Hukum Kesehatan

This research is entitled the role of the informant in solving medical crime in the Indonesian National Police. The purpose of this study is to analyze and determine the role of informed consent in the resolution of medical criminal cases in the Indonesian National Police and analyze the ideal medical treatment standards in the Indonesian National Police. This type of research used in preparing this study is a combination of research on normative legal research and empirical legal research. This research is descriptive. The type of data used is primary data and secondary data. Primary collection techniques are through field research, while secondary data is obtained through library research. Primary and secondary data were analyzed qualitatively. The results showed that the settlement of medical criminal cases in the Indonesian National Police without taking into account informed consent, even though its role was very strategic, namely protecting and increasing patient autonomy, protecting patients and preventing manipulative and coercive actions, increasing the introspective attitude of the medical team, even operational handling standards there is no medical crime in the Indonesian National Police, only using a general operational operational guideline as an alternative in the police investigation process.

Bahasa Indonesia : Pandemi Covid-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Sejumlah kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu, artikel ini akan menjelaskan apakah vaksinasi merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat dan apakah penolak vaksin dapat dikenakan sanksi pidana.  Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe doctrinal research serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi yang pada mulanya adalah hak setiap orang, dapat menjadi suatu kewajiban mengingat situasi kedaruratan di Indonesia saat ini. Hal ini karena seseorang yang tidak divaksin berpotensi untuk menularkan bahkan membunuh orang lain. Adapun mengenai pemidanaan, hal tersebut seyogyanya menjadi ultimum remedium, apabila pranata-pranata lainnya seperti metode persuasif, sosialisasi bahkan sanksi administrasi terkait vaksinasi sudah tidak dapat berfungsi sedangkan kondisi kedaruratan kesehatan di Indonesia semakin memburuk.

English : COVID-19 pandemic has created the emergency situation in Indonesia. Through The Presidential Decree Number 11 of 2020, Indonesia has announced a public health emergency. Various efforts were made to overcome the impact of COVID-19. One of those efforts is vaccination. However, There are several pros and cons regarding  vaccination in Indonesia. Several groups of citizens refused to be vaccinated. Therefore, this article would explain This article will explain whether vaccination is a right or an responsibility for society and whether vaccine refusers can be subject to criminal sanctions. The argument in this paper is written as a legal argument by having perspective on the doctrinal-legal approach. It will use conceptual approach, legal and statutes approach. This paper ends up with the conclusion that Vaccination, which was originally the right of everyone, can become a responsibility or obligation for the citizen .It is caused by the current emergency situation in Indonesia. Besides, someone who is not vaccinated has the potential to infect, even kill other person. As for the criminal sanctions, it should be the ultimum remedium if other institutions such as persuasive methods, socialization and even administrative sanctions related to vaccination does not work, meanwhile the public health emergency situation in Indonesia is getting worse

Fraud adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui perbuatan curang. Fraud di era JKN dapat dilakukan oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan.
Fraud yang dilakukan oleh dokter berkaitan dengan pelanggaran KODEKI Pasal 3 (Kemandirian Profesi), Pasal 8 (Profesionalisme), Pasal 9 (Kejujuran Dan Kebajikan Sejawat), Pasal 10 (Penghormatan Hak-hak Pasien Dan Sejawat), Pasal 12 (Pelayanan Kesehatan Holistik) dan Pasal 13 (Kerjasama).
Restriksi obat kanker payudara, restriksi insulin, restriksi obat antihipertensi yang dilakukan oleh pengelola BPJS yang bertujuan untuk penghematan pembiayaan masih mungkin dapat dikategorikan fraud yang dilakukan oleh BPJS. Fraud di pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh FKTP dan FKRTL. Potensi fraud lebih banyak dilakukan oleh rumah sakit daripada oleh dokter di FKRTL. Perlu adanya pedoman penyusunan pencegahan fraud di FKTP dan FKRTL.

Teknisi Gigi melakukan pekerjaan dalam lingkup pembuatan prothesa gigi, alat Orthodontie, dan prothesa maxillo facial yang bekerjasama atau bermitra kerja dengan Dokter Gigi dan tidak melakukan tindakan medis kepada pasien secara langsung. Sehingga upaya untuk meningkatkan kesehatan gigi di masyarakat dan penanggulangan permasalahan teknologi gigi ini semakin mendapat prioritas dalam strategi pembangunan nasional.

