara melalui peraturan perundang-undangan. DPR merupakan perwakilan politik (political representation) yang anggotanya dipilih melalui pemilu, DPR adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer, sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 " kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD "

IKN menimbulkan respons publik terkait problem dan tantangan yang nantinya akan dihadapi. Tulisan ini mengkaji urgensi perpindahan IKN dan tantangan yang akan dihadapi pada proses perencanaan, pembangunan, dan perpindahan IKN tersebut. Penjelasan mengenai urgensi perpindahan sangat dibutuhkan karena banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami. Sementara dari sisi tantangan, persoalan pendanaan atau pembiayaan, aspek lingkungan hidup dan potensi munculnya konflik sosial juga harus dipertimbangkan. Melalui tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran, DPR RI dapat berperan secara strategis dalam menyelesaikan tantangan perpindahan IKN yang akan terjadi ke depan.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak tahun 2019 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih sebesar 126 per 100.000 kelahiran hidup, jauh dari target 70 per 100.000 kelahiran hidup. Berbagai upaya penurunan AKI yang dilakukan hingga saat ini belum dapat memenuhi target penurunan AKI. Tulisan ini bertujuan mengkaji urgensi pengaturan tentang hak reproduksi perempuan dalam undang-undang sebagai upaya menurunkan AKI. Hasil analisis menunjukkan pengaturan tentang hak kesehatan reproduksi (kespro) perempuan dalam undang-undang sangat penting karena dari aspek filosofis, negara menjamin hak kespro sebagai bagian dari hak asasi manusia; dari aspek sosiologis, AKI di Indonesia masih tinggi; dan dari aspek yuridis, belum ada pengaturan yang komprehensif mengenai hak kespro perempuan. Untuk mempercepat upaya penurunan AKI, pengaturan tentang hak kespro perempuan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) perlu direvisi. DPR melalui Komisi IX dapat berperan dalam upaya penurunan AKI dengan mengajukan revisi UU Kesehatan.

Berbagai bencana alam seperti longsor dan banjir yang melanda wilayah Indonesia menjadi pertanda bahwa daya dukung lingkungan sudah tidak dapat menampung intensitas air yang sedemikian besar. Oleh karena itu, konservasi tanah dan air sangatlah penting agar sumber daya tanah dan air tidak makin terdegradasi. Tahun 2014, Presiden telah mensahkan UU tentang Konservasi Tanah dan Air namun hingga kini permasalahan konservasi masih terjadi. Tulisan ini mengkaji permasalahan dan tantangan dalam konservasi tanah dan air seperti degradasi lahan yang makin meningkat; perkembangan teknologi konservasi lahan yang makin lambat; dan masalah nonteknis seperti kebijakan, sosial dan ekonomi serta penegakan hukum yang belum optimal. Hal tersebut menjadi tantangan terutama bagi pemerintah, para ilmuwan dan pengguna lahan untuk turut serta dalam perencanaan dan penyelenggaraan konservasi tanah dan air sesuai dengan peraturan yang berlaku. DPR RI perlu melakukan pengawasan kepada Pemerintah terkait pelaksanaan UU tentang Konservasi Tanah dan Air.

Rencana penghapusan kelas bagi peserta BPJS Kesehatan menjadi isu aktual pada beberapa minggu terakhir ini. Tulisan ini mengkaji rencana dan kemungkinan dampaknya serta harapan terkait kebijakan tersebut. Penghapusan kelas bagi peserta BPJS Kesehatan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, terkait kelas standar bagi peserta Jaminan Kesehatan. Kebijakan ini dapat berdampak pada kenaikan besaran iuran, dan berpotensi meningkatkan jumlah peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan aktuaria yang cermat, agar ke depan BPJS tidak defisit. Beberapa harapan, agar kebijakan tersebut: 1) mampu memenuhi kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan; 2) tidak mengurangi kualitas pelayanan kesehatan; 3) mempermudah pelayanan kesehatan; 4) tidak mengakibatkan besaran iuran yang memberatkan masyarakat. Komisi IX DPR RI perlu terus mengawasi pemerintah selama proses pembuatan kebijakan tersebut, serta mendorong meningkatnya kinerja BPJS Kesehatan.

