Partisipasi Masyarakat

Kepemimpinan adalah faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat. Kepemimpinan sangat penting dan sangat menentukan dalam kehidupan masing-masing negara karena kemajuan dan kemunduran masyarakat yang ditentukan oleh para pemimpinnya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh dan menghasilkan gambaran umum tentang pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Rehabilitasi Sosial Program Rumah Layak (RS-RTLH) di Desa Mumbang Jaya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 60 responden dari populasi survei 70 KK menggunakan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Kontribusi pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat adalah 0,545 atau 54,5% sedangkan sisanya 45,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti usia, pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, masa tinggal di desa dan tingkat komunikasi. Dengan demikian, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program RS-RTLH, pemerintah desa dan pemangku kepentingan harus meningkatkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program di desa Mumbang Jaya.

Penyebaran Covid-19 tidak terkendali, pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut serta menjaga agar penyebaran tidak meluas dengan membatasi kontak sosial atau fisik. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Social distancing dan physical distancing diterapkan guna memotong rantai penyebaran virus tersebut. Sebagian masyarakat secara sadar telah mengikuti mekanisme pembatasan sosial ini, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi. Tulisan ini mengakaji partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Penanganan penyebaran virus ini bisa terlaksana dengan baik jika masyarakat turut serta mengikuti imbauan pemerintah untuk selalu menjaga jarak aman satu sama lain, salah satunya adalah dengan tetap tinggal di rumah (stay at home). DPR RI dapat segera mendorong pemerintah untuk bersama-sama melakukan revisi terhadap UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Implemented since Dutch colonial era, policies on management of conservation areas are lately becoming more important parallel with the occurrences of environmental degradations. Unfortunately, for being not participative and frequently violating the interest and rights of the local people, those policies more often bring about conflicts between local society and government (administration) as the party responsible for the management of the area. The change of the government system taking place in the reformation era related to the implementation of good governance concept along with its participative principles in fact has not shown any improvements in the management of conservation areas. This is indicated by the high numbers of conflicts by results of studies and Strategic Plan of Ministry of Forestry during 2010-2014. This study employs the method of qualitative content analysis and is made on a number of regulations on forestry issued in the post reformation era which are considered relevant to the policies on the management of conservation area. The results obtained from the analysis of
the articles in the rules and regulations under study indicate that the government has had several concepts on the involvement of local society participation in such management, yet the participation system constructed in the rules and regulations have not been up to the participation concept considered ideal in this study. Those also have not had positive contribution to the successful implementation of collaborative area management.

