Komunisme

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan salah satu titik bagi presiden Soekarno untuk menuju suatu hegemoni politik nasional maupun internasional bagi dirinya. Meskipun sebelum dekrit ia sempat membuat suatu gebrakan dengan Konferensi Asia Afrika misalnya, namun belum begitu masif. Stabilitas politik yang pas sehingga membuat Presiden Soekarno semakin arogan dalam menentukan kebijakan, baik itu dalam negeri maupun luar negeri yakni setelah Dekrit muncul, Demokrasi terpimpin.  Indonesia meskipun sempat menjadi negara yang patut untuk diperhitungkan pada saat itu, namun keberadaannya tak luput dari bidikan kekuatan multinasional dalam usaha menggulingkan kekuasaan Soekarno. Bahwa bermula dari Dekrit 5 Juli 1959 itulah Soekarno lebih menjelma sebagai sosok pemimpin besar revolusi, sosok presiden seumur hidup dan merupakan ancaman bagi Amerika Serikat dan sekutunya karena Soekarno lebih dekat dengan PKI pada saat itu.
Komunisme dinilai oleh soekarno sebagai piranti dari revolusi itu sendiri. Tanpa adannya Komunisme, maka NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis) yang merupakan cita-cita Soekarno sejak muda tidak bisa dipraktikan di Indonesia demi menunjang revolusi dan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera). Namun dalam hal tersebut membawa dampak yang serius, menguatnya PKI dan ormas-oramas dibawahnya membuat Militer-penggagas dan pendukung Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959- dan juga kalangan santri menjadi tidak suka dengan ulah PKI dalam mempraktikan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang mentapkan suatu pembagian tanah yang sama rata, yakni land reform, reforma agraria. Reforma agraria merupakan unsur utama dalam kontroversi politik yang pahit.
Awal mula masalah yakni para petani didukung, dan banyak kasus bahkan dipimpin, oleh PKI tanpa sepengatahuan komite reforma agraria dalam proses pembagian tanah, hal inilah yang kemudian memunculkan konflik dengan pemilik tanah yang sebagian besar Kiai-Kiai desa dari golongan NU. PKI melakukan hal tersebut untuk manifestasi nyata perjuangan kelas. Selian itu banyak juga bentrok yang dilakukan oleh Militer dengan PKI, yang memang tugas militer adalah pengamanan wilayah dan PKI sering membuat keonaran, ini semakin memperuncing perselisihan antara PKI dan Militer.
Situasi tegang antara tentara dan PKI semakin memanas di tahun 1965. Banyak orang frustasi akibat memburuknya kondisi-kondisi ekonomi dan akibat kegagalan konfrontasi, mengakibatkan kemiskinan di dalam jenjang Angkatan Bersenjata yang lebih rendah, korupsi, “penyerobotan tanah oleh PKI”, dan konflik yang meningkat di antara sayap kanan tentara yang lebih berkuasa dengan organisasi-organisasi politik di pihak kiri yang meledak pada Oktober 1965 dalam peristiwa berdarah G30S. Slogan-slogan Soekarno tak mempan dengan semangat para Tentara dalam membasmi PKI sampai ke akar-akarnya. Pembantain ada dimana-mana, dari Sumatera sampai Sulawesi dan daerah timur lainnya. Korban tidak jelas berapa yang tercatat dibantai secara besar-besaran itu, namun dalam berbagai versi ada angka-angka yang pristisius, ada menyebut 76.000 jiwa, ada 500.000, 1 juta dan bahkan Sarwo Edhie Wibowo sebagai pemimpin pembantaian menyebutkan telah membantai orang PKI sebesar 3 juta. Hal inilah yang kemudian banyak disesali oleh banyak kalangan di kemduian hari. Sungguh banyak korban yang dijadikan tumbal oleh Orde Baru dalam menduduki pemerintahan. Menjadi pertanyaan sebelumnya apakah jika Presiden Soekarno tidak mengeluarkan dekritnya pada 5 Juli 1959 tidak akan terjadi peristiwa demikian? Sehingga tidak akan ada demokrasi terpimpin ataupun kekuatan PKI dan TNI semakin bergeliat saat diberlakukannya demokrasi terpimpin tersebut.  Sungguh mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Nampaknya kita perlu menelusuri akar demi akar permasalahannya dari Indonesia masih bergulat dengan belanda di meja perundingan Konferensi Meja Bundar, kemudian saat Indonesia berbentuk RIS kemudian pemerintahan Demokrasi Liberal, Pemilu 1955, sidang kontituante dan sampai pembubaran konstituante dalam sebuah dekrit. Semua akan di lanjutkan dengan pembahasan secara rinci mengenai sepak terjang pemerintahan Soekarno dalam demokrasi terpimpin serta semakin berselisihnya PKI dengan Militer yang meletuskan G30S dan pembantaian massal 1965-1966. Jika semua ini dikaji lebih komprehensif melalui fakta demi fakta yang ditemukan, maka hal yang menjadi asumsi awal ini bisa terbukti bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebuah Blunder Politik dari Presiden Soekarno dalam mengambil keputusan.