Angka Kematian Ibu (AKI) saat ini masih jauh dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yakni 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, AKI belum turun secara signifikan. Tulisan ini membahas faktor penyebab tingginya AKI dan upaya untuk mengatasinya. Penyebab AKI dapat dibedakan atas determinan dekat, determinan antara, dan determinan jauh. Untuk menurunkan AKI, determinan dekat, determinan antara, dan determinan jauh yang terkait dengan AKI harus dapat diatasi. Determinan dekat dapat diminimalisasi apabila determinan antara seperti status kesehatan ibu dan akses terhadap pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan. Upaya menurunkan AKI hanya efektif jika ada peran serta semua pihak, termasuk inovasi dari pemerintah daerah. DPR RI melalui fungsi yang dimiliki dapat berperan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan melalui komisi terkait, yaitu Komisi VIII dan Komisi IX. DPR RI juga perlu memastikan anggaran yang dialokasikan untuk program/kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan ibu telah memadai.

Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Klausul yang menimbulkan perdebatan adalah sistem zonasi. Tulisan ini mengkaji pro kontra penerapan sistem zonasi PPDB tahun ajaran 2018/2019 dan solusinya. Pro kontra mencakup masalah jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah, perbedaan penafsiran daerah atas aturan zonasi, dan penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu. Dinas Pendidikan Daerah perlu mengevaluasi kembali proyeksi lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah sebagai dasar penentu zonasi. Kondisi semua sekolah juga perlu ditinjau ulang, apakah sudah memenuhi standar nasional pendidikan. Selain itu, sosialisasi perlu dilakukan secara masif agar masyarakat memahami kebijakan secara tepat dan komprehensif. Melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi sistem zonasi dalam PPDB.

Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap profesi guru di seluruh dunia. Selama satu setengah tahun, sektor pendidikan terdampak Covid-19. Oleh karena itu, Hari Guru Sedunia 2021 mengusung tema "Teachers at the heart of education recovery" atau "Guru di jantung pemulihan pendidikan”. Hal ini sebagai bentuk dukungan kepada guru untuk berkontribusi penuh pada proses pemulihan sistem pendidikan pascapandemi Covid-19. Tulisan ini mengkaji tentang peran guru dalam upaya pemulihan pendidikan serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Peningkatan kualitas guru menjadi bagian penting untuk mendukung peran guru dalam mengejar ketertinggalan pembelajaran pada anak. Sementara itu, pemerintah juga harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang hingga kini masih jauh dari layak. Komisi X DPR RI perlu mendorong sinergi pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memberikan dukungan bagi guru baik dari sisi legislasi, anggaran, maupun pengawasan guna mendukung tugas guru dalam rangka pemulihan pendidikan pascapandemi.

Sejak disusun hingga disetujuinya pada Rapat Paripurna DPR RI 5 Oktober lalu, UU Cipta Kerja banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu penyebab, adanya anggapan bahwa UU tersebut hanya mempermudah proses investasi dan usaha, namun mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Tulisan ini mengkaji perizinan lingkungan dalam UU Cipta kerja dan dampaknya terhadap lingkungan. UU Cipta Kerja mengintegrasikan Izin Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha yang berbasis pada tingkat risiko yang memberi peringatan dan kewaspadaan terhadap kegiatan-kegiatan khususnya yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan dan sumber daya. Dampak dari pengintegrasian, apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh penerima izin, maka yang akan terkena konsekuensi adalah Perizinan Berusahanya. Komisi IV DPR RI perlu mengawasi agar UU tersebut dapat diimplentasikan dalam mendukung iklim usaha sekaligus menjaga kualitas lingkungan. DPR RI juga perlu mendesak pemerintah agar segera menyusun peraturan pelaksanaannya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melaporkan peningkatan angka perkawinan anak selama pandemi Covid-19. Perkawinan anak menambah risiko yang harus dihadapi anak selama pandemi. Tulisan ini mengulas penyebab perkawinan anak selama pandemi beserta kebijakan dalam menghadapi fenomena ini. Beberapa penyebab perkawinan anak antara lain minimnya aktivitas anak dan lemahnya pengawasan orang tua dalam mengawasi anak sehingga terjadi pergaulan bebas dan kehamilan. Faktor kehamilan menjadi penyebab utama dikabulkannya dispensasi kawin anak di pengadilan agama agar tidak membuat keluarga semakin malu. Intervensi kebijakan pendidikan yang konkret dari Kemendikbud sangat dibutuhkan untuk berkolaborasi dengan instansi lain. Komisi VIII DPR RI perlu terus melakukan pengawasan pelaksanaan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, serta mendorong Kementerian PPPA untuk menerbitkan peraturan pemerintah tentang dispensasi kawin. Komisi X DPR RI juga perlu mendorong Kemendikbud untuk memasukkan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum dan meningkatkan peran guru Bimbingan dan Konseling (guru BK) dalam mempromosikan pencegahan perkawinan anak.

