Keadilan

Perlindungan terhadap rakyat adalah tugas pokok negara yang dalam hal ini ditunaikan oleh pemerintah berasaskan konsensus yang di buat antara rakyat dan pemerintah dalam kontrak social sebelum kemudian terbentuk sebagai suatu negara yang berdaulat sehingga penunaian hak baik hak asasi manusia maupun hak konstitusional adalah harga mati yang harus ditunaikan oleh negara, baik melalui regulasi aturan normative maupun tindakan-tindakan. Apalagi jika mengingat hak ikat Indonesia sebagai Negara hukum yang mengakui kedaulatan rakyat, maka hal ini haruslah pula dimaknai bahwa kebaradaan LBH harus pula sejalan beriringan dengan konsep kedaulatan rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Persoalannya kemudian adalah tidak adanya jaminan kualitas bantuan hukum yang diberikan, mengingat bantuan hukum diberikan baru saat di pengadilan, padahal penanganan sebuah kasus hukum membutuhkan keterlibatan seorang advokat sejak awal untuk mempersiapkan penanganan perkara dan pembelaan dengan baik. Konsep pemberian bantuan hukum seperti ini seolah menunjukkan bahwa hukum selalu netral dan berfungsi secara ideal. Padahal faktanya tidak demikian. Belum lagi mengenai keterbatasan anggaran pengadilan untuk menyediakan dana bantuan hukum juga ketersediaan pos bantuan hukum yang ada di pengadilan, belum di semua pengadilan ada pos bantuan hukum. Ini mengakibatkan akses bantuan hukum tidak memiliki jaminan kepastian dan keberlanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulisan ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui kondisi kekinian aksesibilitas masyarakat terhadap LBH. Kedua, untuk mengetahui konsep demokratisasi LBH sebagai langkah strategis dalam mewujudkan aksesibilitas hukum bagi masyarakat Indonesia dan pembangunan hukum nasional. Adapun metode penulisan yang digunakan yakni menggunakan metode deskriptif  kualitatif. Dari analisis yang dilakukan dibuat suatu solusi yang diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan aksesibilitas hukum bagi rakyat Indonesia dan pembangunan hukum nasional. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang kemudian diolah dengan teknik content analysis untuk menghasilkan kesimpulan. Dari hasil penelitian, maka kesimpulan dalam penulisan ini adalah pertama, aksesibilitas masyarakat terhadap LBH masih sangat rendah disebabkan adanya kesenjangan yang dalam antara jumlah masyarakat marginal yang membutuhkan bantuan hukum dengan pemenuhannya. Kedua, pengembalian entitas LBH dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu penguatan dan penegasan anggaran dari APBN/APBD, pemberdayaan aparatur desa dan revisi UU Bantuan Hukum dan Advokat. Sedangkan saran dari penulis adalah perlu adanya pengaturan khusus melaui anggaran dari APBN/APBD untuk pembiayaan lembaga bantuan hukum demi menjamin kelangsungan bantuan hukum bagi masyarakat Indonesia serta dilakukannya revisi terhadap Undang-undang Bantuan Hukum dan Advokat untuk melindungi kaum marjinal, pengaturan khusus mengenai sanksi bagi advokat yang tidak memberi bantuan hukum yang tidak optimal, perluasan peruntukkan lembaga bantuan hukum, penegasan anggaran dari APBN/APBD.
Kata Kunci: Aksesibilitas Hukum, Demokrasi, Lembaga Bantuan Hukum, Pembangunan Hukum

Legal aid and protection for disabled people are still difficult to get. Worse, there are not any legal institutions which protect them. The problems discussed in this research are: first, how is the issue of legal aid to disabled people as criminal victims and its challenges? Second, what kinds of legal aid that should be given to disabled people as criminal victims in order to bring access to justice? This was an empirical and normative legal research. The research findings show that: first, the advocacy of disabled people as the victims of violence has been handled by several LSM (Non-Governmental Organizations) in the field of legal aid. Most of the handled cases are discontinued in the middle of the process due to some issues regarding the legal aids, such as issues related to legal aid agencies, disabled victims, victims, and law enforcement apparatus. Second, the ideas suggested to legal aid agencies are to provide supervision from psychologists, translators, and special advocates to handle disabled victims. The ideas suggested to the police are to provide special investigating officers for disabled people, such as assigning police woman for rape and violence cases involving disabled woman victims; and in the judicial proceedings i.e. by one time investigation system in the investigation step in which judges review the victims' testimony based on police investigation report in the investigation step. Abstrak Perlindungan dan bantuan hukum terhadap kaum difabel sampai saat ini masih sulit didapatkan bahkan tidak ada instrumen hukum secara khusus yang melindunginya. Masalah yang dikaji dalam penelitian adalah; pertama, bagaimana realitas pemberian bantuan hukum bagi kaum difabel korban tindak pidana dan kendala-kendalanya? Kedua, bantuan hukum seperti apa yang seharusnya diberikan kepada kaum difabel sebagai korban tindak pidana guna terwujudnya akses pada keadilan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, advokasi terhadap korban kekerasan kaum difabel telah ditangani oleh berbagai LSM dalam bidang bantuan hukum. Sebagian besar kasus yang ditangani, berhenti karena adanya kendala-kendala dalam proses bantuan hukumnya, antara lain kendala pada lembaga bantuan hukum; korban difabel; individu korban; dan aparat penegak hukum. Kedua, gagasan yang tawarkan pada lembaga bantuan hukumnya yaitu dengan menyediakan pendamping psikolog, penerjemah dan advokat khusus yang menangani korban difabel; pada pihak Kepolisian yaitu dengan menyediakan penyidik khusus untuk kaum difabel seperti Polisi Wanita terhadap perempuan difabel korban perkosaan dan kekerasan; dan dalam proses peradilan yaitu dengan sistem pemeriksaan 1 kali di tingkat penyidikan dimana hakim dalam proses peradilan memeriksa kesaksian korban berdasarkan berita acara pemeriksaan ditahap penyidikan.