Amerika dan dunia sedang dalam proses runtuhnya dari pertumbuhan penduduk yang berlebihan, sebagian besar untuk abad terakhir dan sekarang semua itu karena untuk dunia 3 orang. Konsumsi sumber daya dan penambahan satu atau 2.000.000.000 lebih CA. 2100 akan runtuh peradaban industri dan membawa kelaparan, penyakit, kekerasan dan perang pada skala mengejutkan. Miliaran akan mati dan perang nuklir semua tapi pasti. Di Amerika ini sedang sangat dipercepat oleh imigrasi besar-besaran dan reproduksi imigran, dikombinasikan dengan pelecehan yang dimungkinkan oleh demokrasi. Sifat manusia yang rusak tak terelakkan mengubah impian demokrasi dan keragaman menjadi mimpi buruk dalam kejahatan dan kemiskinan. Akar penyebab runtuhnya adalah ketidakmampuan psikologi bawaan kita untuk beradaptasi dengan dunia modern, yang menyebabkan orang untuk memperlakukan orang yang tidak terkait seolah-olah mereka memiliki kepentingan bersama. Ini, ditambah ketidaktahuan dasar biologi dan psikologi, mengarah pada rekayasa sosial delusi dari sebagian berpendidikan yang mengendalikan masyarakat demokratis. Sedikit memahami bahwa jika Anda membantu satu orang yang Anda menyakiti orang lain-tidak ada makan siang gratis dan setiap item yang dikonsumsi orang menghancurkan bumi di luar perbaikan. Akibatnya, kebijakan sosial di mana-mana tidak berkelanjutan dan satu per satu semua masyarakat tanpa kontrol yang ketat pada keegoisan akan runtuh menjadi anarki atau kediktatoran. Tanpa perubahan dramatis dan segera, tidak ada harapan untuk mencegah runtuhnya Amerika, atau negara yang mengikuti sistem demokratis. Oleh karena itu esai saya "bunuh diri oleh demokrasi".  Hal ini juga sekarang jelas bahwa tujuh sociopaths yang memerintah Cina memenangkan perang dunia 3, dan jadi saya menyimpulkan esai tentang mereka. Satu-satunya ancaman yang lebih besar adalah Artificial Intelligence yang saya mengomentari sebentar.
Kunci untuk segala sesuatu tentang kita adalah biologi, dan itu adalah obliviousness yang memimpin jutaan orang berpendidikan cerdas seperti Obama, Chomsky, Clinton, Partai Demokrat dan  Paus untuk mendukung utopis bunuh diri cita yang tak terelakkan mengarah langsung ke neraka di bumi.  Seperti W mencatat, itu adalah apa yang selalu di depan mata kita yang paling sulit untuk melihat.  Kita hidup di dunia sistem linguistik musyawarah sadar, tetapi tidak sadar, refleksif otomatis sistem 1 bahwa aturan. Ini adalah sumber kebutaan Universal dijelaskan oleh Searle's The fenomenologis Illusion (TPI), Pinker's Blank Slate dan Tooby dan Cosmides ' standar ilmu sosial model.

