Perkotaan

Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun, dan merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk
yang relatif tinggi, yaitu sekitar 1,45% per tahun dan menempati posisi ke enam
setelah Laos (2,3% per tahun), Filipina (2,0% per tahun), Brunei Darussalam (1,9%
per tahun), Malaysia (1,8% per tahun), Kamboja (1,8% per tahun). Dengan
pertumbuhan penduduk yang dapat dikategorikan relatif tinggi dan bila tidak
diiringi dengan kebijakan pemerintah maka berpotensi menimbulkan berbagai
dampak negatif salah satu diantaranya adalah meningkatnya permukiman kumuh.
Maka dari itu pemerintah harus membuat sebuah kebijakan agar permukiman
kumuh dapat teratasi sebelum permasalahannya menjadi tidak teratasi, kebijakan
tersebut sangat di perlukan di kota-kota besar di Indonesia terutama kota yang
mengalami urbanisasi yang cukup signifikan.
Kota Palangka Raya, ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah merupakan
sebuah kota yang cukup pesat perkembangannya. Kota ini memiliki luas wilayah
2.400 km² dan berpenduduk sebanyak 376.647 jiwa dengan kepadatan penduduk
rata-rata 2.067 jiwa tiap km² (Sensus 2015). Dengan seiringnya waktu tidak dapat di
pungkiri akan menimbulkan kelonjakan penduduk, apalagi kota Palangka Raya
merupakan sebuah ibukota provinsi yang mana terjadi urbanisasi yang cukup
signifikan tiap tahun, jika tidak di atasi dengan cepat, maka akan timbul persoalan
permukiman kumuh. Salah satu wilayah yang terjadi Pemukiman Kumuh akibat
kepadatan penduduk di kota Palangka Raya adalah terletak di Pahandut terutama di
pesisir aliran sungai Kahayan, kawasan tersebut merupakan kawasan padat
penduduk, dan tidak terlalu di perhatikan oleh pemerintah, wilayah tersebut menjadi
persoalan karena menjadi pemukiman yang kumuh, permasalahan pemukiman
kumuh ialah ukuran bangunan yang sangat sempit, tidak memenuhi standard untuk
bangunan layak huni, sarana jalan yang sempit dan tidak memadai, tidak
tersedianya jaringan drainase, kurangnya suplai air bersih, jaringan listrik yang semrawut,
fasilitas MCK yang tidak memadai, dan , banyak rumah yang
berhimpitan satu sama lain membuat wilayah permukiman rawan akan bahaya
kebakaran, dan hal tersebut sering terjadi di kawasan padat penduduk di kota
Palangka Raya terutama di kawasan padat penduduk pinggiran sungai Kahayan,
apalagi di tambah tipe bangunan pemukiman yang terbuat dari kayu maka akan
lebih mudah untuk kebakar. Maka dari itu kawasan kumuh di Kota Palangkaraya
terutama di pemukiman padat penduduk pinggiran sungai Kahayan sangat perlu di
perhatikan oleh pemerintah, agar tidak terjadi masalah yang berkelanjutan, dan kota
Palangka Raya akan menjadi kota layak huni di masa depan dan kota dan
pemukiman berkelanjutan yang merupakan tujuan dari Sustainable Development
Goals (SDGs) bisa terwujud. Untuk lebih jauh membahas mengenai perkotaan
permukiman yang berkelanjutan di Kota Palangka Raya, maka di sini peneliti
membuat makalah dengan Judul “Perkembangan Perkotaan Permukiman
Berkelanjutan di Kota Palangka Raya”

[Perencanaan Kota] Penjelasan Secara Umum: Pengertian Kota, Perkotaan, Bagian Wilayah Kota, Kawasan Fungsional, Klasifikasi Kota, Rank Size Rule, Kota Metropolitan dan Megapolitan, Perkembangan Kota-kota di Indonesia, Permasalahan dan Konsep-Konsep Pembangunan Kota, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kota di Indonesia, Konsep-Konsep Pembangunan Kota, Pengantar Psikologi Perkotaan.