Daya literasi pemuda masih rendah. Padahal, daya literasi seseorang memengaruhi kompetensi kognitif lain seperti kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, yang merupakan modal untuk menghadapi tantangan jaman yang semakin berat. Kondisi ini disebabkan: (1) belum kuatnya pendidikan literasi di institusi pendidikan; (2) lingkungan yang tidak mendukung peningkatan literasi; dan (3) sulitnya akses buku. Meskipun DPR RI bersama Pemerintah telah membuat Undang-Undang No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (UU Sisbuk) yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas literasi bangsa, belum ada langkah fundamental yang dilakukan dalam mengubah sistem pendidikan kita. Oleh karena itu, DPR perlu mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya. Dalam fungsi pengawasannya DPR juga harus mendorong pemerintah untuk merevisi kurikulum pendidikan agar mendukung peningkatan daya literasi dan menekan harga buku sesuai dengan amanat UU Sisbuk.

Kemiskinan dan kesenjangan sosial sangat berkaitan erat. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kesenjangan adalah suatu ketidakseimbangan kondisi sosio-ekonomi yang ada dalam masyarakat dan mengakibatkan adanya perbedaan yang sangat mencolok. Tulisan ini menggambarkan tentang kemiskinan dan kesenjangan yang masih terus terjadi di Indonesia serta strategi yang dapat dilakukan pemerintah. Strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan antara lain: integrasi program kemiskinan dan perluasan bantuan sosial non-tunai, serta program padat karya tunai untuk masyarakat kurang mampu. Sementara itu, untuk mengatasi kesenjangan, pemerintah melakukan upaya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan program perlindungan sosial. Pemerintah juga dapat mengurangi jumlah kemiskinan melalui pembukaan kesempatan kerja seperti industri padat karya. Melalui fungsi yang dimilikinya, DPR-RI memegang peran penting dalam pengalokasian anggaran yang terkait dengan penanganan kemiskinan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah.

Meluasnya perilaku korupsi di Indonesia menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi penyebabnya. Dengan menggunakan studi literatur, ditemukan bahwa peluang terjadinya korupsi di Indonesia sangat besar. Korupsi dilakukan secara kolektif, penegakkan hukum juga terlihat masih lemah. Mengacu pada teori motivasi, motif kekuasaan dan motif afiliasi adalah dua motif yang terlihat berperan terhadap munculnya perilaku korupsi. Untuk itu, pendidikan karakter dan nilai-nilai sosial seperti nilai empatik, tanggung jawab sosial, dan sebagainya perlu dikembangkan. Pendidikan karakter tidak hanya berupa pengenalan nilai-nilai, tetapi juga penghayatan dan pengamalan nilai-nilai secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi misalnya dapat dilakukan melalui penerapan Warung Kejujuran di sekolah-sekolah, sehingga siswa dapat secara langsung mempraktikkan perilaku yang jujur.

Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia mengharuskan berbagai sektor untuk segera mengambil sikap dalam mencegah penularan yang lebih luas, termasuk sektor pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil sikap tegas melalui beberapa surat edaran berkaitan tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat Covid-19 berkaitan dengan kebijakan pembelajaran dari rumah. Proses belajar dari rumah melalui pendidikan jarak jauh merupakan solusi yang dalam pelaksanaannya belum optimal secara keseluruhan. Terdapat berbagai hambatan, baik dari sisi sumber daya manusia, pengaturan penyelenggaraan, kurikulum, maupun sarana belajar. Komisi X DPR RI perlu mendorong sinergitas berbagai sektor terkait serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah dapat berjalan secara optimal.