Kelompok pertama artikel mencoba untuk memberikan beberapa wawasan tentang bagaimana kita berperilaku yang cukup bebas dari delusi teoritis. Dalam tiga kelompok berikutnya saya mengomentari tiga dari delusi utama mencegah dunia yang berkelanjutan-teknologi, agama dan politik (kelompok koperasi). Orang percaya bahwa masyarakat dapat diselamatkan oleh mereka, jadi saya memberikan beberapa saran di sisa buku ini untuk mengapa hal ini tidak mungkin melalui artikel pendek dan ulasan buku terbaru oleh penulis terkenal.
Bagian lain menggambarkan khayalan keagamaan-bahwa ada beberapa kekuatan super yang akan menyelamatkan kita.
Bagian berikutnya menjelaskan delusi digital, yang membingungkan permainan bahasa sistem 2 dengan otomatisasi dari sistem satu, dan sehingga tidak dapat membedakan mesin biologis (yaitu, orang) dari jenis lain dari mesin (yaitu, komputer).  Delusi digital lainnya adalah bahwa kita akan diselamatkan dari kejahatan murni (keegoisan) dari sistem 1 oleh komputer/AI/Robotika/Nanotech/rekayasa genetika yang dibuat oleh sistem 2.  Kepala sekolah tidak ada makan siang gratis memberitahu kita akan ada konsekuensi serius dan mungkin fatal.
Bagian terakhir menggambarkan The One Big Happy Family Delusion, yaitu, bahwa kita dipilih untuk bekerja sama dengan semua orang, dan bahwa idealisme merdu dari demokrasi, keragaman dan kesetaraan akan membawa kita ke Utopia, jika kita hanya mengelola hal dengan benar (kemungkinan politik).  Sekali lagi, tidak ada prinsip makan siang gratis harus memperingatkan kita itu tidak bisa benar, dan kita lihat sepanjang sejarah dan seluruh dunia kontemporer, bahwa tanpa kontrol yang ketat, keegoisan dan kebodohan mendapatkan tangan atas dan segera menghancurkan setiap bangsa yang merangkul delusi ini. Selain itu, pikiran monyet tajam diskon masa depan, dan jadi kami bekerja sama dalam menjual warisan keturunan kita untuk kenyamanan sementara, sangat memperburuk masalah.

Sebelum terpisah seperti saat ini, Korea Utara dan Korea Selatan  merupakan satu kesatuan wilayah. Namun setelah Perang Dunia II, Korea terbagi menjadi dua Negara berbeda. Korea Utara yang pada masa Perang Dunia II berafiliasi dengan Tentara Merah pimpinan Mao Ze Dong untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Jepang, menjadi Negara dengan Ideologi Komunis setelah memeroleh kemerdekaannya pada tahun 1948. Dalam masa pemerintahannya, Kim Il Sung menerapkan sistem pemerintahan yang memberikan fokus pada sektor militer, terutama pada sektor nuklir. Keberadaan nuklir ini memberikan efek deterensi yang menyebabkan Korea Utara sulit untuk diintervensi oleh Negara lain, bahkan Negara sekelas Amerika Serikat.

Komunisme adalah paham kepemilikan bersama yang diusung oleh Karl Marx. Perkembangan paham komunis meluas sampai kepada system politik yang Nampak dictator terhadap rakyatnya sendiri. Pada keputusan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 melarang organisasi komunis di Indonesia. Hamka seorang mufassir, cendekiawan tegas nan sopan dalam kitab tafsir Al-Azhar memberikan kritikan terhadap ajaran-ajaran komunis. Adapun pokok ajaran Komunisme adalah falsafah yang berdasarkan materialisme-historis, skeptis terhadap agama dan mengingkari adanya Tuhan, melenyapkan ikatan keluarga dan menjadikan wanita milik bersama, menghapuskan hak milik perseorangan atas alat-alat produksi dan kekayaan, memperjuangkan secara kasar dan melaksanakan cita-citanya dengan sistem diktator-proletar.

This essay tell about the early stage of nationalism in Malaya which lead by left wing movement that has been forgotten or silenced by mainstream history that actually really contributed to the creation of the nation state and Malaysia today.

Abstrak Komunisme di Indonesia memiliki stigma buruk akibat bercampurnya dengan unsur politik. Hal ini secara khusus tampak dalam proses pemilihan ketua partai di Indonesia, di mana pada setiap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kepartaian secara tidak langsung menyiratkan komunisme sebagai ideologi terlarang. Oleh karenanya, muncul paradigma dalam masyarakat bahwa komunisme adalah ideologi yang sesat. Tulisan ini menunjukan bahwa Komunisme tidak memiliki korelasi dalam proses pemilihan ketua partai politik. Proses pemilihan ketua partai politik tidak akan berjalan secara demokrasi apabila dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga suatu partai politik tidak mendapatkan legalisasi dari Pemerintah. Kata-kata Kunci: Komunisme; Demokrasi; Partai Politik; Ideologi. Abstract Communism has unfortunately had a bad reputation in Indonesia as a result of the tendency to blend this ideology with political elements. This is particularly apparent in the process of selecting a party chairperson in Indonesia, in which the Statute/Articles of Association of any party indirectly implied that communism is a forbidden ideology. Therefore, the notion that communism is anunacceptable ideology could easily emerge among the members of society. This paper shows that Communism has in fact no significant correlation in the process of selecting the chairperson of a political party. The process of selecting the chair person of a political party will not run in a democratic way if the Statute/Articles of Association of a political party did not obtain previous legalization ofthe Government.

