Perpajakan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Penghindaran pajak diukur dengan ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan 2. Kontribusi Hasil Penelitian Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, leverage ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Informasi ini selanjutnya akan berguna sebagai referensi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang relevan dengan keadaan di lapangan.

Keputusan DPR menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak dengan alasanperlu waktu untuk mencermati naskah akademik dan draf RUU disesalkan banyak pihak. Pemerintah yang menginisiasi RUU tersebutkecewa karena penundaan itu bisa menyebabkan kerugian besar bagi negara dan kepercayaan masyarakat yang hendak melakukan pengampunan pajak menjadi rendah (Kompas, 26/2/2016). Saya justru menilai sebaliknya. Keputusan itu seharusnya perlu diapresiasi. Alasannya, keputusan menyangkut perlu tidaknya regulasi pengampunan pajak harus dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan komplikasi masalah di kemudian hari. Sebagai lembaga tinggi negara pengembanaspirasi rakyat, DPR memang harus mencermati dan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan negara sebelum menyetujui suaturancangan undang-undang (RUU)menjadi undang-undang (UU). Selain itu,permasalahan pengampunan pajak juga tidak hanya menyangkut aspek kepentingan penerimaan negara dan ketidakmampuan wajib pajak, tetapi juga menyangkut itikad buruk dan keperilakuan tak etis dari para wajib pajak. Oleh karena itu,penyelesaiannya bukan dengancara pengampunan, tetapi harusmelalui penciptaan mekanisme sistem dan tata kelola perpajakan, atau melalui regulasi penegakan hukum yang akuntabel dan transparan. Bumerang pengampunan Dari perspektif yang berbeda, saya justru menilai RUU Pengampunan Pajak yang diusulkan pemerintah bisa menjadi bumerang yang merugikan negara apabila semangatnya adalah demi mendapatkan dana ratusan triliun rupiah yang selama ini tidak bisa dibayarkan para wajib pajak atau sengaja dihindari para wajib pajak nakal yang menempatkan dananya di luar negeri. Seandainya DPR menyetujuinya, pasti akan muncul sejumlah permasalahan yang kompleks. Belum tentu juga harapan pemerintah mendapatkan pemasukan pajak dalam jumlah besar dari skema amnesti bakal terwujud. Mengapa? Jawabnya, karena tidak terbayarnya utang pajak oleh para wajib pajak tidak semata-mata disebabkan mereka mengalami krisis keuangan akibat bisnis atau pendapatan mereka memburuk. Sangat mungkin juga karena mereka memang tidak memiliki itikad baik untuk membayar pajak. Mereka menganggap membayar pajak merupakan suatu beban yang merugikan sehingga sedapat mungkin harus dihindari.

Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dan tidak mendapatkan imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya. Berdasarkan lembaga yang mengelolanya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berisi mengenai penetapan peraturan baru yang berlaku dalam waktu dekat, batas pengenaan pajak untuk orang pribadi naik untuk hitungan per tahun, sehingga bisa lebih berpihak kepada rakyat dengan penghasilan golongan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pengetahuan umum mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta mengenai dasar perpajakan dan perubahan UU HPP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukan 28% responden paham pengertian pajak pusat, 34% responden paham pengertian pajak daerah. Lebih dari 80% responden menyatakan sudah taat membayar pajak karena kewajiban untuk pendapatan negara dan enggan didenda. 50% responden menyatakan setuju bahwa UU HPP berpihak kepada rakyat kecil, sedangkan 50% responden menyatakan tidak setuju bahwa UU HPP berpihak kepada rakyat kecil.

Kata kunci: Pajak, Pajak Pusat, Pajak Daerah, UU HPP

1. Pengertian pemeriksaan pajak, sasaran dan tujuan dari pemeriksaan pajak Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan. Direktorat jendral pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lain, antara lain:

Definisi Hukum Pajak, Alasan Pemerintah Memungut Pajak, Dasar-dasar hukum pajak, Ciri-Ciri Pajak, Fungsi Dan Manfaat Uang Pajak, Teori Pemungutan Pajak : 1. Teori Asuransi 2. Teori Kepentingan 3. Teori Daya Pikul 4. Teori Bakti 5. Teori Daya Beli. Azas-Azas Pemungutan Pajak 1. Azas Sumber 2. Azas Domisili 3. Azas Kebangsaan.