Rizoma adalah struktur yang menyediakan elemen kekagetan dan ketakterdugaan. Elemen-elemen tersebut menghidupkan sifat regeneratif, menyediakan ruang-ruang bagi proses kreatif. Komunitas adalah simpul pada Rizoma. Demikian, komunitas yang tumbuh secara organik pada saat momen kegagalan pembangunan monolitis terencana.

"Masalah Transportasi Kota dan Pendekatan Psikologi Sosial

Juneman
Ikatan Psikologi Sosial, Himpunan Psikologi Indonesia


Dalam artikel ini, penulis mengurai problem transportasi kota dengan pendekatan psikologi sosial. Problem besar pertama, kemacetan lalu lintas, dianalisis dengan konsep Tragedy of the Commons (Hardin, 1968). Sedangkan, problem besar kedua, kecelakaan lalu lintas, dianalisis dengan teori-teori risiko dari Wilde (1982, 1998), Summala (1974, 1997), dan Fuller (2000). Penulis juga mengemukakan bahwa illusion of control, optimism bias, dan locus of control berpengaruh terhadap pengambilan risiko. Selanjutnya, penulis menawarkan tiga buah solusi masing-masing untuk kedua problem besar utama, yakni solusi pada tingkat individual, kultural, dan struktural. Tulisan ini diharapkan memberikan sumbangsih teoretis bagi pengetahuan psikologi transportasi di Indonesia, suatu bidang psikologi terapan yang belum banyak dikembangkan di Indonesia, maupun sumbangsih praktis bagi para pembuat kebijakan transportasi khususnya di kota-kota besar di Indonesia.

Kata kunci: kemacetan, kecelakaan lalu lintas, psikologi transportasi, tragedi bersama, teori risiko, kebijakan transportasi kota"

Fenomena kebutuhan terhadap lahan cenderung terus meningkat yang merupakan resultan dari pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi. Seiring dengan terjadinya pertumbuhan wilayah terutama kawasan perkotaan, kebutuhan (demand) akan sumberdaya lahan cenderung meningkat. Dalam penataan Kawasan Metropolitan Bandung, Jatinangor secara hirarki ditetapkan sebagai sub-pusat (sub-centre) yang berfungsi sebagai pembangkit pertumbuhan lokal dan pusat pendidikan sehingga Jatinangor ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pendidikan (KSP) Jatinangor. Kondisi lingkungan Jatinangor pada saat ini mengalami degradasi akibat pembangunan yang tidak terencana dengan baik. Tujuan inti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan kawasan perkotaan Jatinangor sebagai KSP Pendidikan serta keterkaiatan perkembangan kawasan perkotaan dengan daya dukung lahan. Hasil analisis ketersediaan lahan yang diperoleh berdasarkan analisis spasial dengan menggunakan sistem informasi gografis menunjukkan ketersediaan lahan yang terdapat di kawasan perkotaan KSP Pendidikan Jatinangor seluas 7705,76 Ha sedangkan untuk kebutuhan lahan 30658 Ha untuk tahun 2020. Setelah diketahui ketersediaan dan kebutuhan lahan 16 desa/kelurahan di kawasan perkotaan KSP Pendidikan Jatinangor mengalami defisit pada tahun 2020 sedangkan 17 desa/kelurahan lainnya masih berada pada posisi surplus. Selanjutnya untuk keterkaitan pengaruh hubungan perkembangan kawasan perkotaan terhadap daya dukung lahan, dimana variabel laju pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi terhadap daya dukung lahan, dimana peningkatan 1% populasi penduduk mempengaruhi pengambangan lahan perumahan permukiman sebesar 0.3%. karakteristik kawasan perkotaan KSP Pendidikan Jatinangor morfologinya bersifat linier, untuk saat ini masih bisa dikembangkan lahan perumahan permukiman, kawasan pendidikan menjadi salah satu pengaruh yang kuat terhadap perkembangan kawasan perkotaan. Untuk menanggulangi lahan yang mengalami defisit direkomendasikan untuk pendistribusian penduduk serta penerapan konsep hunian vertikal untuk lahan yang mengalami defisit. Kata kunci: Daya Dukung Lahan, kemampuan lahan, populasi penduduk Pengantar Kawasan perkotaan merupakan suatu kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk mencapai 50 jiwa/ha atau lebih dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya berusaha atau bekerja pada sektor bukan pertanian yang diantaranya sektor industri, perdagangan dan jasa

