Ekonomi Politik Internasional

Makalah ini menganalisis Free Trade Area ataupun yang dikenal dengan Perdagangan Bebas secara umum dan detail. Disamping itu, makalah ini juga menyajikan berbagai contoh Free Trade Area yang telah disetujui oleh berbagai negara diatas sebuah Agreement yang telah diratifikasi.Struktur-struktur dan tata cara pembuatan Agreement dalam Free Trade Area juga disajikan dalam Makalah ini. Akhir dari makalah ini adalah menjelaskan Free Trade Area dalam tiga lingkup yaitu: Multilateral, Bilateral, dan Regional.

This thesis bachelor (skripsi) discusses how the modernization of Deng Xiaoping in the People's Republic of China (PRC) has had an influence in East Asia as a geopolitical area of development and military defense in upholding sovereignty, building resource needs domestically, and homeland unity faced threats from the United States of America (USA), Japan, South Korea, and the Soviet Union. The purpose of the study: (1). To explain the background of modernization by Deng Xiaoping in the People's Republic of China, (2). To analyze the modernization process undertaken by Deng Xiaoping in the People's Republic of China, and (3). To analyze the influence of modernization by Deng Xiaoping in the People's Republic of China in the East Asia Region. The research method used is a literature study research method (library study research method). In addition, government electronic documents on the Results of the 3rd Plenary Session of the 11th Central Committee of the China Communist Party and the National Congress 1982 were held as a contemporary document to clarify Deng Xiaoping's modernization. These two (2) documents imply the importance of East Asia in the future for China. The results of this research are (1). Deng Xiaoping's modernization background in the PRC (People's Republic of China) relates to the problem of perspective differences between Mao Zedong's conservative-dogmatic and revisionist-moderate Deng Xiaoping's faction on the development of agriculturally or industrial-oriented countries such as the USA and Europe. Also, the development of the PRC after independence during the 1950-1960s was funded by the Soviet Union and worked on Soviet scientists, so that the Great Leap Forward (GLF) and Cultural Revolution (CR) emerged, which was a form of Mao's protest against Soviet intervention in China domestic development, (2). the modernization process of Deng Xiaoping sought to build the post-Mao state's productive power, as a solution to domestic problems with the internal consolidation of the China Communist Party and relations with the United States of America, South Korea, Japan, and the Soviets. Deng Xiaoping's international political strategy earned foreign investment destined for development such as infrastructure, socio-economic, and military defense. (3). the influence of this modernization process affected East Asia as geopolitical of the People's Republic of China during the Cold War period to strengthen and uphold the PRC's political and military supremacy in East Asia. Besides, Deng Xiaoping modernized have united the lost homeland and fought against the USA (United States of America) imperialism and hegemonism and defended world peace.