Abstrak:
Partisipasi masyarakat harus ada dalam semua hal, termasuk dalam memelihara kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih akan mencerminkan kondisi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pemberdayaan lingkungan merupakan cita-cita bersama sehingga juga harus diciptakan secara bersama-sama pula. Berdayanya lingkungan ditandai dengan kondisi lingkungan yang mendukung aktivitas masyarakatnya, artianya aktivitas masyarakat tidak akan terganggu dikarenakan alasan lingkungannya. Misalnya, dikarenakan lingkungan yang kotor menyebabkan gangguan kesehatan sehingga menghalangi aktivitas masyarakat. Pencemaran lingkungan dan segala permasalahannya dapat diatasi jika semua komponen yang ada mau peduli dan bertanggung jawab. Melalui partisipasi aktif, masyarakat diharapkan mau terlibat secara langsung sehingga akan memberikan kontribusi yang nyata sehingga memberikan pengaruh yang besar. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang berdaya tidak akan terjadi jika partisipasi aktif tidak terbentuk. Partisipasi masyarakat bisa dimulai dari kepedulian masyarakat terhadap informasi-informasi lingkungan, baik manfaat maupun dampak. Kemudian informasi yang ada semakin diperkuat sehingga menjadi sebuah pengetahuan tentang lingkungan. Selanjutnya, lingkungan bisa direkayasa sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga bisa menjadi pendukung dalam setiap aktivitasnya. Kata kunci: partisipasi, lingkungan, 1. PENDAHULUAN Lingkungan hidup selalu mempunyai isu permasalahan yang dapat digolongkan menjadi dua bagian. Pertama, masalah lingkungan yang muncul sebagai akibat dari berbagai gejala alam itu sendiri, misalnya gempa, erupsi, gerhana dan lain-lain. Kedua, masalah lingkungan sebagai akibat campur tangan manusia. Perubahan-perubahan yang disebabkan oleh alam yang selanjutnya merupakan gejala yang ada menimbulkan berbagai dampak kepada penghuninya, tetapi sebahagian besar dampak yang timbul dari perubahan tersebut diselesaikan oleh alam sendiri, yaitu dengan mempertahankan keseimbangan. Salah satu upaya manusia dalam rangka peduli terhadap lingkungan adalah dengan membatasi perilaku manusia dalam setiap kegiatannya sesuai dengan isi yang dimuat dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut, sehingga antara manusia dan alam terjalin suatu keseimbangan yang senantiasa tetap terjaga dan terlestarikan. Perilaku manusia yang senantiasa peduli lingkungan, salah satu aspeknya, dapat diwujudkan dengan memelihara kelas agar senantiasa dalam keadaan rapi dan bersih Dari beberapa potensi pembangunan yang perlu diperhatikan adalah kondisi lingkungan sebagai tempat interaksinya manusia dengan makhluk hidup lainnya maupun makhluk yang tidak hidup. Merosotnya kualitas lingkungan, menipisnya persediaan sumber daya alam dan timbulnya berbagai masalah lingkungan dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang lingkungan yang dimiliki oleh manusia sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. (Eko Ariwidodo, 2014)