Sebagai upaya melakukan penyelenggaraan kawasan permukiman sesuai amanat UU no
1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama bab VII tentang
Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh, Pemerintah mendorong perwujudan kawasan permukiman yang berfungsi
sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan
dengan arahan RPJP nasional untuk RPJM Nasional tahun 2015-2019 yang menyebutkan
bahwa untuk bidang permukiman diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung. Hal ini diterjemahkan oleh Ditjen
Cipta Karya untuk dijadikan sebagai target utama rencana strategis tahun 2015-2019
antara lain layanan air minum yang layak 100%, layanan sanitasi yang layak 100%, dan
berkurangnya kawasan permukiman kumuh hingga 0%.
Berdasarkan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
menyebutkan pembagian urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan
permukiman sub urusan kawasan permukiman, bahwa peran pemerintah pusat
ditekankan pada penetapan sistem kawasan permukiman serta penataan dan
peningkatan kualitas kawasan permukiman. Sesuai dengan Pasal 13 UU No 1 tahun
2011, Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas merumuskan dan
menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan
permukiman. Untuk memperkuat dua peran pemerintah pusat tersebut, seluruh
kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka pencegahan dan peningkatan kumuh
harus berdasarkan proses identifikasi lokasi kumuh yang terukur dan telah divalidasi
oleh Pemerintah Kabupaten/kota. Sesuai dengan pasal 18 UU no 1 tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyebutkan bahwa salah satu wewenang
pemerintah kabupaten/kota adalah menetapkan lokasi permukiman kumuh. Ditunjang
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Direktorat
Pengembangan Permukiman melaksanakan tugas antara lain perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman di daerah untuk mewujudkan kota tanpa kumuh
pada akhir tahun 2019.
Hingga akhir tahun 2014 Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat telah melakukan pemutakhiran data kawasan permukiman
kumuh pada lebih dari 400 kabupaten/kota dari 505 kabupaten/kota yang ada di
Indonesia. Upaya pemutakhiran ini untuk memberikan dukungan profil dan database
dan informasi terkait Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman. Adapun
untuk menyelesaikan target 0 % kumuh, pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas
permukiman kumuh telah dimulai tahun 2015. Sebagai dukungan lebih lanjut terhadap
penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman perlu adanya pengendalian
peningkatan kualitas permukiman kumuh di seluruh Indonesia melalui kegiatan
“Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Wilayah Sumatera” pada tahun anggaran 2015.