Pemahaman terhadap pemikiran Machiavelli tidak bisa dipisahkan dari locus, lingkungan, dan peristiwa selama masa beliau hidup. Niccolo Machiavelli dilahirkan di Florence, Italia tanggal 3 Mei 1469. Ia terlahir dari keluarga bangsawan yang termahsyur, ayahnya adalah seorang pengacara yang terkadang menangani urusan publik di kota Florence. Machiavelli hidup dan besar dalam suasana politik yang dapat dikatakan tidak stabil dan penuh guncangan. Wilayah semenanjung Italia mengalami disintegrasi dan terpecah menjadi lima negara kota, yakni Milan, Venice, Naples, Negara-Negara Paus, dan Florence, yang dimana kelima negara kota tersebut saling bersaing satu sama lain. Keadaan yang muram ini berbeda jauh dengan keadaan ketika wilayah Italia mengalami zaman keemasan pada masaimperium Romawi kuno dulu. Keberhasilan imperium Romawi kuno dalam mengendalikan kekuasaan yang membentang dari Timur Tengah sampai ujung daratan Eropa selama berabad-abad dengan pusat pemerintahan di Kota Roma. Imperium Romawi kuno dapat sebegitu hebatnya karena kewargaannya dibangun di atas kebanggaan dan identitas kolektif yang menekankan pada watak kewiraan serta patriotisme yang mendalam.
Pada masa Machiavelli hidup, watak itu nyaris hilang akibat dilahap kepentingan- kepentingan faksional dan tujuan-tujuan jangka pendek yang bersifat terbatas. Sehingga Machiavelli menjadikan masa kegemilangan imperium Romawi kuno tersebut menjadi acuannya atau inspirasi Machiavelli dalam membangun kerangka filsafat politiknya. Karena itu, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dilalui sepanjang hidupnya, Machiavelli selalu terobsesi bagaimana cara menciptakan negara yang stabil yang didukung kepatuhan murni warganegara dan bukan kepalsuan semata. Ia seolah ingin menuangkan kembali kegemilangan masa lalu Romawi yang lenyap.
Ketika tahun 1498 dalam umur 29, Machiavelli diangkat sebagai anggota Canselor kedua, Republik Florence. Kedudukannya sebagai Canselor membawa Machiavelli masuk dalam Ten of War, yakni Majelis Perang yang beranggotakan sepuluh orang yang dipercayai untuk mengurus hubungan luar negeri dan diplomatik Florence. Tugas-tugas tersebut telah banyak memberikan ilham dan pengajaran bagi Machiavelli dalam menghadapi lawan diplomatik. Selama itu juga ia secara seksama memperhatikan berbagai watak, sifat, dan karakter para pejabat politik. Seperti bagaimana cara mereka menghadapi persoalan, menghadapi rintangan, tipu daya, serta keluar dari keadaan genting yang bersangkutan dengan politik.
Machiavelli juga menulis beberapa buku seperti  The Prince (Pangeran),  The Discorsi (Uraian), The Art of War (Seni Perang), dan The History of Florence (Sejarah Kota Florence). Bukunya yang paling terkenal adalah The Prince (Pangeran. Buku tersebut pada awalnya ditulis sebagai harapan untuk memperbaiki kondisi pemerintahan di Italia Utara, namun kemudian digunakan menjadi buku umum dalam berpolitik pada masa itu. The Prince atau Sang Pangeran menguraikan tindakan yang bisa atau perlu dilakukan seseorang untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Nama Machiavelli kemudian diasosiasikan dengan hal yang buruk untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan.

Pemikiran Machiavelli sepenuhnya mencerminkan hidupnya, zamannya, dan lingkungannya. Kekejaman dalam buku karyanya The Prince mencerminkan kekejamaan kehidupan politik yang disaksikannya maupun yang dialaminya. Dalam karyanya tersebut (The Prince) menggambarkan bila anda adalah seorang pangeran yang memerintah di suatu negeri, maka tujuan utama Anda adalah tetap memegang kekuasaan dan menjalankan pemerintahan demi keuntungan sendiri setinggi-tingginya.
Dari pengalaman tersebut Machiavelli mengambil kesimpulan bahwa keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin dalam menempa kejayaan ada pada satu garis tipis, bukan semata ditentukan oleh kekuatan militer dan kekayaan, tetapi juga keberaniannya menghadapi resiko marabahaya yang muncul. Dalam menilai dan menganalisis situasi, Machiavelli selalu mengambil metode historis komparatif yang membandingkan situasi yang dilihat dengan fenomena yang pernah terjadi dalam sejarah. Karena menurutnya sejarah adalah pengulangan masa lalu dan kita tidak akan pernah lepas dari kitaran sejarah.
Politik sebagai sebuah sistem dalam kehidupan manusia mempunyai porsi yang cukup penting hingga bisa dikatakan, tidak ada satu komunitas manusia di mana pun yang terlepas dari politik. Hal ini karena politik muncul secara alami atas dasar kebutuhan manusia mengenai pengaturan hidupnya dan menghindari konflik antar sesama manusia dalam menuju kesejahteraan bersama. Sistem dan konsep politik tersebut terpusat dalam masalah kekuasaan. Bila politik merupaka unsur alami dalam lingkup komunitas manusia yang disebut masyarakat, maka nilai-nilai masyarakat akan sangat berpengaruh dalam politik juga. Maka kekuasaan juga harus dibangun di atas nilai-nilai dan norma-norma tersebut.
Nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat itulah yang akan mengikat setiap individu masyarakat. Meski setiap manusia memiliki kepentingannya masing-masing, namun  hal tersebut telah melebur dalam sebuah kesepakatan bersama ketika mereka sepakat dalam membentuk sebuah masyarakat, inilah yang disebut dengan general will. Dan dari norma- norma tersebut, membentuk sebuah pedoman dalam menentukan baik-buruk dalam kehidupan masyarakat dan inilah yang disebut dengan etika publik atau etika berpolitik karena sejatinya Machiavelli tidak memberikan solusi terhadap perbaikan kondisi masyarakat dan juga stabilitas politik karena apa yang ia sampaikan menyalahi sifat alami manusia ketika bersepakat dalam membentuk masyarakat, sehingga ia melihat manusia adalah musuh bagi manusia yang lain. Wallahu a’lam bis showab.