Etika merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dimana etika atau sering disebut "filsafat prilaku/filsafat moral" oleh Muchtar (2016), merupakan salah satu cabang filsafat yang membicarakan tentang perilaku manusia dengan pembagian antara hal-hal yang baik dan buruk. Dengan kata lain, etika adalah ilmu yang menunjukkan baik dan buruk manusia, sejauh yang bisa dipahami oleh pikiran manusia. Moral dan etika merupakan komponen penting dalam kehidupan sebagai aspek kemanusiaan yang mencerminkan kepribadian seseorang, yang mana moral dan etika ini tidak hanya pada kehidupan sehari-hari namun hal ini juga berlaku pada hal yang spesifik seperti sekolah, keluarga, lingkungan sekitar, dan salah satunya adalah profesi. Dalam semua profesi telah ditentukan norma-norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi dan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada para anggotanya, yaitu bagaimana "seharusnya" (das sollen) berbuat dan sekaligus menjadi kualitas moral profesi yang bersangkutan di mata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif, atau yang dikenal sebagai kode etik profesi (Berten K., 1994). Dalam bidang kesehatan terdapat beberapa profesi yang umum diketahui banyak orang seperti dokter, perawat dan bidan, dimana dalam setiap profesi telah diatur oleh kode etik yang menyebabkan setiap tindakan medis oleh pekerja kesehatan terciptanya etika yang baik dalam menangani pasien.

Tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam hal pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan visi pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai health provider, tenaga kesehatan merupakan bagian dari satu ekosistem pelayanan kesehatan yang selalu dituntut untuk bekerja sesuai dengan standar profesi dan terorganisir dengan baik. Profesionalisme petugas kesehatan yang optimal sesungguhnya akan tergambar dari kinerja mereka terutama dalam hubungan dengan keselamatan pasien yang berorientasi pada patient-centered care termasuk seluruh upaya-upaya kesehatan yang diperlukan oleh pasien terkait masalah kesehatan yang sedang dihadapinya. Dalam melakukan upaya-upaya kesehatan yang ada, tenaga kesehatan diberikan pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP). Kewenangan untuk melaksanakan upaya kesehatan itulah yang memerlukan peraturan hukum sebagai dasar pembenaran hukum atas wewenang kesehatan tersebut. Peraturan hukum tentang upaya pelayanan kesehatan saja belum cukup karena upaya kesehatan, penyelenggaraannya disertai pendukung berupa sumber daya kesehatan termasuk yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Untuk mencapai peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya amat besar, bukan pekerjaan mudah, oleh sebab itu diperlukan juga peraturan perlindungan hukum untuk melindungi " pemberi " dan " penerima " jasa pelayanan kesehatan (Hendrik, 2016). Perangkat hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Perangkat hukum ini juga memastikan adanya perlindungan hukum bagi petugas kesehatan sesuai dengan hal dan kewajiban selain itu disisi lain memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada pasien dari kemungkinan kejadian tidak diinginkan dalam setiap tindakan terkait kesehatan yang dilakukan.

Negara Indonesia adalah sebuah negara dengan banyak kepulauan dengan keragaman budaya daerah dan adat istiadat. Dari keragaman yang ada di Indonesia tersebut salah satunya adalah adat suku Minangkabau. Adat Minangkabau merupakan suatu pedoman kehidupan yang diturunkan dari nenek moyang suku Minangkabau dari generasi ke generasi, dengan harapan budaya yang sudah dilaksanakan selama ini dapat dijadikan panutan dan tauladan bagi anak cucu mereka agar memperoleh kehidupan yang berbahagia dan sejahtera di dunia maupun akhirat. Suku minangkabau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama islam, sebuah budaya atau suku yang berlandaskan agama Allah SWT sehingga timbulah suatu filsafat minang yaitu "Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah" yang dijadikan pandangan hidup serta perilaku orang Minangkabau. Suku minangkabau berpedoman kepada nilai-nilai yang bersumber dari akal dan belajar dari alam seperti dalam pepatah minang "Alam takambang jadi guru" yang dapat dijelaskan dalam bahasa indonesia dengan makna bahwa Alam beserta isinya merupakan sumber ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan selain alam juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan dimuka bumi. Adat Minangkabau merupakan nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang mendasar, landasan atau dasar berfikir dalam menjalani kehidupan, nilai-nilai baik yang dijadikan teladan dalam kehidupan, pergaulan, falsafah hidup, dan juga merupakan hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam menjalankan kehidupan yang beradat. Hidup tanpa aturan di minang kabau disebut "tak beradat" karena bagi orang minang, duduk, berdiri, berbicara, berjalan, makan, minum, dan lain sebagainya selalu beradat, yang disebut-sebut sebagai dengan adat sopan santun dalam pergaulan sehari-sehari. Ajaran yang terkandung didalam adat Minangkabau tidak bisa diabaikan dan dilupakan masyarakatnya, karena selain Al-Qur'an adat menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup mereka hal ini senada dengan pepatah minang "Nan dikatokan kato pusako, iyolah kato undang-undang. Dek lamo tak namuah lupo manjadi padoman pagi jo patang" yang dalam bahasa indonesia dapat dijelaskan bahwa undang-undang atau peraturan adat adalah suatu kentuan yang harus dipatuhi sehingga dijadikan sebagai pedoman hidup. Adat Minangkabau selalu mengajarkan nilai nilai kejujuran. Kejujuran merupakan sifat yang dapat membentuk watak seseorang untuk selalu melakukan suatu pekerjaan dengan tidak melanggar norma hukum dan norma agama. Pepatah adat yang berbunyi "dek ribuk rabah hilalang, dipayo padi satangkai, iduik nan usah mangupalang, tak kayo berani pakai" mengandung nilai keberanian yang mempunyai perhitungan dan jujur adalah modal utama dalam kehidupan (Idrus Hakimy, 1998) Kejujuran dalam adat minangkabau sangat besar pengaruhnya. seseorang yang tidak jujur di dalam hidupnya akan mendapatkan hukum sosial yang sangat berat dari masyarakat minang, orang suku minang yang tidak jujur selalu tidak akan dipercaya apapun perbuatan dan ucapannya yang didalam pepatah minang diucapkan "sakali lancuang ka ujian saumua