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, peran sumber daya manusia di bidang kesehatan sangat
berarti dalam menanggulangi penderita ataupun warga yang terdampak virus ini. Sebagai wujud
apresiasi terhadap pekerjaan mereka, Pemerintah membagikan insentif Pajak Penghasilan (PPh)
terhadap pendapatan yang didapatkan oleh SDM ataupun Wajib Pajak yang bekerja di bidang
kesehatan, spesialnya yang menanggulangi penderita ataupun warga yang terdampak Covid-19. Ada
sebagian wujud ataupun skema insentif perpajakan yang diterima oleh Wajib Pajak yang diartikan.
Perihal yang mau dipaparkan pada ulasan riset ini ialah guna menjelaskan atau mendeskripsikan apa
saja wujud insentif perpajakan yang diterima oleh Wajib Pajak. Penelitian ini akan membagikan
simulasi penghitungan insentif PPh yang akan diterima oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, Wajib
Pajak yang menanggulangi penderita ataupun warga yang terdampak Covid-19 dapat menguasai
pelaksanaan serta penghitungan insentif PPh yang diperolehnya.
Kata kunci: Insentif, Pajak Penghasilan, Kesehatan, Covid-19

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis pajak apa saja yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan metode kepustakaan dalam menganalisis data. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan mengatur bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dana yang masuk ke desa yang bersumber dari APBN maupun APBD, tentu saja dalam praktek pelaksanaannya akan terutang pajak sesuai dengan jenis transaksinya. Oleh karena itu Kepala Desa beserta Perangkat Desa, khususnya Bendahara Desa harus memahami dan mengetahui dengan baik dan benar. Bendahara desa harus mengetahui dan memahami dengan baik beberapa jenis pajak yang terutang dalam setiap transaksi, serta hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terkait pajak yang ada di desa, misalkan kewajiban pengajuan NPWP, kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 (2), PPN, serta Bea Materai. Dengan berbekal pemahaman yang baik mengenai jenis transaksi dan pajak yang terutang, diharapkan praktek perpajakan di desa sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam  bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pengertian dari PPh Pasal 21, pemotong PPh Pasal 21, hak dan kewajiban pemotong PPh Pasal 21, wajib pajak dan tidak termasuk wajib pajak PPh Pasal 21, hak dan kewajiban PPh Pasal 21, obyek pajak dan bukan obyek pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 21 bersifat final dan ditanggung pemerintah, ketentuan tarif dan dasar pengenaan PPh Pasal 21, serta perhitungan PPh Pasal 21.

Currently, Indonesian is under way to fully adopt the IFRS by 2012. Such an adoption will be mandatory for listed and multinational companies. For the tax purposes unfortunately Directorate General of Taxation (DGT) has not yet come out with the decision concerning adoption of IFRS for tax purpose.
The only available signal is that Indonesia Accountant Association (IAI) will sign MOU with the DGT which schedule December 23, 2012.  In this MOU the tax payer will be given alternatives whether using cost accounting or fair value accounting for tax purpose.  Either way tax reconciliation is still needed.
Basically, the differences between Financial Accounting and Tax are in 3 areas, i.e.: (1) Recognition, (2) Measurement, and (3) Disclosure.  There are also differences caused by lack or no tax regulation(s), i.e.: Cash Flow Hegde Accounting, Tax Credit and Tax Penalty.
To ease the burden of tax payer and to clarify the issues it is recommended that the DGT to issue General Accepted Tax Policies.

Assalamualaikum.wr.wb
Materi ini saya dapatkan dari ahlinya pada saat pelatihan pajak brevet pajak angkatan ke 14 di universitas kami. Ucapan terimakasih saya persembahkan untuk beliau yaitu bpk. Haris Budi Setiawan.
Semoga ilmunya ini bermanfaat untuk saya ataupun anda yang membacanya.
Akhir kata wassalamualaikum.wr.wb

Pajak merupakan salah satu instrumen ekonomi dalam suatu negara. Sebagian dari pajak menjadi sumber pendapatan nasional berlangsung lebih dari 50% dari pendapatan nasional. Ketika suatu negara memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari pajak misalnya, lebih banyak pekerjaan dapat diciptakan, pengangguran mengurangi, baik pendidikan, pelayanan kesehatan dapat tercapai, dan juga instrumen yang baik untuk distribusi pendapatan. Sedangkan distribusi pendapatan menjadi masalah terbesar dalam hal perekonomian saat ini. Dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketika pajak menjadi instrumen untuk mengurangi ketidakcocokan pendapatan, apakah itu mempengaruhi kesejahteraan rakyat atau tidak makalah ini akan menguraikannya.