Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Artikel ini membahas mengenai wacana dihidupkannya kembali kewenangan MPR dalam menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan penekanan pada implikasi ketatanegaraan yang dapat terjadi. Artikel ini menyimpulkan bahwa garis-garis haluan negara yang pada dasarnya sudah termuat di dalam Pancasila, tujuan bernegara dalam Pembukaan UUD 1945, dan pengaturan dalam batang tubuh UUD sebaiknya tidak diperjelas melalui ketetapan MPR, melainkan melalui undang-undang atau putusan pengadilan konstitusi.

Abstrak:
Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan saling berhubungan satu sama lain, menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga dalam negara dalam suatu sistem politik meliputi empat instansi pokok, yaitu eksekutif, birokrasi, legislatif, dan dan yudikatif. Selain itu lemga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu dan dewan menteri.
Memasuki masa reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintah yang berdasarkan konstitusi.
Berdasarkan hal tersebut, reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen UUD !945. dengan adanya amandemen UUD 1945 menjadikan konstitusi yang bersifat konstitusinal, sehingga diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Konstitusi merupakan aturan mendasar yang mengatur fungsi dan kewenangan organ-organ  negara serta hubungan antara negara dan rakyatnya. Sebagaimana layaknya pohon yang hidup (living tree), konstitusi harus dapat terus tumbuh dan berkembang dengan mengikuti dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, seluruh konstitusi yang terkodifikasi di dunia dapat dikatakan memiliki klausa amendemen yang mengatur mekanisme untuk mengamendemen konstitusi melalui jalur formal (verfassungsänderung). Buku ini membahas secara mendalam mengenai amendemen konstitusi dari perspektif studi perbandingan di beberapa negara pilihan yang mewakili bentuk negara kesatuan dan federal.

Pembahasan dalam buku ini begitu mengalir, tajam, dan padat informasi sebab buku ini bukan sekadar menguraikan perihal teori atau doktrin hukum semata, namun juga pengalaman nyata yang terjadi di negara-negara lain maupun yang dialami oleh Indonesia sendiri. Terlebih lagi, tidak banyak buku hukum dan konstitusi di Indonesia yang secara gamblang menganalisis perkembangan pemikiran terkait dengan basic structure doctrine dan unamendable constitutional provision.

Diperkaya bukan hanya dari text books, jurnal, atau undang-undang dasar dari negara-negara lain, buku ini juga dilengkapi dengan sejumlah putusan pengadilan yang penting dan monumental (landmark decisions). Penggunaan sumber yang sangat memadai tersebut membuat analisis dalam buku ini menjadi lebih komprehensif. Oleh karenanya, buku ini penting untuk dibaca tidak saja oleh para dosen dan mahasiswa, namun juga para praktisi dan pemerhati di bidang hukum tata negara, politik, dan pemerintahan.

Penulis: Pan Mohamad Faiz
ISBN: 978-623-231-092-6
Penerbit: Rajawali Pers
Halaman: 210
Ukuran: 15 x 23 cm
Tahun Terbit: 2019

Pemesanan:
Website: http://www.rajagrafindo.co.id
Email: rajagrafindo@gmail.com
WhatsApp: 0812-8247-4885

Gagasan untuk dilakukannya perubahan kelima UUD 1945 terus bergulir. Namun demikian, kekhawatiran timbul akan adanya kepentingan dari masing-masing lembaga negara untuk memperkuat kewenangannya. Tulisan ini menekankan pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan aktif, sehingga produk konstitusi yang akan dihasilkan akan menjadi cerminan konstitusi yang memiliki legitimasi kuat dari masyarakatnya.

This article discusses the validity of the Decree of the People’s Consultative Assembly (Tap MPR) as the legal basis in the lawmaking process. Before the amendment of the 1945 Constitution, Tap MPR bound the legislature so that it was commonly used as the legal basis in the lawmaking process. After the amendment, only Tap MPR No. XVI-MPR-1998 on Political Economy in terms of Economic Democracy was used as the legal basis. This is because Law No. 12 of 2011 does not mention its position exactly as the legal basis, even though Article 7 puts Tap MPR as a type and in hierarchy of legislation and Figure 41 of Appendix II determines that the legal basis of legislation must be at the same level or higher. Of more than 54 Tap MPRs used as the legal basis of 228 laws from 1961 until 2014, several are still valid, including Tap MPR on Economic Democracy. Tap MPR as a further elaboration of a constitutional mandate should be used as a legal basis in the lawmaking process formally as well as in direction setting for law materially so that development policies are in line with the state purpose outlined in the Constitution. This article, based on normative juridical research, focuses on the research literature to examine and analyse the principles of the law, legal systematics, and synchronization of law. Data were analysed using descriptive qualitative methods in order to obtain the certain understanding of which Tap MPR can be used as a legal basis in the lawmaking process