Perpajakan

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam  bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pengertian dari PPh Pasal 21, pemotong PPh Pasal 21, hak dan kewajiban pemotong PPh Pasal 21, wajib pajak dan tidak termasuk wajib pajak PPh Pasal 21, hak dan kewajiban PPh Pasal 21, obyek pajak dan bukan obyek pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 21 bersifat final dan ditanggung pemerintah, ketentuan tarif dan dasar pengenaan PPh Pasal 21, serta perhitungan PPh Pasal 21.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 (1) . Pajak yang dibayarkan ke Negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana untuk pembangunan daerah antara lain berupa jalan, sekolah, tempat ibadah. Setiap tahunnnya target penerimaan pajak terus ditingkatkan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari sebagai salah satu instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah naungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggungjawab mengamankan penerimaan pajak dan mencapai target penerimaan pajak diwilayah Gunungkidul. Penerimaan untuk tahun pajak yang berakhir tahun ini, wilayah Gunungkidul ditargetkan terbesar ke-4 di Provinsi D.I.Y

Currently, Indonesian is under way to fully adopt the IFRS by 2012. Such an adoption will be mandatory for listed and multinational companies. For the tax purposes unfortunately Directorate General of Taxation (DGT) has not yet come out with the decision concerning adoption of IFRS for tax purpose.
The only available signal is that Indonesia Accountant Association (IAI) will sign MOU with the DGT which schedule December 23, 2012.  In this MOU the tax payer will be given alternatives whether using cost accounting or fair value accounting for tax purpose.  Either way tax reconciliation is still needed.
Basically, the differences between Financial Accounting and Tax are in 3 areas, i.e.: (1) Recognition, (2) Measurement, and (3) Disclosure.  There are also differences caused by lack or no tax regulation(s), i.e.: Cash Flow Hegde Accounting, Tax Credit and Tax Penalty.
To ease the burden of tax payer and to clarify the issues it is recommended that the DGT to issue General Accepted Tax Policies.

Modul ajar ini disusun dengan terlebih dahulu disesuaikan dengan Rencana Perkuliahan Semester yang digunakan oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, sehingga diharapkan tujuan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan oleh jurusan dapat tercapai. Modul ajar ini diharapkan dapat membantu para pembaca khususnya mahasiswa yang mengontrak mata kuliah pengantar perpajakan sebagai tambahan referensi/ literature dalam memahami materi mata kuliah tersebut.

1. Sikap kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak bagi wajib pajak badan di Kota Makassar. Semakin positif sikap seorang pimpinan perusahaan (dalam hal ini berarti mendukung) terhadap kepatuhan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak badan. Sebaliknya, semakin negatif sikap seorang pimpinan perusahaan (dalam hal ini berarti tidak mendukung) terhadap kepatuhan pajak maka semakin rendah tingkat kepatuhan pajak.
2. Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Badan walaupun tidak signifikan. Kondisi keuangan perusahaan baik, maka Pimpinan perusahaan akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang dia wakili atau bisa dikatakan tingkat kepatuhan pajaknya tinggi. Hasil ini mencerminkan bahwa kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash flow) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya.
3. Iklim organisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Badan secara signifikan. Iklim organisasi perusahaan yang positif akan menyebabkan tingkat kepatuhan pajaknya tinggi atau sebaliknya. Hasil ini menggambarkan bahwa iklim keorganisasian yang positif akan mendukung pimpinan perusahaan untuk berperilaku patuh. Sebaliknya, jika iklim keorganisasiannya negatif akan mendorong pimpinan perusahaan yang patuh menjadi tidak patuh dan yang tidak patuh semakin tidak patuh.
4. Sikap kepatuhan pajak merupakan variabel paling dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan di Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pimpinan perusahaan yang positif dalam arti memahami peraturan dan kewajiban pajaknya akan berperilaku positif pula dalam pelaporan dan pembayaran kewajiban pajaknya.

Sektor pajak adalah salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan yang baru saja diberlakukan oleh pemerintah, yang tujuannya untuk memaksimalkan pendapatan pajak dari sektor usaha kecil menengah. Tulisan ini akan membahas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang ditinjau dari asas keadilan bagi semua subjek pajaknya.
Kata kunci: pajak, usaha kecil menengah, subjek pajak.

This research uses descriptive research with a qualitative approach that aims to evaluate diversion ofcentral
BPHTB administration to region BPHTB administration in the Malang Town, East Java which reviewed from
the medium and infrastructure, the labor and the technology. Descriptive analysis method was applied into
this Research within worthiness service study, which includes; BPHTB collect mechanism and BPHTB collect
process by the Government Agency, in this case is Dinas Pendapatan Daerah (Local Revenue Offices) into
Assessable. The diversion ofBPHTB collect from central into regional is appoint lack of worth based on the
medium and infrastructure and the technology aspect, because the source of fund that used for BPHTB collect
expenditure is not yet fully give stisfaction and simplicity that ease Assesable based on logical assumptions.
Otherwise, the diversion ofBPHTB collect from central into regional is worthy enough based on the labor
aspect because they have respectable comperhension about BPHTB diversion into regional in Malang Town,
also good labor management based on logical assumptions.

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Dengan kata lain BUT adalah bentuk kegiatan usaha di Indonesia yang dimiliki oleh orang atau badan luar negeri.
BUT Keagenan adalah orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas (dependent agent). Apabila perusahaan menjalankan usahanya melalui agen yang bertindak bebas (independent agent) maka bukan termasuk BUT.

Transfer pricing merupakan salah satu strategi perusahaan multinasional untuk memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan transaksi antardivisi atau antarcabang baik itu dalam satu wilayah maupun berbeda wilayah. Praktek ini ditengarai banyak menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara, contohnya seperti apa yang terjadi di Inggris. Sangat mungkin praktek tersebut juga terjadi di Indonesia. Makalah ini menyajikan langkah-langkah yang telah dan perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah hilangnya pendapatan negara karena praktek transfer pricing. Penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dalam menulis paper ini.  Pemerintah telah menetapkan landasan hukum untuk mengatur transfer pricing dengan UU PPh yaitu pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah untuk mencegah hilangnya pendapatan negara karena transfer pricing

This study aims to identify people reluctance factors in dealing with taxes. Using a sample of 850 respondents and analyzed using descriptive statistical methods can be gathered that the peoples of the city of Palembang has a tendency reluctant in dealing with taxes, many factors identifi ed to be the cause (1) The level of corruption of government offi cials/taxes are still high (2) Facilities provided by the government are not satisfactory (3) Lack of transparency in tax matters (4) Feeling not benefi t from the tax (5) Tax rules are complex and changing , and(6) They do not understand the rules of taxation in Indonesia.

Pajak merupakan salah satu instrumen ekonomi dalam suatu negara. Sebagian dari pajak menjadi sumber pendapatan nasional berlangsung lebih dari 50% dari pendapatan nasional. Ketika suatu negara memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari pajak misalnya, lebih banyak pekerjaan dapat diciptakan, pengangguran mengurangi, baik pendidikan, pelayanan kesehatan dapat tercapai, dan juga instrumen yang baik untuk distribusi pendapatan. Sedangkan distribusi pendapatan menjadi masalah terbesar dalam hal perekonomian saat ini. Dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketika pajak menjadi instrumen untuk mengurangi ketidakcocokan pendapatan, apakah itu mempengaruhi kesejahteraan rakyat atau tidak makalah ini akan menguraikannya.