Batasan usia lanjut usia (lansia) merupakan salah satu isu penting saat Rapat Koordinasi Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BKD Setjen DPR RI pada 5 September 2020. Penentuan batasan usia lansia terkait dengan batasan usia pensiun dan batasan penerima bantuan sosial lansia. Tulisan ini bertujuan mengkaji faktor-faktor penting dalam menentukan batasan usia lansia beserta dampak kesejahteraan yang ditimbulkan. Terdapat dua pendapat mengenai batasan usia lansia, yaitu ditingkatkan menjadi lebih dari 60 tahun atau tetap 60 tahun. Dengan mempertimbangkan kajian teoretis, pendapat pakar, dan faktor kesejahteraan lansia itu sendiri, maka akan lebih tepat jika Indonesia tetap menggunakan batasan usia 60 tahun. Dalam menghadapi fenomena peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) maka yang mendesak untuk dilakukan negara adalah mempersiapkan segala hal agar para lansia terjamin kehidupannya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, fasilitas infrastruktur, dan prioritas pelayanan. Komisi VIII DPR RI perlu mempertimbangkan berbagai masukan batasan usia lansia termasuk dampak kesejahteraan yang ditimbulkannya.

Pemerintah Arab Saudi resmi mengumumkan, penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 tetap akan dilaksanakan. Namun belum ada kepastian mengenai jumlah kuota jemaah untuk masing-masing negara. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama membuat dua persiapan penyelenggaraan ibadah haji yaitu skema penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 dan alur pergerakan jemaah haji 2021. Tulisan ini mengkaji persiapan pemerintah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 beserta tantangannya. Pertama, kuota jemaah haji yakni 50%, 30%, 25% dan 5%. Skema tersebut bersifat spekulatif dan belum memiliki dasar yang kuat. Hal ini dikarenakan belum adanya kepastian jumlah kuota jemaah Indonesia. Kedua, alur pergerakan jemaah haji 2021 yang meliputi kegiatan vaksinasi, karantina dan pemeriksaan Covid-19. Keterbatasan waktu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 dan meningitis bagi calon jemaah haji. Selain itu, serangkaian vaksinasi, pemeriksaan dan karantina Covid-19 tentunya menambah biaya haji 2021. Komisi VIII DPR RI perlu memastikan pemerintah agar dapat memenuhi cakupan vaksinasi bagi calon jemaah haji.

Indonesia mendapatkan predikat sebagai contributor sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Predikat tersebut sangat kontra-produktif dengan upaya Indonesia untuk menjadi negara terdepan di sektor maritim. Tulisan ini menganalisis upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi sampah plastik di laut. Di beberapa konvensi internasional, Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk menurunkan 70% sampah plastik di lautpada tahun 2025. Komitmen tersebut tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik di Laut (2017-2025). Mengatasi sampah di laut berarti mengelola sampah di darat dengan baik karena 80% sampah laut berasal dari darat. Pendekatan yang digunakan pula tidak hanya yang bersifat instan dan berorientasi jangka pendek, tetapi juga bersifat holistik dan berorientasi jangka panjang. Indonesia memang telah menaruh perhatian khusus terhadap masalah ini. Namun, hal yang terpenting adalah bagaimana program pengurangan sampah plastik di laut ini benar-benar terlaksana dalam rangka mengubah citra buruk Indonesia di mata dunia.

Grafik penyebaran Covid-19 belum menunjukkan tren penurunan namun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penerapan new normal pada sektor perkantoran, industri, dan perdagangan serta memberikan kewenangan pada 102 daerah dengan zona hijau untuk menerapkan skenario new normal. Kondisi ini membuat publik menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi dan kekhawatiran meningkatnya penularan Covid-19. Tulisan ini membahas upaya meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi kehidupan new normal melalui optimalisasi promosi kesehatan. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan informasi yang kurang transparan, peran semua elemen masyarakat menjadi sangat penting dalam menegakkan disiplin masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan. DPR RI melalui Komisi IX dan Tim Pengawas Covid-19 dapat mengawasi pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan yang mendukung pencegahan Covid-19.