Semenjak pendiriannya di Bangkok pada bulan Juli 1994, ASEAN Regional Forum telah mengalami suatu proses evolusi yang terdiri atas:-pemajuan peningkatan kepercayaan antar negara peserta;-pengembangan diplomasi pencegahan; dan-elaborasi mengenai pendekatan untuk pencegahan konflik. Pendekatan tersebut telah memungkinkan para peserta ASEAN Regional Forum (ARF) untuk menghadapi secarakonstruktif berbagai isu politik dan keamanan yang dihadapi oleh kawasan, termasuk isu-isu baru yang muncul sebagai akibat globalisasi.

ABSTRACT

Power and Poverty has a complex relationship, but also simple. Complex because it includes everything in the world, and the simplicity lies in the linkage relationship itself. Over the years, new changes emerge and replace the old values that considered to be no longer implemented. Time changes lead the world community to the new lifestyle where everything can be done quickly, practical, and tend to be instant. This encourages the existence of exploration and innovation in every single aspect of life. The concept of fast-fashion has become an important part of today’ international companies acting in the fashion industry. The globalization has a great impact on this quite new phenomenon. Consumers demand high fashion products and the challengers for the companies are to get the latest trend into the market in the right time. The increased demand form the consumers are leading to short product life cycles. The more mass production is, the more natural and manpower resources that needed. This article will review more about the implications of the trend of Fast Fashion, the clothes we wear, the people who make these clothes, and their impact on the world by describing how strong the relationship between power and poverty and also its consequences considering behind the concept of low-cost clothing itself.

Kata Kunci: Fast Fashion, Demand, Consequences, Power & Poverty, Global Phenomenon.

ABSTRAK

Kekuasaan dan kemiskinan yang meluas di seluruh dunia memiliki keterkaitan yang kompleks namun juga sederhana. Kompleks karena mencakup segala hal di dunia, dan kesederhanaan yang terletak pada hubungan keterkaitan itu sendiri. Seiring dengan perkembangan waktu, perubahan-perubahan baru pun turut bermunculan dan mengganti nilai-nilai lama yang dianggap sudah tak dapat lagi diimplementasikan. Perubahan waktu tersebut menghantarkan masyarakat dunia pada gaya hidup yang serba praktis dan canggih, dimana semuanya dapat dilakukan secara cepat dan cenderung instan. Inilah yang kemudian mendorong adanya eksplorasi dan inovasi pada segala aspek kehidupan. Merambat pada dunia mode, kemunculan frase Fast Fashion Clothing menjadi fenomena global. Tingginya permintaan akan jumlah produksi pakaian tersebut secara tidak langsung mempengaruhi rantai produksi dan proses panjang yang harus dilakukan. Semakin massal produksi pakaian-pakaian tersebut, semakin banyak sumber daya alam dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Pada sisi lain, biaya dan waktu yang tak sedikit pun tentunya sangat krusial bagi rantai produksi yang panjang. Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai implikasi tren Fast Fashion, pakaian yang kita kenakan, orang-orang yang membuat pakaian, dan dampaknya pada dunia ini dengan mengupas seberapa kuatnya keterkaitan diantara power & poverty beserta konsekuensi mahal dibalik konsep low-cost clothing itu sendiri.

Keywords : Fast fashion,  permintaan, konsekuensi, Kekuatan & Kemiskinan, Fenomena Global.

