KPA

Hukum adat merupakan sistem hukum yang telah lama eksis dan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Artikel ini mengkaji perlindungan hukum adat dalam konstitusi Indonesia, dengan fokus pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Melalui analisis yuridis normatif, penelitian ini mengungkap sejauh mana konstitusi memberikan jaminan terhadap eksistensi dan penerapan hukum adat di tengah masyarakat yang semakin modern dan kompleks. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum adat, termasuk konflik antara hukum adat dan hukum nasional, serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk harmonisasi kedua sistem hukum tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat diakui secara konstitusional, masih terdapat hambatan signifikan dalam penerapannya di lapangan, yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka.

Redistribusi tanah merupakan salah satu agenda utama dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Program ini bertujuan untuk mendistribusikan kembali tanah-tanah terlantar atau tanah negara, yang dikenal sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama petani gurem dan buruh tani. Namun, pelaksanaan program ini seringkali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik dari sisi hukum maupun politik. Oleh karena itu, diperlukan konsep politik hukum yang kuat untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan redistribusi TORA. Konsep Politik Hukum Politik hukum merujuk pada kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Dalam konteks redistribusi TORA, politik hukum mencakup beberapa aspek penting berikut:

Desa Rindu Hati memiliki wilayah yang sangat luas yaitu 5.837,27 hektar, dengan peruntukan terdiri atas permukiman penduduk 6,64 hektar, perkebunan karet rakyat 35,33 hektar, persawahan 87,47 hektar, areal penggunaan lain 16,85 hektar, kebun campuran dan hutan sekunder 5.398,52 hektar, hutan belukar 22,28 hektar, dan hutan primer seluas 279,16 hektar (Monografi Desa Rindu Hati, 2010: 9-11). Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 penduduk Desa Rindu Hati berjumlah 1.172 jiwa, terdiri atas laki-laki 559 jiwa dan perempuan 613 jiwa atau 361 kepala keluarga. Pencaharian utama penduduk desa bergerak di bidang pertanian (Monografi Desa Rindu Hati, 2010: 15).Dokumen RPJM Desa Rindu Hati sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Rindu Hati Nomor 9 Tahun 2010 tentang RPJM Desa 2011-2015, dalam peraturan desa tersebut ditetapkan visi Desa Rindu Hati yakni menjadi “Desa yang makmur, bermartabat, maju dan sejahtera, berbasis ekonomi pertanian berkelanjutan dan ekowisata dengan menjaga kelestarian...

Masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari rechtgemeenschapt. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia terutama bagi masyarakat Hukum Adat. Hubungan antara tanah dengan masyarakat itu sendiri senantiasa terjadi dalam berbagai kepentingan. Karena pentingnya tanah bagi masyarakat hukum adat sehingga pemerintah mengatur ketentuannya, akan tetapi ketentuan tersebut mengalami Antinomy Normen (Konflik Norma). Karena terjadinya Antinomy Normen (Konflik Norma) telah menunjukan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pengakuan hak masyarakat khsususnya masyarakat hukum adat atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan sehingga berimplikasi pada penerapan unsur tindak pidana. Oleh karena itu diperlukan adanya harmonisasi antara Kementerian/Lembaga serta harmonisasi regulasi. Selain itu, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 memberikan solusi penyelesaian yang lebih menekankan kepada prinsip administrasi daripada pengenaan pidana sebagaimana upaya penyelesaian administrasi ini mempertegas ketentuan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017.

: The many regulations in Indonesia make it difficult to realize harmonization of law, even what happens is the opposite, namely the emergence of conflicting legal norms between laws and regulations. Conflict of norms results in legal uncertainty. Therefore, the Ministry of Law and Human Rights as the leading sector in the development of national law initiates the settlement of conflict of norms / disharmony in legislation through mediation. However, the resolution of norm conflicts through mediation is an anomaly from resolving norm conflicts that are generally known. In addition, the authority of the Ministry of Law and Human Rights as a mediator in resolving conflicting norms is also a polemic. Analysis through a conceptual approach and legislation in this paper shows that although the function of fostering national law lies with the Ministry of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights is not authorized to resolve conflicts of laws and norms, even through mediat...