Kata Kunci: Peran Serta, Masyarakat, Wajib Belajar 12 Tahun

Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah otonom yang telah sukses mengimplementasikan wajib belajar 9 tahun. Hal tersebut, kemudian mendorong pemerintah kabupaten untuk mencanangkan program wajib belajar 12 tahun yang dilegitimasi melalui Perda No. 2 Tahun 2010. Namun realitasnya, di Kecamatan Mejobo sendiri sebagai bagian dari Kabupaten Kudus justru masih relatif banyak dijumpai masyarakat yang apatis terhadap pendidikan sekolah.
Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni: (1) bagaimanakah peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam rangka mewujudkan program wajib belajar 12 tahun dan (2) faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Penelitian berikut bertujuan: (1) mendeskripsikan peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam rangka mewujudkan program wajib belajar 12 tahun serta (2) mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat pada peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian, untuk teknik pengumpulan datanya terdiri atas: a) wawancara dengan para anggota masyarakat di Kecamatan Mejobo, pejabat Disdikpora Kabupaten Kudus, Camat Mejobo, dan Kepala UPT Pendidikan Mejobo, serta kepala sekolah di Kecamatan Mejobo; b) observasi dengan mendatangi langsung kegiatan peran serta masyarakat, misalnya proses magang peserta didik SMK 3 Ma’arif Kudus di pengusaha jenang maupun acara penyerahan santunan bagi anak-anak yatim oleh Yayasan Al-Kamal; serta c) dokumentasi terhadap informasi statistik mengenai Kecamatan Mejobo, foto-foto peran serta masyarakat, profil pendidikan dari Disdikpora, laporan penelitian yang terkait, dan perundang-undangan relevan. Sementara itu, untuk validitas datanya menggunakan triangulasi, yaitu membandingkan pendapat masyarakat Kecamatan Mejobo dengan pandangan lain seperti dari pejabat Disdikpora Kabupaten Kudus, Camat Mejobo, Kepala UPT Pendidikan Mejobo, dan kepala sekolah yang ada di Kecamatan Mejobo.
Hasil penelitian menunjukkan, penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Mejobo telah berjalan. Hal tersebut salah satunya tampak dari kebijakan Camat Mejobo dengan merekomendasikan anak-anak yang layak guna memperoleh keringanan biaya maupun beasiswa kepada satuan pendidikan atau pemerintah. Selain itu, Camat Mejobo juga memberikan instruksi jajarannya agar menginformasikan program wajib belajar 12 tahun kepada masyarakat. Meskipun demikian kenyataannya, masih ada masyarakat yang belum menerima informasi tersebut atau bahkan tidak melaksanakannya. Masyarakat di Kecamatan Mejobo berperan serta aktif dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Namun, peran serta tersebut hanya dilakukan oleh mereka yang berada pada lapisan elite masyarakat, yakni: a) tokoh masyarakat dengan cara menjadi komite sekolah, b) keluarga dengan menggunakan jasa pelayanan pendidikan, c) pengusaha dengan memberikan sumbangan material bagi sekolah, serta d) organisasi kemasyarakatan dengan mendirikan sekolah dan menyantuni anak-anak yatim baik itu yang masih ataupun sudah putus sekolah. Sementara itu, pada masyarakat di tingkat bawah seperti keluarga dengan kepedulian rendah atau berkemampuan ekonomi kurang, cenderung apatis untuk ikut aktif berperan serta. Kemudian, dalam peran sertanya masyarakat Kecamatan Mejobo yang ada di lapisan elite menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat. Untuk berbagai faktor pendukung, antara lain seperti yang dialami tokoh masyarakat, yaitu pengarahan dari Disdikpora (pemerintah); keluarga, tersedianya berbagai jenis beasiswa; pengusaha, dorongan agar semakin aktif berperan serta; dan organisasi kemasyarakatan, yang mendapatkan bantuan ekstra dari donatur insidental. Berikutnya, untuk faktor penghambat secara umum adalah belum dibentuknya wadah komunikasi dan koordinasi formal wajib belajar 12 tahun antar anggota masyarakat serta tidak adanya tindakan kuratif dari pihak pemerintah kepada anak-anak yang putus sekolah.
Simpulan penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Mejobo melakukan berbagai macam peran serta dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Akan tetapi, pelaku peran serta masih terbatas hanya di lapisan elite masyarakat, yakni terdiri atas tokoh masyarakat, keluarga (mampu serta penduli), pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan. Sementara itu, pada masyarakat di tingkat bawah seperti keluarga dengan kepedulian rendah ataupun berkampuan ekonomi kurang, cenderung apatis untuk ikut berperan serta. Selanjutnya, terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat peran serta masyarakat yang terbagi menjadi  faktor-faktor dari internal masyarakat dan eksternal masyarakat. Adapun berbagai faktor dari internal masyarakat adalah dari anggota masyarakat, sedangkan faktor-faktor dari eksternal masyarakat yakni dari pemerintah dan sekolah.
Saran yang diajukan pada penelitian ini yaitu: (1) hendaknya para anggota masyarakat dapat membentuk forum komunikasi dan koordinasi formal mengenai wajib belajar 12 sebagai wadah curah gagasan serta pembahasan atas persoalan-persoalan terkait penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun, (2) hendaknya pemerintah maupun sekolah dapat lebih intensif serta komprehensif memberikan sosialisasi tentang peran serta yang bisa dilakukan masyarakat dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun, serta (3) hendaknya pemerintah maupun satuan pendidikan tidak hanya mengupayakan tindakan preventif serta persuasif terhadap anak-anak putus sekolah, tetapi juga tindakan kuratif dengan datang langsung ke masyarakat untuk membimbing dan memfasilitasi mereka.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana bentuk-bentuk partisipasi dalam pelestarian lingkungan dan tingkat kualitas hidup akan kesadaran masyarakt di Kabupaten Sampang. Membahas tentang penelitian pelestarian lingkungan hidup tingkat kesadaran masyarakat di kabupaten sampang masih kurang, terkadang ada baiknya terkadang ada buruknya. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang bertujuan untuk menjeleaskan hubungan dan pengaruh antara variabel penelitian melalui pengujian hipotesis dengan uji statistik. Tekhnik pengumpulan data menggunakan observasi dan kuesioner. Indikator kualitas lingkungan pemukimannya yaitu : banjir/genangan air; air bersih/air minum; sampah; kepadatan penduduk. Penguatan partisipasi masyarakat tentang pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan mengacu pada nilai-nilai Pancasila untuk sopan santun, bersih, mencintai lingkungan, dan menjaga lingkungan hidup untuk tercapai kepekaan terhadap lingkungan hidup melalui adaptasi dari hidup modern dengan mempertahankan dan melindungi lingkungan hidup. Tingkat kualitas lingkungan pemukiman 1) banjir terjadi karena tersumbatnya atau terhentinya aliran air akibat banyak bangunan baru yang menutup saluran air sehingga apabila hujan maka air yang ada tidak dapat mengalir secara langsung tetapi tertahan di wilayah permukiman tersebut. 2) air bersih/air minumUntuk memenuhi kebutuhan akan air bersih tersebut bagi penduduk bukan saja dilihat dari kuantitas tapi perlu juga dilihat dari kualitas air tersebut. Lingkungan permukiman di wilayah penelitian memperoleh sumber air bersih kebanyakan berasal dari PDAM, serta kebutuhan air sebanyak ± 30 liter per hari untuk keperluan memasak, mandi, mencuci dan kegiatan rumah tangga lainnya sangat mencukupi. 3) saluran air limbah, Berdasarkan pengklasifikasian atau acuan dari Ditjen Cipta Karya bahwa komplek permukiman yang mempunyai saluran aliran air limbah diklasifikasikan kualitas lingkungan permukiman dalam bentuk saluran limbah dinyatakan baik tapi karena pembuatan saluran air limbah dari paralon maka diklasifikasikan jelek. 4) sampah ketersediaan tempat sampah di Komplek permukiman memenuhi standar kualitas lingkungan, dimana setiap rumah memiliki satu tempat sampah dan tempat pembuangan sampat sementara (TPS) jauh dari lingkungan permukiman. Pengangkutan sampah oleh petugas sampah dilakukan 3 kali seminggu, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah disekitar lingkungan permukiman. 5) kepadatan penduduk berdasarkan data kepadatan penduduk pada lingkungan permukiman diklasifikasikan padat karena menurut acuan dari Dirjen Cipta Karya apabila jumlah penduduk diatas 200 jiwa/ha dikategorikan kepadatan penduduk padat. Kata kunci : partisipasi, masyarakat, pelestarian, lingkungan hidup, pemukiman Abstract: This study aims to examine and analyze how forms of participation in environmental preservation and the level of quality of life for community awareness in Sampang Regency. Discussing about environmental conservation research, the level of community awareness in Sampang District is still lacking and is relatively low. This research method is descriptive analytical which aims to explain the relationship and influence between research variables through testing hypotheses with statistical tests. Data collection techniques use observation and questionnaires. Indicators of the quality of the settlement environment are: flood / puddle of water; clean water / drinking water; garbage; population density. Strengthening community participation in environmental preservation in sustainable