Bakalářská práce sleduje stavební a urbanistické proměny města Benešov v 80. a 90. letech 20. století. Na rozdíl od tradičních dějin architektury, které se obvykle zaměřují na projekty a realizace nových staveb, je zde věnována pozornost naopak likvidaci stávajících budov a jejich komplexů. Autorka se zabývá asanačním plánem na demolici staré a zbudování nové zástavby v části města Benešova u Prahy. Tento projekt, do něhož byl involvován i architekt Josef Pleskot, vzbuzuje dodnes kritické otázky, jež budou v textu reflektovány a diskutovány.

Munir dibunuh oleh Sekelompok Manusia Golongan Agnostic “Golongan Agnostic’  dalih Kemanusiaan.
Manusia yang paling bertanggung jawab pada saat Ia dibunuh adalah Megawati Soekarno Putri sebagai Kepala Negara Indonesia saat itu. selain si Megawati yang turut bertanggung jawab adalah Jenderal TNI (Purn.) A.M. Hendropriyono sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN),

Every country has an ideology. Ideology is important for a country because ideology describes the ideals of a nation. communist ideology deals with philosophy, politics, social and economics whose main goal is the creation of a communist society with socio-economic rules based on the common ownership of the means of production and the absence of social classes.

Brijuni raj i (komunistički) pakao Mnoštvo suvremenih posjetitelja Brijuna rado će se složiti s usporedbom da su ovi otoci "kao zemaljski raj". Doista je jedinstvene ljepote otočje Brijuna, smješteno uz ravnu jugozapadnu obalu istarskoga poluotoka: netaknuta priroda, bujno zelenilo koje kao da raste iz morskog plavetnila, sve zajedno oplemenjeno zahvatima što ih je tu i tamo učinila ljudska ruka... O dugoj, pak, i bogatoj povijesti Brijuna svjedoče ostatci gradina i rimskih vila, bizantski kastrum, ruševine bazilike sv. Marije i benediktinskoga samostana, još postojeće crkve sv. Germana, Roka i sv. Antuna. (Usput i jedno prisjećanje: iz Fažanskoga kanala krenula je 1866. g. flota admirala Tegetthoffa u Višku bitku). Kada sam jednom s poznatim franjevcem p. Dudom šetao Brijunima, on se kao pjesnik i mistik izrazio: "Evo prirode koja kao da je upravo izašla ruke Stvoriteljeve." Ipak, da taj zemaljski raj može postati i mjesto samoga pakla, pokazali su zločini jugoslavenskoga komunističkog režima.

Sebagai agama dengan jumlah pemeluk terbesar di indonesia, dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, Islam pernah bersinggungan dengan ideologi marxisme. SI Merah (yang kemudian perkembang menjadi PKI) lahir dari dialektika internal Sarekat Islam maupun pemuka agama Islam di daerah-daerah, banyak yang mengamini marxisme sebagai jalan politik yang dianggap mampu mendatangkan kemerdekaan Indonesia. Islam sendiri memiliki visi yang sama dengan marxisme (ataupun varian sosialisme yang lain) karena mencita-citakan masyarakat adil makmur tanpa penghisapan antar manusia. Namun ditataran epistemologis, Islam bagaimanapun juga tidak mampu bersepakat dengan materialisme yang menjadi pandangan-dunia marxisme. Namun, perjumpaan Islam dengan gerakan kiri di Indonesia ini memberikan sebuah cara pandang unik mengenai bagaimana masyarakat Islam Indonesia mampu menuju keadilan sosial, demokrasi, dan kemoderatan.

Buku ini terdiri dari 13 Bab. Berisi tentang kegagalan dan kekejaman Ideologi komunis dalam memperjuangkan cita-cita mereka untuk meraih kekuasaan.