Abstrak The act 46 UU. No. 44, 2009 explicitly regulates that a hospital must be responsible lawfully of all disadvantages caused by medical crew. It means that the hospital may not reject every law-claims proposed by the customers. This measurement gives protection of law's problem of the patients in one side, and it also intends the hospital to operate more professional. The question is, how far the hospital shall be responsible for all disadvantages. That's why the understanding of corporate responsibility is very important for applying its law measurement. This thing is quite related to the hospital as a corporation, according to its characteristics. The concept of hospital's criminal-responsibility, could be applied in disadvantages which is caused by itself or by the law protection in itself. Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur rumah sakit harus bertanggungjawab secara hukum atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan dalam rumah sakit. Ini berarti rumah sakit tidak boleh menolak setiap tuntutan hukum yang diajukan kepadanya oleh pasien yang merasa dirugikan. Ketentuan ini memang di satu sisi melindungi kepentingan hukum dari pasien dan menuntut rumah sakit untuk lebih profesional. Hanya saja dari sisi perlindungan hukum yang dimiliki oleh rumah sakit begitu lemah dan harus mendapatkan pemahaman terhadap seberapa jauh rumah sakit benar-benar bertanggungjawab atas semua kerugian yang timbul di rumah sakit. Pemahaman akan konsep pertanggungjawaban korporasi sangat penting untuk menerapkan ketentuan hukum tersebut. Hal tersebut terkait erat dengan rumah sakit sebagai korporasi dilihat dari ciri-ciri yang ada padanya. Konsep pertanggungjawaban pidana pada rumah sakit sangat menentukan sampai sejauh mana rumah sakit dapat bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan dan perlindungan hukum yang diperolehnya.  Dosen Fakultas Hukum UNIVERSITAS SURABAYA

Setiap tindakan Kedokteran yang akan dilakukan oleh seorang dokter atau dokter Gigi harus mendapatkan persetujuan pasien dan wajib membuat rekam medis segera setelah tindakan medis tersebut dilaksanakan dan menjaga kerahasiaan medis atas rekam medis pasien yang telah dibuatnya tersebut. Kelalaian dalam melakukan tindakan medis tanpa persetujuan  tindakan dari pasien dan tidak membuat rekam medis atau tidak menjaga kerahasiaan medis pasien dianggap sebagai sebuah kesalahan atau perbuatan melawan hukum sehingga dokter atau dokter gigi yang bersangkutan dapat dituntut dimuka pengadilan

Transgender di dalam masyarakat mendapatkan reaksi bermacam-macam, ada yang menolak dan ada yang bersimpati, tetapi lebih banyak mendapatkan kecaman keras dan perlakuan diskriminasi dari masyarakat. Dari segi hukum kesehatan, transgender hingga mengubah jenis kelamin melalui operasi mempunyai dampak bagi kesehatan, salah satunya adalah penyakit HIV. Operasi jenis kelamin termasuk dalam operasi plastik, yang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 belum diatur ketentuannya. Pengaturan operasi jenis kelamin sangat penting mengingat keterkaitannya dengan perubahan identitas seseorang.