Kondisi lapisan masyarakat yang sangat beragam membuat pemerintah harus menciptakan satu paket kebijakan untuk membantu semuanya melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi Covid-19. Hingga saat ini, kebijakan PPKM Darurat diperpanjang melalui kebijakan PPKM dengan level yang berbeda-beda di setiap daerah, guna menurunkan gelombang kedua Covid-19 yang terjadi sejak Juni lalu. Tulisan ini mengkaji kebijakan level PPKM dan peran serta masyarakat dalam implementasinya. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama periode PPKM memerlukan peran serta masyarakat dalam penerapannya, seperti masyarakat senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang ketat, melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) secara mandiri ketika ada gejala atau setelah kontak dengan penderita, memanfaatkan layanan telemedisin, mengikuti vaksinasi bagi ibu hamil dan anak usia 12 tahun ke atas, dan sebagainya. DPR RI perlu mengawasi berbagai kebijakan selama periode PPKM ini agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 di kemudian hari.

Ketua, Pimpinan, dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pada tahun 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.

Karena itu, Pemerintah menyampaikan enam  fokus utama dalam kebijakan APBN 2022: Pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 akan menimbulkan konsekuensi besar di bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan 35,84% tenaga honorer merupakan guru. Ketidakpatuhan pemerintah dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berkontribusi pada membengkaknya jumlah guru honorer tanpa seleksi terstandar. Tulisan ini membahas implikasi wacana penghapusan guru honorer terhadap tata kelola tenaga kependidikan secara umum dan pilihan apa yang dapat diambil pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Penghapusan guru honorer akan menutup pilihan eksploitasi guru dengan imbalan yang tidak memadai. Komisi X DPR RI perlu mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengevaluasi semua peraturan agar harmonis; mempercepat seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; mengalihkan guru honorer yang tidak lolos tes ke bidang yang sesuai kompetensinya; dan mengambil alternatif lain untuk mengisi kebutuhan guru berkualitas dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.

Konflik Kelembagaan antara KPU dan Bawaslu dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2019, mencederai Pemilu yang jujur, adil dan transparan. Karena pada dasarnya kedua lembaga ini memiliki kekuatan penuh untuk mengatur Pemilu di Indonesia.
Tumpang tindihnya regulasi membuat kedua lembaga ini lemah dalam berkomunikasi dan tentunya sinergitasnya antara lembaga-lembaga ini dipertanyakan.
Terlebih masyarakat percaya bahwa Pemilu yang baik dan jujur itu terbentuk dari lembaga yang kuat dan independen. permasalahan lainnya ketika perubahan baik yang dilakukan oleh lembaga KPU seharusnya Bawaslu mendukung penuh karena kedua lembaga ini menjadi pintu masuk bagi pemimpin yang baik dan jujur dan juga pemimpin yang korup dan feodal.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan guru adalah pendidik profesional, di mana guru memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1) dan tersertifikasi. Dalam praktiknya, pendidikan masih bertumpu pada guru honorer karena kekurangan jumlah pendidik profesional. Dari sisi kualifikasi dan kompetensi, baru sebagian kecil dari guru honorer yang berpendidikan S1 dan tersertifikasi. Masih banyak kualifikasi guru yang belum terpetakan, terutama para guru bantu yang belum terdaftar pada data pokok pendidikan. Tulisan ini mengkaji skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam memenuhi kekurangan tenaga pendidik di sekolah. Seleksi terbuka PPPK bagi guru honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dapat menjadi solusi pembenahan tata kelola tenaga pendidik. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga pendidik yang kompeten dan guru dapat berkonsentrasi penuh dalam melaksanakan tugas mendidik tanpa mengkhawatirkan kesejahteraan mereka. Diperlukan sinergi antarkementerian/lembaga dan seluruh pihak terkait termasuk Komisi X DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar seleksi PPPK menghasilkan guru yang berkualitas.