Dalam bab pertama, buku ini menjelaskan tentang jumlah korban nyawa yang dihasilkan selama Ideologi ini memimpin. Selama 74 tahun di 76 negara dunia, tidak ada institusi negara manapun yang berhasil menandingi rekor hebat Marxis-leninis-Stalin-Maois-Polpotis dalam mencabut nyawa manusia. Setelah penelitian selama 8 tahun, Rummel mendapatkan hasil yang sangat fantastis. ada 110 juta korban pembantaian yg di hasilkan oleh partai palu arit ini. Itu berarti ada 1.621.621 orang selama setahun,135.135 orang sebulan,4.504 orang perhari, 187,6 orang perjam, 3 orang permenit, 20 detik per orang. Empat algojo terbesarnya adalah Lenin sebanyak 500.000 orang 1917-1923, stalin (rusia sovyet) 46 juta orang 1925-1953, Mao Tsesung (RRC) 70 juta orang 1947-1976, Pol pot (kamboja) 2,5 juta orang,1975-1979.
Jika dibandingkan dengan korban seluruh perang dunia  dan domestik abad XX adalah 38.000.000 orang. Sedangkan korban idiologi palu arit  hampir 3 kali lipat itu, yaitu antara 100.000.000-120.000.000. sangat mengerikan manusia waras.

Ini adalah sebuah pidato yang disampaikan oleh tokoh Marxis Indonesia Tan Malaka pada Kongres Komunis Internasional ke-empat pada tanggal 12 Nopember 1922. Menentang thesis yang didraf oleh Lenin dan diadopsi pada Kongres Kedua, yang telah menekankan perlunya sebuah " perjuangan melawan Pan-Islamisme " , Tan Malaka mengusulkan sebuah pendekatan yang lebih positif. Tan Malaka (1897-1949) dipilih sebagai ketua Partai Komunis Indonesia pada tahun 1921, tetapi pada tahun berikutnya dia dipaksa untuk meninggalkan Hindia Belanda oleh pihak otoritas koloni. Setelah proklamasi kemerdekaan pada bulan Agustus 1945, dia kembali ke Indonesia untuk berpartisipasi dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Dia menjadi ketua Partai Murba (Partai Proletar)), yang dibentuk pada tahun 1948 untuk mengorganisir kelas pekerja oposisi terhadap pemerintahan Soekarno. Pada bulan Februari 1949 Tan Malaka ditangkap oleh tentara Indonesia dan dieksekusi. Kamerad! Setelah mendengar pidato-pidato Jenderal Zinoviev, Jenderal Radek dan kamerad-kamerad Eropa lainnya, serta berkenaan dengan pentingnya, untuk kita di Timur juga, masalah front persatuan, saya pikir saya harus angkat bicara, atas nama Partai Komunis Jawa, untuk jutaan rakyat tertindas di Timur. Saya harus mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua jenderal tersebut. Mungkin Jenderal Zinoviev tidak memikirkan mengenai sebuah front persatuan di Jawa; mungkin front persatuan kita adalah sesuatu yang berbeda. Tetapi keputusan dari Kongres Komunis Internasional Kedua secara praktis berarti bahwa kita harus membentuk sebuah front persatuan dengan kubu nasionalisme revolusioner. Karena, seperti yang harus kita akui, pembentukan sebuah front bersatu juga perlu di negara kita, front persatuan kita tidak bisa dibentuk dengan kaum Sosial Demokrat tetapi harus dengan kaum nasionalis revolusioner. Namun taktik yang digunakan oleh kaum nasionalis seringkali berbeda dengan taktik kita; sebagai contoh, taktik pemboikotan dan perjuangan pembebasan kaum Muslim, Pan-Islamisme. Dua hal inilah yang secara khusus saya pertimbangkan, sehingga saya bertanya begini. Pertama, apakah kita akan mendukung gerakan boikot atau tidak? Kedua, apakah kita akan mendukung Pan-Islamisme, ya atau tidak? Bila ya, seberapa jauh kita akan terlibat? Metode boikot, harus saya akui, bukanlah sebuah metode Komunis, tapi hal itu adalah salah satu senjata paling tajam yang tersedia pada situasi penaklukan politik-militer di Timur. Dalam dua tahun terakhir kita telah menyaksikan keberhasilan aksi boikot rakyat Mesir 1919 melawan imperialisme Inggris, dan lagi boikot besar oleh Cina di akhir tahun 1919 dan awal tahun 1920. Gerakan boikot terbaru terjadi di India Inggris. Kita bisa melihat bahwa dalam beberapa tahun kedepan bentuk-bentuk pemboikotan lain akan digunakan di timur. Kita tahu bahwa ini bukan metode kita; ini adalah sebuah metode borjuis kecil, satu metode kepunyaan kaum borjuis nasionalis. Lebih jauh kita bisa mengatakan; bahwa pemboikotan berarti dukungan terhadap kapitalisme domestik; tetapi kita juga telah menyaksikan bahwa setelah gerakan boikot di India, kini ada 1800 pemimpin yang dipenjara, bahwa pemboikotan telah membangkitkan sebuah atmosfer yang sangat revolusioner, dan gerakan boikot ini telah memaksa pemerintahan Inggris untuk meminta bantuan militer kepada Jepang, untuk menjaga-jaga kalau gerakan ini akan berkembang menjadi sebuah pemeberontakan bersenjata. Kita juga tahu bahwa para pemimpin Mahommedan di India – Dr. Kirchief,