Seseorang dapat disebut atau dikatagorikan sebagai pasien berdasarkan Rumusan Undang-Undang Praktik Kedokteran, apabila memenuhi unsur-unsur : melakukan konsultasi kesehatan; dengan maksud memperoleh pelayanan kesehatan; konsultasi dan layanan kesehatan tersebut kepada dokter atau dokter gigi. Jelaslah bahwa seseorang yang melakukan konsultasi dan atau pengobatan kepada tenaga kesehatan yang bukan dokter atau dokter gigi tidak termasuk katagori pasien; dengan perkataan lain yang berhadapan dengan pasien hanya dokter atau dokter gigi atau hanya dokter dan dokter gigi yang mempunyai pasien. Di luar dari itu, tidak dapat disebut pasien. Terhadap hal ini penulis tertarik untuk menganalisa, apa sebutan bagi mereka yang memenuhi unsur ke satu dan kedua tetapi bukan kepada dokter, misalnya kepada bidan atau perawat. Hal ini perlu mendapat jawaban yang jelas agar perlindungan terhadap pasien mempunyai landasan hukum yang jelas. Kepentingan jawaban atas pertanyaan tersebut untuk memastikan bahwa seseorang dapat disebut pasien karena dari definisi yang ada menyebabkan seseorang yang berkonsultasi atau meminta layanan kesehatan kepada tenga kesehatan di luar dokter dan dokter gigi bukan pasien. Hal ini diperkuat dengan isi Undang-Undang Kesehatan yang sama sekali tidak memberikan pengertian tentang pasien. Padahal secara hirarki Undang-Undang Kesehatan merupakan payung bagi undang-undang lainnya yang berhubungan dengan urusan kesehatan di Indonesia.

Kesehatan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. World Health Organization (WHO) menempatkan hak atas kesehatan (right to health) sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental (fundamental human rights). Paradigma ini membawa konsekwensi bahwa hak atas kesehatan harus dijamin pemenuhannya terutama dengan cara memberikan akses pada pelayanan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diluncurkan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlepas dari berbagai manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat, ternyata sistim jaminan kesehatan nasional dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Makalah ini membahas permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan program JKN di Indonesia dikaitkan dengan isu keadilan.

Standar operasional Prosedur (SOP) tindakan medis  merupakan sebuah pedoman yang berisi seperangkat instruksi /langkah-langkah ,yang merupakan konsensus bersama bagi para dokter sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dalam memberikan pelayanan medis atau tindakan medis tertentu kepada pasien. Standar Operasional Prosedur tindakan medis merupakan salah satu indikator penilaian kesalahan atau kelalaian dokter dalam  menjalankan praktek kedokterannya. Pelaksanaan standar Operasional Prosedur tindakan medis merupan sebuah perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien dan dokter.

Tidak semua persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien kepada dokter untuk melaksanakan suatu tindakan medis terhadap dirinya secara otomatis telah dianggap sah dan berkekuatan hukum untuk memberikan perlindunganhukum terhadap dokter. Hanyalah persetujuan tindakan medis yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan aturan-aturan hukum. Pelaksanaan tindakan medis oleh dokter atas dasar persetujuan yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan hukum yang berlaku dapat dianggap sebagai tindakan medis yang tidak sah dan berpotensi menimbulkan gugatan atau tuntutan hukum dari pasien atau keluarganya.

Law-finding is a process to seek an exact basic of law in order to judge the uncertain case (the uncertain law measurement of its case). Basically, each of judges are always challenged to find an exact law in taking decision of a case, as declared in art. 5 verse (1) UU No. 48, 2009. The partakers of Progressive law, accentuate the law-founding as an effort of life-values digging in society, then it is formed a right decision. This thought is quite conform to the Indonesian necessary of law, especially for the justice seeker. The life-values digging in Indonesia, actually has a parameter in Pancasila. Every efforts of life value-digging as declared in art. 5 verse (1) UU No. 48, 2009, basically shall focus on Pancasila. Pancasila becomes an absolute parameter for Court of Law while interpreting. Finally founding of law is absolutely aimed according to the Indonesian dreams.

Pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan  kewajiban etik, moral dan hukum  yang harus dipenuhi agar setiap tindakan, pengobatan dan perawatan yang diterima oleh pasien menjadi lebih bermutu dan berhasil guna untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa
pasien.  Keselamatan pasien adalah hal sangat utama dalam setiap pemberian pelayanan kesehatan kesehatan terhadap  pasien. Hal tersebut sesuai dengan asas hukum  yang berlaku dalam pelayanan kesehatan yaitu  "asas agroti salus lex suprema" ., yang  mengandung makna "  hukum yang tertinggi adalah keselamatan pasien".. Dokter dalam melaksanakan tugas profesinya  dipandang sebagai profesi yang mulia  (officium nobile) karena sangat terkait dengan keselamatan pasien , sehingga dituntut untuk bertindak dengan sangat hati-hati, teliti dan sesuai dengan standar pelayanan medis yang berlaku , serta sesuai dengan kebutuhan pasien (indikasi medis).

Every provision of health services by health workers or health care institutions must focus on the needs and interests of patients, carried out in accordance with applicable service standards and with maximum efforts based on competence and authority as well as with prudence and high professional accuracy as a feature of a good service quality. Quality health services are rights that are guaranteed and protected by law, so that any implementation of health services that deviate or violate the rights of patients can be held legally responsible for the health workers who do it.

Asas hukum kesehatan merupakan kristalisasi nilai-nilai etik dan moral yang dijadikan sebagai dasar atau tumpuan berfikir dan berperilaku bagi setiap orang baik sebagai pemberi pelayanan kesehatan maupun sebagai penerima pelayanan kesehatan , untuk terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, memberikan perlindungan dan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak . Asas Hukum kesehatan seyogyanya  merupakan norma hukum yang melatar belakangi setiap peraturan peundang-undangan dibidang hukum kesehatan

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan sistem kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mengurangi defisit. Penerapan sistem kapitasi di Indonesia sudah di lakukan sejak 2014 yang dimaksud sistem kapitasi disini adalah besaran pembayaran perbulan yang harus dibayarkan oleh jaminan kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berasal dari pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta jaminan kesehatan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan dengan data yang terkumpul. Data primer (Undang-Undang) dan sekunder (buku-buku dan tulisan) sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Prosedur pelayanan jaminan kesehatan nasional sesuai aturan yang berlaku dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama yang akan dilanjutkan ke fasilitas kesehatan tingkat rujuk lanjut atau rumah sakit bila berindikasi dirujuk, dimana adanya pembagian kapitasi secara adil merata pada tiap FKTP akan mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal karena pada saat ini banyak pasien yang mudah di rujuk karena kurang optimalnya pelayanan di FKTP sehingga jaminan kesehatan nasional mengalami kesulitan dalam pembayaran sistem INA-CBGs di rumah sakit yang tinggi sehingga mengakibatkan defisit* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Kesehatan Universitas Sebelas Maret Surakart, Jalan Ir Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, drtaufiqhariadi@gmail.com, dr (Universitas Sebelas Maret)

Abstract
The legal relationship between doctors and patients as consumers is bound by therapeutic agreements that provide professional medical services. Likewise, the rights of consumers of beauty clinic patients before starting action, consumers are required to know the treatment procedures performed by doctors, including risks arising from methods of beauty care, and other alternatives that consumers can take in selected beauty treatments. however in practice when losses arise due to errors and negligence of beauty clinic doctors, consumers are often in a weak position due to difficulties in getting access to information so that consumer rights are not optimally protected. The purpose of this paper explains the legal basis for the use of Informed Consent in therapeutic agreements by doctors of beauty clinics related to the right to information of patients as consumers, explaining things that cause therapeutic agreements have not been optimal in protecting consumer rights.This type of research is normative legal research, which places the law as a norm system, in the form of laws and regulations, through a legal approach and analysis approach. The main data from this study is library research sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Scientific writing is analyzed qualitatively descriptive.
Key words: Informed Consent, Therapeutic Agreement, Beauty Clinic, Consumer Protection.

Abstrak
Hubungan hukum antara dokter dengan pasien selaku konsumennya diikat dalam perjanjian terapeutik yang memberikan pelayanan medis secara profesional. Begitupun dengan hak konsumen pasien klinik kecantikan sebelum memulai suatu tindakan konsumen wajib mengetahui prosedur perawatan yang dilakukan oleh dokter, termasuk risiko-risiko yang muncul akibat metode perawatan kecantikan, dan alternatif-alternatif lain yang dapat ditempuh konsumen dalam perawatan kecantikan yang dipilihnya. Persetujuan setelah mendapatkan informasi selengkapnya ini disebut informed consent. Namun Dalam praktiknya ketika muncul kerugian dari kesalahan dan kelalaian dokter klinik kecantikan, konsumen sering berada pada posisi yang lemah karena sulitnya mendapatkan akses informasi sehingga hak konsumen belum optimal dilindungi. Tujuan penulisan ini menjelaskan dasar hukum penggunaan Informed Consent dalam perjanjian terapeutik oleh dokter klinik kecantikan dikaitkan dengan hak atas informasi pasien selaku konsumennya, menjelaskan hal-hal yang menyebabkan perjanjian terapeutik belum optimal melindungi hak konsumennya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma  berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data utama penelitian adalah penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tulisan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis kualitatif.
Kata kunci : Informed Consent, Perjanjian Terapeutik, Klinik Kecantikan, Perlindungan Konsumen.

Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Dalam melaksanakan tugasnya, TTK boleh mendapatkan pelimpahan pekerjaan dari apoteker namun harus berada di bawah supervisi apoteker. Namun pada praktiknya di lapangan banyak di jumpai TTK yang melakukan pelayanan kefarmasian tanpa pengawasan dan bimbingan langsung dari apoteker, serta dalam pelimpahan oleh apoteker kepada TTK tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait TTK dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TTK dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Dengan metode penelitan, menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode sampling yang digunakan adalah purposif sampling. Analisa data dilakukan secara kualitatif dan di sajikan dalam bentuk tabel, gambar dan narasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa; (1) Pengaturan terkait TTK dalam melakukan pelayanan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian secara umum sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan mulai dari peraturan tingkat pusat, peraturan tingkat daerah dan kebijakan pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian. Namun secara hierarki masih ada beberapa peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang saling tumpang tindih sehingga pelaksanaanya di lapangan belum optimal, dan secara khusus diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, PMK Nomor 72 tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit, PMK Nomor 73 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, PMK Nomor 74 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas dan PMK Nomor 889/MENKES/PER/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian kebijakan pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian berupa Surat keputusan dan SOP. (2) Subjek pelaksana perlindungan hukum terhadap TTK yaitu Dinas Kesehatan, apoteker penanggung jawab dan PAFI. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TTK belum maksimal karena 38% TTK yang berpraktik belum memiliki SIPTTK, meskipun 62% lainnya sudah memiliki SIPTTK. Belum semua TTK yang berpraktik memahami SOP, ini tentunya bisa memicu terjadinya kesalahan dalam pelayan kefarmasian. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada TTK adalah perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum represif.

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter atau pihak rumah sakit terhadap pasien bukan sekedar hubungan medis biasa, melainkan suatu hubungan hukum .yang mengikat dokter atau pihak rumah sakit dengan pasien yang telah bersepakat untuk membuat sebuah perjanjian medis (perjanjian terapeutik).  Hubungan hukum dalam perjanjian medis tersebut, menempatkan masing-masing pihak sebagai subyek hukum yang memiliki tanggung jawab hukum atas kewajibannya untuk melaksanakan isi dari perjanjian medis tersebut,yang merupakan hak-hak dari pihak lainnya.           
Kata Kunci : Hubungan hukum, Perjanjian terapeutik , Pelayanan Kesehatan

Kidney transplant is a complete therapy for people with terminal renal failure. The number of cases of terminal renal failure was not proportional to the available donors. Due to the lack of kidney donors, some people take advantage of this opportunity by commercializing their kidneys. In Indonesia's laws and regulations, it is clear that there is a prohibition on the trafficking of organs and or tissues for transplant purposes. Until now, cases of buying and selling of body organs or tissues have never reached the Court. Therefore, it is necessary to formulate a formulation regulating legal protection for all parties concerned. This article aims to analyze the criminal law's functionalization against the trafficking of kidneys for transplant purposes. The research was carried out with a normative juridical approach in a formulated policy structure, namely reviewing and analyzing regulations both in the Criminal Code including the draft criminal law of 2005 as an ius constituendum and outside the Criminal Code, specifically regarding the regulation of trade in organs or tissues for transplant purposes. The result of this research is the functionalization of criminal law in the implementation of kidney trade to benefit transplants. Criminal law enforcement is to make criminal law functioned by legally processing the facts of organ trafficking in the field. This repressive action is intended to create a deterrent effect and is a long-term preventive measure so that it is hoped that there will be no more cases of trafficking in organs in the future. It is necessary to understand that the threat of punishment must remain an ultimum remedium, and is enforced if social control is not yet effective.