Dalam Rencana Aksi Kesehatan Mental WHO 2013-2020, negara-negara anggota WHO telah berkomitmen untuk mengurangi tingkat bunuh diri sebesar 10% pada tahun 2020. Tulisan ini berupaya menggambarkan bagaimana upaya Indonesia mencegah perilaku bunuh diri. Upaya pencegahan bunuh diri di Indonesia telah dilakukan namun belum optimal. Hal ini dikarenakan kasus bunuh diri belum dianggap sebagai masalah kesehatan utama. Masih banyak persoalan yang muncul dalam upaya pencegahan perilaku bunuh diri di Indonesia, di antaranya adalah persoalan stigma sosial, akurasi data tingkat kematian akibat bunuh diri, ketersediaan tenaga profesional yang terbatas dan distribusinya yang tidak merata. Dalam hal ini, DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memperkuat komitmennya dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dihapusnya fly ash dan bottom ash (FABA) dalam daftar limbah B3 memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Sejumlah LSM dan masyarakat yang berada di sekitar pembangkit listrik (PLTU) memprotes kebijakan ini. Mereka menilai saat ditetapkan menjadi limbah B3 saja pengelolaan FABA terkesan serampangan, apalagi jika dilonggarkan. Sementara itu, kebijakan ini didukung oleh produsen listrik yang menggunakan batu bara sebagai sumber bahan bakar. Mereka beragumen bahwa sudah banyak penelitian tentang FABA yang telah dilakukan sejak dulu mengarah pada pemanfaatan FABA secara aman. Beberapa negara maju bahkan mengategorikan FABA sebagai limbah non-B3 dengan tingkat pemanfaatan yang tinggi. Tulisan ini mengupas secara netral alasan pemerintah mengategorikan FABA sebagai limbah non-B3 dan rencana tindak lanjut yang diperlukan pemerintah dalam menjamin pemanfaatan FABA secara luas dan aman. DPR dengan fungsi legislasi dan pengawasannya perlu meminta keterangan pemerintah perihal penghapusan ini, apalagi PP No. 22 Tahun 2021 yang menjadi dasar penghapusan merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.

Salah satu dampak dari kejadian gempa di Lombok bulan lalu adalah munculnya kasus malaria yang menyerang para pengungsi. Tulisan ini ingin mengulas penyebaran penyakit malaria pasca bencana di Lombok dan upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan pemerintah. Buruknya kondisi lingkungan menyebabkan vektor penyebab malaria dapat berkembang biak dengan cepat dan penularan penyakit pun cenderung lebih cepat dari kondisi normal. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan penyakit menular tersebut. Upaya preventif yang telah dilakukan adalah mendistribusikan kelambu, lotion anti nyamuk, fogging, dan pemberian obat anti malaria. Pemerintah perlu mewaspadai kemungkinan adanya peningkatan kasus apabila tidak segera ditangani. Mengingat bulan depan mulai memasuki musim penghujan. Dalam hal ini, DPR RI berperan penting untuk terus mengawasi penanganan kasus malaria di Lombok, agar tidak terjadi peningkatan kasus dan kasus yang ada dapat segera ditangani.

English : COVID-19 Pandemic has made many impacts such as public health impacts and social economic impacts across the globe. It is need international cooperation to overcome these problems. Indonesia should participate in multilateral cooperation in overcoming the COVID-19 pandemic, one of them is regarding on National Economic Recovery. The cooperation of course thorugh the diplomacy, which one of them is economic diplomacy. Diplomacy is conducted not only by the government, but also (one of them) by The People's Representative Council (DPR) as parliament in Indonesia. Whereas the parliamentary diplomacy is a new function in parliamentary theory, this paper will explain how the parliamentary diplomacy on constitutional system of Indonesia and the model of diplomacy which can be conducted to overcoming the impacts of COVID-19 pandemic. The argument in this paper is written as a legal argument by having perspective on the doctrinal-legal approach. It will use conceptual approach, legal and statutes approach.This paper ends up with the conclusion that as normative, the parliamentary diplomacy has been regulated on several laws in Indonesia such as The Law Number 37 of 1999 on Foreign Relations and The Law Number 17 of 2014 on the People's Consultative Assembly (MPR), The People's Representative Council (DPR), the Regional House of Representatives (DPRD), and the Regional Representatives Council (DPD). Regarding on National Economic Recovery, DPR is able to doing the diplomacy function through the economic diplomacy economic diplomacy in the form of bilateral, multilateral, or through existing parliamentary forums such as lnter-Parliamentary UniondanAsia Pacific Parliamentary Forum. This paper also give the model of economic diplomacy can be conducted by DPR in National Economic Recovery as a diplomacy to make an international agreement and a diplomacy to aimed at fostering good relations with other countries, both of which are useful in the context of economic recovery after the impact of COVID-19 both regionally and in Indonesia.