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud implementasi salah satu asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas keterbukaan. Masyarakat (rakyat) merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di Negara Indonesia sehingga perlu diberi ruang yang luas dalam menyampaikan aspirasinya terutama dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud implementasi dari asas keterbukaan dan termasuk elemen yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

ABSTRAK Artikel ini berujuan untuk mengkaji tentang: 1) Partisipasi, 2) Masyarakat, dan 3) Pendidikan. Partisipasi sebagai proses interaksi dimana masyarakat dapat turut serta atau terlibat pada suatu komunitasnya dalam mendukun program tersebut yaitu program lembaga pendidikan, partisipati yaitu masyarakat berinisiatif saling membantu dan mendukung beberapa aspek dalam pendidikan yang kedepannya masyarakat tersebut dapat merasakan dampak positif atau keuntungan dari program yang meraka laksanakan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam lembaga pendidikan dimana pendidikan adalah sebuah pembelajaran dari ilmu pengetahuan, keterampilan, bahkan kultur yang dilakukan dari genarasi ke generasi melalui edukasi maupun otodidak. Dengan adanya komunitas atau masyarakat eksistensi pendidikan akan jauh lebih baik karena masyarakat memiliki kedudukan dalam kontinuitas dan kesuksesan dalam dunia pendidikan. ABSTRACT This article aims to examine: 1) Participation, 2) Society, and 3) Education. Participation is a process of interaction where the community can participate or be involved in a community in supporting the program, namely the educational institution program, participation, namely the community takes the initiative to help each other and supports several aspects of education, which in the future the community can feel the positive impact or benefit of the program they carry out. With the existence of community participation in educational institutions where education is a learning from knowledge, skills, and even culture that is carried out from generation to generation through education and self-education. With a community or society, the existence of education will be much better because society has a position in continuity and success in the world of education.