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/22025

MUHAMMAD YAFI ZHAFRAN, SRI WALNY RAHAYU,  MUAZZIN

Article 19 paragraph (1) of the Consumer Protection Law states that business actors are responsible
for providing compensation for the damage, pollution and / or consumer loss due to the consumption of goods
and or services produced or traded. Even though, the government has regulated the circulation of the drug of G
list (Gevaarlijk). In fact, the drug was found freely circulating in Banda Aceh City. The free circulation of the
drug of G list could potentially harm the society at large. The results of the study indicate that all losses suffered
by consumers as a result of the free circulation of hard drugs of G list are the responsibility of business actors
both criminal and civil law.Factors that make business actors ignore their responsibility to consumers are: first,
the high level of public demand for hard drug of G list at a low price. Second, the low level of knowledge,
bargaining power and consumers’ finance of their rights both must be received from business actors and the
rights that can be requested from business actors if there is a consumer loss. Then Third, pharmaceutical
business actors can’t be sued for the default, because selling the hard drugs listed G without a doctor's
prescription is an act that is contrary to the laws and regulations.
--------------------------------------------------------------------------------------

Kami menyadari bahwasanya di lingkungan masyarakat, masih dekat dengan dunia malam yang dapat menjerumuskan para pemuda penerus bangsa, melalui minum-minuman keras, judi, dan terutama yaitu NARKOBA. Sudah banyak aturan perundangan yang mengatur mengenai masalah ini, tetap saja mungkin minim-nya pengetahuan masyarakat-lah yang menyebabkan pengguna telah menjadi korban kerasnya keberadaan NARKOBA.
Dalam penulisan makalah ini, kami akan mengambil dan membahas tema mengenai ”Kepastian dan Peran Hukum Terhadap Aturan Perundangan NARKOBA (Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya) oleh Pengguna dan Pengedar.”. Tujuan penulisan makalah ini adalah, pertama, supaya pembaca dapat mengetahui dan mengerti tentang bahaya yang ada mengenai keberadaan subjektivitas narkoba itu sendiri; kedua, supaya pembaca dapat memperoleh petunjuk mengenai sikap yang benar dalam menyikapi urgensi tentang persebaran narkoba; ketiga, yaitu tentang mengetahui apa saja aturan perundangan dan juga penerapan bangun sadar didalam masyarakat di sekitar.
Dalam penulisan yang kami lakukan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur (Library Research), yaitu kajian yang diambil melalui tinjauan jurnal dan buku yang sesuai dengan tema yang kami sebutkan di-muka.
Berdasarkan uraian yang telah kami uraikan dalam makalah ini maka kami dapat menarik beberapa kesimpulan: Pertama, Pengguna berdalih menggunakan narkoba adalah untuk mendapatkan ketenangan duniawi sementara yang biasanya dihadapkan pada masalah-masalah yang besar, sehingga mereka menggunakan NARKOBA sebagai jalan pelarian terhadap hidup yang mereka hadapi sehari-hari; Kedua, Kami akhirnya menyadari bahwasanya dalam penggunaan NARKOBA menimbulkan rasa kecanduan/ketagihan bagi para penggunanya jika dalam dosis diluar batas. Sedangkan dalam beberapa literatur yang kami dapat juga menyampaikan bahwasanya NARKOBA juga bisa menjadi obat alternatif dalam medis untuk menyembuhkan penyakit; Ketiga, Hukum di negara Indonesia telah mengatur seluruh larangan-larangan mengenai penggunaan dan jenis-jenis NARKOBA yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat namun dalam batas kepentingan kesehatan/medis/pihak yang berwenang seperti Rumah Sakit berbadan hukum; Keempat, hukum di Indonesia mengatur jenis NARKOBA yang telah ditemukan, tetapi juga masih terdapat banyak sekali NARKOBA jenis baru yang belum di atur.

Seorang dokter mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pelayanan medis terhadap pasien sesuai dengan Standar pelayanan medis dan kebutuhan atau kepentingan pasien . Kewajiban untuk melaksanakan pelayanan medis sesuai dengan standar pelayanan  dan kebutuhan atau kepentingan pasien  merupakan  tuntutan etika, moral dan hukum yang wajib dipenuhi oleh seorang dokter dalam melaksanakan praktek kedokterannya.  Kewajiban tersebut timbul oleh suatu hubungan hukum
perjanjian terapeutik atau karena suatu ketentuan hukum  dan perundang-undangan  yang mengatur kewajiban tersebut.  Adanya unsur kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan medis dan sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan pasien  yang berakibat adanya kerugian , cacat atau kematian terhadap seorang pasien, maka dokter yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungan hukum baik secara perdata, pidana maupun administrasi.