TAHALUF SIYASI DALAM EKONOMI POLITIK ISLAM:
SATU KAJIAN TEORETIS

ABSTRAK

Dalam politik Islam, lazimnya tahaluf siyasi dijadikan sebagai salah satu kaedah perjanjian. Tahaluf siyasi di sini bermaksud perjanjian persefahaman untuk bekerjasama dan bantu-membantu bagi mencapai sesuatu objektif. Dalam lingkungan ilmuwan akademik dan ilmuwan politik, tahaluf siyasi dibincangkan dalam aspek pemerintahan dan aspek politik kepartian. Perbincangan ini telah membentuk suatu sudut pandang bahawa tahaluf siyasi hanya boleh digunakan dalam politik pemerintahan semata-mata. Namun, benarkah kenyataan ini? Berdasarkan persoalan inilah maka kajian ini dilakukan. Kajian ini berhasrat menganalisis sama ada tahaluf siyasi hanya boleh digunakan dalam politik pemerintahan atau pun terbuka kepada pelaksanaan lain, khususnya pelaksanaan tahaluf siyasi dalam ekonomi politik Islam. Ekonomi politik Islam di sini bermaksud menganalisis interaksi antara ekonomi dan politik agar berlaku peningkatan kemakmuran dan kestabilan negara dan ummah Islam. Untuk mencapai hasrat ini, kajian ini menumpukan kepada tiga objektif. Pertama, mengenal pasti konsep tahaluf siyasi dalam amalan Islam. Kedua, menganalisis penggunaan tahaluf siyasi dalam ekonomi politik Islam. Ketiga, merumuskan pendekatan tahaluf siyasi dalam ekonomi politik Islam. Ketiga-tiga objektif ini cuba dicapai melalui kajian kualitatif yang berbentuk penerokaan dan deskriptif dengan menggunakan kaedah analisis kandungan. Analisis kandungan dilakukan untuk mengenal pasti, mengumpul, mentemakan dan menganalisis dalil-dalil daripada al-Qur’an, Hadith dan Sirah Rasulullah SAW yang berkaitan tahaluf siyasi dan ekonomi politik Islam. Usaha ini telah menghasilkan tiga dapatan penting. Pertama, tentang prinsip tahaluf siyasi; kedua, tentang syarat tahaluf siyasi; dan ketiga, tentang ciri tahaluf siyasi. Dalam ketiga-tiga dapatan ini terkandung lima ayat al-Qur’an, tiga Hadith dan lapan peristiwa daripada Sirah Rasulullah SAW yang berkaitan tahaluf siyasi dan bersifat ekonomi politik Islam. Analisis terhadap penemuan ini telah membawa kepada rumusan bahawa tahaluf siyasi tidak terhad hanya kepada politik kepartian semata-mata tetapi sebaliknya juga meliputi ekonomi politik Islam. Tahaluf siyasi dalam ekonomi politik Islam di sini bermaksud perjanjian dua atau beberapa hala antara dua atau beberapa pihak yang wujud hasil kesepakatan ekonomi untuk mengukuhkan politik, atau kesepakatan politik untuk mengukuhkan ekonomi.

TAHALUF SIYASI IN ISLAMIC POLITICAL ECONOMY:
A THEORETICAL STUDIES

ABSTRACT

In Islamic politics, tahaluf siyasi is commonly used as a method in treaties. Tahaluf siyasi as mentioned here means a memorandum of understanding to work together and help each other to achieve an objective. Among the academic scholars and political scientists, tahaluf siyasi is discussed in terms of government and partisan politics. This discussion has established an opinion in which tahaluf siyasi can only be used in governmental politics. However, is this statement true? This study was conducted based on this question. This study aims to analyze whether tahaluf siyasi can only be used in governmental politics or is open to other implementations, in particular the implementation of tahaluf siyasi in Islamic political economy. Islamic political economy here means analyzing the interaction between economy and politics in order to increase prosperity and stability of the country and Muslim Ummah. To achieve this goal, this study focuses on three objectives. First is to identify the concept of tahaluf siyasi in Islamic practice. Second is to analyze the use of tahaluf siyasi in Islamic political economy. Third is to summarize the formulation of tahaluf siyasi in Islamic political economy. These three objectives were achieved through a qualitative study in the form of investigation and description using content analysis method. Content analysis was done to identify, collect, theme, and analyze evidences from the Qur’an, Hadith and the Prophet’s history that are related to tahaluf siyasi and Islamic political economy. This has resulted in three important findings. First, is on the principles of  tahaluf siyasi; second, the conditions of tahaluf siyasi and third, the characteristics of tahaluf siyasi. All three of these findings are contained in five verses of the Qur’an, three Hadith and eight events from the Prophet's history that are related to tahaluf siyasi and the nature of Islamic political economy. Analysis of these findings have led to the conclusion that tahaluf siyasi is not restricted merely to political parties but also includes Islamic political economy.
Tahaluf siyasi in Islamic political economy here means two or several bilateral agreements made between two or more parties as a result of an economic cooperation in achieving political stability, or a political consensus to attain economic strength.