K ata 'partisipasi' mungkin sudah semakin banyak dipergunakan dan barangkali sampai titik tertentu menjadi kabur maknanya. Banyak orang bahkan mengklaim bahwa partisipasi sudah ada karena sudah ada peraturan pemerintah yang mengaturnya. Bahkan sudah menjadi trend baru di dalam banyak jenis peraturan untuk memasukkan 'partisipasi masyarakat' sebagai satu bab atau bagian tersendiri. Bila mau dirunut, secara teoritik kita bisa merujuk pada teori mengenai demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Habermas ataupun banyak teori lainnya mengenai partisipasi. Namun dalam secara sederhana, jelas bahwa partisipasi penting karena dua hal: (i) rakyat jugalah yang nantinya akan terikat oleh keputusan tersebut; dan (ii) lembaga perwakilan yang merupakan evolusi panjang konsep perwakilan di negara-kota jaman Yunani yang mini tidak akan pernah mampu secara sempurna mewakili seluruh masyarakat di sebuah negara modern yang sangat luas dan kompleks ini. Sistem Pemilu tidak pernah menjadi solusi mutakhir dalam soal perwakilan. Harus ada mekanisme yang memungkinkan rakyat, yang akan terkena dampak pengaturan dan kerja lain pemerintahan dan lembaga perwakilan, berpartisipasi langsung dengan mekanisme tertentu. Gambar di samping kanan ini diambil dari publikasi internet makalah Sherry R. Arnstein, 3 yang sebenarnya sudah cukup lama, namun masih sangat relevan hingga saat ini. Poster itu pada intinya mengatakan: untuk siapa sebenarnya partisipasi dilakukan? Siapa yang mendapatkan keuntungan? Para partisipankah? Atau instansi atau lembaga yang mengundang partisipasi? Di sinilah letak relevansi makalah lama Arnstein tersebut. Dalam makalahnya yang sering dijadikan rujukan itu, Arnstein menjelaskan tipologi partisipasi, yang digambarkannya dalam bentuk tangga. Ringkasnya, dikatakan bahwa ada delapan tipologi partisipasi. (1) Manipulasi dan (2) terapi yang terdapat pada dua anak tangga paling bawah, yang dikategorikan sebagai non-partisipasi. Dalam tahap ini memang ada pelibatan masyarakat namun tujuannya bukan untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Selanjutnya masing-masing ada (3) penyebarluasan informasi, (4) konsultasi, dan (5) placation, yang dikategorikan sebagai tokenisme atau secara tidak ketat bisa dikategorikan sebagai " partisipasi semu ". Dikatakan " semu " karena dalam ketiga tahap ini masyarakat memang bisa berpartisipasi dalam arti " didengar " suaranya, namun mereka tidak dapat dikatakan telah berpartisipasi secara genuine (sejati) karena mereka tidak dapat memastikan bahwa suara mereka telah didengar. Anak-anak tangga terakhir dikategorikan sebagai kekuatan warga, yaitu dalam tipologi (6) kemitraan, (7) delegasi kekuasaan, dan (8) kontrol masyarakat. PAGE \* MERGEFORMAT 7 F 0 A 8 Materi singkat pengantar diskusi yang disampaikan dalam Lokakarya Perumusan Disain Awal Model

