Keuangan Negara

Pokok-Pokok RAPBN Tahun 2022 Berpijak pada RKP serta kesepakatan Pemerintah dan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2022, maka tema kebijakan fiskal dan RAPBN tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Berdasarkan tema tersebut, pokok-pokok kebijakan fiskal adalah sebagai berikut: (1) Pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi; (2) Program perlindungan sosial yang memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan; (3) Mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi reformasi struktural (UU Cipta Kerja) dan reformasi fiskal; serta (4) Optimalisasi pendapatan dan penguatan spending better, baik di Pemerintah Pusat maupun di pemerintah daerah, serta inovasi pembiayaan dalam rangka konsolidasi fiskal yang adil dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dengan mencermati dinamika perekonomian, perkembangan penanganan Covid-19, langkah–langkah pemulihan ekonomi serta upaya untuk mengatasi masalah struktural, maka arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko agar sustainabilitas fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga. Oleh karena itu, konsolidasi fiskal secara bertahap harus dilakukan dengan baik untuk mengembalikan pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan serta harus disertai dengan reformasi APBN yang efektif dan konsisten.

Dari sisi kebijakan pendapatan negara, Pemerintah berupaya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang tetap terukur dan terarah serta meningkatkan optimalisasi penerimaan negara di bidang penerimaan perpajakan dan PNBP. Strategi di bidang perpajakan melalui (1) pemberian insentif fiskal secara lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier yang kuat; (2) perluasan basis perpajakan melalui perluasan objek perpajakan dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan; (3) penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, serta disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha; dan (4) inovasi penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

Buku keuangan publik yang lebih dikenal dengan istilah keuangan negara ini mengkaji tentang aktivitas pemerintah dalam mengelola keuangan dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Secara historis, studi tentang tema ini paling monumental dalam sejarah peradaban Islam yang banyak menghasilkan literatur-literatur penting tentang keuangan pemerintah pada masanya. Buku ini mengembangkan pula integrasi hukum Islam dengan teori-teori ekonomi yang  cukup detail dalam menguraikan substansi dari karya-karya fuqaha’ yang dijadikan sumber pengelolaan keuangan pemerintah saat itu, seperti al-Kharaj, al-Amwal, dan al-Ahkam al-Sulthaniyah. Karya-karya klasik para cendekiawan dan sarjana Muslim yang dimulai pada abad ke-2 H/8 M tentang keuangan publik dan perpajakan tersebut memiliki nilai penting bagi pengembangan ekonomi Islam. Karya-karya itu terkait dengan studi fiqih siyasah yang secara komprehensif membahas politik Islam pada masanya dan keuangan publik yang menekankan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (al-mashlahat al-'ammah).

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Rencana kerja dan anggaran tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) K/L, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, Pagu Anggaran K/L, dan standar biaya.

Himpunan RKA-K/L TA 2022 dalam Buku III ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2022 yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR. RKA-K/L masing masing Kementerian/Lembaga digunakan sebagai dokumen pendukung pembahasan RUU APBN TA 2022 dengan Komisi mitra kerja K/L di DPR.

Tahun 2022 merupakan tahun menuju konsolidasi fiskal, sehingga penyusunan RKA-K/L TA 2022 utamanya difokuskan untuk mendukung berbagai agenda reformasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, mendukung agenda pemulihan ekonomi, serta mengantisipasi ketidakpastian terutama dari dampak Pandemi Covid-19 dan kesinambungan fiskal.

Total rencana anggaran belanja K/L yang dituangkan dalam RKA-K/L TA 2022 adalah sebesar Rp940.571,3 miliar, dengan rincian per sumber dana sebagai berikut:
1. Rupiah Murni Rp788.816,8 miliar
2. Rupiah Murni Pendamping Rp6.071,9 miliar
3. PNBP/BLU Rp83.933,3 miliar
4. PHLN/PHDN/SBSN-PBS Rp61.749,4 miliar

Selanjutnya, menurut klasifikasi organisasi, terdapat 15 K/L yang memperoleh pagu anggaran yang cukup besar dengan total anggaran sebesar Rp821.428,1 miliar atau lebih dari 87,3 persen dari seluruh rencana anggaran belanja K/L TA 2022, yaitu:
1. Kementerian Pertahanan Rp133.923,4 miliar
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp111.024,0 miliar
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp100.597,7 miliar
4. Kementerian Kesehatan Rp96.055,6 miliar
5. Kementerian Sosial Rp78.256,3 miliar
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Rp72.994,9 miliar
7. Kementerian Agama Rp66.453,2 miliar
8. Kementerian Keuangan Rp43.020,1 miliar
9. Kementerian Perhubungan Rp32.938,3 miliar
10.Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp21.798,1 miliar
11.Kementerian Hukum dan HAM Rp17.463,5 miliar
12.Kementerian Pertanian Rp14.451,7 miliar
13.Mahkamah Agung Rp11.820,1 miliar
14.Badan Intelijen Negara Rp10.521,0 miliar
15.Kejaksaan Republik Indonesia Rp10.110,0 miliar

Rincian anggaran dalam Himpunan RKA-K/L TA 2022 akan disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah bersama DPR dalam rangka pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2022. Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022, yang akan ditetapkan selambat- lambatnya pada bulan November 2021.

Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana zakat menjadi instrumen utama dalam keuangan suatu negara. Penelitian ini membahas secara rinci bagaimana zakat bisa menjadi salah satu komponen penting bagi keuangan suatu negara. Ada juga lembaga khusus yang ada di beberapa daerah untuk mengurus pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat untuk selanjutnya disalurkan kepada masyaraat yang lebih berhak.

Peranan hukum keuangan negara pada saat ini tengah diuji untuk memberikan pemahaman yang komprehensif-teoritis-praktis dalam proses pendewasaan sistem keuangan negara di Indonesia, khususnya dalam meneguhkan pengertian keuangan negara yang memihak pada konsep kemandirian badan hukum dan kebijakan otonomi daerah.

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 termuat dalam UndangUndang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara
>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
>>Salah satu implikasi penetapan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Pendekatan ini diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Penganggaran bebasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja keuanganpemerintah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).
>Undang – Undang Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2004  Tentang Perbendaharaan Negara
>>·diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai.
·Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Karena, Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional.
>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
>>yaitu, adanya wewenang BPK untuk memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara, selain itu BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiridalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan, serta BPK dapat menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui adakekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.

Ketua, Pimpinan, dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pada tahun 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.

Karena itu, Pemerintah menyampaikan enam  fokus utama dalam kebijakan APBN 2022: Pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Sebagai satu-satunya lembaga audit yang berwenang melakukan audit dan menghitung kerugian Negara, BPK RI harus berani melakukan terobosan dalam mengungkap kerugian Negara yang ditemukan. Untuk menjamin kepastian hukum, pengungkapan kerugian Negara tersebut harus berbasis normatif, seperti telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Makalah ini menjelaskan argumen tersebut.

This paper discusses the management of public expenditures in Indonesia in State Budget 2017. The data collected from fiscal policy documents, especially about government spending plans in 2017, and then be reviewed by policy analysis, the theory of public expenditures, and the theory of public goods, and compared with the theory of public expenditure in Islamic economics. Public expenditure management in Indonesia has implemented a distribution system that divided public expenditure for central government expenditures, transfers to the regions, and the village fund. In terms of fiscal policy, public expenditure priorities to support the achievement of sustainable economic growth, job creation, poverty reduction, and the reduction of gaps in the welfare of the whole community. In Islamic economics, public expenditure is used to meet the needs of the community based on the principles of general interest (al-mashlahat al-'ammah) derived from the shari'a. Public expenditure on Indonesia's government as an effective tool to divert economic resources and increase the income of society as a whole, and focused on the embodiment of the people's welfare.

Keywords: State budget, fiscal policy, public expenditure, welfare, shariah
JEL classification: E62, G28, H11, H41, H53, O23, P51

Dewasa ini korupsi sudah menjadi masalah yang sangat kompleks di negara kita. Praktek korupsi di  lembaga negara, baik itu eksekutif dalam hal ini pemerintah, legislatif yang lebih dikenal dengan istilah wakil rakyat ( DPR atau DPRD ), yudikatif sebagai lembaga penegakan hukum maupun swasta korupsi sudah sering terdengar. Bahkan praktek korupsi baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ini dilaksanakan oleh berbagai kalangan mulai dari atasan bahkan sampai bawahan atau mulai dari tingat pemerintah yang paling tertinggi sampai dengan tingkatan pemerintahan yang paling rendah sekalipun.
Berbagai media sering menyiarkan masalah korupsi baik media cetak maupun elektronik, dimana hal ini menggambarkan korupsi sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah atau biasa. Upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi pun sudah sering dilakukan baik melalui penegakkan aturan, pemberian sanksi bahkan penerbitan aturan-aturan baru yang kesemuanya itu dalam rangka memberatas korupsi namun, sampai saat ini masalah korupsi tetap menjadi hal yang paling sulit di minimalisir apalagi untuk diberantas.
Selama ini Perang sengit yang digenjarkan pasca reformasi belum mampu memberikan kemenangan atas masalah korupsi yang ternyata sudah melilit Indonesia sangat kuat. Perang ini sangat penting dilakukan karena seperti yang dikatakan oleh Kwik Kian Gie “KKN is the root of evil”. Korupsi tidak hanya sebatas pada usaha untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Korupsi menjadi akar masalah moral, etika, mental, tata nilai dan cara berpikir yang melandasi tindak kejahatan manusia.

