Makalah Ppn

Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dan tidak mendapatkan imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya. Berdasarkan lembaga yang mengelolanya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berisi mengenai penetapan peraturan baru yang berlaku dalam waktu dekat, batas pengenaan pajak untuk orang pribadi naik untuk hitungan per tahun, sehingga bisa lebih berpihak kepada rakyat dengan penghasilan golongan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pengetahuan umum mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta mengenai dasar perpajakan dan perubahan UU HPP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukan 28% responden paham pengertian pajak pusat, 34% responden paham pengertian pajak daerah. Lebih dari 80% responden menyatakan sudah taat membayar pajak karena kewajiban untuk pendapatan negara dan enggan didenda. 50% responden menyatakan setuju bahwa UU HPP berpihak kepada rakyat kecil, sedangkan 50% responden menyatakan tidak setuju bahwa UU HPP berpihak kepada rakyat kecil.

Kata kunci: Pajak, Pajak Pusat, Pajak Daerah, UU HPP

Mekanisme cara menghitung pajak pertambahan nilai adalah pemungutan penyetoran, pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam perhitungan PPN dikenal istilah pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran adalah PPN dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh atau membuat produknya.
Bagi para pelanggar Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah diatur tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan dan sanksi pidana berupa penjara dan kurungan. Contoh kasus pelanggaran Pajak Pertambahan Nilai diantaranya Pemalsuan Pencatatan Faktur Pajak PPN, Tidak Memungut dan Melaporkan SPT Pajak Pertambahan Nilai dan  Tidak Melaporkan SPT Masa dan Tidak Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Pajak Pertambahan Nilai diantaranya Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan perpajakan, Kurangnya kesadaran tentang membayar pajak, Pelayanan Fiskus terhadap wajib pajak, dan Sanksi atas pelanggar pajak pertambahan nilai

Sektor perkebunan merupakan sector yang berperan sebagai penghasil devisa negara, salah satu komoditas perkebunan penghasil devisa terbesar kedua setelah kelapa sawit (CPO) adalah kopi. Pada tahun 2004 saja perolehan komoditas kopi menghasilkan ekspor sebesar US$ 251 juta atau 10,1 persen dari nilai ekspor seluruh komoditas pertanian. Posisi Indonesia cukup strategis dalam perdagangan kopi dunia, tujuan ekspor utama Indonesia antara lain ke Negara-negara MEE (Masyarakat Ekonomi Indonesia), Negara kawasan Amerika khususnya Amerika Serikat serta negara-negara di kawasan Asia antara lain Jepang, Singapura, Malaysia, dan Korea. Berdasarkan data dari AEKI (Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia) hampir 90% pasar kopi ekspor Indonesia berada di tiga kawasan tersebut. Hal ini jelas menjadi prospek yang sangat cerah untuk dapat meningkatkan devisa Negara dari ekspor kopi ini.

Termasuk Penyerahan BKP  Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN
2. PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN
SEWA BELI & PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
3. PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG
4. PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA
5. BKP BERUPA PERSEDIAAN & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK
DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN
6. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG
7. PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
8. PENYERAHAN BKP OLEH PKP DLM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH YG PENYERAHANNYA DIANGGAP LANGSUNG
DARI PKP KPD PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP

Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD
    DLM KUHD
2. PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG

3. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
    & PENYERAHAN  ANTAR CABANG  DLM HAL PKP  MELAKUKAN
    PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG

4. PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA    (PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PEMEKARAN,PEMECAHAN, & PENGAMBIL-ALIHAN USAHA) DENGAN SYARAT PIHAK YG MELAKUKAN PENGALIHAN & YG MENERIMAPENGALIHAN ADALAH PKP

5. BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN, YANG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, YG PM ATAS PEROLEHANNYA TDK DAPAT DIKREDITKAN MENURUT KETENTUAN PASAL 9 AYAT (8) HURUF B DAN HURUF C.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan dan kondisi lingkungan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Tulungagung. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik convenience sampling. Alat analisis yang digunakan meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, uji F, uji koefisien deteminasi R, dan uji t. Hasil penelitian menunjukan bahwa R2 diperoleh nilai 0,240 yang berarti bahwa 24,0% tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak. Sisanya sebanyak 76,0% dipengaruhi variabel diluar model. Hasil uji t menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini berfokus pada mekanisme pembayaran PPN pada PT. Sumber cahaya memberkati Mega. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembayaran PPN perusahaan. Metode yang digunakan adalah Metode Library Research, dimana metode penelitian ini akan menggunakan teoriteori dari buku, artikel dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian kecil ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah telah menempatkan kepercayaan wajib pajak pada perusahaan independen atau yang biasa dikenal dengan self assessment system. Dan juga harus menerapkan mekanisme pemungutan iuran sesuai ketentuan PMK (Penilaian Kerja Berkala).

Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum," Dengan adanya putusan 39/PUU-XIV/2016 ini, dampaknya adalah terjadi kekosongan hukum karena norma yang mengatur jenis-jenis barang kebutuhan pokok itu baru saja dibatalkan.