Pembangunan suatu Negara hakekatnya berasal dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup dan mengembangkan daerah asal. Dari sisi pemerintah tujuan pembangunan tentunya untuk mensejahterakan masyarakat demikian pula dengan Negara Indonesia. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea yang keempat sudah dengan jelas menyatakan Tujuan pembangunan Nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Demi meningkatkan pembangunan di Kelurahan Marawas maka dibuatlah Karang taruna yang mempunyai visi memajukan desa marawas Untuk melaksanakan tujuan tersebut dilakukan Pembangunan nasional, yaitu membangun manusia seutuhnya dan Pembangunan Masyarakat seluruhnya. Dalam merealisasikan tujuan Pembangunan, maka segala potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi Manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memamnfaatkan potensi alam dan Indonesia secara maksimal, dan pelaksanaan program Pembangunan tercapai. Dalam pelaksanaan pembangunan peran pemuda sangat dibutuhkan semangat dan rasa ingin mengembangkan tempat asal yang mendorong para muda mudi desa

Community participation in mountainous areas towards the realization of Good
Governance in Maiwa District, Enrekang Regency ". The study aims to 1) To determine the
participation of the community in the mountainous area of Maiwa Subdistrict 2) To find out
the realization of good governance in Maiwa Subdistrict 3) To determine the effect of
community participation in the mountainous region on the realization of good governance in
Maiwa District, Enrekang Regency. The method used is descriptive quantitative research
with frequency table analysis techniques to determine the condition of independent and
dependent variables, namely the participation of people in mountainous regions as the
variable "X" and the realization of good governance as a variable "Y", while to find out the
formulation of associative problems using Simple Linear Regression Analysis . The results
showed that the participation of the community in the mountainous area of Maiwa Subdistrict
was 69.2 in the "Good" category. The realization of 77.02 percent good governance in the
category of "Good" while the influence of participation in the mountainous community
towards the realization of good governance using simple linear regression analysis then
processed using spss version 20.00 obtained R2 or R square values from the summary table of
0.239 or 23.9 percent Community participation in mountainous regions has an influence on
the realization of good governance in Maiwa Subdistrict, Enrekang Regency. While 76.1
percent is caused by other factors not examined.

Abstrak: Partisipasi masyarakat harus ada dalam semua hal, termasuk dalam memelihara kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih akan mencerminkan kondisi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pemberdayaan lingkungan merupakan cita-cita bersama sehingga juga harus diciptakan secara bersama-sama pula. Berdayanya lingkungan ditandai dengan kondisi lingkungan yang mendukung aktivitas masyarakatnya, artianya aktivitas masyarakat tidak akan terganggu dikarenakan alasan lingkungannya. Misalnya, dikarenakan lingkungan yang kotor menyebabkan gangguan kesehatan sehingga menghalangi aktivitas masyarakat. Pencemaran lingkungan dan segala permasalahannya dapat diatasi jika semua komponen yang ada mau peduli dan bertanggung jawab. Melalui partisipasi aktif, masyarakat diharapkan mau terlibat secara langsung sehingga akan memberikan kontribusi yang nyata sehingga memberikan pengaruh yang besar. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang berdaya tidak akan terjadi jika partisipasi ...

RINGKASAN
“Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Lingkungan Hijau” (Studi pada Masyarakat di RT.08/RW.06, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang)
Oleh: Endah Dwi Astuti, Adelia Bayu Febrian, Gumilang Rama Pratama,  Yanita Cesar Ariyanti 