Peristiwa 1965 adalah sebuah penanda, tentang berakhirnya jargon-jargon revolusi dan dimulainya era pembangunan. Akan tetapi proyek raksasa yang disebut sebagai pembangunan itu terlalu mahal harganya; pencekalan atas kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, teror, pembunuhan, dan yang paling mengerikan adalah legitimasinya atas pembantaian 3.000.000 orang di tahun 1965-68 yang disertai dengan pemenjaraan terhadap 1.500.000 orang lainya. Jumlah tersebut belum termasuk keluarga yang ditinggalkan, perkosaan massal, kerja paksa, dan lain sebagainya, yang merubah seluruh tatanan politik Indonesia pada masa itu. Peristiwa 1965 dengan demikian, adalah titik pijak legitimasi atas berdirinya rezim represif otoritarian selama 32 tahun lamanya.

Tulisan ini hendak memberikan refleksi atas kejadian 1965 dan sumbangsihnya dalam pemikiran hukum. Apakah hukum itu dan untuk siapa dia ada? Satjipto sempat menyatakan bahwa hukum untuk manusia, tapi masalahnya, manusia macam apa? Konsekuensinya, berkaca dari peristiwa 1965, terdapat dua golongan: mereka yang memiliki hak untuk memiliki hak, dan mereka yang tidak memiliki hak untuk memiliki hak. Pada titik inilah tragedi 1965 menjadi tidak mungkin dilewatkan untuk masa depan hukum Indonesia, bahwa tidak mungkin membangun Hukum Indonesia dengan melupakan nyawa jutaan orang yang bisa dan boleh dihilangkan atas nama kebenaran rezim. Apa yang dipertaruhkan bukan hanya tseks yang berisi aturan, melainkan wajah dengan segala kisahnya.

Dalam tulisan ini, terdapat beberapa alasan mengapa penulis memilih periode pada masa pemerintahan Soeharto. Pertama, pada masa pemerintahan orde baru telah berjalan mulai tahun 1966 sampai dengan tahun 1998 dimana sekitar 32 tahun Soeharto menjabat sebagai presiden saat itu. Pastinya terdapat permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang telah terjadi, salah satunya Timor Timur. Dimana pada saat itu terdapat partai di Timor Timur yang bernama ASDT atau yang dikenal Fretilin yang mana mereka memerdekakan diri secara sepihak atas Timor Timur sebagai negara komunis. Perubahan politik luar negeri Indonesia pada masa Soeharto tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Soeharto yang berorientasi pada upaya mencapai stabilitas politik keamanan dan pembangunan ekonomi . Pemikiran tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi instabilitas politik dan krisis ekonomi yang sedang terjadi pada saat itu. Kondisi itulah yang mendorong Soeharto berpikir bahwa untuk memperbaiki Indonesia dari krisis ekonomi diperlukan kondisi politik dan keamanan dalam negeri yang stabil serta lingkungan eksternal yang damai.  Oleh karena itu, untuk mencapai stabilitas politik keamanan, Soeharto mengambil kebijakan untuk menginvasi partai Fretilin di Timor Timur yang beraliran komunis yang dianggap sebagai salah satu aktor dalam instabilitas politik dan keamanan dalam negeri.