Kepastian  hukum  bagi  tenaga  kefarmasian  diperlukan  untuk  perlindungan  hukum, pemenuhan hak tenaga kefarmasian dan pemenuhan hak pasien dalam mendapatkan pelayanan  kefarmasian  yang  maksimal.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahuikedudukan  dan  kepastian  hukum  tenaga  kefarmasian  dalam  pelayanan  kefarmasian. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  undang-undang  (statute  approach)  dengan  desain  penelitian  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  Tenaga  kefarmasian  memiliki  kedudukan.  Pengaturan  pelayanan kefarmasian  sampai  saat  ini  belum  sesuai  dengan  asas  kepastian  hukum.  Hal  ini disebabkan karena ditemukan ketentuan perundang-undangan yang memperbolehkan tenaga    kesehatan    selain    tenaga    kefarmasian    untuk    melakukan    pelayanan kefarmasian,  antara  lain:  Pasal  35  ayat  (1)  UU  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran,  Pasal30  ayat  (1)  huruf  j  UU  No.  38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan, Pasal 21 ayat (1) PMK No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik dan Pasal 1 PMK No. 26 Tahun 2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  74  Tahun  2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

IImplementation of the kaffah Islamic Shariah in Aceh as a special privilege and a recognized and respected as stipulated by Article 18 B (1) 1945. It obliges the Government of Aceh to supervise the circulation and trade of halal food products and guaranteed hygiene sanitation when traded and reached consumers. However, in practice, Banda Aceh City Government has not been maximally carried out the supervision of food businesses with standardized halal guarantee in hygiene sanitation and following applicable laws and regulations. Whereas since 2016, the city of Banda Aceh has been used as a halal tourism destination. The purposes of the study are to explain the implementation of the arrangement and supervision of the obligations of entrepreneurs in providing halal food product guarantees in Banda Aceh and to explain the constraints of food businesses in implementing hygiene sanitation related to food production and processing associated with the implementation of Islamic Sharia. This research is normative juridical, focusing on examining the application of positive law. Normative juridical research, in the 21st century, can and must utilize the results of empirical research studies. However, its status as an auxiliary science (hulp wetenschap), which is intended for the analysis and explanation of law without changing the character of law as a normative science. The main research data is called secondary data from the research library, with a conceptual approach. Secondary data collection techniques (primary, secondary and tertiary legal material) are done by deductive-qualitative thinking that produces descriptive data, which provides an overview of the facts in practice. Conclusions are drawn from the general nature of being concrete, answering the problem of the obligations of business operators to guarantee halal food products and the application of hygiene sanitation in Banda Aceh, as well as recommendations on these problems.
Keywords:  Obligations of Entrepreneurs, Halal Food, Hygiene Sanitation, Banda Aceh.

The Indonesian constitution guarantees the fulfillment of the right to education as stated in Article 28C paragraph (1) and Article 31 paragraph (1) as well as regulates the right to health insurance as stated in Article 28H paragraph (1). Both are fundamental rights that must be fulfilled by the state as mandated by the constitution. However, this becomes a dilemma when the two rights must be clashed when Covid-19 is hitting Indonesia. On the one hand, the implementation of online distance learning (PJJ) raises new social problems regarding the right to education, but on the other hand, if face-to-face learning is carried out, the right to health must still be prioritized. It has been more than a year since a pandemic has hit the world, many changes that ultimately require reforms in learning methods, but the complexity of implementing policies that adapt to pandemic conditions must be enforced without compromising the fulfillment of the right to education and the right to health. Both are important rights for the community for survival through health and to improve self-quality through education. This is what makes the author want to do further research to answer the questions above. To answer this, the author uses a normative research method, namely by examining library materials or secondary data as the basic material for research. The approach used is a conceptual and statutory approach. The data in this study were obtained through secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data was then analyzed using descriptiveanalytical techniques to draw conclusions.

The Human Immunodeficiency Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome HIV-AIDS is a deadly virus that infects in the human reproductive system due to unhealthy sexual intercourse. The formulation on this research is the regulations on access of health and social care for prostituted women who have HIV-AIDS and from the aspect of human rights and also the implementation of a ban on discrimination against people with HIV-AIDS, especially in the health sector. HIV / AIDS itself has national and international safeguards as outlined in the form of laws and regulations, or international conventions related to access to health for people with HIV / AIDS. The method used in this research is data collection methods and empirical normative. The results of research that it can be concluded that the position of people with HIV / AIDS who are human beings who have the right should have the protection of human rights, real health service guarantees from the government, access to proper health and the feasibility of getting work and life that should be the right of HIV / AIDS, not just a series of regulatory writings without real action