Sebagaimana analisis pada buku III rencana pembangunan jangka menengah nasional, dinyatakan bahwa PKW Raba menjadi bagian dari pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang salah satu strateginya melalui Pembentukan Kawasan Perkotaan Metropolitan Gumi Rinjani Raya (Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara) dalam rangka mengurangi Urbanisasi ke Kota Mataram. PKW Raba diharapkan dapat memberi ruang redam pergerakan urbanisasi ke Mataram dan melalui pengembangan infrastruktur kota yang layak huni, aman, nyaman, cerdas dan berdaya saing, diharapkan PKW Raba dapat berperan. Hal lain yang tak dapat dipungkiri adalah dukungan pengembangan KAPET Bima yang hingga saat ini memerlukan dukungan semua pihak. Arahan pengembangan berikutnya adalah peningkatan keterkaitan kota dan desa melalui beberapa strategi pengembangan seperti pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kota sedang dan kota kecil, antar kota dan kota kecil. Terakhir adalah pengembangan PKW Raba untuk dapat menjadi kota berketahanan terhadap bencana. Seperti yang diketahui PKW Raba memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana banjir, gempa bumi, cuaca ekstrim dan kekeringan. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 disebutkan bahwa PKW Raba yang berada di Bima masuk dalam pengembangan pariwisata alam masturisme, keindahan alam dan gunung serta kegiatan budidaya pertanian yang menjadi kesatuan utuh panorama mengundang banyak wisatawan datang dan menginap dalam jangka waktu yang lama. Selain itu beberapa sektor penggerak ekonomi seperti perikanan, peternakan, kehutanan, industri pengolahan garam, dan kegiatan industri genteng, meubel serta pertambangan marmer dan andesit menjadi roda kehidupan kawasan perkotaan PKW Raba. Oleh karenanya tema pengembangan kawasan perkotaan PKW Raba meliputi pengembangan infrastruktur kawasan perkotaan untuk mendukung kepariwisataan masturisme, industri perikanan, industri kehutanan, industri genteng/gerabah dan industri pertambangan marmer dan andesit. Tema Pengembangan PKN Mataram Beberapa strategi yang dilakukan untuk menekan laju urbanisasi dikawasan perkotaan PKN Mataram didalam laporan ketiga agenda pembangunan wilayah adalah melalui perluasan kawasan perkotaan PKN Mataram yang meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara yang disebut menjadi Kawasan Perkotaan Gumi Rinjani Raya. Strategi ini penting untuk mendorong dukungan pengembangan infrastruktur dikeseluruhan wilayah cakupan baik itu sektor cipta karya, bina marga, sumber daya air dan perumahan sehingga daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan PKN Mataram tetap dalam ambang batas yang sehat dan aman. Sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan ibukota, diharapkan kawasan perkotaan PKN Mataram dapat menjadi outlet sumber daya alam, kerajinan, kuliner dan pintu gerbang yang bermakna bagi masturisme yang ingin menikmati destinasi alam liar dan panorama pulau Lombok. Selain itu aktifitas perekonomian terutama gerak orang dan barang yang menuju wilayah hinterland dan pusat kota menjadi sorotan penting dalam pengembangan wilayah secara utuh. Oleh karena tema pengembangan kawasan perkotaan PKN Mataram adalah pengembangan infrastruktur kawasan perkotaan untuk

6. Setengah umat manusia di dunia tinggal di Kota Saat Ini – 3,5 miliar orang
7. Diperkirakan pada tahun 2050 >5.000 milyar penduduk dunia tinggal di kawasan perkotaan dan keadaan dunia menuju kepada kawasan perkotaan (urban area).
8. Di Indonesia, 125.000.000 orang tinggal di perkotaan. Sejalan dengan pola kependudukan di Indonesia, pada tahun 2035 >70% penduduk berada di kawasan perkotaan.
9. Aglomerasi terbentuk dan menyebabkan berbagai persoalan seperti kemacetan, polusi dan kebisingan termasuk tantangan perubahan iklim, yang kesemuanya membutuhkan penanganan sehingga perlu respon yang baru dan inovatif.
10. Kepadatan tinggi kota dapat membawa keuntungan efisiensi dan inovasi teknologi sekaligus mengurangi sumber daya dan konsumsi energi
11. Termasuk di Indonesia, Kota Kota Urban sedang menuju kota/permukiman yang aman, inklusif, tangguh dan berkelanjutan.
12. Dimasa mendatang 2030 diharapkan kota kota urban dapat menjamin kemudahan akses bagi semua, perumahan yang aman dan terjangkau dan pelayanan dasarnya, peningkatan kawasan permukiman kumuh. Data dari www.kotaku.pu.go.id menunjukkan ada 24.650 Ha kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dan menjadi sasaran program.

It has been widely recognized that environmental activists’ agency is shaped by their knowledge, childhood upbringing, exposure to environmental campaigns and projects. Deploying the sociological concept of “heterodoxy”, this study aims to explore young activists’ counter-beliefs against the dominant discourse of neoliberal urban development, which intrinsically motivated them to develop alternative environmental education for primary school students in Bandung City, Indonesia. By employing in-depth interviews that focus on significant life experiences, the present study reveals that activists’ nonconforming beliefs were formed through their childhood experiences with nature, their objections to today’s environmentally-unfriendly development, and the failure of formal education to foster children’s interest in the environment. From the activists’ point of view, the development of Bandung City in Indonesia has become more neoliberal, with less regard for environmental conservation.