Penelitian ini ditujukan untuk menemukan solusi yang terbaik formulasi hukum pidana terhadap sengketa tanah bagi para pihak. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diajukan, dilakukan penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkenaan dengan hal ini, substansi ketentuan sanksi pidana perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana kurang diterapkan dalam penyelesaian konflik pertanahan. Faktor-faktor yang berpengaruh dominan terhadap kurangnya penerapan sanksi tersebut, meliputi: faktor substansi hukum, faktor aparat pelaksana, dan faktor kesadaran hukum masyarakat. Kurangnya penerapan sanksi pemidanaan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana dalam penyelesaian konflik pertanahan sangat berpengaruh terhadap perlindungan hukum pemilik hak atas tanah dan masyarakat pada umumnya. Mengantisipasi potensi kriminal konflik pertanahan di l...

AbstrakDokumen rencana tata ruang di Indonesia bersifat hierarkis komplementer. Ditetapkan dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan. Dokumen-dokumen Rencana Tata Ruang pada saat disusun haruslah melibatkan peran masyarakat. tahap pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang ini sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta tahap penetapan Rencana Tata Ruang. Dokumen rencana tata ruang merupakan instrumen yang sangat penting karena menyangkut semua remcama pemanfaatan ruang yang menentukan untuk apa dan bagaimana sumber daya dimanfaatkan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Namun di sisi lain terdapat Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan beberapa pasal yang mengatur peruntukan ruang dalam rencana tata ruang tidak sah dan tidak berlaku umum. Tulisan ini disusun dengan cara meneliti bahan kepustakan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhad...

W polskim prawie antymonopolowym istnieją różne mechanizmy rozstrzygania spraw. Na pierwszym etapie sprawy są załatwiane w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na drugim postępowanie toczy się przed sądem powszechnym (Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów). W polskiej literaturze jest to nazywane procedurą hybrydową. Formułując wnioski de lege lata, należy uznać, że ewentualna zmiana tego modelu oraz przyjęcie „pełnego modelu administracyjnego”, opartego jednocześnie na założonym systemie sądowej kontroli wykonywania administracji dokonywanej przez sądy administracyjne, wydaje się zasadne.

Permasalahan penelitian yaitu tentang Pengadaan lahan tanah untuk pembangunan satuan-satuan baru Kodam XVIII Kasuari di wilayah Papua Barat menemui permasalahan yang unik karena dinamika penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan bahkan pelepasan hak ulayat masyarakat adat atas tanah, selalu berubah-rubah mengikuti pola perubahan tingkah laku masyarakat atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Kebiasaan praktis sehari-hari di Papua, terutama jika terjadi transaksi jual beli tanah (peralihan hak) sering terjadi penuntutan kembali oleh masyarakat adat terhadap tanah adat/ulayat yang telah dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum seperti bandara, kantor-kantor pemerintah, padahal pada saat pembangunannya masyarakat adat tersebut sudah mendapatkan ganti rugi, disuatu sisi diperlukannya kepastian hukum dalam gelar organisasi Kodam XVIII Kasuari. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran untuk memberikan gambaran dan menganalisis dampa...

Abstrak Penguasaan tanah oleh orang asing dengan memakai nama Warga Negara Indonesia (nominee) banyak terjadi di Indonesia. Bila dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan suatu saat seluruh atau sebagian besar tanah Indonesia akan dikuasai orang asing. Hal ini tentu dapat merongrong kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Putusan Praperadilan Nomor 07/Pid.Prap/2015/PN Dps berupaya untuk menghentikan praktek nominee dengan menyatakan batal demi hukum segala tindakan hukum yang terkait dengan hal itu. Akibatnya orang asing tidak memiliki hak menuntut di depan hukum dan tidak memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum atas penguasaan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode soscio-legal dengan pendekatan normatif dan empiris. Putusan a quo pada hakekatnya dapat mendukung upaya negara dalam menjaga kedaulatan tanah Indonesia. Selain itu, bila upaya tersebut dilakukan secara konsisten, hal ini dapat memberikan kepastian bagi investor sehingga dapat menumbuhkan iklim inves...