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan pembangunan berwawasan lingkungan, secara perlahan tapi pasti lingkungan sekitar telah mengalami perubahan. Salah satu pemukiman padat penduduk di Kota Malang  terletak di RT.08/RW.06 Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk yang tidak memiliki ruang terbuka hijau. Berdasarkan observasi peneliti, mayoritas warga di RT.08/RW.06 kurang memiliki kesadaran terkait lingkugan hijau. Inisiasi untuk mewujudkan lingkungan hijau yang dilakukan oleh ketua RT kurang mendapat  respon dari para warga. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan dalam mewujudkan lingkungan hijau. Atas dasar permasalahan tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan lingkungan hijau (studi pada masyarakat di RT.08/RW.06, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang). Partisipasi masyarakat di daerah objek dapat dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi dalam penelitian ini diambil di daerah RT.08/RW.06 Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, alasan diambilnya lokasi tersebut karena karena lokasi tersebut merupakan lingkungan padat penduduk yang kurang memiliki ruang terbuka untuk lingkungan hijau. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik Nonprobability Sampling dengan menggunakan Purposive Sampling. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 500 warga RT.08/RW.06, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 kepala keluarga yang terdapat di RT.08/RW.06, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sampel ini ditentukan dengan pertimbangan bahwa partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hijau diukur dengan perwakilan dari setiap keluarga karena tidak diharuskan seluruh anggota keluarga dalam satu rumah untuk ikut mewujudkan kegiatan lingkungan hijau. Aspek-aspek yang diambil dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hijau dengan mengukur masyarakat dari segi pengusulan jenis tanaman untuk mewujudkan lingkungan hijau, pengusulan adanya paguyuban untuk mendukung perwujudan lingkungan hijau, pengusulan pembudidayaan varian tanaman untuk menjadi ciri khas daerah tersebut., pengusulan uang kas khusus dalam kegiatan mewujudkan lingkungan hijau. Bukan hanya itu keikutsertaan warga dalam menanam tanaman dalam pengadaan kegiatan lingkungan hijau serta pemaksimalan dekorasi tanaman untuk mewujudkan lingkungan hijau juga diukur. Disertakaan juga pengukuran tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan  perawatan tanaman dalam mewujudkan lingkungan hijau dan kerja bakti secara rutin demi perawatan tanaman untuk mewujudkan lingkungan hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hijau dinilai masih kurang. Hal ini mengacu pada hasil analisis Grand Mean (dari delapan kriteria yang digunakan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan) yang menyatakan bahwa penilaian dari semua indikator sebagian besar menjawab jarang, dapat diperjelas juga dengan hasil nilai Grand Mean 2,57 atau dapat dikatakan jarang. Rekomendasi dari peneliti adalah masyarakat RT. 08 RW. 06 Kelurahan Penggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang untuk lebih mengoptimalkan partisipasinya dalam mewujudkan lingkungan hijau dan bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan untuk warga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan hijau.


Kata Kunci: Lingkungan Hijau dan Partisipasi Masyarakat

Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana nilai sosial budaya
khususnya nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan mempengaruhi partisipasi
masyarakat etnik Towani Tolotang dalam musyawarah rencana pembangunan.
Keterlibatan partisipasi masyarakat khususnya dalam musyawarah rencana pembangunan sangat rendah, terlihat dari hanya beberapa saja warga yang menghadiri kegiatan tersebut. Kegiatan musyawarah rencana pembangunan
bahkan hanya dihadiri oleh salah satu perwakilan kelompok warga. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan tidak berjalan baik. Padahal nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan
etnik Towani Tolotang yang bersumber pada paseng dan pemmali idealnya sangat mudah melibatkan kehadiran masyarakat. Soliditas dan solidaritas bagi kalangan etnik ini adalah hal yang penting pada pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan. Dengan mengetahui permasalahan dan tujuan tersebut maka akan memberikan manfaat dalam mengetahui bagaimana faktor sosial budaya khususnya nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan yang bersumber pada paseng dan pemmali  mempengaruhi partisipasi masyarakat etnik Towani Tolotang dalam musyawarah rencana
pembangunan. Hasil penelitian dari partisipasi masyarakat berupa aspek perencanaan
pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemantauan dan evaluasi pembangunan serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dengan melihat indikator normanorma berada pada kualifikasi baik dengan ratarata persentase 65,3%. Indikator nilai kepercayaan berada pada kualifikasi baik dengan rata-rata persentase 67,7%. Indikator sikap berada pada kualifikasi kurang baik dengan ratarata persentase 49,1%.