Bahasa Indonesia : Pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat seluruh negara dunia mengalami berbagai dampak baik kesehatan, ekonomi, dan sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan kerjasama oleh seluruh negara. Indonesia seyogyanya turut serta dalam kerjasama multilateral dalam rangka penanganan COVID-19, salah satunya terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional.Kerjasama yang dilakukan tentu melalui diplomasi. Salah satu cabang diplomasi adalah diplomasi ekonomi. Diplomasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, melainkan juga salah satunya adalah DPR sebagai parlemen di Indonesia. Mengingat fungsi diplomasi parlemen tersebut tergolong baru dalam teori mengenai parlemen, maka artikel ini akan membahas mengenai kedudukan diplomasi parlemen dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia dan model diplomasi yang dapat dilakukan dalam rangka penanganan  dampak COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan tipe penelitian doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkanbahwadiplomasi di Indonesia telah mengalami perkembangan, yang mana diplomasi tidak hanya dilakukan oleh eksekutif, melainkan juga oleh DPR sebagai lembaga parlemen di Indonesia. Bahkan secara normatif, diplomasi parlemen sudah diatur dalam  sejumlah undang-undang di Indonesia seperti UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional, DPR-RI dapat melakukan fungsi diplomasi melalui wujud diplomasi ekonomi baik dalam bentuk bilateral, multilateral, ataupun melalui forum parlemen yang ada seperti lnter-Parliamentary Union dan Asia Pacific Parliamentary Forum.Pada penelitian ini terdapat model diplomasi ekonomi yang dapat dilakukan oleh DPR-RI dalam rangka PEN baik diplomasi yang ditujukan untuk membuat perjanjian Internasional dan diplomasi yang ditujukan untuk pembinaan hubungan baik dengan negara lain yang kedua-duanya bermanfaat dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19 baik secara regional maupun di Indonesia.

Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, 16 Agustus 2021

Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa, kita hindari, tetapi, jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga bisa menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri, dalam menghadapi tantangan masa depan.

Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional, hingga saat ini masih terjadi peningkatan kasus Covid-19. Salah satu strategi pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 adalah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan orang lebih banyak berkegiatan di rumah, baik untuk belajar, bekerja, maupun beribadah dari rumah. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai masalah baru dalam keluarga, termasuk tindak kekerasan. Tulisan ini membahas Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Hasil analisis, pada masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan kasus KDRT. Upaya penanganan kasus KDRT menghadapi tantangan yang semakin berat pada masa pandemi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menyusun penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Diperlukan kerja sama berbagai pihak agar protokol ini dapat diimplementasikan. DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mengawasi penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya kasus KDRT.

Aksi kekerasan antara pengemudi Transportasi Konvensional (TK) versus Transportasi Berbasis Online (TBO) terjadi hampir merata di beberapa wilayah Indonesia. Konflik ini dipicu oleh keraguan Pemerintah dalam menyikapi kehadiran TBO tiga tahun yang lalu. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya konflik sosial antara kedua kelompok tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah dan para pelaku TK terlambat dalam mengantisipasi dampak dari kehadiran TBO. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang diharapkan memberikan solusi menyeluruh ternyata baru mengadopsi permasalahan taksi online, belum menyentuh keberadaan ojek online dan hubungan antara ojek konvensional dan ojek online yang selama ini menjadi sumber konflik sosial. Ke depan, Pemerintah dan DPR RI harus mempersiapkan segala pranata sosial yang komprehensif, termasuk regulasi dan upaya implementasinya, karena penggunaan aplikasi berbasis online berpotensi merambah pada seluruh bidang kehidupan, tidak hanya transportasi.

Jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19, berbagai negara di dunia telah dihadapkan pada permasalahan lingkungan global, yakni perubahan iklim. Penanganan perubahan iklim merupakan salah satu dari 17 tujuan global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada capaian tujuan global tersebut. Tulisan ini bertujuan mengkaji dampak pandemi Covid-19 pada lingkungan global. Parameter lingkungan yang cenderung membaik saat pandemi antara lain penurunan emisi CO2 dan NO2, peningkatan kualitas udara perkotaan, serta terjaganya keanekaragaman hayati. Sedangkan parameter persampahan dan kehutanan menunjukkan adanya penurunan. Membaiknya beberapa parameter lingkungan tersebut dikhawatirkan hanya bersifat sementara dan akan kembali memburuk jika aktivitas masyarakat serta ekonomi berjalan normal kembali. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus tetap diiringi upaya pengurangan emisi. DPR RI perlu terus mengawasi agar berbagai kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah sejalan dengan upaya mitigasi, adaptasi, maupun pengurangan dampak dari perubahan iklim.