Orientasi pembangunan konvensional yang mengarah pada materialisme tidak merepresentasikan pertumbuhan dan perubahan yang holistik karena pengabaian aspek kualitatif manusia sebagai fokus pembangunan menyebabkan pembangunan tidak berlangsung seimbang. Sebagai antitesa dari konsep pembangunan materialisme, HOS Tjokroaminoto menggagas model pembangunan spiritual dynamic development (SDD) melalui prinsip trilogi Syarikat Islam dan kemerdekaan sejati (alfalah). Formulasi SDD merupakan model pembangunan yang meletakkan tauhid sebagai posisi utama dalam pembangunan, sehingga rumusan model pembangunan Tjokroaminoto mengharuskan nilai spiritual tauhid lebih tinggi daripada nilai jumlah ilmu pengetahuan dan siasah  yang bertujuan agar memperoleh nilai kemerdekaan sejati (alfalah) yang tinggi.
Kata kunci: Pembangunan, Tjokroaminoto,spiritual dynamic development,  tauhid, ilmu pengetahuan, siasah, kemerdekaan sejati,alfalah

Pasca Putaran Uruguay, perdagangan Internasional semakin berkembang pesat. Hal ini menandai kemenangan paham liberalisme terhadap merkantilisme. Dua paham tersebut merupakan salah dua dari tiga pijakan dasar bagi pembentukan Ekonomi Politik Internasional. Berkembangnya perdagangan bebas sebagai perpanjangan dari Ekonomi Politik Internasional dan juga yang merupakan hasil dari produk Liberalisme tidak lepas dari hambatan yang berbentuk proteksi kepentingan nasional. Proteksi yang dilakukan oleh negara negara agar tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas. Namun ternyata proteksi yang di lakukan beberapa negara tidak semuanya di benarkan, hal itu dapat dilihat dari regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh WTO.

Kata kunci; Putaran Uruguay, Ekonomi Politik Internasional, Perdagangan, Proteksi, WTO

Republik India merupakan sebuah negara yang berada di benua Asia yang terletak di sebuah kawasan Asia Selatan. India merupakan Negara yang memiliki populasi terpadat kedua di dunia setelah china dengan populasi 1,027 milyar lebih. Kepala negara India adalah seorang presiden, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Bentuk negaranya adalah uni federal dimana pembagian kekuasaan sesuai dengan sistem yang ada pada demokrasi parlementer. Pemerintahan republik parlementer yang dimana sistem republik pemerintahannya dibawah pimpinan parlemen, eksekutor dalam pelaksanaan pemerintahan seorang perdana menteri.

Khalifah Umar Abdul Aziz was renowned as a great leader in implementing an Islamic based government. His country was among the countries that served as a guide for forming a system of government in accordance to Islam. His country was fit to be declared as an Uswah Hasanah country (good role model country). Khalifah Umar Abdul Aziz himself as an Uswah hasanah could be considered as a measurement of success of his Uswah Hasanah country, compared with the government before and after his. Since good governance is important, the question is, can an Uswah Hasanah country, implemented under the governance of Khalifah Umar Abdul Aziz, be emulated today? This article aimed to answer this question by analyzing the approach of uswah hasanah country of Khalifah Umar Abdul Aziz based on the implementation of Islamic political economy in his government. In order to achieve the goal, this article was written utilizing the method of documents analysis in order to gather secondary data. The data was then analyzed using the method of content analysis. As a result, it was found that uswah hasanah of Khalifah Umar Abdul Aziz affected the formation of Uswah Hasanah country based on his implementation of Islamic political economy. The application of this approach involved two subject matters. Firstly, the implications of political uswah hasanah of Khalifah Umar Abdul Aziz on the economy of the Uswah Hasanah country; and secondly, the implications of economic uswah hasanah of Khalifah Umar Abdul Aziz on the politics of the Uswah Hasanah country.