IntroductionPrevious literature discussed financing's impact on performance without separating the financing model.ObjectivesThis study uses the consumptive financing data of Islamic commercial banks, inflation rate, and population as independent variables, and the GRDP of 33 provinces in Indonesia as the dependent variable. MethodThe study used Indonesia and Malaysia banks for its pioneering efforts in establishing Islamic banking in Southeast Asia. The study collects data from five Indonesian and four Malaysian Islamic banks, with an observation period of 2011–2020. The data analysis used in this study was the Generalized Method of Moment (GMM).ResultsThe results of this study explain that the consumptive financing of Islamic commercial banks has a negative insignificant effect on GRDP in Indonesia, the inflation rate has a negative insignificant effect on GRDP in Indonesia, and the population has a positive and significant impact on GRDP in Indonesia. Consumptive credit in co...

Celem autora artykułu jest przedstawienie zagadnienia unifikacji i dywersyfikacji postępowania cywilnego. Autor wskazuje na przyczyny dywersyfikacji postępowania cywilnego oraz sposoby, w jakich do tego dochodzi. Przedstawia także rolę postępowania nieprocesowego w dywersyfikacji postępowania cywilnego, a także poszczególne postępowania procesowe odrębne utworzone ze względu na zróżnicowane kryteria (podmiotowe, przedmiotowe i inne). Omawiane zagadnienia są prezentowane na tle prawnoporównawczym. Przedstawiono, jak sytuacja dywersyfikacji postępowania cywilnego wygląda w niektórych państwach europejskich, ale także w USA i Brazylii. W konkluzji podkreślono, że postępowania odrębne muszą pozostać wyjątkiem od podstawowych zasad procesowych, a sprawy cywilne powinny być w miarę możliwości rozpoznawane według jednolitych regulacji procesowych.

Celem autora artykułu jest przedstawienie zagadnienia unifikacji i dywersyfikacji postępowania cywilnego. Autor wskazuje na przyczyny dywersyfikacji postępowania cywilnego oraz sposoby, w jakich do tego dochodzi. Przedstawia także rolę postępowania nieprocesowego w dywersyfikacji postępowania cywilnego, a także poszczególne postępowania procesowe odrębne utworzone ze względu na zróżnicowane kryteria (podmiotowe, przedmiotowe i inne). Omawiane zagadnienia są prezentowane na tle prawnoporównawczym. Przedstawiono, jak sytuacja dywersyfikacji postępowania cywilnego wygląda w niektórych państwach europejskich, ale także w USA i Brazylii. W konkluzji podkreślono, że postępowania odrębne muszą pozostać wyjątkiem od podstawowych zasad procesowych, a sprawy cywilne powinny być w miarę możliwości rozpoznawane według jednolitych regulacji procesowych.

Baveno VI criteria enabled the screening of varices needing treatment (VNT) without endoscopy but created confusion by not stating the method used to calculate the 5% missed VNT limit, resulting in different calculations across validation studies. We analysed those calculations to clarify their diagnostic meaning. (a) Literature review and recalculation of the missed VNT rates according to the three definitions encountered. (b) Contingency table comparison of these latter to determine their diagnostic meanings. (c) Real case analysis. 4/Simulation of variations in the three main statistical descriptors (VNT, missed VNT or spared endoscopies). Missed VNT rates in the three definitions varied five- to 10-fold across 7 papers. The contingency table showed that the definitions based on VNT prevalence and spared endoscopy as reference corresponded, respectively, to sensitivity and negative predictive value (NPV). The whole population-based definition corresponded to diagnostic accuracy (...

Berdasarkan perumusan masalah di atas,maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang ada di Kantor Notaris/PPAT Maisarah Pane,SH, Kabupaten Indramayu Untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai yang ada di Kantor Notaris/PPAT Maisarah Pane,SH, Kabupaten Indramayu Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengasawan terhadap kinerja pegawai di Kantor Notaris/PPAT Maisarah Pane,SH, Kabupaten Indramayu Untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain maka penelitian ini menggunakan Analisis korelasi. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai. Rumus yang digunakan adalah teknik korelasi product moment. hasil penelitian mengenai pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai di Kantor Notaris/PPAT Maisarah Pane,SH, Kabupaten Indramayu adalah:Pengawasan yang ada pada Kantor Notaris/PPAT Maisarah Pane,...