Transfer pricing merupakan salah satu strategi perusahaan multinasional untuk memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan transaksi antardivisi atau antarcabang baik itu dalam satu wilayah maupun berbeda wilayah. Praktek ini ditengarai banyak menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara, contohnya seperti apa yang terjadi di Inggris. Sangat mungkin praktek tersebut juga terjadi di Indonesia. Makalah ini menyajikan langkah-langkah yang telah dan perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah hilangnya pendapatan negara karena praktek transfer pricing. Penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dalam menulis paper ini.  Pemerintah telah menetapkan landasan hukum untuk mengatur transfer pricing dengan UU PPh yaitu pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah untuk mencegah hilangnya pendapatan negara karena transfer pricing

SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN PROBLEMATIKANYA
Khusnul Hadi Kusuma,
Mahasiswa Doktor Ilmu Administrasi UNTAG Surabaya, 2019

Keuangan Negara merupakan hal terpenting dalam suatu Negara yang berdaulat, tanpa adanya keuangan Negara tidak mungkin suatu Negara yang berdaulat dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai badan hukum yang bersifat publik dan semua alat dan kelengkapan Negara dapat berjalan dengan baik.
Awal perkembangan keuangan Negara di mulai pada akhir abad ke dua puluh ketika Negara mulai ikut campur dalam kepentingan negaranya ini yang dapat di sebut dengan Negara modern (welfare state modern).
Munculnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sangatlah di sambut gembira karena diharapakan dapat mengatur dan mengelola segala pertanggungjawaban Negara dengan baik dan bijaksana serta dapat mengakhiri silang pendapat yang sering terjadi selama ini.

Khusnul hadi kusuma, Mahasiswa Doktor Ilmu Admiistrasi UNTAG Surabaya, 2019 "Anjing menggonggong kafilah berlalu," begitulah pepatah yang pantas disematkan dalam gelaran bergengsi IMF-World Bank Group annual meeting 2018 di Bali. Gelaran itu baru saja usai. Indonesia terbilang sukses menggelarnya. Dari berbagai segi boleh dibilang gelaran ini sama apiknya dengan pelaksanaan Asian Games 2018. Jumlah peserta yang fantastis, nilai promo bagi Indonesia, keapikan dalam penyelenggaraan, kesempatan bagi pejabat-pejabat tinggi kita duduk sama tinggi dengan ekonom kelas dunia, serta capaian-capaian penting lainnya. Tak heran kalau banyak pujian berdatangan dari pemimpin negara-negara dan juga lembaga keuangan dunia. Ini jelas semakin meningkatkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa yang diprediksi banyak kalangan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat pada tahun 2050. Namun seperti pepatah tadi, selalu ada yang tidak puas. Tetapi sebagai bangsa saya memilih sikap objektif: menerima dengan bangga. Investasi Pertemuan ini sendiri mendatangkan investasi dalam bidang infrastruktur yang nilainya mencapai 202 triliun rupiah. Tak hanya dana, komitmen kerjasama lainnya juga dicapai melalui pertemuan itu. Salah satunya kesepakatan dalam pengembangan SDM (sumber daya manusia) Indonesia dalam hal teknologi. Kesepakatan ini dicapai

Budgetary slack telah terjadi pada pemerintah pusat dan berdampak tidak baik karena dapat mengaburkan kinerja yang sesungguhnya sehingga mengubah keputusan berdasarkan informasi yang tidak akurat. Selain itu, budgetary slack juga menimbulkan sumber daya yang menganggur. Dalam rangka mengurangi budgetary slack yang terjadi, kita perlu mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhinya.
Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan anggaran,
partisipasi anggaran dan asimetri informasi terhadap budgetary slack. Pertumbuhan anggaran diukur dengan proksi selisih anggaran belanja dari tahun sebelumnya, partisipasi anggaran diukur dengan proksi anggaran belanja pegawai, dan asimetri informasi diukur dengan proksi anggaran belanja. Penelitian ini menggunakan data sepuluh kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar selama tahun 2005 s.d. 2014.
Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa secara parsial maupun secara
simultan, ketiga variabel independen tersebut mempengaruhi budgetary slack dengan arah positif. Ketiga variabel tersebut menjelaskan 28,5% budgetary slack yang terjadi, sementara 71,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.