Abstract: This study aims to analyze the formation of Islamic boarding schools in developing Sufism as a learning center and Islamic religious education in the XVI century in Banten. Banten's geostrategic position, which is in the Sunda Strait, is the site of the Asian trade network which has caused Islamization to spread to Banten through establishing Islamic boarding schools (pesantren). The establishment of Islamic boarding schools in Banten provides Islamic teaching and learning to the people of Banten in spreading Sufism. The method used is the historical research method. The result was that the pesantren became the center of education and learning for Islamic religion in the sixteenth century to give birth to Muslim scholars such as Abdul Karim Al-Bantani and the Qadiriyah tariqat.

Keywords: Islamic boarding school, pesantren, Sufism, Banten, and center of Islamic education and learning.

Tujuan tulisan ini adalah mengevaluasi kemajuan Cina yang menyeret AS pada pertikaian dan hegemoni antara Cina dan AS yang menggeser dan mengubah tatanan ekonomi politik global yang terlanjur terAmerikanisasi dengan memasukkan misi perdamaian dan kemitraan strategis ke dalam One Belt One Road (OBOR) dan China 2049 vision melalui penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Seluruh bagian dari Tugas Penulisan Jurnal Individu ini merupakan buah dari karya dan pemikiran saya sendiri. Tugas ini belum pernah sekalipun dikumpulkan pada perkuliahan lain. Seandainya ditemukan adanya penjiplakan pada tulisan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sejak tahun 2011 konflik Suriah telah menelan banyak korban lebih dari 300.000 jiwa, ribuan warga Suriah mengungsi kenegara lain dengan melakukan suaka politik untuk menyelamatkan diri. Konflik yang terjadi dikategorikan menjadi salah satu fenomena Arab Spring dan merupakan konflik politik regional-global bukan merupakan konflik agama, seperti penolakan proposal pipa minyak oleh Bashar Assad. Keterlibatan negara sekutu  dalam mendanai persenjataan dan kemiliteran untuk menyerang pemerintahan Bashar Assad dan munculnya opini yang berlainan di media internasional mempengaruhi opini publik diseluruh dunia. Sehingga penulis menganalisis dari Asas utama etika pertahanan dan keamanan terkhusus dalam perspektif Siyasah Harbiyyah (Siyasat Kemiliteran), yaitu al-Tauhid, al-Wastu, Jalb al-Silmi wa al-Sulhi, Dar’u al-ifrat wa al-Tafrit, dan ‘adamu al-Tabdzir.

Since World War II, Japan has transformed into one of the countries with a fairly stable economy. Almost after 1945 Japan is rare experienced an economic crisis, especially in the 1960s Japan experienced rapid economic development. But with status as one a country with a strong economy, does not guarantee Japan is spared to the economic crisis. In exactly 1990 the Japanese economy experienced stagnation and crisis that lasted for a decade. It is then known with the term decades gone. The crisis is causing an inflation asset prices in Japan before 1990. Coupled with the emergence of that condition known as zombie firms ie the conditions under which the company has a level high debt and unable to pay it off even though it has been declared bangkrut.Krisis that hit Japan is quite long because in addition to magnitude asset price bubbles are also accompanied by the size of bank loans which is beyond expectations. In addition, the role of the less effective government also becomes a separate factor for the survival of the crisis. Thus can the author present the research that the length of the crisis is so great asset price bubbles that can not be controlled by the government. Japan's economic condition after World War II

Ekonomi Politik Pembangunan adalah sebuah subjek yang sangat berkaitan dengan isu pertumbuhan dan pemerataan, isu politik (distribusi kekuasaan, aksi keberpihakan, hingga pemerataan hasil-hasil pembangunan), isu ekonomi, dan juga isu mengenai pembangunan dan kemiskinan yang mencangkup kesenjangan dalam masyarakat, disintegrasi politik, serta kesejahteraan. Menurut Todaro, keberhasilan pembangunan dalam pendekatan konsep ekonomi politik pembangunan didasarkan pada beberapa indikator penting, yaitu : 1. Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs). 2. Harkat ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu semakin membaik (independen). 3. Terdapatnya kebebasan dan independensi masyarakat, baik secara politik maupun ekonomi. Terdapat perbedaan dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi karena tingkat produktivitas suatu negara yang berbeda-beda. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur berdasarkan tingkat ekspor, kekayaan SDM dan SDA yang berkualitas, serta kemajuan teknologi suatu negara. Dalam prakteknya, negara maju biasanya sudah lebih siap dalam mengatur strategi perekonomiannya dan dapat mengelola SDM maupun SDA nya secara maksimal. Namun, berbeda halnya dengan negara berkembang, yang kebanyakan masih belum dapat mengelola potensi yang dimiliki secara maksimal, sehingga menjadi salah satu hambatan bagi negara berkembang untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Menurut pandangan-pandangan ekonom, hambatan pembangunan negara berkembang disebabkan oleh; lajunya pertumbuhan penduduk yang tinggi, taraf hidup masyarakat yang rendah, pertanian yang masih bersifat tradisional, produktivitas yang rendah, kekurangan modal dan tenaga ahli, penciptaan tenaga kerja yang rendah, dan ketergantungan pada sektor pertanian yang cukup tinggi. Indonesia misalnya, adalah sebuah negara berkembang yang sebenarnya memiliki potensi yang cukup meyakinkan dengan SDA yang begitu melimpah serta SDM yang juga cukup banyak. Namun, negara ini belum mampu mengelola dengan baik potensi yang dimiliki. Sebagaimana pandangan ekonom bahwa terhambatnya proses pertumbuhan suatu negara disebabkan oleh beberapa faktor, berikut adalah data mengenai Indonesia:

Indonesia yang berada di jantung ekonomi dunia saat ini, yaitu kawasan Asia, berkeingingan untuk turut serta memanfaatkan komunitas ekonomi global yang sudah ada. Salah satu program besar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan itu adalah dibuatnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, atau yang lebih akrab disebut dengan MP3EI.

Dokumen ini berisi terjemahan bebas dari Analytical Index untuk  Jurisprudensi ketentuan-ketentuan mengenai Persetujuan WTO tentang Pengamanan (Agreement on Safeguards) dan ketentuan Pasal XIX GATT 1994 sebagaimana ditafsirkan oleh Panel dan Banding dalam system penyelesaian sengketa WTO. Juga ditambahkan kasus-kasus di bawah Perjanjian tentag Pengamanan yang dapat dijadikan studi kasus.

Khalifah Umar Abdul Aziz was renowned as a great leader in implementing an Islamic based government. His country was among the countries that served as a guide for forming a system of government in accordance to Islam. His country was fit to be declared as an Uswah Hasanah country (good role model country). Khalifah Umar Abdul Aziz himself as an Uswah hasanah could be considered as a measurement of success of his Uswah Hasanah country, compared with the government before and after his. Since good governance is important, the question is, can an Uswah Hasanah country, implemented under the governance of Khalifah Umar Abdul Aziz, be emulated today? This article aimed to answer this question by analyzing the approach of uswah hasanah country of Khalifah Umar Abdul Aziz based on the implementation of Islamic political economy in his government. In order to achieve the goal, this article was written utilizing the method of documents analysis in order to gather secondary data. The data wa...

Khalifah Umar Abdul Aziz was renowned as a great leader in implementing an Islamic based government. His country was among the countries that served as a guide for forming a system of government in accordance to Islam. His country was fit to be declared as an Uswah Hasanah country (good role model country). Khalifah Umar Abdul Aziz himself as an Uswah hasanah could be considered as a measurement of success of his Uswah Hasanah country, compared with the government before and after his. Since good governance is important, the question is, can an Uswah Hasanah country, implemented under the governance of Khalifah Umar Abdul Aziz, be emulated today? This article aimed to answer this question by analyzing the approach of uswah hasanah country of Khalifah Umar Abdul Aziz based on the implementation of Islamic political economy in his government. In order to achieve the goal, this article was written utilizing the method of documents analysis in order to gather secondary data. The data wa...

Asian Infrastucture Investment Bank atau yang biasa disingkat dengan AIIB saat ini sedang menjadi perbincangan serta perdebatan hangat para ahli. Apakah AIIB mampu untuk “menantang” institusi Bretton Woods buatan Amerika Serikat. Pada essay kali ini penulis berargumen bahwa AIIB bukan di-design untuk menantang institusi Bretton Woods, namun lebih kepada China yang menantang kepemimpinan Amerika Serikat di dalam institusi multilateral.